PGRI pada masa demokrasi 1959-1965 mengalami perpecahan akibat campur tangan politik luar. Kongres PGRI diwarnai upaya adu domba oleh kelompok non-vaksentral untuk merebut kepemimpinan organisasi. Perpecahan ini berlanjut hingga berdirinya PGRI non-vaksentral yang didukung PKI pada 1964. PGRI yang asli terus melawan pengaruh PKI sambil memperjuangkan nasib guru di tengah situasi politik yang tegang

1. PGRI PADA MASA DEMOKRASI
TERPIMPIN
1959 S.D 1965

2. Konggres IX PGRI di Surabaya
• Konggres IX PGRI dilaksanakan pada bulan
Oktober/November 1959.
• Subandri Cs melakukan politik adudomba
antara peserta konggres terutama pada
waktu pemilihan Ketua Umum PB PGRI
tetapi tidak berhasil
• ME Subiadinata tetap terpilih sebagai ketua
Umum PGRI.

3. • Politik adudomba dilanjutkan kembali pada konggres
X di Gelora Bung Karno,Jakarta tahun 1962.
• Soebandri dkk melancarkan usaha keji dengan
mengedarkan selebaran untuk memfitnah M.E.
Subiyadinata dengan menyatakan bahwa ia anti
Manipol .
• Akibat surat selebaran itu dilakukan penyelidikan
dan penahanan oleh aparat keamanan terhadap 14
Orang penandatanganan surat “FITNAH” tersebut.
• Namun M.E.Subiyadinata dengan jiwa besar berusaha
membebaskan mereka untuk pulang ke tempat
masing-masing.
• Karena terpengaruh suasana selama Konggres X
berlangsung ,akhirnya disepakati untuk memasukkan
Pancasila /Manipol USDEK sebagai dasar PGRI.

4. Cacatan .........
• USDEK :
• Undang – Undang Dasar 1945
• Sosilaisme Indonesia
• Dekorasi terpimpin
• Ekonomi terpimpin
• Kepribadian Indonesia
• PANDANGAN HIDUP KOMUNISME :
• Suatu paham atau ideologi yang menganut ajaran Karl
Mark dan Friederich Enggels yang hendak menghapus
hak milik perorangan dan mengganti kannya dengan
hak milik bersama yang dikontrol oleh negara.

5. Lahirnya PGRI Non – Vaksentral
Juni 1964
• Periode tahun 1962-1965 terjadi
perpecahan dalam tubuh PGRI yang lebih
hebat dibandingkan dari periode-periode
sebelumnya.
• Perpecahan tersebut karena ambisi politik
dari luar dengan dalih “machtsvorming en
macthsaanwending”(Pembentukan kekuatan
dan Penggunaan kekuatan) yang diterapkan
melalui berbagai macam organisasi
masyarakat.

6. • Perpecahan tersebut bersifat prinsipil bagi dunia
pendidikan karena lebih menyangkut masalah
keselamatan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945
dan generasi baru yaitu :
• 1. Perpecahan dikalangan guru berakibat
perpecahan dikalangan peserta didik (generasi
baru)
• 2. Mengancam keselamatan dan cita-cita
proklamasi 17 Agustus dengan digagasnya sistem
pendidikan pancacinta dan panca tinggi oleh PKI.

7. • Kubu kominis berhasil menunjuk Abdullah S
Soepardi dan Goldfriend Macam menjadi ketua dan
wakil ketua pemilihan PB PGRI.
• Goldfriend Macam ,akhirnya dikeluarkan karena
protes peserta , dia adalah satu diantara
penandatanganan “fitnah” pada Konggres PGRI X.
• Pemilihan berjalan lancar dan ME Subiyadinata
terpilih sebagai Ketua Umum PB PGRI.
• Pada bulan-bulan pertama PGRI mengalami kesulitan
besar terutama karena kekurangan dana (disabot
pengurus PGRI yang pro PKI).
• Meskipun demikian, kegiatan PGRI tetap berjalan
dalam upaya memperjuangkan nasib para guru.

8. • Masalah dukungan PGRI terhadap masuknya
PSPN(Persatuan Serikat Sekerja Pegawai
Negeri) kedalam SOKSI tidak mengubah
kekompakan dilingkungan PB PGRI karena
dukungan tersebut tidak akan berlaku lagi
apabila dua sarat yang diajukan oleh PB PGRI
Yakni “SOKSI”bukan merupakan Vaksentral”
dan nama SOKSI harus diganti ,tidak
terpenuhi.

