Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to 1. KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES_maret_DIR MPK.pdf
Similar to 1. KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES_maret_DIR MPK.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
1. KEBIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASYANKES_maret_DIR MPK.pdf
- 1. KABIJAKAN MUTU DAN AKREDITASI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PLT . DIREKTUR MUTU PELAYANAN KESEHATAN
- 2. 2 TOPIK ▪ Latar Belakang ▪ Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Akreditasi ▪ Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Upaya Peningkatan Mutu ▪ Penutup
- 3. Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan Meningkatkan kesehatan Memperkuat sistem ibu, anak, keluarga Mempercepat perbaikan Memperbaiki Gerakan Masyarakat kesehatan & berencana dan gizi masyarakat pengendalian penyakit Hidup Sehat (GERMAS) pengendalian obat dan kesehatan reproduksi makanan 6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia Visi Sejalan dengan visi Presiden untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan Outcome RPJMN bidang kesehatan 6 kategori utama Transformasi sistem pembiayaan kesehatan Transformasi SDM Kesehatan Transformasi teknologi kesehatan Transformasi layanan primer Transformasi sistem ketahanan kesehatan Edukasi Kesehatan a Pencegahan Primer b a b Penguatan surveilans berbasis lab dan ketahanan tanggap darurat Peningkata n ketahanan sektor farmasi & alat kesehatan a Teknologi informasi b Bioteknologi Pencegahan Sekunder c Peningkata n kapasitas dan kapabilitas layanan primer d Peningkatan akses dan mutu layanan sekunder & tersier 1 2 Transformasi layanan rujukan 6 5 4 3 3
- 4. STANDAR MUTU PELAYANAN KESEHATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 4 PELAYANAN KESEHATAN BUDAYA MUTU REGIS TRASI AKREDI TASI SERTIFI KASI PENGU KURAN MUTU PELAP ORAN IKP AUDIT KLINIS LISENSI PENINGKATAN STATUS KESEHATAN & KEPUASAN PASIEN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERMUTU “Tingkat Pelayanan yang dapat meningkatkan outcome yang diharapkan, sesuai standar pelayanan, perkembangan ilmu, hak pasien dan keterlibatan pasien dan masyarakat”
- 5. TRANSFORMASI AKREDITASI 5 Penetapan RPMK akreditasi puskesmas, klinik, labkes & utd, tpmd/tpmdg Penetapan standar akreditasi • Std akred Puskesmas • Std akred Klinik • Std akred Labkes • Std akred UTD • Std akred TPMD/TPMG Penetapan Lembaga penyelenggara akreditasi Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan survei akreditasi Penyusunan kurikulum dan modul pelatihan untuk pemenuhan jumlah surveyor Penyusunan Juknis Survey
- 6. 6 TOPIK ▪ Latar Belakang ▪ Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Akreditasi ▪ Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Upaya Peningkatan Mutu
- 7. 7 Sistem Informasi Nasional Akreditasi Fasyankes Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3991/2022 Tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi DASAR HUKUM SINAF Permenkes No 34 Tentang PMK No. 34 Th 2022 ttg Akreditasi Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD, TPMD dan TPMDG PENGEMBANGAN SINAF
- 8. PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI LPA dapat kembangkan IT dalam penyelenggaraan Akreditasi untuk kebutuhan internal lembaga penyelenggara Akreditasi. Penyelenggaraan Akreditasi dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Akreditasi dikembangkan oleh Menteri. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Akreditasi harus memperhatikan prinsip satu data Indonesia
- 9. PEMANFAATAN SINAF DALAM PENYELENGARAAN AKREDITASI 9 2 3 4 5 5 PENJADWALAN SURVEI VERIFIKASI LAPORAN HASIL SURVEI PENETAPAN STATUS AKREDITASI, PENERBITAN SERTIFIKAT AKREDITASI PELAPORAN HASIL SURVEI 1 PENGUSULAN SURVEI PEMBERIAN REKOMENDASI STATUS AKREDITASI
