Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Dokumen tersebut membahas kurikulum pelatihan kader Posyandu yang disusun untuk meningkatkan kapasitas kader Posyandu sehingga dapat mengelola Posyandu dengan baik dan memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang seorang dokter PTT yang ditugaskan sebagai kepala puskesmas di daerah terpencil. Puskesmas sebelumnya dijalankan oleh perawat sehingga banyak kegiatan pokok puskesmas tidak berjalan dengan baik. Dokumen ini juga menyinggung masalah kesehatan di wilayah tersebut seperti kasus DBD, TB paru, dan kecacingan pada murid SD.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
Form hasil capaian indikator ukp september 2021Retno Sf
Laporan meninjau capaian target berbagai layanan kesehatan Puskesmas Tanjung Bintang pada bulan September 2021. Sebagian besar target belum tercapai karena dampak pandemi Covid-19 seperti keterbatasan kunjungan pasien dan kendala pelaksanaan program. Dinas Kesehatan merencanakan tindak lanjut melalui advokasi, sosialisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
Peraturan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang berhak diperoleh warga negara. Standar Pelayanan Minimal mencakup berbagai layanan kesehatan untuk ibu hamil, bersalin, balita, anak sekolah, dewasa, lansia, dan penyakit kronis tertentu.
Dokumen tersebut membahas kurikulum pelatihan kader Posyandu yang disusun untuk meningkatkan kapasitas kader Posyandu sehingga dapat mengelola Posyandu dengan baik dan memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada masyarakat."
Dokumen tersebut membahas tentang seorang dokter PTT yang ditugaskan sebagai kepala puskesmas di daerah terpencil. Puskesmas sebelumnya dijalankan oleh perawat sehingga banyak kegiatan pokok puskesmas tidak berjalan dengan baik. Dokumen ini juga menyinggung masalah kesehatan di wilayah tersebut seperti kasus DBD, TB paru, dan kecacingan pada murid SD.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, khususnya bab 2 tentang penyelenggaraan pelayanan UKM. Terdapat 8 standar, 20 kriteria, dan 94 elemen penilaian yang menjabarkan tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan UKM di puskesmas secara terpadu dan berbasis masyarakat.
Form hasil capaian indikator ukp september 2021Retno Sf
Laporan meninjau capaian target berbagai layanan kesehatan Puskesmas Tanjung Bintang pada bulan September 2021. Sebagian besar target belum tercapai karena dampak pandemi Covid-19 seperti keterbatasan kunjungan pasien dan kendala pelaksanaan program. Dinas Kesehatan merencanakan tindak lanjut melalui advokasi, sosialisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
Dokumen tersebut merupakan pedoman manual mutu bagian mutu Puskesmas Kecamatan Cakung. Pedoman ini menjelaskan tentang latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi tim mutu, dan uraian tugas masing-masing tim yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Kecamatan Cakung.
Dokumen tersebut membahas tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas yang menjadi tanggung jawab surveior, mencakup pembagian tugas surveior berdasarkan standar, kriteria, dan elemen penilaian serta profil penyampaian materi.
Petunjuk teknis ini menjelaskan konsep integrasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan salah satu pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia. Integrasi pelayanan dilaksanakan melalui empat klaster yaitu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan usia produktif dan lansia, klaster penanggulangan penyakit menular, serta klaster manajemen puskesmas. Pelayanan kesehatan primer akan diselenggarakan secara terintegrasi di ting
1. Dokumen tersebut membahas tentang indikator mutu pelayanan kesehatan di puskesmas yang meliputi 6 indikator yaitu kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, kepatuhan identifikasi pasien, keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar, dan kepuasan pasien.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai standar terkait upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, sasaran kinerja UKM, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta program peningkatan mutu puskesmas termasuk pengukuran indikator mutu, manaj
Pencatatan dan Pelaporan TOT Pelatihan Pelayanan Perkesmas.pptxmasshobirin
Pelayanan Perkesmas di Puskesmas wajib memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang meliputi pencatatan asuhan keperawatan individu, keluarga, dan kelompok/masyarakat serta register dan laporan rutin bulanan beserta laporan evaluasi hasil kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program.