9. • Suasana tegang ketika PB PGRI mengikuti musyawarah
“ PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR
PENDIDIKAN NASIONAL” pada tanggal 17 Juli 1963
yang diselenggarakan 5 Partai politik dengan 40
ormasnya.
• Musyawarah tersebut sebagai reaksi terhadap
“SEMINAR PENDIDIKAN MENGABDI MANIPOL” yang
diadakan pada bulan Pebruari 1963 di Jakarta yang
dibentuk oleh PKI .
• Dari dua kegiatan diatas akhirnya jelas siapa yang
memihak PKI dan VAKSENTRAL.
• Setelah PGRI mengikuti Musyawarah Penegasan
Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Nasional , akhirnya
Moejono dan Ichwani mengajukan nota pengunduran
diri.

10. Lahirnya PGRI Non – Vaksentral
Kelompok Soebandri – Moejono - Ichwani
kemudian menyelenggarakan rapat, karena bila
terlambat mereka tidak bisa lagi
mempergunakan dalih Non-Vaksentral sebagai
sejata propaganda mereka.
Selain melalui PGRI penyusupan mereka
dilakukan pula terhadap aparatur pendidikan,
terutama di lingkungan departemen P & K.

11. Pemecatan Massal Pejabat Departemen
P & K (1964)
Dalam rapat pertama Mapenas (Majelis Pendidikan
Nasional) Dr. Busono Wiwoho menyarankan agar
Pancawardhana diisi dengan moral “Panca Cinta”.
• Sistem Pendidikan Pancawardana dilandasi dengan
prinsip –prinsip :
1.Perkembangan cinta bangsa dan cinta tanah air ,moral
nasional /Internasional/keagamaan.
2. Perkembangan kecerdasan.
3. Perkembangan emosional –artistik atau rasa keharuan
dab keiondahan lahir batin.
4. Perkembangan keprige;lan atau kerajinan tangan
5. Perkembangan jasmani.

12. MORAL PANCA CINTA
• 1. Cinta nusa dan bangsa
• 2. Cinta Ilmu Pengetahuan.,
• 3. Cinta kerja dan rakyat yang bekerja.
• 4. cinta perdamaian dan persahabatan antara
bangsa – bangsa.
• 5. Cinta orangtua.

13. Pancawardhana diisi dengan moral
“Panca Cinta”. (Dr. Busono Wiwoho)
• Isi pidato tersebut menimbulkan pertentangan
dan kegelisahan dikalangan pendidik .
• Dilingkungan PP&K polemik ini semakin
meruncing ketika dalam Rapat Dinas tgl,23 juli
1964 ,Menteri PP & K Prof. Dr.Priyono (1957 –
1966) memancing kembali suasana tersebut
.Akibatnya pembantu Menteri ,Tartib
Prawirodiharjo meninggalkan rapat karena
tituduh mengkhianati Menterinya.

14. • Keputusan Presiden No .187/1964 datanggal
4 Agustus 1964 yang diambil atas usul
Menteri P & K tentang Reorganisasi
No.188/1964Departemen P & K yang
mengubah jumlah pembantu Menteri P & K
dari tiga menjadi dua orang itu sangat
menggelisahkan kebanyakan pejabat
dilingkungan P & K karena dirasakan tidak ada
jaminan hukum (rechtzekerheid) bagi
pegawai dan karir mereka.
•

15. • Maka 28 pegawai tinggi Departemen P & K (seorang
kemudian menarik diri) mengirim surat kepada
Menteri Priyono dengan maksud untuk menjernihkan
kembali suasana di Departemen P & K .
• Surat tersebut ditanggapi dengan menghentikan 27
pejabat tinggi Departemen P & K dengan alasan” atas
permintaan sendiri “
• Tindakan Meneteri P & K tersebut membuat heboh
diseluruh tanah air sehingga beberapa Ormas dan
perwakilan dari P & K memprotes keras pemberhentian
tersebut .
• Sebaliknya Serikat Sekerja Pendidikan dan PGRI Non
Vaksentral menyokong dan mendukung pemberhentian
tersebut sehingga posisi Priyono semakin kuat.

16. • Pada reshaffle kabinet Agustus 1964 Presiden
Sukarno mengangkat Prof.Priyono selaku
menko P & K dan Ny.Artati Marzuki Sudirjo
sebagai Menteri PD & K.
• Kemudian” kelompok 27” kirim kawat kepada
Menteri PD & K yang baru dengan
kesediaannya untuk membantu.

