PGRI lahir pada 25 November 1945 untuk mempertahankan Republik Indonesia, meningkatkan pendidikan, dan membela hak guru. Kongres I PGRI di Surakarta menetapkan tujuan tersebut dan susunan pengurus. Kongres-kongres berikutnya membahas berbagai tuntutan PGRI terkait pendidikan dan kesejahteraan guru.

1. SPJD PGRI
Sejarah Perjuangan dan Jati Diri PGRI
Materi Perkuliahan Semerter Genap
Program Studi PGSD dan
Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi
STKIP – PGRI BANJARMASIN
Dosen Pengasuh:
Drs. H. ABDUL RIVAI, M.AP

2. KELAHIRAN PGRI
 PGRI lahir 25 November 1945
 Tujuan PGRI (dalam kongres I) :
 Mempertahankan dan menyempurnakan
Republik Indonesia
 Mempertinggi tingkat pendidikan dan
pengajaran sesuai dengan dasar-dasar
kerakyatan
 Membela hak dan nasib buruh pada umumnya,
guru pada khususnya

3. KELAHIRAN PGRI
 Kelahiran PGRI merupakan bagian integral
perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut,
menegakkan, menyelamatkan dan
mempertahankan kemerdekaan NKRI
 Lembaga pendidikan PGRI merupakan
oganisasi profesi terkait dengan fungsi
keguruan yang berperan sebagai pendidik
bangsa lewat pengajaran.

4. KONGRES PGRI I (23-25 Nov 1945) DI
SURAKARTA
 Dalam Mukadimah AD/ART PGRI :
 Merupakan manifestasi aspirasi kaum guru
Indonesia untuk ikut bertanggung jawab sebagai
pendidik bangsa demi tercapainya cita-cita
kemerdekaan
 Komitmen kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945
 PGRI bersifat unitaristis, independen, non partai
politik
 PGRI merupakan organisasi profesi guru yang
mewariskan jiwa semangat dan nilai-nilai 1945

5. SUSUNAN PB PGRI HASIL
KONGRES I
Ketua I : Amin Singgih
Ketua II : Rh.Koesnan
Ketua III : Soemitro
Penulis I : Djajeng Soegianto
Penulis II : Ali Marsaban
Bendahara I : Soemidi Adisasmito
Bendahara II : Marto Soedigdo
Anggota : Siti Wahyunah
Anggota : Siswo Widjojo
Anggota : Parmoedjo
Anggota : Siswowardjojo

6. TUNTUTAN PGRI DI KONGRES
I
 Sistem pendidikan sedapatnya didasarkan
pada kepentingan nasional
 Gaji guru supaya diperhatikan
 Dibuatnya UU Pendidikan dan UU Pokok
Perburuhan
 Menentukan kepentingan pendidikan

7. SEJARAH PGRI
 PGHB (Persatuan Guru Hindia Belanda) th 1912 berdiri
sebagai wujud dari semangat kebangsaan. Organisasi
ini bersifat unitaristik yang adalah para guru bantu,
guru desa, kepala sekolah dan penilik sekolah
 Selain itu juga berdiri PGB (Persatuan Guru Bantu),
PGD (Peserikatan Guru Desa),dll
 Bertujuan untuk memperjuangkan persamaan hak dan
posisi dengan pihak Belanda

8. SEJARAH PGRI
 TH 1932 PGHB diubah namanya menjadi PGI
(Persatuan Guru Indonesia), hal ini sempat
mengejutkan pihak Belanda karena mencantumkan
kata “Indonesia”
 Jaman penjajahan Jepang PGI tidak aktif karena
Jepang melarang semua bentuk organisasi
 Semangat kemerdekaan mewarnai Kongres I PGRI di
Surakarta dan tgl 25 November 1945, PGRI dibentuk.
Sehingga tgl 25 November dinyatakan sebagai Hari
Guru Nasional sesuai dengan Keppres No 78 th 1994

9. Kongres II di Surakarta (21-23 Desember
1946)
 Pada kongres ini PGRI mengajukan tuntutan
kepada pemerintah :
 Sistem pendidikan didasarkan pada kepentingan
nasional
 Gaji guru supaya tidak dihentikan
 Dibuat UU Pokok Perburuhan
 Susunan Pengurus Besar menjadi :
 Ketua I : Rh Koesnan
 Ketua II : Soedjono K
 Jabatan Ketua III dihapus

10. Kongres III di Madiun (27-27 Februari
1948)
 Susunan Kongres III sebagai berikut :
 Ketua I : Soedjono K
 Ketua II : Soedarsono
 Pada akhir tahun 1948 sampai awal 1949 dengan
kembalinya kekuasaan pemerintah RI di
Yogyakarta, maka PGRI kembali menggerakkan
organisasinya dan memindahkan kedudukannya
dari Solo ke Yogya dengan susunan pengurus
yang baru

11. Kongres III di Madiun (27-29 Februari
1948)
 Susunan Pengurus Besar hasil Kongres III :
 Ketua Umum I : Soedjono K
 Ketua Umum II : Soedjono (wakil PB di
Jakarta)
 Ketua Umum III : Soedarsono
 Sekertaris Umum : Soekirno, Soerbakti
 Bendahara : Soewandi

12. Kongres IV di Yogyakarta (26-28 Februari
1950)
 Memutuskan mengeluarkan Maklumat
Persatuan yang berisikan seruan pada
masyarakat, khususnya guru-guru untuk
menggalang persatuan
 Susunan Pengurus Besar menjadi :
 Ketua I : Rh Koesnan
 Ketua II : Soedjono
 Ketua III : Soedjono K