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, prasarana, sumber daya manusia termasuk dokter dan tenaga kesehatan, serta peralatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Puskesmas juga bertanggung jawab atas pembangunan
Dokumen tersebut membahas pedoman sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, mencakup jenis informasi yang dibutuhkan pada tahap pra, saat dan pascabencana, sumber informasi, alur penyampaian informasi, dan pengelolaan data terkait.
BAB 4 Standar Akreditasi Puskesmas membahas program prioritas nasional yang meliputi 5 program yaitu: (1) pencegahan dan penurunan stunting, (2) penurunan angka kematian ibu dan bayi, (3) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, (4) program penanggulangan tuberkulosis, (5) pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Standar ini menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evalu
Kerangka Acuan Program (KAP) Kestrad UPTD Puskesmas Mundu tahun 2019 membahas rencana kegiatan pelayanan kesehatan tradisional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan obat tradisional. Program tersebut mencakup pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi obat tradisional kepada masyarakat dan pengobat tradisional sepanjang tahun 2019.
Dokumen tersebut membahas kebijakan penyelenggaraan Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, mencakup definisi, tugas, fungsi, tujuan, prinsip, kewenangan, organisasi, dan upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas."
Dokumen tersebut merupakan pedoman manual mutu bagian mutu Puskesmas Kecamatan Cakung. Pedoman ini menjelaskan tentang latar belakang, visi dan misi, struktur organisasi tim mutu, dan uraian tugas masing-masing tim yang terlibat dalam peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas Kecamatan Cakung.
Dokumen tersebut membahas tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas yang menjadi tanggung jawab surveior, mencakup pembagian tugas surveior berdasarkan standar, kriteria, dan elemen penilaian serta profil penyampaian materi.
Petunjuk teknis ini menjelaskan konsep integrasi pelayanan kesehatan primer yang merupakan salah satu pilar transformasi sistem kesehatan Indonesia. Integrasi pelayanan dilaksanakan melalui empat klaster yaitu klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan usia produktif dan lansia, klaster penanggulangan penyakit menular, serta klaster manajemen puskesmas. Pelayanan kesehatan primer akan diselenggarakan secara terintegrasi di ting
1. Dokumen tersebut membahas tentang indikator mutu pelayanan kesehatan di puskesmas yang meliputi 6 indikator yaitu kepatuhan kebersihan tangan, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, kepatuhan identifikasi pasien, keberhasilan pengobatan pasien TB semua kasus sensitif obat, ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC sesuai standar, dan kepuasan pasien.
Dokumen tersebut membahas standar akreditasi puskesmas khususnya bab 3, 6, 9 dan 5 yang terkait dengan peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Dibahas mengenai standar terkait upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas, peningkatan mutu dan kinerja puskesmas, sasaran kinerja UKM, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, serta program peningkatan mutu puskesmas termasuk pengukuran indikator mutu, manaj
Pencatatan dan Pelaporan TOT Pelatihan Pelayanan Perkesmas.pptxmasshobirin
Pelayanan Perkesmas di Puskesmas wajib memiliki sistem pencatatan dan pelaporan yang meliputi pencatatan asuhan keperawatan individu, keluarga, dan kelompok/masyarakat serta register dan laporan rutin bulanan beserta laporan evaluasi hasil kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan program.
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan di wilayah kerjanya. Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, prasarana, sumber daya manusia termasuk dokter dan tenaga kesehatan, serta peralatan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Puskesmas juga bertanggung jawab atas pembangunan
Dokumen tersebut membahas pedoman sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana, mencakup jenis informasi yang dibutuhkan pada tahap pra, saat dan pascabencana, sumber informasi, alur penyampaian informasi, dan pengelolaan data terkait.
