1. Peta Jalan Profesi Veteriner Indonesia
Menuju ASEAN MRA dan VSB
Drh Tri Satya Putri Naipospos MPhil PhD
Ketua 2 Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)
WEBINAR 2020 – MENGAPA DAN BAGAIMANA VSB DAN ASEAN MRA
BERDAMPAK PADA PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI INDONESIA
Sabtu, 19 Desember 2020

2. Mutual Recognition Agreement (MRA)
• Mutual Recognition Arrangement (MRA) di sektor jasa adalah elemen kunci
dari integrasi ASEAN dalam perdagangan jasa (trade in services).
• MRA memfasilitasi perdagangan jasa dengan memberikan pengakuan di
antara Negara-negara Anggota ASEAN untuk para profesional yang
berwenang, berlisensi atau disertifikasi oleh otoritas masing-masing dalam
kerangka MRA.
• MRA memungkinkan kualifikasi penyedia layanan (services suppliers), yang
diakui oleh pihak berwenang di negara asal mereka, untuk diakui bersama
oleh Negara-negara Anggota ASEAN lainnya yang adalah penandatangan MRA.
• MRA tidak diharapkan untuk mengesampingkan/membatalkan hukum
setempat, sebaliknya MRA hanya berlaku sesuai dengan hukum dan peraturan
yang berlaku di negara tuan rumah (host country).
2

3. MRA dalam perdagangan jasa
.
Melalui pertukaran informasi, MRA juga
bekerja menuju adopsi praktik terbaik (best
practices) tentang standar dan kualifikasi.
.
MRA adalah kerangka pengaturan yang dibuat
untuk mendukung liberalisasi dan
memfasilitasi perdagangan jasa.
MRA bertujuan untuk memfasilitasi
mobilitas tenaga kerja
profesional/trampil di ASEAN.
3

4. ASEAN MRAs
1. ASEAN Mutual Recognition Arrangements on Engineering Services (2005)
2. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services (2006)
3. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Architectural Services (2007)
4. ASEAN Framework Arrangement on Mutual Recognition of Surveying
Qualifications (2007)
5. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners (2009)
6. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners (2009)
7. ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (2012)
8. ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountacy
Services (2014).
4

5. 5
Draf ASEAN
Mutual Recognition Agreement (MRA)
on Veterinary Practitioner

6. Tujuan ASEAN MRA on Veterinary Practitioner
ARTIKEL I-TUJUAN
◉ Tujuan MRA adalah untuk:
1.1 memfasilitasi mobilitas dokter hewan masing-masing Negara Anggota
ASEAN;
1.2 bertukar informasi dan meningkatkan kerja sama mengenai
pengakuan bersama (mutual recognition) dokter hewan;
1.3 mempromosikan penerapan standar dan kualifikasi praktik dokter
hewan; dan
1.4 menyediakan dan memfasilitasi peningkatan kapasitas (capacity
building) dan pelatihan dokter hewan.
6

7. Definisi ASEAN MRA on Veterinary Practitioners
ARTIKEL II - DEFINISI (2.1 - 2.2)
Dalam MRA ini, kecuali jika konteksnya memerlukan:
2.1 Praktisi kedokteran hewan artinya seseorang dengan pendidikan yang
sesuai, teregistrasi atau terlisensi oleh veterinary statutory body (VSB)
yang relevan di Negara Asal untuk mempraktikkan kedokteran
hewan/sains di negara tersebut.
2.2 Spesialis praktisi kedokteran hewan artinya dokter hewan yang memiliki
pelatihan spesialis kedokteran hewan dan kualifikasi pasca sarjana yang
diakui di Negara Asal dan telah diregistrasi dan/atau dilisensi sebagai
spesialis jika registrasi tersebut berlaku di Negara Asal (Country of Origin).
7