17. • Kawat tersebut tidak mendapat tanggapan
dengan alasan “Permasalahannya sudah
ditangan Presiden”.
• Kemudian 24 dari 27 Orang pejabat tinggi
tersebut ditampung oleh Markas Besar TNI
Angkatan Darat dan nasibnya diurus oleh
Letnan Kolonel Amir Murtono,S.H.
• Tiga (3) Orang pejabat lainnya diangkat oleh
Menteri Dalam Negeri ,dua (2) Orang sebagai
pembantu khusus Menteri dan Seorang (1)
sebagai Ketua PMI Pusat.

18. • Karena HEBOH pemecatan 27 Orang pejabat
tinggi P & K berkaiatan dengan isi “ MORAL
PENDIDIKAN PANCAWARDANA “
• Akhirnya Presiden Soekarno membentuk “
Panitia Negara Penyempurnaan Sistem
Pendidikan Pancawardhana” dengan tugas
untuk menyampaikan pertimbangan tentang
“ Pemecatan Masal”

19. • Hasilnya :
• ke 27 Orang tersebut dinyatakan tidak bersalah.
• Untuk menyelamatkan muka Menteri P & K
sebanyak 13 Orang diperbolehkan bekerja
kembali di Departemen P & K ,sedang yang lain
di Markas Besar TNI-AD dan Debdagri.
• Pada bulan Agustus 1966 , 27 Orang tersebut
direhabilitasi nama baiknya dan dikembalikan
lagi ke Departeman P & K oleh Pemerintah Orde
Baru.

20. PGRI PASCA PERISTIWA G30S/PKI
• Bagi PGRI periode tahun 1966/1972
merupakan :
1.masa perjuangan untuk turut menegakan Orde
baru,
2. masa konsolidasi serta penataan kembali
organisasi serta
3. masa meneruskan dan menyesuaikan isi
organisasi secara tegas dan tepat dalam pola
pembangunan nasional yang baru.

21. • Kegiatan dan perjuangan PGRI dalam
bidang pendidikan semenjak kongres VIII
PGRI tahun 1956 di Bandung mulai dibina
kembali.
• Suatu hal penting yang dicatat disini
adalah PGRI tidak mau menyebut dirinya
sebagai “serikat buruh”. Hal ini
disebabkan jabatan guru secara hakiki
berbeda dan tidak bisa disamakan
dengan jabatan buruh murni.

22. • Meskipun sejak awal kelahiran PGRI
melaksanakan kerjasama dengan organisasi
buruh
• Pendirian serikat buruh dasarnya adalah
semestinya para buruh itu bersatu bedasarkan
jenis lapangan pekerjaannya dan berjuang untuk
kepentingan buruh – buruh itu sendiri ,bukan
untuk kepentingan politik .
• Identitas PGRI bersifat Unitaristik,independen
dan non partai politik meskipun kenyataannya
membuktikan terutama pada orde lama ,bukan
persatuan yang terjalin melainkan sebaliknya
yaitu adanya vak-vak sentral yang merupakan
mental partai politik.

23. SIFAT PGRI
• Unitaristik :
PGRI adalah satu – satunya wadah bagi guru
Indonesia tanpa membedakan latar belakang, tingkat dan
jenis pendidikan ,tempat dan lingkungan kerija, golongan,
agama,jenis kelamin,status,asal usul,serta data istiadat.
Independen:
Berlandaskan pada prinsip Kemandirian organisasi
dengan mangutamakan kemitra sejajaran dengan
berbagai pihak.
Non Partai politik :
Bukan merupakan bagian dari dan tidak berafiliasi kepada
partai politik.

24. SEMANGAT PGRI
• PGRI memiliki dan melandasi kegiatannya
pada semangat Demokrasi,kekeluargaan
,keterbukaan,dan tanggung jawab
etika,moratl serta hukum.

25. PGRI mencoba memprakarsai
berdirinya Organisasi
1.PGRI memprakarsai dan menghimpun
organisasi-organisasi pegawai negeri dengan
bentuk Rapat Kerja Sama ( RKS) dan
kemudian PGRI keluar setelah lembaga ini
dikuasai oleh PKI.

26. 2. PGRI memprakarsai pendirian PSPN
(Persatuan Serikat Sekerja Pegawai Negeri)
ketua umumnya langsung dijabat oleh ME
Subiyadinata (Ketua Umum PB PGRI)
3. Tahun 1967 PGRI memprakarsai pendirian
MPBI ( Majelis Permusyawaratan Buruh
Indonesia) .
• Sebagai pengembangan MPBI lahirlah FBSI
(Federasi Buruh Seluruh Indonesia)

27. Kelahiran FBSI
• Disambut gembira oleh para buruh karena
mereka merasa mendapatkan tempat dan
bentuk organisasi yang jelas dan tegas untuk
memperjuangkan organisasinya.
• Sebalikya PGRI tidak mendapatkan tempat
karena banyak perbedaan yang sangat
mendasar antara lain :
1. FBSI beranggotakan buruh murni,
sedangkan
jabatan guru tidak dapat digolongkan sebagai
buruh murni.