BAB 4 Standar Akreditasi Puskesmas membahas program prioritas nasional yang meliputi 5 program yaitu: (1) pencegahan dan penurunan stunting, (2) penurunan angka kematian ibu dan bayi, (3) peningkatan cakupan dan mutu imunisasi, (4) program penanggulangan tuberkulosis, (5) pengendalian penyakit tidak menular dan faktor risikonya. Standar ini menjelaskan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evalu
Kerangka Acuan Program (KAP) Kestrad UPTD Puskesmas Mundu tahun 2019 membahas rencana kegiatan pelayanan kesehatan tradisional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penggunaan obat tradisional. Program tersebut mencakup pembinaan, penyuluhan, dan sosialisasi obat tradisional kepada masyarakat dan pengobat tradisional sepanjang tahun 2019.
Dokumen tersebut membahas kebijakan penyelenggaraan Puskesmas sesuai Permenkes Nomor 75 Tahun 2014, mencakup definisi, tugas, fungsi, tujuan, prinsip, kewenangan, organisasi, dan upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas."
Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 mempertegas peran Puskesmas sebagai penanggung jawab kesehatan di wilayahnya dengan menekankan fungsi promotif dan preventif. Peraturan ini mengatur penguatan organisasi, kategorisasi, persyaratan sarana prasarana dan SDM Puskesmas serta hubungan kerjanya dengan instansi terkait untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan daerah.
#PPT Kebijakan dan Indikator (dan hasil RTL).pptxrosintauli1
Dokumen tersebut membahas evaluasi indikator kegiatan kesehatan usia produktif dan lanjut usia pada tahun 2022. Terdapat penjelasan struktur organisasi, tugas dan fungsi, ruang lingkup, indikator RPJMN dan RENSTRA, mekanisme pembahasan indikator, kebijakan kesehatan usia produktif dan lanjut usia, strategi peningkatan kesehatan, SPM bidang kesehatan, indikator kesehatan kegiatan usia produkt
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan keluarga yang mengintegrasikan program kesehatan dan pembiayaan, serta sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan target keluarga berdasarkan profil kesehatan keluarga. Pendekatan ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan mulai dari pelatihan, persiapan, kunjungan awal, intervensi lanjut
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pedoman ini membahas tentang Tata Kelola Mutu di Puskesmas dengan menjelaskan dasar-dasar mutu, penerapan TKM, dan peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan mutu pelayanan kesehatan.
(MUTU) Pedoman Tata Kelola Mutu di Puskesmas (Direktorat Mutu dan Akreditasi ...ovaldokurniawan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pedoman ini membahas tentang Tata Kelola Mutu di Puskesmas dengan menjelaskan dasar-dasar mutu, penerapan TKM, dan peran Dinas Kesehatan dalam pembinaan mutu pelayanan kesehatan.
Dokumen tersebut membahas tentang Posyandu Prima sebagai bagian dari integrasi layanan primer yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan lainnya secara terintegrasi di tingkat desa/kelurahan melalui jejaring hingga tingkat dusun/RT/RW."
Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer memberikan panduan implementasi integrasi pelayanan kesehatan primer di tingkat puskesmas, pustu, posyandu, dan masyarakat. Dokumen ini menjelaskan konsep integrasi pelayanan yang menitikberatkan pada penguatan promotif dan preventif melalui sistem jejaring hingga tingkat dusun/RT/RW serta pemantauan wilayah setempat. Integrasi pelayanan dilaksanakan di empat klaster utama yaitu manaj
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang manajemen upaya kesehatan masyarakat di Puskesmas yang mencakup penjelasan pendekatan upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan di Puskesmas, manajemen upaya kesehatan masyarakat meliputi identifikasi masalah, perencanaan kegiatan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi, serta contoh pelaksanaan beberapa upaya kesehatan masyarakat seperti kesehatan lingkungan,
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya melalui pelayanan kesehatan masyarakat dan perseorangan serta rujukan ke fasilitas tingkat atas. Puskesmas wajib menyelenggarakan program kesehatan berdasarkan siklus hidup, manajemen puskesmas, dan sistem informasi
Dokumen tersebut berisi pedoman penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan (UKP) di Puskesmas Kampak yang mencakup standar ketenagakerjaan, kegiatan UKP, dan standar pelayanan UKP seperti rawat jalan, poliklinik, dan lainnya.