13. Kongres V di Bandung (19-24 Desember
1950)
 Panca sila sebagai asas organisasi
 Menyamaratakan gaji guru untuk semua
golongan
 Susunan Pengurus Besar menjadi :
 Ketua I : Soedjono
 Ketua II : ME Subiadinata

14. Kongres V di Bandung (19-24 Desember
1950)
 Membentuk komisariat daerah tahap I :
 Sumatera Utara : TZ Answar
 Sumatera Tengah : A Manan
 Sumatera Selatan : Noezoear
 Jawa Barat : Jaman Soedjono
prawiro
 Jawa Tengah : Soenarto
 Yogyakarta : Moh.Djoemali
 Jawa Timur : Soebandri
 Sulawesi Selatan : AN Hardjarati
 Jakarta Raya : Soemadi (Koordinator)

15. Kongres V di Bandung (19-24 Desember
1950)
 Th 1952 dibentuk komisariat daerah yang
baru
 Kalimantan : E Simorangkir
 Sulawesi Utara : EA Parengkuan
 Maluku : O Nanulaita
 Bali : Made Mendra

16. Kongres VI di Malang (24-30 November
1952)
 Dalam bidang organisasi, menetapkan asas PGRI
adalah keadilan sosial dan dasarnya adalah
demokrasi dan PGRI tetap di bawah GBSBI
(Gabungan Serikat Buruh Indonesia)
 Dalam bidang perburuhan, memperjuangkan
kendaraan bermotor bagi penilik sekolah,
instruktur Pendidikan jasmani dan Pendidikan
Masyarakat

17. Kongres VI di Malang (24-30 November
1952)
 Dalam bidang pendidikan, disetujui
 Sistem pengajaran diselaraskan dengan kebutuhan
Negara pada masa pembangunan
 KPKB (Kursus Persamaan Kewajiban Belajar)
diubah menjadi SR (Sekolah Rakyat) 6 tahun
 KPKB dihapus akhir th 1952/1953
 Kursus B-I/B-II untuk pengadaan guru SLTP dan
SLTA diatur sebaik-baiknya
 Diadakan Hari Pendidikan Nasional

18. Kongres VI di Malang (24-30 November
1952)
 Di bidang umum, anggaran belanja Kementrian
PP & K di tingkatkan menjadi 25% dari seluruh
APBN dan agar Jawatan PP & K dipusatkan
sampai tingkat propinsi saja
 Mars PGRI (Basoeki Endropranoto) disahkan
 Mengajukan konsep tentang isi dan pengertian
Pendidikan Nasional

19. Kongres VI di Malang (24-30 November
1952)
 Susunan Pengurus Besar menjadi :
 Ketua I : Soedjono
 Ketua II : ME Subiadinata
 Panitera Umum : Moehammad Hidajat
 Tata Usaha : Soebandri
 Panitera Pendidikan : Ktut Nara
 Redaksi majalah Suara Guru: Soedjono
Soebandri

20. Kongres VII di Semarang (24 November - 1
Desember 1954)
 Pertama kalinya dihadiri tamu perwakilan dari
Perancis, Filipina dan RRC
 Bidang umum, pernyataan mengenai Irian
Barat, korupsi, resolusi mengenai
desentralisasi sekolah, mengenai pemakaian
keuangan oleh Kementrian PP & K dan
mengenai penyempurnaan cara kerja
Kementrian PP & K

21. Kongres VII di Semarang (24 November - 1
Desember 1954)
 Bidang pendidikan, resolusi anggaran belanja
yang harus mencapai 25% dari APBN, UU
Sekolah Rakyat, UU Kewajiban Belajar, film,
gambar serta radio dan pembentukan Dewan
Bahasa Nasional
 Susunan Pengurus Besar menjadi :
 Ketua I : Soedjono
 Ketua II : ME Subiadinata
 Ketuan III : Hermanoe Ali

22. Kongres VII di Semarang (24 November - 1
Desember 1954)
 Pergantian Komisaris Daerah dan penambahan
Komisariat Daerah :
 Sumatera Utara : Idris M,Hutapea
 Sumatera Tengah : Achmad Chatib
 Sumatera Selatan : Madian
 Jakarta Raya : Baheransjah
Sutan Indra
 Jawa Barat : M Hoesein
 Jawa Tengah : Soenarto
 Yogyakarta : Muh.Djoemali

23. Kongres VII di Semarang (24 November - 1
Desember 1954)
 Pergantian Komisaris Daerah dan
penambahan Komisariat Daerah :
 Jawa Tmur : Hermanoe Ali
 Kalimantan Barat : R Sujo
 Kalimantan Selatan : Sjahran
 Sulawesi Utara : EA Parengkuan
 Sulawesi Selatan : JE Tatengken
 Bali : Made Mendra
 Maluku : M Ruhupatty

24. Kongres VIII di Bandung (Oktober
1956)
 Ada masalah pada saat pemilihan ketua,
ditemukannya kartu pemilih palsu.
 Susunan Pengurus Besar menjadi :
 Ketua I : ME Subiadinata
 Ketua II : Soedjono
 Ketua III : M Hoesein

25. Kongres IX di Surabaya (31 Oktober - 4
November 1959)
 Susunan Pengurus Besar :
 Ketua Umum : ME Subiadinata
 Ketua I : M.Hoesein
 Ketua II : Soebandri

26. Kongres X di Gelora Bung Karno, Jakarta Oktober
1962
 Susunan Pengurus Besar :
 Ketua Umum : ME Subiadinata
 Ketua I : M Hoesein
 Ketua II : Soebandri
 Kemudian Juni 1964, Soebandri dipecat karena
terlibat pengkhianatan dengan mendirikan PGRI
Non Vaksentral
 Susunan Pengurus Besar menjadi :
 Ketua Umum : ME Subiadinata
 Ketua I : M Hoesein
 Ketua II : -