8. Definisi ASEAN MRA on Veterinary Practitioners
ARTIKEL II - DEFINISI (2.3 - 2.5)
2.3 Praktisi kedokteran hewan asing berarti dokter hewan termasuk spesialis
praktisi kedokteran hewan yang memegang kewarganegaraan suatu Negara
Anggota ASEAN, yang memegang lisensi untuk praktik di Negara Asal dan
mengajukan permohonan praktik kedokteran hewan di Negara Tuan Rumah.
2.4 Negara Asal (Country of Origin) artinya Negara Anggota ASEAN dimana
praktisi kedokteran hewan memiliki lisensi dokter hewan yang berlaku dan
sah.
2.5 Negara Tuan Rumah (Host Country) artinya Negara Anggota ASEAN dimana
praktisi kedokteran hewan asing mengajukan permohonan untuk praktik
kedokteran hewan.
8

9. Definisi ASEAN MRA on Veterinary Practitioners
ARTIKEL II - DEFINISI (2.6 - 2.7)
2.6 Otoritas Regulator Veteriner Profesional/Professional Veterinary
Regulatory Authority (selanjutnya disebut sebagai PVRA) artinya suatu
badan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di masing-masing
Negara Anggota ASEAN untuk meregulasi dan mengendalikan praktisi
kedokteran hewan.
2.7 Regulasi Domestik artinya undang-undang, aturan dan regulasi yang
berkaitan dengan praktik kedokteran hewan yang dikeluarkan oleh PVRA
dan/atau otoritas yang relevan.
9

10. Pengakuan ASEAN MRA on Veterinary Practitioners
ARTIKEL III - PENGAKUAN DAN PEMENUHAN PERSYARATAN PRAKTISI
KEDOKTERAN HEWAN ASING
3.1 Pengakuan Praktisi Kedokteran Hewan Asing
Praktisi kedokteran hewan asing dapat mengajukan permohonan untuk
praktik kedokteran hewan di Negara Tuan Rumah sesuai dengan regulasi dan
persyaratan domestik.
3.2 Pemenuhan Persyaratan Praktisi Kedokteran Hewan Asing
Seorang praktisi kedokteran hewan asing yang memenuhi regulasi domestik
harus memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kedokteran hewan di
Negara Tuan Rumah.
10

11. Pengakuan ASEAN MRA on Veterinary Practitioners
ARTIKEL III - PENGAKUAN DAN PEMENUHAN PERSYARATAN PRAKTISI
KEDOKTERAN HEWAN ASING (lanjutan)
3.3 Kewajiban Praktisi Kedokteran Hewan Asing
Praktisi kedokteran hewan asing yang diizinkan untuk melakukan praktik
kedokteran hewan di Negara Tuan Rumah harus tunduk pada regulasi
domestik dan ASEAN Veterinary Code of Conduct 2016.
11

12. Otoritas Regulator Veteriner Profesional
ARTIKEL IV - OTORITAS REGULATOR VETERINER PROFESIONAL/
PROFESSIONAL VETERINARY REGULATORY AUTHORITY
4.1 Tunduk pada regulasi domestik, Otoritas Regulator Veteriner Profesional
/Professional Veterinary Regulatory Authority:
4.1.1 mengevaluasi kualifikasi, pelatihan dan pengalaman praktisi
kedokteran hewan asing;
4.1.2 memberikan pengakuan dan meregistrasi praktisi kedokteran hewan
asing yang memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik di
Negara Tuan Rumah;
4.1.3 memantau dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi domestik
dari Negara Tuan Rumah.
12

13. ASEAN Veterinary Statutory Body Network
ARTIKEL V - ASEAN VETERINARY STATUTORY BODY NETWORK
5.1 ASEAN Veterinary Statutory Body Network (selanjutnya disebut sebagai
AVSBN) harus:
5.1.1 memfasilitasi implementasi MRA melalui pemahaman yang lebih baik tentang
Regulasi Domestik yang berlaku di masing-masing Negara Anggota ASEAN dan
dalam pengembangan strategi untuk implementasi MRA ini;
5.1.2 mendorong Negara Anggota ASEAN untuk menstandarisasikan dan
mengadopsi mekanisme dan prosedur dalam implementasi MRA ini;
5.1.3 mendorong pertukaran informasi mengenai undang-undang, praktik-praktik
dan pengembangan dalam praktik kedokteran hewan di kawasan ASEAN
dengan melakukan harmonisasi yang sesuai dengan standar-standar regional
dan/atau internasional;
13