Pelatihan Manajemen Pusksesmas Program PIS-PKssuser68e1f3
Materi ini berkaitan dengan modul pelatihan manajemen puskesmas khususnya untuk Program Indinesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga guna optimalisasi penguatan pelayanan kesehatan dasar. Pelaksanakan pendekatan keluarga, mengintegrasikan upaya kesehatan perorangan
(UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) secara berkesinambungan, dengan
target keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga. Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan
sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah
kerjanya dengan mendatangi keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan
pelayanan kesehatan di dalam gedung, melainkan juga keluar gedung dengan
pendekatan keluarga dalam upaya menyelesaikan permasalahan kesehatan di wilayah
kerjanya. Pendekatan Keluarga tidak hanya berupa pendataan, karena hasil kunjungan
keluarga akan dianalisis guna merencanakan intervensi lanjut terhadap masalah
kesehatan
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
1. Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer
Disampaikan pada:
Pertemuan Koordinasi Penyelenggaraan Perkesmas di Puskesmas
Blora, 24 Februari 2022
KEBIJAKAN
KEPERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT
(PERKESMAS) DI PUSKESMAS
2. T UJ UA N P E M B E L A JA R A N
Hasil Belajar:
Setelah mengikuti mata pelatihan
ini, peserta mampu memahami
tentang kebijakan Pelayanan
Keperawatan Kesehatan
Masyarakat (Perkesmas) di
Puskesmas
1. Menjelaskan Kebijakan dan
Strategi Bidang Kesehatan
2. Menjelaskan Kebijakan
Penyelenggaraan Puskesmas
3. Menjelaskan Kebijakan
Pelayanan Perkesmas
Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti mata pelatihan ini
peserta dapat:
3. 3
1. Kebijakan dan Strategi
Bidang Kesehatan
2. Kebijakan Penyelenggaraan
Puskesmas
3. Kebijakan Penyelenggaraan
Perkesmas
4. Penutup
S I S T E M AT I K A
P E N YA J I A N
4. 4
1. Kebijakan dan Strategi
Bidang Kesehatan
2. Kebijakan Penyelenggaraan
Puskesmas
3. Kebijakan Penyelenggaraan
Perkesmas
4. Penutup
5.
6.
7.
8.
9. Pelayanan Kesehatan Primer (Primary Healthcare/PHC)
Operational Framework for PHC: Transforming Vision into Action, Technical Series on PHC, WHO, 2020
10. Tujuan Pendekatan
Keluarga:
1. Mengintegrasikan
seluruh program di
Puskesmas
2. Meningkatkan akses
keluarga terhadap
pelayanan kesehatan
yang komprehensif
3. Mendukung
pencapaian SPM
Kab/Kota dan Prov
4. Mendukung
pelaksanaan JKN
5. Mendukung
tercapainya program
indonesia sehat
P e r m e n ke s N o m o r 3 9 Ta h u n 2 0 1 6
Program
Indonesia Sehat
dilaksanakan untuk
meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat
1
Pelaksanaan Program
Indonesia Sehat
diselenggarakan melalui
Pendekatan Keluarga
2
Pendekatan keluarga
adalah salah satu cara
Puskesmas untuk
meningkatkan jangkauan
sasaran & mendekatkan
/meningkatkan akses
pelayanan kesehatan di
wilayah kerjanya dengan
mendatangi keluarga
3
Integrasi
UKP & UKM secara
berkesinambungan, dengan
target / fokus keluarga,
berdasarkan data dan
informasi dari Profil Kesehatan
Keluarga.
4
Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK
11.
12. Hasil PIS-PK Mendukung Pencapaian SPM
Teridentifikasi masalah kesehatan dari 12 indikator KS
PENDEKATAN KELUARGA
PENDEKATAN KELUARGA
PENDEKATAN KELUARGA
kabupaten/kota
Kab/kota melakukan analisis mencari akar masalah dalam
upaya perbaikan pelayanan kesehatan
Kab/kota melakukan upaya perbaikan pelayanan kesehatan.