27. Kongres XI di Bandung (15-20
MARET 1967)
 Susunan Pengurus Besar :
 Ketua Umum : ME Subiadinata
 Ketua I : Dra Mien S Wamaen
 Ketua II : Maderman BA
 Bidang umum dan politik :
 Mengembangkan Orde Baru demi suksesnya Dwi
Dharma dan Catur Karya Kabinet Ampera
 Mendukung keputusan Sidang Umum Istimewa
MPR
 Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara

28. Kongres XI di Bandung (15-20 Maret
1967)
 Dalam bidang umum dan politik :
 Menjunjung tinggi HAM
 Mengikis habis sisa-sisa PKI
 Menyatakan PGRI Non Vaksentral,SSP,PGTI
dinatakan sebagai ormas terlarang karena
sebagai antek PKI
 Diaktifkannya kembali 27 pejabat kementrian P
& K yang dipecat Prof.Prijono
 Disetujuinya PGRI untuk bergabung dalam
Sekber Golkar

29. Kongres XI di Bandung (15-20 Maret
1967)
Di bidang organisasi :
 Konsolidasi pengembangan organsasi ke dalam dan
ke luar untuk menciptakan kekompakan
 Perubahan dan penyempurnaan AD/ART PGRI yang
sesuai dengna perkembangan politik Orde Baru
 Perluasan keanggotaan PGRI dari guru TK sampai
dosen PT
 Penentuan kriteria pengurus PGRI mulai tingkat
PB,PD,PC hingga Ranting
 Intensifikasi penerangan tentang kegiatan organisasi

30. Kongres XI di Bandung (15-20 Maret
1967)
 Di bidang organisasi :
 Pendidikan kader organisasi secara teratur dan
berencana
 PGRI menjadi anggota WCOTP (World
Confederation of Organisation of Teaching
Profession)
 Menyatakan PGRI siap menjadi tuan rumah
pelaksanaan Asian Regional Conference
WCOTP

31. Kongres XII di Bandung (29 Juni - 4 Juli
1970)
 SusunanPengurus Besar :
 Ketua Umum : Basyuni Suriamihardja
 Ketua I : Slamet
 Ketua II : Maderman BA
 Sekertaris Jendral : AMD Jusuf
 Yang kemudian diubah karena beberapa hal; Slamet
pindah ke Belanda,AMD Jusuf wafat
 Susunan Pengurus Besar menjadi :
 Ketua I : Maderman BA
 Ketua II : Drs WDF Rindhorindo
 Sekertaris Jendral : M Hatta

32. Kongres XII di Bandung (29 Juni - 4 Juli
1970)
 Perubahan struktur dan basis organisasi PGRI,
yaitu tingkat Cabang meliputi wilayah
kabupaten/kotamadya, sedangkan wilayah Anak
Cabang adalah kecamatan
 Administrasi organisasi disederhanakan dan
diseragamkan untuk seluruh wilayah Indonesia
 Lambang dan mars PGRI dilampirkan dalam buku
AD/ART PGRI

33. KONGRES XIII DI JAKARTA ( 21-25
November 1973)
 Pengurus Besar :
 Ketua Umum : Basyuni Suriamiharja
 Ketua I ; Prof Dr Winarno Surakhmad
 Ketua II : Drs Madorman
 Sekjen : Drs WDF Rindorindo
 Keputusan yang dihasilkan :
 PGRI menjadi organisasi profesi
 Ditetapkannya Kode Etik Guru Indonesia
 Perubahan lambang panji PGRI
 Adanya Dewan Pembinaan PGRI

34. PENGERTIAN JATIDIRI
1. Jatidiri adalah landasan fisologis yang menjadi norma
dalam pola fikir, sikap perbuatan dan tindakan yang
mengikat dan ditaati oleh anggotanya.
2. Jatidiri PGRI adalah perwujudan dari sifat-sifat yang
khas yang tampak dalam nilai-nilai ,pola fikir, sikap
perbuatan, tindakan, perjuangan, dan profesionalisasi
yang didasarkan pada falsafah negara Pancasila, serta
jiwa, semangat, dan nilai-nilai 1945

35. POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN
ANGGARAN DASAR PGRI
1 Didorong keinginan luhur untuk berperan serta dalam
mempertahankan dan mengisi kemerdekaan RI serta
mencerdaskan kehidupan bangsa, maka perlu dibentuk
organisasi guru.
2. Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada tanggal
25 November 1945 dalam Kongres Guru I di Surakarta
dibentuklah PGRI.
3. PGRI sebagai tempat berhimpunnya guru dan tenaga
kependidikan lainnya merupakan organisasi profesi,
perjuangan, dan ketenagakerjaan berdasarkan Pancasila,
bersifat unitaristik, independen, dan nonpartisan, dan
menjaga persatuan Indonesia

36. 4. PGRI dan seluruh anggotanya selalu berusaha meningkatkan
profesionalisme dalam mewujudkan pendidikan dan
kebudayaan yang berkualitas dalam rangka pembangunan
Indonesia.
5. PGRI mengemban amanat cita-cita proklamasi kemerdekaan
17 Agustus 1945, menjamin, menjaga, dan mempertahankan
keutuhan NKRI.
6. Guru sebagai salah satu pilar pembangunan dalam bidang
pendidikan dituntut untuk bekerja secara profesional. PGRI
bertujuan meningkatkan harkat dan martabat guru melalui
kemampuan profesional.
POKOK-POKOK PIKIRAN PEMBUKAAN
ANGGARAN DASAR PGRI

37. PENGERTIAN PGRI SEBAGAI
ORGANISASI PROFESI
Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal,
pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UUGD
pasal 1 ayat (1).

