1. KEBIJAKAN PEMBARUAN PENDIDIKAN
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Kurikulum dan Pembelajaran
Dosen : Akhmad Sudrajat, M.Pd
Disusun Oleh:
Juju Juningsih (2011031072)
2B
Pendidikan Ekonomi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)
UNIVERSITAS KUNINGAN
Jalan Pramuka No.67 KuninganTelp/Fax 0232871982

2. IDENTITAS BUKU
Judul Buku : Kebijakan Pembaruan Pendidikan
Pengarang : Dr. Yoyon Bahtiar Irianto, M.Pd.
Tahun Terbit : Juni 2011
Penerbit : PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
E-mail : rajapers@rajagrafindo.com
http://www.rajagrafindo.com

3. BAB I
Human Investment
Masalah Yang Perlu
Dibenahi
PENDIDIKAN
DAN
PERADABAN
Tujuan dan Sasaran
Pengembangan
Kebijakan Pembaruan

4. Penjelasan
1. Humant Investment
Nilai dan tujuan pendidikan hanya akan ada apabila pendidikan itu sendiri dapat menciptakan
sesuatu yang memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat masa kini dan masa mendatang. Jika
kebijakan pembaruan harus dibuat, menunjukan bahwa dalam prakti-praktik pembangunan pendidikan
selama ini dilaksanakan ada sesuatu yang salah atau kurang bermanfaat. Dengan kata lain kesalahan
atau kekurangan/kelebihan dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di negeri ini harus ditemukan,
dianalisis, disintesis, kemudian dipraktikan kembali sampai menunjukan hasil yang lebih bermanfaat.
Berdasarkan amanat UU, pendidikan mempunyai posisi strategis untuk meningkatkan kualitas, harkat
dan martabat setiap warga negara sebagai bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Dalam konteks ini
pendidikan harus dilihat sebagai human investment yang mempunyai perspektif multidimensional.
Pendidikan akan melahirkan lapisan masyarakat terdidik itu menjadi kekuatan perekat yang menautkan
unit-unit sosial di dalam masyarakat. Dan satuan pendidikan harus berfungsi sebagai pusat penelitian
dan pembangunan yang menghasilkan produk-produk riset unggulan yang mendukung Knowledge-
Based Economy. Dengan demikian pendidikan yang integratif merupakan usaha seluruh komponen
masyarakat dan bangsa untuk menumbuh kebangkan kekuatan kolektif dengan meletakan landasan
sosial-budaya, ekonomi dan politik yang kokoh bagi terciptanya masyarakat sipil yang demokratis.
2. Masalah yang Perlu Dibenahi
Adapun masalah yang perlu dibenahi yaitu belum adanya spesifikasi dan standardisasi tentang
peserta didik, kurikulum, ketenangan (kepala sekolah,guru, perpustakawan, laboran, tata usaha, dan
tenaga kependidikan lainnya), media dan sumber belajar, pembiayaan, dan model-model proses
pembelajaran, serta tata hubungan dengan masyarakat

5. Yang selanjutnya,perncanaan pendidikan masih bersifat terpusat dan belum konprehensif. Disebabkan karena
masih lemahnya pemahaman, apresiasi dan keterampilan dari aparat pemerintah dan masyarakat tentang
karakteristik kelembagaan pendidikan. Dan yang terakhir adalah walaupun pemerintah memberikan
keleluasaan penuh dalam manjemen pendidikan kepada setiap satuan pendidikan, namun belum disertai
dengan perangakt sistem dan aturan pelasanaan yang memadai.
3. Tujuan dan Sasaran Pengembangan
Tujuan dan sasaran pengembangan pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan daya
tampung pada setiap jenjang satuan pendidikan, dengan memberikan kesempatan kepada semua penduduk
usia sekolah untuk memperoleh pendidikan dengan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat yang
pluralistik yang disertai dengan tanggung jawab dalam memberikan konsekuensi yang harus ditanggung
pemerintah dan masyarakat. Tujuan ini akan terus berkanjut sampai upaya dalam meningkatkan angka
melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dengan disertai bekal kemampuan dasar yang lebih memadai
dan berbagai kemudahan baik bagi peserta didik, masyarakat dan sekolah.
4. Kebijakan Pembaruan
Dalam kebijakan pembaruan, reformasi pendidikan telah dilakukan, dan regulasi atas perubahan
kebijakan pembangunan pendidikan nasional telah dimulai. Untuk itu, seluruh kebijakan yang terkait dengan
perubahan, atau pembaruan, penyempurnaan dan pengembangan program pada semua jalur, jenjang dan jenis
pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu, sesuai dengan
standar pendidikan yang telah ditetapkan. Pembaruan dalam manjemen pendidikan sesungguhnya tidak hanya
sekedar dalam arti etika rasional-empirikal. Pandangan demikian telah membawa perubahan besar pada pola
fikir manusia dan masyarakat modern, yang mendasarkan diri pada filsafat rasionalisme dan
empirisme, sehingga realitas yang dianggap nyata adalah empirik atau yang bisa dipikirkan secara rasional.
Diluar semua itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak nyata. Sistem pendidikan yang selalu didasarkan pada
pradigma politik telah terbukti menghasilkan SDM yang hanya bersifat mekanis dan kurang kreatif. Karena itu
untuk membangun pendidikan, tidak ada alternatif lain kecuali melakukan pembaruan orientasi dan
pendekatan dalam manajemen pendidikan itu sendiri.

