Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Materi Direktur APK.pptx
Similar to Materi Direktur APK.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Materi Direktur APK.pptx
- 1. Current Issues Penyusunan Laporan Keuangan LPP RRI Semester I Tahun 2021 Jakarta, 12 Juli 2021 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan R. WIWIN ISTANTI
- 2. Outline 01 05 06 04 03 02 Update Kebijakan Akuntansi 2021 Persiapan Migrasi Saldo Roll Out SAKTI Web Full Module Pelaporan PC PEN 2021 Rekonsiliasi dan Penyusunan LK Semester I Tahun 2021 Potret Permasalahan LPP RRI Tahun 2020 LK Tahun 2020
- 3. LK Tahun 2020 Tahun 2020 Tahun Penuh Tantangan Pandemi Covid-19 Terobosan Opini WTP LKPP WTP84 LKKL 1 LKBUN WDP 2 LKKL LPP RRI
- 4. Profil Anggaran LPP RRI Pagu Th 2020 Rp1,08 T Realisasi Rp956 M (87,92%) Pagu Rp13,62 M (1,26% dr total pagu) Realisasi Rp12,50 M (91,78%) Pagu Th 2021 Rp1,55 T Realisasi Rp370 M (23,86%) Pagu Rp5,6 M (0,36% dr total pagu) Realisasi Rp1,1 M (19,6%) Data E-Rekon-LK per 10-07-2021 Data SPAN per 10-07-2021 Akun Covid
- 5. Beberapa Permasalahan pada LK LPP RI Tahun 2020 Permasalahan Aset Permasalahan PNBP Permasalahan Belanja • Pencatatan aset tidak seragam, khususnya pencatatan peralatan pemancar • Pengadaan ATB yang sama sekali belum dimanfaatkan sudah tercatat sebagai ATB di Simak BMN. Penatausahaan piutang PNBP masih blm tertib • Pengadaan tanah untuk RRI Bogor dianggap tidak ada perencanaan pengadaan nya. • Pengadaan barang dan jasa masih ditemukan keterlambatan.
- 6. Kriteria Pemberian Opini Lapoaran Keuangan oleh BPK 1. 2. 3. 4. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Kecukupan Pengungkapan (adequate disclosure) Kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern LKPP TAHUN 2020 WTP LK LPP RRI Tahun 2020 WTP
- 7. Update Kebijakan Akuntansi 2021 Implementasi Metode Pencatatan Persediaan FIFO Sesuai PSAP No. 05 - Akuntansi Persediaan, FIFO merupakan salah satu metode pencatatan yang dapat digunakan oleh Pemerintah dalam mengukur nilai persediaan 01 Persediaan yang masuk terlebih dahulu dicatat sebagai persediaan yang pertama kali keluar 02 Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing- masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar 04 Nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan 03
- 8. 01 Saldo akhir persediaan dalam LK 2020 audited menjadi saldo awal persediaan 2021 HPT persediaan 2020 audited = harga perolehan pertama metode FIFO 2021 03 Pada Aplikasi SAKTI telah terdapat set up untuk penggunaan metode FIFO Pada Aplikasi Persediaan untuk rilis tahun 2021 dilakukan perubahan dari metode HPT ke FIFO 02 Satker menatausahakan seluruh dokumen sumber untuk input ke Aplikasi Persediaan 2021 atau Aplikasi SAKTI Update Kebijakan Akuntansi 2021 Implementasi Metode Pencatatan Persediaan FIFO Diperlukan kedisiplinan petugas pengelola persediaan untuk mencatat ke dalam aplikasi sesuai kronologis transaksi
- 9. Update Kebijakan Akuntansi 2021 Implementasi Metode Pencatatan Persediaan FIFO 01 Metode penilaian FIFO tidak menimbulkan Koreksi Otomatis (KO) meskipun dalam satu periode (satu bulan) terdapat beberapa kali perolehan persediaan dengan harga satuan yang berbeda-beda 02 Saldo Pendapatan dan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan yang sering terjadi pada metode penilaian HPT dapat diminimalkan 03 Transaksi TK-TM Persediaan dengan metode FIFO tidak menimbulkan selisih nilai, karena nilai transaksi TK tidak mengalami penyesuaian di akhir bulan sebagaimana metode HPT. Dampak Metode FIFO pada Penyajian LK