38. Syarat-syarat jabatan profesi (Depdikbud):
a. Melalui pendidikan khusus.
b. Memiliki Kode Etik
c. Menguasai materi pelajaran, metode
pembelajaran, dan evaluasi
pembelajaran.
d. Mendapat imbalan yang layak atas
profesinya itu.
PENGERTIAN PGRI SEBAGAI
ORGANISASI PROFESI

39. Tanggungjawab guru:
a. Tanggungjawab moral: guru harus bermoral
(dlm PGRI diatur dalam Kode Etik Guru Indonesia.
b. Tanggungjawab pendidikan: menguasai materi,
metode, membuat RPP, dan evaluasi.
c. Tanggungjawab Kemasyarakatan: aktif dan
menjadi teladan di masyarakat.
d. Tanggungjawab keilmuan: kualifikasi
akademik, memiliki kompetensi pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional.
e. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani.
PENGERTIAN PGRI SEBAGAI
ORGANISASI PROFESI

40. IMPLEMENTASI PGRI SEBAGAI
ORGANISASI PROFESI
1. Memiliki asosiasi guru mata pelajaran.
2. Memiliki asosiasi profesi dan keahlian
sejenis.
3. Memiliki Jurnal Pendidikan.
4. Memiliki Majalah Suara Guru.
5. Melakukan kegiatan ilmiah baik dilakukan
AGMP, APKS, PT, sekolah, dan Badan
Pimpinan Organisasi.
6. Aktif dalam kegiatan pendidikan (kebijakan
pendidikan, kerjasama dengan mitra dll).

41. PGRI SEBAGAI ORGANISASI PERJUANGAN
 PGRI sebagai wadah untuk
Mempertahankan, mengisi, dan
membangun NKRI.
 Peran guru lewat PGRI sangat strategis
dalam mengisi kemerdekaan RI, dengan
memberi pendidikan kepada seluruh rakyat
Indonesia.
 Guru merupakan perekat bangsa karena
mendidik bangsa dengan Kurikulum
Nasional yang sama seluruh Indonesia.

42. PGRI SEBAGAI ORGANISASI
KETENAGAKERJAAN
 PGRI memperjuangkan anggotanya untuk
mendapatkan kesejahteraan yang layak.
 Untuk memperjuangkan anggotanya PGRI
bergabung dalam Konfedersi Serikat
Pekerja Indonesia (KSPI) di Indonesia, ACT
(Asean Council Teacher), dan anggota
Education Internasional (EI), dan
International Labour Organisation (ILO).

43. SIFAT PGRI
 Unitaristik: tanpa memandang perbedaan tempat
kerja, kedudukan, agama, suku, golongan, gender,
dan asal usul.
 Independen: kemandirian organisasi dengan
mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai
fihak.
 Nonpartisan: bukan merupakan bagian dari dan
tidak berafiliasi kepada partai politik.

44. ARTI NONPARTISAN
Keputusan Konkernas Nomor VI/Konkernas III/XX/2011 di
Gorontalo tentang Penjelasan Pengertian Sifat Organisasi
PGRI Non Partai Politik:
a. PGRI bukan partai politik dan tidak mendirikan partai
politik.
b. Pengurus PGRI tidak boleh merangkap menjadi
pengurus partai politik.
c. Pengurus partai politik tidak boleh menjadi pengurus
PGRI.
d. Anggota PGRI dapat menjadi pengurus partai politik.
e. Pengurus PGRI dapat menjadi anggota partai politik.
f. Pengurus partai politik dapat menjadi anggota PGRI.
g. PGRI dapat bekerja sama dengan partai politik.

45. ARTI NONPARTISAN
h. Pengurus dan/atau anggota PGRI dapat menjadi
anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD.
i. Dlm pemilu baik pilpres/wapres, gub/wagub,
bup/wabup, wakot/wawakot, dan calon anggota
legislatif, PGRI bersikap netral.
j. Anggota PGRI mendukung calon yang dimaksud butir
h yang berfihak kepada pendidikan dan guru yang
dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan
yang berlaku.

46. KEPENGURUSAN PB PGRI MASA BAKTI XXI
TAHUN 2013-2018
Pengurus Harian : 15 orang
 Ketua Umum
 Ketua (7 orang)
 Sekretaris Jenderal
 Wakil Sekretaris Jenderal (4 orang)
Sekretaris Departemen : 14 orang
 Organisasi dan Kaderisasi
 Pendidikan dan Pelatihan
 Penegakan Kode Etik
 Advokasi, Bantun Hukum, dan Perlindungan Profesi

47. KEPENGURUSAN PB PGRI MASA BAKTI XXI TAHUN
2013-2018
 Pembinaan dan Pengemb. Profesi Guru, Dosen, dan
Tendik
 Pembinaan Karir Guru, Dosen, dan Tendik
 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 Kerjasama dan Pengembangan Usaha
 Kesejahteraan dan Ketenagaan
 Pemberdayaan Perempuan
 Olahraga, Seni, dan Budaya
 Pembinaan Mental dan Spiritual
 Komunikasi dan Informasi
 Hubungan Luar Negeri

48. FUNGSI PGRI
1) memajukan profesi,
2) meningkatkan kompetensi,
3) meningkatkan karier,
4) meningkatkan wawasan kependidikan,
5) memberikan perlindungan profesi,
6) meningkatkan kesejahteraan, dan
7) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
(AD PGRI Pasal 10)

49. KEWENANGAN PGRI
a. menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
b. memberikan bantuan hukum kepada guru;
c. memberikan perlindungan profesi guru;
d. melakukan pembinaan dan pengembangan profesi
guru;
e. Bersama Pemerintah dan LPTK terakreditasi
melaksanakan sertifikasi guru.
f. memajukan pendidikan nasional.
(AD PGRI Pasal 11)