6. BAB 2
Menganalisis
Analisis Posisi
Lingkungan
Organisasi
Organisasi
Mendiagnosis TEORI Mengidentifikasi
Permasalahan PEMBARUAN Sumber Perlawanan
Organisasi PENDIDIKAN
Menentukan Strategi Penrapan dan Tindak
Pembaruan Lanjut Pembaruan

7. Penjelasan
Teori pembaruan,pembaruan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan
hidup dan penghidupan. Apa yang berbeda dalam setiap langkah dan prospek pembaruan yang akan
datang, akan semakin cepat dan mempengaruhi setiap again dari kehidupan, baik secara individu maupun
keolompok. Menurut Robbins dan Langton (2001) mengemukakan lima tatanan dalam melaksanakan
pembaruan, yaitu berkenaan dengan tatanan budaya, struktur, teknologi, setting fisik lingkungan, dan
manusia itu sendiri. Pembaruan dalam budaya ditekankan pada nilai dan tujuan-tujuan organisasi.
Pembaruan dalam struktur difokuskan dalam hubungan kewenangan, koordinasi dan redesain pekerjaan.
Pembaruan dalam teknologi ditekankan pada modifikasi bagaimana pekerjaan dapat di proses dan metode-
metode serta peralatan dapat digunakan. Pembaruan dalam setting fisik ditekankan pada area dan tata letak
lingkungan pekerjaan. Pembaruan pada orang atau manusia difokuskan pada kemampuan dan
keterampilan.Pembaruan organisasi pada dasarnya mempunyai dua sasaran mendasar yaitu menyesuaikan
organisasi dalam lingkungan dan mengubah perilaku anggota organisasi.
Langkah-langkah yang stratejik yang dilakukan dalam pembaruan,yaitu :
1. Menganalisis lingkungan organisasi, lingkungan eksternal organisasi akan berubah secara konstan
tetapi faktor yang terpenting adalah besaran dan tingkat dari pembaruan itu. Salah satu fungsi
pembaruan yaitu untuk mengatasi kekuatan dan pembaruan yang mereka bawa sehingga organisasi
dapat beroperasi secara efektif. Untuk menganalisis lingkungan organisasi harus dipandang sebagai
suatu sistem terbuka yang dapat menjadi sasran pengaruh dari luar. Salah satu cara untuk menganalisis
lingkungan adalah dengan memperhatikan struktur dasar lingkungan organisasi yang
bersangkutan.Salah atu metode menganalisis kondisi eksternal organisasi yang dianggap pesaing
adalah benchmarking. Istilah ini sebetulnya diambil dari sebah patok yang berfungsi memberikan atau
menentukan tinggi letak suatu daerah atau ketinggian permukaan air. Dalam konteks
organisasii, istilah ini dipakai sebagai standar alat untuk mengukur posisi organisasi dengan organisasi
lainnya.