PIS-PK
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
KAB/KOTA MAMPU MEMENUHI
PELAYANAN DASAR PADA SPM
13. Capaian 12 Indikator menunjukkan 5 masalah masih
pada KB, rokok, TB paru, hipertensi dan
ODGJ
Meski dalam kondisi pandemi, Kunjungan Keluarga
tetap dilaksanakan dan mengalami peningkatan
pada 3.476.859 keluarga periode Desember 2020-
Juli 2021
IKS Nasional meningkat: 0,176 menjadi 0,186 yang
menunjukkan 18,6% keluarga sehat diantara yang
sudah dikunjungi
Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat 2.0 akhir Desember 2020 dan akhir Juli 2021
Capaian PIS-PK sampai dengan Juli 2021
0.176
0.186
0.1
0.15
0.2
Des 2020 Juli 2021
50,347,903
53,824,762
48,000,000
50,000,000
52,000,000
54,000,000
56,000,000
Des 2020 Juli 2021
18.26%
25.23%
37.23%
42.98%
41.84%
50.79%
81.15%
86.95%
87.48%
88.20%
91.45%
92.96%
17.46%
26.37%
38.86%
43.49%
44.81%
51.80%
81.64%
87.20%
87.99%
88.56%
91.78%
93.07%
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%
100.00%
ODGJ
Hipertensi
TB paru
Rokok
KB
JKN
ASI eksklusif
Jamban
Linfaskes
Pertumbuhan Balita
Imunisasi dasar lengkap
Air bersih
Juli 2021 Des 2020
14. 14
1. Kebijakan da Strategi Bidang
Kesehatan
2. Kebijakan Penyelenggaraan
Puskesmas
3. Kebijakan Penyelenggaraan
Perkesmas
4. Penutup
15.
16.
17.
18.
19. • Puskesmas merupakan
unit organisasi yg bersifat
FUNGSIONAL dan unit
layanan yg bekerja
PROFESIONAL.
• Puskesmas berkedudukan
sebagai unit pelaksana
teknis yang berada di
bawah dan bertanggung
jawab kepada kadinkes
kabupaten/kota sesuai
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Organisasi Puskesmas
20. 20
• Data dasar
• Identitas Puskesmas
• Wilayah kerja
• Sumber daya
• Sasaran program
• Data program
(100* instrumen pencatatan)
• UKM esensial
• UKM pengembangan
• UKP
• Program lainnya
Pencatatan
• Laporan data dasar
Rutin setiap tahun
(1 laporan)
• Laporan data program
• Rutin
• Mingguan (1 laporan: penyakit
menular potensi KLB)
• Bulanan (16 laporan: UKM, UKP,
kelahiran, kematian, LPLPO)
• Tahunan (1 laporan)
• Tidak rutin
• Laporan KLB
• Laporan khusus
Pelaporan
Pencatatan dan pelaporan Puskesmas
terintegrasi melalui Sistem Informasi
Puskesmas (SIP), paling sedikit
mencakup:
• Pencatatan dan pelaporan kegiatan
Puskesmas dan jaringannya
• Pencatatan dan pelaporan keuangan
Puskesmas dan jaringannya
• Survei lapangan
• Laporan lintas sektor
• Laporan jejaring Puskesmas
*) draft Juknis Pencatatan Puskesmas, tahun 2020
PMK 31/2019 tentang
Sistem Informasi Puskesmas
PMK 31/2019
tentang Sistem Informasi Puskesmas
Sistem Informasi Puskesmas
21. 21
1. Kebijakan da Strategi Bidang
Kesehatan
2. Kebijakan Penyelenggaraan
Puskesmas
3. Kebijakan Penyelenggaraan
Perkesmas
4. Penutup
22. Peraturan Terkait Penyelenggaraan Perkesmas
RPMK Pedoman
Pelayanan
Perkesmas di
Puskesmas
Revisi Kepmenkes No.