50. TUJUH SEMANGAT PGRI “SAPTA KARSA PGRI”
Program umum PGRI tahun 2013-2018 kelanjutan perluasan, dan
peningkatan program umum 2008-2013. Titik berat program umum
PGRI tahun 2013-2018 bertolak pada program umum Kongres PGRI XXI
dengan semangat “sapta karsa PGRI” sebagai berikut:
1. membangun PGRI yang kuat dan bermartabat;
2. mewujudkan guru profesional, sejahtera, terlindungi, dan
bermartabat;
3. membangun karakter bangsa;
4. memperjuangkan terpenuhinya hak-hak guru;
5. mengembangkan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga
kependidikan yang efektif;
6. mewujudkan pendidikan yang berkualitas; dan
7. meningkatkan dan memperluas hubungan kerjasama dan

51. MEMBANGUN PGRI YANG KUAT DAN
BERMARTABAT
a. Meningkatkan kinerja pengurus PGRI di semua tingkat
berdasarkan komitmen sesuai janji pengurus pada saat pelantikan.
b. Memberdayakan pengurus cabang dan ranting dalam rangka
meningkatkan partisipasi anggota, peningkatan iuran, dan
pemahaman terhadap aktivitas/perjuangan PGRI.
c. Melanjutkan realisasi 10 (sepuluh) program penguatan PGRI.
d. Target rekruitmen anggota baru dan pendataan anggota.
e. Meningkatkan penguatan organisasi bertumpu pada 3 (tiga) fokus
penguatan, yaitu kepengurusan, keanggotaan, dan keuangan.
f. Mengusahakan tercapainya target pendataan anggota PGRI
sekurang-kurangnya 95% dari jumlah guru di lingkungan
Kemdikbud dan Kemenag.
g. Meningkatkan kesadaran anggota tentang kewajiban membayar
iuran.
h. Melaksanakan renovasi Gedung Guru Indonesia (GGI).

52. MEMBANGUN PGRI YANG KUAT DAN
BERMARTABAT
i. Merealisasikan Pusat Pelatihan Peningkatan
Profesionalisme Guru (P4G) PGRI.
j. Mengoptimalkan pemanfaatan monumen dan
pembangunan museum PGRI di Surakarta.
k. Meningkatkan peran majalah suara guru, website, MNS,
dan media sosial lainnya, serta membangun jurnal ilmiah
PGRI.
l. Meningkatkan penegakan Kode Etik Guru Indonesia, peran
Dewan Kehormatan Guru Indonesia, Asosiasi Profesi dan
Keahlian Sejenis, Lembaga Konsultasi dan Bantuan
Hukum, Badan Pembina Lembaga Pendidikan, Badan
Usaha, dan Badan Khusus.
m. Memperjuangkan penempatan kader PGRI dalam jabatan
eksekutif maupun legislatif untuk kepentingan pencapaian
tujuan organisasi.

53. Mewujudkan guru profesional,
sejahtera, terlindungi, dan bermartabat
a. Menyelenggarakan pelatihan, seminar, sarasehan, lokakarya dan
kegiatan sejenis dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan
profesionalisme guru.
b. Memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan guru sesuai amanat
Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
c. Meningkatkan peran LKBH PGRI di seluruh provinsi dan
kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
d. Meningkatkan peran DKGI PGRI di seluruh provinsi dan
kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
e. Meningkatkan sosialisasi dan penegakan Kode Etik Guru Indonesia.
f. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak.
g. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi, kewenangan, dan peran
asosiasi profesi dan keahlian sejenis dalam mewujudkan guru
profesional.

54. Membangun karakter bangsa
a. Melakukan advokasi kepada penyelenggara negara, orang
tua, dan masyarakat untuk secara bersungguh-sungguh
melakukan pendidikan karakter.
b. Mendorong pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan guru melakukan pendidikan karakter.
c. Mendorong lomba sekolah berkarakter pada setiap satuan
pendidikan.
d. Mendorong peningkatan peran guru dalam proses
pembelajaran karakter.
e. Mendorong guru untuk menjadi teladan dalam kehidupan
sehari-hari.
f. Mendorong terbangunnya pembangunan bangsa
bertumpu pada 4 pilar kebangsaan.

55. Memperjuangkan terpenuhinya hak guru
a. Memperjuangkan perlindungan hukum dan profesi.
b. Mendorong penyelenggara pendidikan memberi rasa aman
dan jaminan keselamatan kerja bagi guru dalam
melaksanakan tugas.
c. Mendorong pengembangan profesi dan karir guru sesuai
dengan tuntutan dan pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.
d. Mendorong pemberian penghargaan kepada guru yang
berprestasi dan berdedikasi tinggi.
e. Mengakomodasi dan memperjuangkan remunerasi sistem
penggajian guru terutama pada guru non-PNS.
f. Memperjuangkan status kepegawaian bagi guru non-PNS.

56. Mengembangkan sistem pengelolaan
pendidik dan tenaga kependidikan yang
efektif
a. Mendorong peningkatan kualifikasi dan profesionalitas guru dalam
mewujudkan pendidikan bermutu, guru profesional, sejahtera,
terlindungi, dan bermartabat.
b. Mendorong penyelenggaraan pendidikan calon guru yang berkualitas.
c. Mendorong pemerintah daerah melakukan pengadaan, penempatan,
dan peningkatan profesi dan karir guru dan tenaga kependidikan
sesuai ketentuan yang berlaku.
d. Mendorong lahirnya peraturan perundangan dalam meningkatkan
kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.
e. Mendorong pemerintah memberi perlakuan yang adil kepada lembaga
pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang
diselenggarakan oleh masyarakat.