14. ASEAN Veterinary Statutory Body Network
ARTIKEL V - ASEAN VETERINARY STATUTORY BODY NETWORK (lanjutan)
5.1.4 mengembangkan mekanisme pertukaran informasi berkelanjutan jika
diperlukan;
5.1.5 meninjau ulang MRA setiap lima (5) tahun atau periode yang
dianggap tepat oleh AVSBN;
5.1.6 melakukan hal-hal lain yang terkait dengan MRA ini.
5.2 AVSBN harus memformulasikan mekanisme untuk melaksanakan
mandatnya.
14

15. Penyelesaian Sengketa dalam MRA
ARTIKEL VI - PENYELESAIAN SENGKETA
6.1 Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan MRA harus
diselesaikan sesuai dengan ketentuan Bab VIII dari ASEAN Charter.
ARTIKEL VII-AMANDEMEN
7.1 MRA ini dapat diubah dengan persetujuan semua Negara Anggota ASEAN.
15

16. Ketentuan Final dalam MRA
ARTIKEL VIII - KETENTUAN FINAL
8.1 MRA ini tidak boleh mengurangi, menghilangkan atau memodifikasi hak, kuasa dan
otoritas masing-masing Negara Anggota ASEAN (NAA), PVRA dan otoritas terkait
lainnya untuk meregulasi dan mengendalikan praktisi kedokteran hewan dan praktik
kedokteran hewan. NAA, bagaimanapun harus menggunakan kekuatan regulasinya
secara wajar dan dengan itikad baik untuk tujuan ini tanpa menciptakan hambatan
yang tidak perlu terhadap praktik kedokteran hewan.
8.2 General Agreement on Trade in Services (GATS), ASEAN Framework Agreement on
Services (AFAS) dan ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) harus dirujuk jika
tidak ada ketentuan khusus yang dibuat dalam MRA.
8.3 MRA ini mulai berlaku enam (6) bulan setelah ditandatangani oleh semua NAA.
8.4 MRA ini akan disimpan di Sekretariat ASEAN, yang akan segera menerbitkan salinan
bersertifikat kepada masing-masing NAA.
16

17. Tantangan Negara-negara Anggota ASEAN
1. Perbedaan persyaratan kualifikasi antar negara.
2. Perbedaan budaya, bahasa, dan komunikasi yang efektif.
3. Ketidakcocokan antara praktisi kedokteran hewan yang diperlukan
dan yang tersedia.
4. Tidak adanya insentif untuk dijadikan daya tarik bagi praktisi
kedokteran hewan profesional asing.
5. Penyesuaian terhadap hukum lokal dan regulasi negara yang
diadopsi/Negara Tuan Rumah (host country)
6. Penerimaan oleh praktisi kedokteran hewan profesional lokal.
Sumber: MA Elizabeth D. Callanta, DVM, MSc. Roadmap of the Veterinary Profession to MRA.
17

18. 18
Peta Jalan Profesi Veteriner Indonesia
Menuju Veterinary Statutory Body
(Konsil Kedokteran Hewan Indonesia)

19. Area kemitraan (Area of partnership)
Perhimpunan Dokter
Hewan Indonesia
(PDHI)
Veterinary
Statutory Body
(VSB)
Veterinary
Education
Establishment
(VEE)
Veterinary
Association

20. VSB dan legislasi veteriner di ASEAN
No Negara ASEAN Nama PRA/VSB Dasar Legislasi
1. Brunei
Darussalam
Brunei Darussalam Veterinary
Council*
Constitution of Brunei Darussalam
Veterinary Surgeons Order 2005
2. Kamboja - -
3. Indonesia - -
4. Laos - -
5. Malaysia Malaysian Veterinary Council Veterinary Surgeons Act 1974
6. Myanmar Veterinary Council of Myanmar The Veterinary Council Law of
Myanmar 1995
7. Filippina Professional Regulatory Board
of Veterinary Medicine
The Philippine Veterinary Medicine
Act of 2004
8. Singapura* - -
9. Thailand Veterinary Council of Thailand Veterinary Professional Act 1992
10. Vietnam - -
* Dalam proses mendirikan VSB
20