279 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Perkesmas
23. Perkesmas merupakan perpaduan
antara keperawatan dan kesehatan
masyarakat dengan mengutamakan
pelayanan promotif, preventif yang
berkesinambungan tanpa
mengabaikan pelayanan kuratif dan
rehabilitatif secara menyeluruh dan
terpadu, ditujukan kepada individu,
keluarga, kelompok dan
masyarakat, melalui proses
keperawatan untuk meningkatkan
fungsi kehidupan manusia secara
optimal sehingga mandiri dalam
upaya kesehatannya
DEFINISI
24. Pelayanan Keperawatan Kesehatan Masyarakat
1. Merupakan perpaduan keperawatan dan kesehatan
masyarakat;
2. Adanya kesinambungan pelayanan kesehatan (continuity of
care);
3. Fokus pelayanan pada upaya promotif dan preventif secara
berkesinambungan tanpa mengabaikan upaya kuratif &
rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu;
4. Pelayanan diberikan dengan menggunakan metode proses
keperawatan (nursing process);
5. Terjadi proses alih peran dari Perawat kepada klien (individu,
keluarga, kelompok, dan masyarakat) untuk mencapai
kemandirian klien dalam menyelesaikan masalah
kesehatannya;
6. Menjalin kemitraan antara Perawat dengan lintas program dan
lintas sektor terkait dalam upaya meningkatkan kemandirian
kliennya; dan
7. Berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam
memberikan pelayanan.
Meningkatnya kemandirian
individu, keluarga,
kelompok/ masyarakat
untuk mengatasi masalah kesehatan
dengan pelayanan keperawatan
sesuai kewenangannya sehingga
tercapai peningkatan kesehatan
masyarakat yang optimal
Tujuan
25. Lingkup Pelayanan Perkesmas
UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN
(UKP)
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
(UKM)
Asuhan Keperawatan
Keluarga, Kelompok, Masyarakat
Asuhan Keperawatan
Individu
Keperawatan Kesehatan Masyarakat
(Community Health Nursing/ Public Health Nursing )
27. Ketenagaan Pelayanan Perkesmas
Apabila tidak tersedia perawat profesi di suatu Puskesmas maka tupoksi dari perawat profesi tersebut sebagai pelaksana, penanggungjawab Darbin dan
Koordinator Perkesmas dapat dilakukan oleh perawat vokasi dengan perluasan penugasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Seluruh tenaga
fungsional perawat di
Puskesmas
Pelaksanaan tugas
dan fungsi sesuai
dengan kualifikasi
pendidikan dan
jabfung
Ditetapkan oleh kepala
Puskesmas dengan
kualifikasi perawat profesi
Melakukan pengelolaan
Perkesmas, koordinasi
dan kolaborasi dengan
nakes lain dan lintas
sektor terkait di Darbin
masing-masing
Ditetapkan oleh kepala
Puskesmas
Kualifikasi perawat profesi
dengan pengalaman sebagai
PJ Darbin minimal 1 th
Melakukan bimbingan teknis
dan administratif kepada
perawat PJ Darbin dan
pelaksana
Pelaksana
Perkesmas
PJ Darbin
Perkesmas
Koordinator
Perkesmas
28. Peralatan Pelayanan Perkesmas
Peralatan yang diperlukan untuk kegiatan Perkesmas berupa Kit Perkesmas/PHN
(minimal 2 untuk setiap Puskesmas):
Sumber : Permenkes 43/2019 tentang Puskesmas
29. Kegiatan Pelayanan Perkesmas
Pelayanan Perkesmas meliputi kegiatan:
1. Pengelolaan Perkesmas (P1,P2,P3)
2. Asuhan keperawatan
3. Pembinaan Teknis Perkesmas
Pelayanan Perkesmas berkontribusi dalam pelaksanaan
pelayanan UKP dan UKM tingkat pertama
30. 1. Pengelolaan Pelayanan Perkesmas
• Dilaksanakan oleh Koordinator Perkesmas
• Memperhatikan usulan penanggung jawab UKM Esensial dan Perkesmas
• Mengkoordinir seluruh kegiatan Perkesmas yang dilakukan di Puskesmas baik dalam gedung
maupun luar gedung Puskesmas.