57. Mewujudkan pendidikan yang
berkualitas
a. Mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
b. Mendorong diselenggarakannya wajib belajar 12 tahun.
c. Mendorong terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif
bagi terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
d. Mendorong lahirnya kebijakan pendidikan yang berpihak pada
peningkatan mutu, layanan masyarakat, dalam mencapai
tujuan pendidikan nasional.

58. Meningkatkan dan memperluas hubungan
kerjasama dan kemitraan
a. Organisasi kemasyarakatan dan organisasi yang
relevan,
b. Lembaga legislatif MPR RI, DPR RI dan DPD RI baik
secara kelembagaan maupun dengan komisi/komite dan
fraksi,
c. Instansi pemerintah seperti Kemdikbud, Kemenag,
KemenPAN dan RB, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA),
Kemnakertrans, dan Kementerian ESDM, lembaga
nondepartemen seperti Bappenas, Polri, Mahkamah
Konstitusi (MK), LIPI, Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP), Badan Pertimbangan Pendidikan
Nasional (BPPN) dan lain-lain,

59. Meningkatkan dan memperluas hubungan
Kerjasama dan kemitraan
d. Lembaga nonpemerintah seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH),
Forum Komunikasi Pembinaan Pendidikan Anak Indonesia
(FKPPAI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Yayasan
Bina Pembangunan (YBP), Kongres Wanita Indonesia (KOWANI),
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI), PT Kalbe Farma, International Labour Organitation
(ILO), Komisi Penanggulangan Aid (KPA), dunia usaha dan industri
(DUDI) dan lain-lain,
e. Perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri,
f. ASEAN Council of Teachers (ACT), Persatuan Guru Melayu,
Education International (EI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), dan Asosiasi
Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia. dan
organisasi guru internasional lainnya, dan
g. Pemerintah dan LPTK dalam program sertifikasi guru dan
pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan.

60. Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan
Penandatanganan nota kesepahamanan antara PB
PGRI dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia
tentang Perlindungan Anak dan Guru
 Lingkup nota kesepahaman adalah sosialisasi
perlindungan guru, advokasi, dan mediasi bantuan
hukum perlindungan guru dan perserta didik.
 Perlindungan guru meliputi 1) perlindungan hukum,
2) perlindungan profesi, 3) perlindungan
keselamatan dan kesehatan kerja, dan 4) HAKI.

61. Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan
2). Penandatanganan nota kesepahanan antara PB
PGRI dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera
1912 tentang pengembangan dan kesejahteraan
guru pada tgl 24 Juni 2011.
Lingkup nota kesepahaman adalah:
 Program kesejahteraan dan perlindungan melalui
program asuransi.
 Penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
pengabdian masyarakat.

62. Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan
3). Nota kesepahaman antara PB PGRI dengan Rotary Club
tentang Program Pelatihan Guru, pada tanggal 25
November 2014.
 Lingkup nota kesepahaman adalah pelatihan bagi 1000
guru SD untuk pembelajaran Matematika dan IPA.
4). Nota kesepahaman antara PB PGRI dengan PT.
Khatulistiwa Jasakti Abadi tentang Penyelenggaraan
Program Satu Guru Satu Laptop (Sagusala) bagi anggota
PGRI.
 Lingkup kerjasama meliputi penyediaan pengiriman barang,
pelatihan menggunakan laptop untuk guru dan tenaga
kependidikan, dan layanan purna jual bagi anggota PGRI
di seluruh Indonesia.

63. Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan
5). Nota kesepahaman antara PB PGRI dengan Komnas
Pengendalian Tembakau Melanjutkan kerjasama dengan
Komnas Pengendalian Tembakau dalam rangka
pencegahan merokok pada anak usia sekolah.
6). Kerjasama Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS)
Pusat dengan PB PGRI melalui perangkat perlengkapan
organisasi yang mengelola pendidikan yang disebut BPLP
dan YPLP PGRI Pusat. YPLP PGRI Pusat tergabung dalam
BMPS Pusat yang selalu memperjuangkan kesetaraan
pelayanan kepada sekolah negeri dan sekolah swasta.
Ketua YPLP PGRI Pusat menduduki salah satu ketua
BMPS Pusat masa bakti 2013 – 2018.

64. Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan
7). Nota kesepahaman antara PB PGRI dengan PT. Astra
Multi Finance tentang Program Piranti Edukasi Untuk
Guru, pada tgl 14 Juli 2014.
 Lingkup kerjasama adalah program pengadaan
komputer dan pemasangan program edutech bagi
guru anggota PGRI dengan harga khusus dari Spektra
FIF.

65. Kerjasama dengan Organisasi kemasyarakatan
8). Nota Kesepahaman antara PB PGRI dan KSPI
(Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia). Sebagai
afiliasi KSPI bersama dengan organisasi lain,
beberapa orang PB PGRI menjadi pengurus KSPI.
 PB PGRI sebagai afiliasi KSPI bersama dengan
organisasi lain memperjuangkan hak-hak pekerja
termasuk hak guru yaitu penghasilan minimum untuk
guru non-PNS.

66. Lembaga legislatif MPR RI, DPR RI dan DPD RI
baik secara kelembagaan maupun dengan
komisi/komite dan fraksi
1) Nota kesepahaman antara MPR RI dan PB
PGRI tentang kerjasama peningkatan mutu
pendidikan dan pengembangan guru, ditanda
tangani tgl 22 Januari 2010.
 Lingkup kerjasama Sosialisasi 4 (empat) Pilar
Kebangsaan (Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan ke-Bhinneka
Tunggal Ika-an) kepada guru, kepala sekolah,
pengawas sekolah dan dinas pendidikan.