21. Tantangan profesi kedokteran hewan ke depan
• Profesi Dokter Hewan di ASEAN sedang dalam proses
untuk diliberalisasi. Ada 3 (tiga) jasa profesi layanan
kesehatan yang telah diliberalisasi yaitu dokter, dokter
gigi, dan perawat.
• ASEAN Framework Agrrement on Services (AFAS)
subsektor kesehatan telah diratifikasi dalam Peraturan
Presiden RI No. 36/2012 tentang Bidang Usaha yang
Terbuka dan Tertutup. Layanan veteriner belum
ditetapkan mengikuti prinsip dalam Perpres tersebut.
• Sesuai tuntutan pasar ASEAN dan internasional, setiap
profesi harus memiliki ‘kompetensi yang teregistrasi’ di
negara asal dan ‘diakui’ oleh Negara Anggota ASEAN.
21

22. Peluang Dokter Hewan Indonesia ke depan
• Dokter Hewan WNI dapat bekerja di Negara Anggota ASEAN jika:
- teregistrasi oleh VSB di negara asal (Indonesia)
- diakui oleh VSB negara tujuan sesuai persyaratan eligibilitas ASEAN
MRA on Veterinary Practitioner.
- memenuhi persyaratan regulasi domestik negara tujuan.
• Persaingan jasa Dokter Hewan ASEAN akan semakin meningkat karena
berbasis kompetensi dan iptek.
• Peningkatan kompetensi melalui kegiatan sertifikasi yang diakui secara
internasional menjadi suatu ‘keharusan’ untuk bisa eksis di era global.
22

23. Program ‘Veterinary Statutory Bodies Twinning’
• Program kembaran (Twinning program) yang
diprakarsai OIE antara VSB suatu negara dengan VSB
negara lainnya yang dimulai pada 2014.
• Tujuan utamanya adalah untuk membantu VSB
suatu negara menjadi mandiri dan memiliki otoritas
dan kapabilitas mengawasi praktik profesional.
• Isu silang (cross-cutting) dengan perundangan
kedokteran hewan dan OIE Veterinary Legislation
Support Program (VLSP).
• OIE akan mengadaptasi konsep jenis bantuan teknis
yang sifatnya lebih mengarah kepada ‘ad hoc’.
23

24. Apa yang harus dilakukan pemerintah dan
PDHI ke depan?
1. Sosialisasi informasi untuk menjelaskan peran VSB/PRA kepada pemerintah, dokter
hewan, peternak, publik dan pemangku kepentingan swasta.
2. Membangun website untuk menyediakan informasi tentang rencana pembentukan
KKHI, materi-materi yang terkait dengan OIE Veterinary Core Curriculum, OIE One Day
Competencies.
3. Penyiapan dan penyusunan kerangka hukum dalam bentuk Undang-Undang tentang
Praktik Kedokteran Hewan yang akan memfasilitasi terbentuknya KKHI yang berfungsi
sesuai dengan standar internasional OIE.
4. Mengajukan ke OIE untuk usulan proyek OIE Twinning on VSB dengan salah satu VSB
di negara maju (seperti misalnya: Australia, Canada).
5. Menyiapkan kerangka fisik, anggaran dan operasional untuk terbentuknya Konsil
Kedokteran Hewan Indonesia (KKHI).
24

25. Peta jalan menuju pembentukan KKHI
Pembahasan dan
sosialisasi VSB
dan legislasi
pendukung yang
diperlukan.
Penyiapan UU yang akan
memfasilitasi
pembentukan Konsil
Kedokteran Hewan
Indonesia (KKHI) dan
pengajuan proyek OIE
Twinning on VSB ke OIE.
Menyiapkan kerangka
fisik, anggaran dan
operasional untuk
terbentuknya Konsil
Kedokteran Hewan
Indonesia (KKHI).
KKHI
25

26. • Sample Sub Title
Terima kasih