28. 2. Anggota FBSI harus buruh swasta,
sedangkan
anggota PGRI adalah guru- guru sekolah
negeri dan swasta.
3. FBSI berprinsip “ trade unionisme”
sedangkan
prinsip PGRI profesional.
4. FBSI dibawah pembinaan Departemen Tenaga
Kerja ,
sedangkan
PGRI dibawah pembinaan Departemen P & K.

29. Usaha PGRI Melawan PGRI Non-
Vaksentral/PKI
Dekrit presiden 5 juli 1959 yang kemudian
disusul dengan pidato kenegaraan Presiden
Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959
merupakan kebijaksanaan yang diterima
dengan penuh penghargaan dan harapan oleh
segenap bangsa
Indonesia.

30. Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1955
• Pembubaran Konstituante.
• Pemberlakuan kembali Undang-Undang
Dasar ‘45 dan tidak berlakunya UUDS 1950.
• Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya.

31. Dalam prakteknya Dekrit Presiden tersebut
salah arah sehingga tercipta pemerintahan yang
diktator , situasi masyarakat benar- benar
berbeda.
Segenap kegiatan masyarakat termasuk
kebijaksanaan pemerintah didasari keryakinan
bahwa “ Politik adalah Panglima “Jurang
perpisahan dalam masyarakat semakin menganga ,

32. Orang-orang dipaksa untuk dapat
menarik garis yang tegas tentang
“siapa kawan dan siapa lawan.”
Persaingan antar kelompok dan antar
individu dalam masyarakat terjadi
dengan cara yang berlebihan.

33. Orang- orang yang beda pendapat, apalagi
bila dianggap bertentangan dengan
pandangan pemerintah, dengan mudah
dituduh “Kontrev”, (kontra revolusioner)
“anti-Manipol”, “agen sub versi asing”
dsb.

34. • Akibatnya setiap orang berusaha jangan
sampai terkena atau mendapatkan
julukan yang mematikan tersebut.
(membuat agak apatis dan menghambat
perkembangan)
• Kalau pada zaman “orde baru “ –
berbeda pendapat dicap “anti
pembangunan nasional “, “anti Pancasila”
,”ekstrim kiri”, “ekstrim kanan” , “PKI”
dan sejenisnya).

35. Usaha PGRI Melawan PGRI Non-
Vaksentral/PKI
PKI yang diwakili guru-guru berorientasi
ideologi komunis tak mampu lagi melakukan
taktik-taktik penyusupan terhadap PGRI,
mereka mengubah siasat dan melakukan
usaha terang-terangan memisahkan diri dari
PGRI.

36. Untuk menyelamatkan pendidikan dari berbagai
ancaman dan perpecahan dikalangan guru,
Presiden Soekarno turun tangan dengan
membentuk majelis pendidikan nasional yang
menerbitkan Penpres No. 19 tahun 1965.
tentang pokok-pokok sistem Pendidikan
Nasional Pancasila sebagai hasil kerja dari
Panitia Negara untuk penyempurnaan sitem
Pendidikan Pancawardana.

37. • Penpres tersebut tidak dapat
mempersatukan organisasi ini. karena
perpecahan yang terjadi dalam
organisasi ini berakar pada landasan
ideologi yang sangat prinsipil . Dan
perpecahan tersebut merupakan
peristiwa yang sangat pahit bagi PGRI .

38. Manfaat yang dirasakan dan dipetik dalam
mempelajari sejarah PGRI dalam Demokrasi Terpimpin
a.l :
Agar memperkokoh rasa cinta terhadap bangsa
Indonesia dengan menghargai para pahlawan dan
sejarah yang ditorehkan oleh para pahlawan kita.
Dengan mempelajari sejarah PGRI pada masa
Demokrasi terpimpin dapat kita petik manfaat bahwa
perjuangan guru Indonesia guna mencerdaskan anak
bangsa ,sejak zaman dahulu sangat panjang dan berat
serta tidak pernah akan pudar.
Sebagai generasi penerus bangsa dan pencetus ide kita
harus mampu menjadi guru yang profesional dan
sebagai tauladan generasi mendatang.