67. Lembaga legislatif MPR RI, DPR RI dan DPD RI
baik secara kelembagaan maupun dengan
komisi/komite dan fraksi
2) Nota kesepahaman antara PB PGRI dengan
DPDRI tentang kerjasama tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan dan
Pengembangan Guru, pada tanggal 22
Januari 2010.
 Lingkup kerjasama mencerdaskan
kehidupan bangsa melalui peningkatan
profesionalitas dan kesejahteraan guru
serta peran aktif PGRI dalam peningkatan
mutu pendidikan.

68. Kerjasama dengan BUMN
1). Nota Kesepahaman antara PB PGRI dengan PT.
Telekomunikasi Indonesia, tentang peningkatan
kompetensi guru pada tanggal 24 Oktober 2014.
 Lingkup kesepahaman adalah pelatihan 10.000 guru
SD, SMP, SMA tentang pengembangan pembelajaran
berbasis TIK yang dilakukan di 164 kab/kota

69. Kerjasama dengan BUMN
2). Nota Kesepahaman antara PB PGRI dengan PT.
Garuda Indonesia yang ditandatangani pada tanggal
25 Januari 2012 di Jakarta dengan mendapatkan
potongan harga 25% untuk anggota PGRI dan
keluarganya.
3). Nota Kesepahaman antara PB PGRI dengan PT.
Merpati Nusantara yang ditandatangani pada tanggal
27 Januari 2014 di Surabaya dengan mendapatkan
potongan harga 15% untuk anggota PGRI dan
keluarganya. Perpanjangan kerjasama dengan
dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2014 di Jakarta.

70. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah
 Kementerian Perumahan Rakyat
Lingkup kerjasama di bidang pembangunan perumahan untuk guru
 POLRI
- Nota Kesepahaman antara POLRI dan PGRI
ditandatangani pada tanggal 26 Januari 2012.
- Lingkup kerjasama tentang perlindungan hukum,
perlindungan profesi, dan perlindungan keamanan
kerja guru.
- Sosialisasi ke seluruh jajaran POLRI dan PGRI di tingkat
kecamatan.
- Jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

71. Kerjasama dengan Instansi Pemerintah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Lingkup kerjasama meliputi pemberian penghargaan kepada guru
berprestasi, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru,
peningkatan mutu perguruan tinggi PGRI serta peringatan Hari Guru
Nasional
Kementerian Agama
Lingkup kerjasama meliputi peningkatan personalitas dan
kesejahteraan guru madrasah
Kementerian Lingkungan Hidup
Lingkup kerjasama meliputi program saposagu, yaitu penghijauan
lingkungan melalui satu pohon satu guru.

72. PERTEMUAN GURU NUSANTARA
 Pertemuan Guru Nusantara dilaksanakan setiap tahun
yang beranggotakan organisasi guru yang berasal dari
Indonesia (PGRI), Malaysia, Brunai Darussalam, dan
Singapura.
 Tujuan pertemuan adalah untuk mendiskusikan berbagai
kajian, penelitian, pengembangan yang dilakukan oleh
empat negara anggota tentang pengembangan Bahasa
Melayu.
 Tahun 2015 PGN dilaksanakan di Singapura tanggal 4-5
september 2015.
 Tahun 2016 Indonesia sebagai tuan rumah
(penyelenggara) PGN.

73. Kerjasama dengan luar negeri
4) Kerjasama dengan Malaysia Association for Education (MAE)
Nota kesepahaman ditandatangani tanggal 13 Oktober
2010 dengan tujuan menyelenggarakan berbagai
program untuk meniongkatkan peran dan martabat
profesi guru.
5) Kerjasama dengan ILO
Kerjasama dilakukan baik dengan ILO Jakarta maupun
ILO Asia Pasific terkait dengan pekerja anak dan peran
guru dalam mengeliminir pekerja anak melalui kegiatan
lokakarya bagi guru, focus group discussion (FGD),
penerbitan booklet, leaflet, dan poster.

74. LAMBANG DAN PANJI PGRI

75. LAMBANG DAN PANJI PGRI
I. Bentuk
Cakra/Lingkaran melambangkan cita-cita luhur dan daya upaya
menunaikan pengabdian yang terus menerus.
II. Lukisan, Corak, dan Warna
1. Bidang bagian pinggir lingkaran berwarna merah, melambangkan :
pengabdian yang dilandasi kemurnian dan keberanian bagi
kepentingan rakyat
2. Warna Putih dengan tulisan “Persatuan Guru Republik Indonesia
(PGRI)”, melambangkan : pengabdian yang dilandasi kesucian dan
cinta kasih.
3. Panduan warna pinggir merah-putih, melambangkan : pengabdian
terhadap Negara, Bangsa dan Tanah air Indonesia.

76. LAMBANG DAN PANJI PGRI
4. Suluh berdiri tegak bercorak 4 garis tegak dan datar
berwarna kuning dengan nyala 5 sinar api warna merah,
melambangkan :
4.1 Suluh dengan 4 garis tegak dan datar kuning berarti
fungsi Guru (Prasekolah, SD, SL, Perguruan Tinggi)
dengan hakiukat tugas pengabdiannya sebagai
pendidik yang besar dan luhur.
4.2 Nyala api dengan lima sinar warna merah :
arti ideologis : Pancasila
arti teknis : sasaran budi, cipta, karsa, dan karya
generasi

77. LAMBANG DAN PANJI PGRI
5. Empat buku mengapit suluh dengan posisi 2 datar dan 2b tegak
(simetris) dengan warna corak putih, melambangkan : sumber ilmu
yang menyangkut nilai-nilai moral, pengetahuan, keterampilan,
dan akhlak bagi tingkatan lembaga-lembaga pendidikan pra
sekolah, dasar menengah dan tinggi
6. Warna dasar tengah hijau, melambangkan : kemakmuran
generasi.
III. Arti Keseluruhan
Guru Indonesia denganitikat dan kesadaran pengabdian yang suci
dengan segala keberanian keluhuran jiwa dan cinta kasih
senantiasa menunaikan darma baktinya terhadap Negara, Tanah
Air, dan karsa, dan karya generasi bangsa menjadi Manuasia
Pancasila yang memiliki moral, pengetahuan, keterampilan, dan
akhlak yang tinggi.