- 10. Persiapan Migrasi Saldo Roll Out SAKTI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA | DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 1. Terdapat penyesuaian/pemutakhiran untuk aplikasi SAIBA, SIMAK BMN, dan Persediaan tahun 2021 2. Saat ini sudah dirilis dan dapat diunduh melalui hai.kemenkeu.go.id Aplikasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 Digunakan oleh 11 K/L 1. Kementerian Keuangan 2. PPATK 3. Sekretariat Negara 4. Kementerian PAN&RB 5. KPK 6. Bappenas 7. LKPP 8. DPR 9. MK 10.KY 11.LPSK SAKTI Masih digunakan 76 K/L LPP RRI
- 11. Tantangan Migrasi Saldo Awal SAKTI Data BMN anomali / tidak normal Selisih data antara Aplikasi Persediaan, SIMAK BMN, atau SAIBA dengan e-Rekon&LK Penyelesaian satker inaktif bersaldo Persiapan Migrasi Saldo Roll Out SAKTI 01 02 03 Cat. LPP RRI tidak ada data BMN Anomali
- 12. Pelaporan PC PEN TA 2021 Program PC – PEN masih menjadi isu strategis pada TA 2021 dengan alokasi anggaran yang sangat signifikan Mitigasi Risiko Audit Tahun 2021 dari sisi pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, serta pengungkapan pada LK Kecukupan pengungkapan atas realisasi belanja dan realisasi output PC PEN Ketepatan penggunaan akun khusus COVID-19 LPP RRI tidak mendapatkan alokasi anggaran PEN, tetapi terdapat akun-akun Covid Rp. 5,6 M
- 13. 1 Identifikasi dan pemetaan alokasi DIPA per masing-masing Satker baik Program PEN dan Penanganan Covid-19 3 2 4 K/L Pelaksana PEN telah melakukan tagging atau memisahkan pencatatan realisasi Program PEN dengan realisasi operasional penanganan Covid-19 Identifikasi penggunaan akun khusus dan akun reguler, jika terdapat ketidaktepatan akun agar dilakukan revisi/ralat Memastikan kembali pada LK Semester 1 2021, setiap Satker telah melaporkan pagu, realisasi anggaran dan hibah langsung, serta mengungkapkan secara memadai pada CaLK Pelaporan PC PEN TA 2021
- 14. Rekonsiliasi Eksternal 2021 A B D C Penyiapan Aplikasi SAIBA, SIMAK BMN, Persediaan Set Up Aplikasi e-Rekon&LK 2021 Penyiapan Saldo Awal 2021 Pelaksanaan rekonsiliasi sesuai PMK 104/PMK.05/2017 Pelaksanaan rekonsiliasi periode Juli 2021 (data Januari – Juni) sekaligus rekonsiliasi dlm rangka penyusunan LK Semester I 2021
- 15. Jadwal Rekonsiliasi dan Penyusun LK Semester I Tahun 2021 Jadwal penyampaian LK Jadwal open/close period Aplikasi e-Rekon&LK Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-18/PB/PB.6/2021 tanggal 7 Juli 2021 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2021 Open Period Close Period Proses Rekonsiliasi Open Period I : 10 - 21 Juli 2021 Open Period II : 23 - 29 Juli 2021 22 Juli 2021 10 - 22 Juli 2021 No Unit Akuntansi/ Pelaporan Batas Penyampaian Laporan 1 UAKPA 22 Juli 2021 2 UAPPA-W 26 Juli 2021 3 UAPPA-E1 28 Juli 2021 4 UAPA 31 Juli 2021
- 16. Peningkatan Kualitas LKKL Memastikan saldo Neraca per 1 Januari 2021 sama dengan saldo Neraca per 31 Desember 2020 Audited Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian LKKL. Menindaklanjuti hasil temuan LKKL tahun 2020 dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Melakukan telaah LK mulai dari tingkat Satker, Wilayah, Eselon I hingga K/L Memanfaatkan menu Profil Kualitas LK pada Aplikasi e-Rekon&LK untuk monitoring dan evaluasi atas kepatuhan, kelengkapan, serta validitas data LK Menyelesaikan Transaksi Dalam Konfirmasi (TDK) pada rekonsiliasi periode berjalan