- 10. MEKANISME PELAKSANAAN AKREDITASI 10 Puskesmas, Klinik, Labkes, UTD Survei Penjadwalan Survei Laporan Hasil Survei Verifikasi Laporan Hasil Survei Rekomendasi Status Akreditasi Penetapan Status Akreditasi Penerbitan e-Sertifikat Dinas Kesehatan Proses di Lembaga Penyelenggara Akreditasi diluar Kemkes Proses di Kemkes L E M B A G A K E M E N K E S
- 11. INTEGRASI SINAF REGISTRASI FASYANKES DFO ASPAK SISDMK INM IKP SINAF Dashboard Akreditasi RegPus
- 12. 12 Integrasi SINAF dengan SATU SEHAT Dilakukan kesepakatan antara Bagian Informasi Setditjen Yankes dengan DTO No Kegiatan Target Penyelesaian Status 1 Koordinasi mengenai integrasi SINAF dan SINAR dengan SATU SEHAT Januari 2023 2 Identifikasi elemen penilaian terkait program prioritas nasional yang akan diintegrasikan ke SATU SEHAT Minggu ke-1 Maret 3 Permohonan masukan dan arahan pimpinan Minggu ke-2 Maret 4 Pertemuan lanjutan dengan Bagian Informasi Setditjen Yankes, Pusdatin & DTO Minggu ke-3 Maret 5 Proses integrasi SINAF dengan SATU SEHAT Akhir Maret 1. Menggunakan kode fasyankes yang sama, antara SINAF dan SATU SEHAT 2. Membuat master fasilitas pelayanan kesehatan 3. Identifikasi data yang akan diintegrasikan Alur Integrasi Sudah dilakukan On progress Mohon arahan
- 13. USER YANG TERLIBAT DALAM APLIKASI 1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG 2. Admin Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA) 3. Surveior Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA) 4. Verifikator Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA) 5. Ketua Lembaga Penyelenggara Akreditasi (LPA) 6. Kementerian Kesehatan 7. Dinas Kesehatan Daerah Provinsi 8. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota
- 14. 14 TOPIK ▪ Latar Belakang ▪ Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Akreditasi ▪ Pemanfaatan Sistem Informasi dalam Upaya Peningkatan Mutu
- 15. Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah PERMENKES 30 TH 2022 15 INM Tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Kepentingan transparansi publik Memberikan umpan balik kepada fasyankes . Menilai apakah upaya yang telah dilakukan dapat meningkatkan keluaran pelayanan kesehatan Pembelajaran menggunakan praktik terbaik yang diperoleh melalui proses kaji banding Tujuan Pengukuran INM
- 16. 16 • Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu harus melakukan pengukuran dan evaluasi mutu pelayanan Kesehatan • Pengukuran Indikator Mutu dilakukan dengan menggunakan profil Indikator Mutu melalui tahapan kegiatan: • pengumpulan data • validasi data • analisis data • pelaporan dan komunikasi • Pengukuran Indikator Mutu tersebut dilakukan melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan • 6 INDIKATOR PUSKESMAS • 13 INDIKATOR RS • 4 INDIKATOR KLINIK • 7 INDIKATOR LABKES • 7 INDIKATOR UTD • 4 INDIKATOR TPMD/DG INM TPMD, KLINIK, PUSKESMAS, RS, LABKES, DAN UTD
- 17. KESELAMATAN PASIEN 17 PERMENKES NO.11 TAHUN 2017 TTG KESELAMATAN PASIEN Keselamatan Pasien adalah suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman • Fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan pelaporan Insiden, secara online atau tertulis ke KNKP • Pelaporan Insiden tersebut disampaikan setelah dilakukan analisis, serta mendapatkan rekomendasi dan solusi dari tim Keselamatan Pasien fasilitas pelayanan kesehatan. 1 ASSESMEN RESIKO 2 IDENTIFIKASI & PENGELOLAAN RESIKO PASIEN 3 PELAPORAN & ANALISIS INSIDEN 4 KEMAMPUAN BELAJAR DARI INSIDEN & TINDAK LANJUTNYA
- 18. PELAPORAN INSIDEN KESELAMATAN PASIEN (IKP) 18 BERDASAR SE DIRJEN NOVEMBER 2021 Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/I/4254/2021 tanggal 30 November 2021 tentang Penggunaan Aplikasi Laporan Insiden Keselamatan Pasien, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah. o Laporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan mulai 1 Januari 2022. o Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengirimkan laporan IKP (ada atau nihil) pada tiap akhir bulan. o Laporan IKP dilakukan melalui aplikasi e- report melalui alamat: http://mutufasyankes.kemkes.go.id o Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap e-report di masing- masing wilayah kerjanya.