Pengelolaan Pelayanan Perkesmas diselenggarakan
sesuai dengan konsep manajemen Puskesmas meliputi:
1. Perencanaan (P1)
2. Penggerakan dan Pelaksanaan (P2)
3. Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian (P3). P3
P1
P2
31. 2. Asuhan Keperawatan
Askep Individu
• Pengkajian
Keperawatan Individu
• Diagnosis Keperawatan
Individu
• Perencanaan Tindakan
Keperawatan Individu
• Pelaksanaan Tindakan
Keperawatan Individu
• Evaluasi Hasil Tindakan
Keperawatan Individu
Askep Keluarga
• Pengkajian
Keperawatan Keluarga
• Diagnosis Keperawatan
Keluarga
• Perencanaan Tindakan
Keperawatan Keluarga
• Pelaksanaan Tindakan
Keperawatan Keluarga
• Evaluasi Hasil Tindakan
Keperawatan Keluarga
Askep Kelompok/
Masyarakat
• Pengkajian Keperawatan
Kelompok/ Masyarakat
• Diagnosis Keperawatan
Kelompok/ Masyarakat
• Perencanaan Tindakan
Keperawatan Kelompok/
Masyarakat
• Pelaksanaan Tindakan
Keperawatan Kelompok/
Masyarakat
• Evaluasi Hasil Tindakan
Keperawatan Kelompok/
Masyarakat
32.
33. 4. Perkesmas-PIS-PK
27
KUNJUNGAN KELUARGA
DAN INTERVENSI AWAL
INTERVENSI LANJUT
1. Memberikan
asuhan
keperawatan sesuai
kebutuhan dan
masalah kesehatan
serta tingkat
kemandirian
keluarga
2. Melaksanakan
program kesehatan
pemerintah
3. dst
Peran Perkesmas dalam PIS-PK di Puskesmas
34. Alur Penentuan Sasaran Program
Melalui PIS-PK
Sasaran sesuai program,
dipertahankan dan segera
diintervensi lanjut
Sasaran sesuai program, dicatat di
sistem pencatatan dan pelaporan
program.
Segera diberikan tindak lanjut sesuai
program sesuai intervensi lanjut
terintegrasi LP-LS (Pengobatan, KIE
lebih lanjut, perbaikan pelayanan)
Dilakukan Edit informasi
kesehatan sasaran setelah
perbaikan kondisi sasaran
sesuai program dan DO PISPK
Program mencapai target yang
ditetapkan
Sasaran yang tidak sesuai
program dikeluarkan.
I n t e r v e n s i
l a n j u t
P r o g r a m
PERSIAPAN
KUNJUNGAN
KELUARGA
PELAKSANAAN
INTERVENSI LANJUT
ANALISIS HASIL DAN
PENYUSUNAN
RENCANA
INTERVENSI
KUNJUNGAN
KELUARGA
S k r i n i n g
m e l a l u i P I S P K
35. Integrasi Perkesmas dengan Pendekatan Keluarga
Persiapan
Kunjungan
keluarga
Intervensi
Awal
Analisis
Intervensi
Lanjut
Evaluasi
Tahapan Pelaksanaan Integrasi Perkesmas dalam PIS-PK
• Pertemuan
Koordinasi
• Sosialisasi
• Pertemuan
teknis tim
Pembina
keluarga
• Penyiapan
sarana dan
prasarana
• Pemantauan status
kesehatan keluarga
(Prokesga)
• Identifikasi
keluarga
bermasalah/berisik
o kesehatan
• Edukasi dan asuhan
keperawatan
individu dan
keluarga
• Pengkajian
keperawatan
• Menentukan tingkat
kemandirian keluarga
• Intervensi awal untuk
masalah memerlukan
penanganan langsung
• Kontrak keluarga
• Pencatatan hasil
askep
• Kolaborasi dgn nakes
lain/pemegang
program
Mengumpulkan formulir
hasil kunjungan keluarga
(Prokesga) dan menginput
ke dalam aplikasi Keluarga
Sehat dan/atau secara
manual. Selanjutnya tim
pembina keluarga
menyampaikan data yang
didapatkan kepada
penanggung jawab
program terkait dan
perawat koordinator
Perkesmas.