78. LAMBANG DAN PANJI PGRI
IV. Penggunaan
1. Sebagai lambang/lencana
2. Sebagai panji :
2.1 Panji resmi (upacara-upacara)
Bentuk dan berukuran bendera (panjang : lebar – 3 : 2),
warna dasar putih polos, lambang di tengah-tengah dengan
ukuran perbandingan lambang dan latar yang serasi
(harmonis)
2.2. Panji-panji hiasan
Berbentuk dan berukuran bendera dengan pilihan warna
dasar bebas, asal polos
3. Dipancangkan mendampingi Sang Merah Putih dalam upacara-
upacara atau pertemuan-pertemuan lainnya yang
diselenggarakan oleh organisasi.

79. IKRAR GURU INDONESIA
1. KAMI GURU INDONESIA, ADALAH INSAN PENDIDIK
BANGSA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA;
2. KAMI GURU INDONESIA, ADALAH PENGEMBAN
DAN PELAKSANA CITA – CITA PROKLAMASI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA, PEMBELA
DAN PENGAMALK PANCASILA YANG SETIA PADA
UNDANG – UNDANG DASAR 1945;
3. KAMI GURU INDONESIA, BERTEKAT BULAT
MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL DALAM
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA;

80. IKRAR GURU INDONESIA
4. KAMI GURU INDONESIA, BERSATU DALAM WADAH
ORGANISASI PERTUJUAN PERSATUAN GURU
REPUBLIK INDONESIA, PEMBINA PERSATUAN DAN
KESATUAN BANGSA YANG BERWATAK
KEKELUARGAAN
5. KAMI GURU INDONESIA, MENJUNJUNG TINGGI
KODE ETIK GURU INDONESIA SEBAGAI PEDOMAN
TINGKAH LAKU PROFESI DALAM PENGABDIAN
TERHADAP BANGSA, NEGARA, SERTA
KEMANUSIAAN.

81. Kode Etik Guru Indonesia
Setiap pekerjaan profesional atau profesi pasti memiliki kode etik yang
menjaga orang yang menggeluti profesi tersebut tetap profesional
dalam menjalankan pekerjaannya. Guru sebagai salah satu tenaga
kependidikan juga memiliki kode etik khusus. Sama seperti profesi-
profesi lainnya yang memiliki kode etik, guru harus menjalankan kode
etik tersebut dengan berbagai resiko.
Kode etik guru tersebut harus dipegang dan ditaati dengan baik oleh
guru. Pekerjaan atau profesi guru bukanlah profesi yang sederhana,
guru tidak hanya sebatas mengajar dan melaksanakan pembelajaran
saja namun juga perlu melakukan pengabdian untuk memajukan dunia
pendidikan. Pelanggaran terhadap kode etik guru dapat dijatuhi sanksi
hingga pencabutan profesi serta hak dan kewajiban sebagai guru.
Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan nilai-
nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan baik dan
sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat (Soetjipto dan
Kosasi, 1999: 34).

82. Kode Etik Guru Indonesia
Kode etik guru Indonesia dapat dirumuskan sebagai himpunan
nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan
baik dan sistematik dalam suatu sistem yang utuh dan bulat
(Soetjipto dan Kosasi, 1999: 34).
Pada dasarnya, para pelaku profesi guru di Indonesia menyadari
bahwa pendidikan merupakan bidang pengabdian terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa, Negara serta Kemanusiaan.
Guru Indonesia pun selayaknya memiliki jiwa pancasila dan
setia pada Undang-undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, guru
Indonesia turut serta dalam menunaikan karyanya melalui
pedoman dasar-dasar kode etik guru. Dalam kode etik tersebut
tertuang bahwa :

83. Kode Etik Guru Indonesia
1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia
Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran professional.
3. Guru berusaha memperoleh informasi tnetnag peserta didik sebagai
bahan melakukan bimbingna dan pembinaan.
4. Guru menciptakan suasana sekolah sabaik-baiknya yang menunjang
berhasilnya proses belajar mengajar.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan
masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan bertanggung
jawab bersama terhadap pendidikan.
6. Guru secara pribadi dan beresama-sama mengembangkan dan
meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
7. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan
kesetiakawanan sosial.
8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu
organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.
9. Guru melaksanakan segala kebijasanaan pemerintah dalam bidang
pendidikan.

84. Kode Etik Guru Indonesia
Pada dasarnya, profesi guru adalah profesi yang penting
dan terus menerus mengalami pertumbuhan. Keunikan
dari profesi guru ini adalah profesionalisasi yang harus
terus dilakukan. Seorang dengan profesi guru harus
memiliki berbagai kompetensi yang mumpuni seperti
kompetensi professional, personal dan sosial.

85. Herry Widyastono© Puskur Balitbang
85
Terima
Kasih
Drs. H. ABDUL RIVAI, M.AP
Pengajar Mata Kuliah Sejarah Perjuangan dan Jati Diri PGRI di STKIP-PGRI Banjarmasin
Sekretaris Umum PGRI Provinsi Kalimantan Selatan
No. HP/WA : 08152106666