&
• Individu dan
keluarga
sesuai dengan
12 indikator
keluarga sehat
• Kelompok
askep kelompok
dan masyarakat
pembinaan
kelompok, dan
masyarakat
Pemantauan
dan evaluasi
hasil
intervensi
lanjut
36. Integrasi Program dalam Intervensi Lanjut
Contoh Masalah Indikator TB
Program TB
Gizi
Kesling
Perke
smas
Pemeriksaan BTA pada suspek
Jika hasil positif: berikan pengobatan dan
investigasi kontak
Pemeriksaan kondisi
tempat tinggal rumah
sehat
Pemeriksaan status gizi
pada penderita TB
Mengubah tingkat
kemandirian keluarga
Kolaborasi dgn pj
program, dokter, kesling
dan gizi dlm penanganan
kasus tsb.
37. INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME
• Jumlah perawat Puskesmas terlatih
Perkesmas atau penambahan kompetensi
lainnya.
• Jumlah PHN kit untuk pelayanan Perkesmas
• Tersedia sarana transportasi untuk
kunjungan ke
keluarga/kelompok/masyarakat.
• Tersedia Standar/Pedoman/Standar
Prosedur Operasional (SPO) terkait
pelayanan Perkesmas.
• Tersedia Rencana Usulan Kegiatan (RUK)
Perkesmas
• Tersedia Rencana Pelaksanaan Kegiatan
(RPK) Perkesmas
• Tersedia rencana kegiatan pembinaan
Perkesmas
• Tersedia dukungan administrasi untuk
pencapor pelayanan perkesmas
• Jumlah individu yang mendapatkan
asuhan keperawatan di Puskesmas
sesuai target RPK.
• Jumlah keluarga binaan yang
mendapatkan asuhan keperawatan
sesuai target RPK.
• Jumlah kelompok binaan yang
mendapatkan asuhan keperawatan
sesuai target RPK.
• Jumlah desa/kelurahan binaan yang
mendapatkan asuhan keperawatan
sesuai target RPK.
• Jumlah perawat yang diberikan
pembinaan Perkesmas oleh
Koordinator Perkesmas sesuai
rencana
• Persentase individu
dengan hasil asuhan
keperawatan teratasi.
• Persentase keluarga
binaan dengan hasil
asuhan lepas bina.
• Persentase kelompok
binaan yang meningkat
kemandiriannya.
• Persentase
desa/kelurahan binaan
yang mendapatkan asuhan
keperawatan.
Peningkatan
Indeks
Keluarga
Sehat (IKS)
tingkat
Puskesmas
Indikator Pelayanan Perkesmas
38. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Perkesmas
Kartu asuhan
keperawatan dibuat
untuk
mendokumentasikan
berbagai asuhan
keperawatan berdasarkan
jenis sasarannya.
Selanjutnya setiap kartu
asuhan keperawatan yang
terdokumentasikan akan
direkap dalam register
pelayanan perkesmas
terutama hasil asuhan
yang diperoleh.
39. 39
1. Kebijakan da Strategi Bidang
Kesehatan
2. Kebijakan Penyelenggaraan
Puskesmas
3. Kebijakan Penyelenggaraan
Perkesmas
4. Penutup
40. Penutup
1. Untuk melaksanakan upaya kesehatan (UKM dan UKP), Puskesmas harus
menyelenggarakan Perkesmas di Wilayah Kerja Puskesmas.
2. Kegiatan pelayanan Perkesmas meliputi pengelolaan Perkesmas, asuhan keperawatan
dan pembinaan teknis Perkesmas.
3. Pelayanan Perkesmas berorientasi pada proses pemecahan masalah atau “Proses
Keperawatan” (nursing process) yang dimulai dari pengkajian keperawatan, diagnosa
keperawatan, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan dan evaluasi
keperawatan.
4. Pelayanan perkesmas diberikan dalam bentuk asuhan keperawatan dengan sasaran
individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
5. Pelayanan Perkesmas dilaksanakan secara terpadu dan mendukung manajemen
Puskesmas dengan turut aktif melaksanakan manajemen Program P1, P2 dan P3
6. Pelaksanaan Perkesmas di-integrasi-kan dengan Program Indonesia Sehat dengan
Pendekatan Keluarga dan program kesehatan lainnya.