8. Benchmarking telah menjadi alat yang penting dan populer bagi organisasi-organisasi yang menerapkan
Total Quality Management (TQM),khususnya untuk menganlisis lingkungan. Benchmarking tidak hanya
dipandang sebagai alat yang dapat meningkatkan kinerja organisasi, tetapi juga sebagai suatu komponen
yang penting dalam usaha yang lebih luas untuk menghidupkan kembali profil kompetitif bangsa di dunia
internasional.
2. Analisis posisi organisasi, sumber dat untuk menganalisis posisi organisasi ialah lingkungan
organisasi, baik internal maupun eksternal. Metode yang digunakan biasanya analisis SWOT, yaitu
Strenghts (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportinities (kesempatan), dan Treats (ancaman).
Analisis internal adalah kekuatan dan kelemahan, sedangkan analisis eksternal adalah kesempatan dan
ancaman. Dengan anlisis SWOT pembaruan organisasi akan lebih memahami dan menanggapi faktor-
faktor penting dari kinerja organisasi. Dengan analisis posisi, akan menghasilkan kedudukan dan tingkat
kemampuan organisasi dalam menghadapi teknologi baru, kecenderungan kehidupan masyarakat, pesaing
baru dan kecenderungan moralitas para personel organisasi.
3. Mendiagnosis permasalahan organisasi, pada umumnya hampir semua proses pembaruan sering dimulai
secara teburu-buru.Awal langkah mendiagnosis tergantung pada siapa yang mengerjakan hasil diagnosis
dan metode yang dipilih untuk meneliti masalah tersebut. Sasaran dari langkah ini adalah untuk
mengidentifikasi dasar dan ruang lingkup masalah sebelum pengambilan tindakan. Para pembaru sering
tidak sadar menemukan solusinya sebelum dirinya sendiri mendapat kejelasan posisinya. Berbagai teknik
pengumpulan data untuk mendiagnosis pemasalhan perlu digunakan, misalnya : survei
sikap, konferensi, wawncara informal, pertemuan kelompok. Hasil dari teknik ini, selanjutnya dianalisis
dengan teknik Critical Success Factor Identification (CSF-Identifcation), yaitu analisis untuk mengetahui
faktor-faktor penentu keberhasilan dalam melaksanakan setiap alternatif tindakan yang dipilih.
4. Mengidentifikasi sumber perlawanan, usaha pembaruan organisasi sering menimbulkan bernagai bentuk
perlawanan,baik pro maupun kontra. Beberapa pembaru tidak memulai pembaruan yang diperlikan
sebab mereka merasakan tidak mampu untuk melakukannya dengan berhasil.Kebanyakan para pembaru
tidak mempergunakan kesempatan waktu berfikir apa yang menjadi penyebab orang melawan setiap
pembaruan.Teori umum pembaruan menurut Kurt Lein (1951) ialah teori “medan-kekuatan” atau dikenal
dengan Force-filed Theory. Bahwa dalan satu kondisi terdapatdua kekuatan yang berlawanan. Pada satu
sisi terdapat kekuatan yang mendorong terjadinya pembaruan (driving force) dan disisi lain terdapat
kekuatan penolakan yang mempertahankan status quo (restraining force).

9. Secara teoritis, perlawanan terhadap pembaruan dibagi kedalam perlawanan individu dan organisasi.
Orang melawan pembaruan karena tiga alasan yaitu, kepentingan diri, keslah pahaman atau ketidak
percayaan, dan penilaian yang berbeda. Kebanyakan organisasi berkeyakinan telah melakukan hal yang
terbaik dan konsisten.
5. Menentukan strategi pembaruan, pembaruan dapat dilakukan dengan mengubah kekuatan aspek tertentu
yang paling krusial dan dapat berpengaruh pada aspek-aspek lainnya, Ada empat pilihan strategi yang
saling berhubungan yaitu : teknologi, struktur, tugas dan orang-orang yang terkena dengan pembaruan.
Pembaruan yang terjadi pada masing-masing pad umumnyamempengaruhi yang lainnya, dan kita harus
memilih aspek mana yang akan dijadikan prioritas. Dalam konteks manajemen pendidikan, penggunaan
teknoligi pada dasarnya ada dua cara untuk meningkatkan pelayanan, yaitu : tuntuan untuk meningkatkan
pelayanan terhadap masyarakat atau efisiensi dengan menggunakan unit biaya. Penggunaan strategi
struktur, berkaitan dengan tujuan untuk efisiensi dalam segala aspek kinerja organisasi, baik yang
menyangkut tugas dan fungsi, reposisi individu, daya dukung dan kebutuhan sarana prasarana, atau
anggaran pembiayaan program. Penggunaan strategi tugas, berkaitan dengan dimensi waktu kapan
pekerjaan dapat diubah, apakah karena penggunaan teknologi baru atau reorganisasi struktur internal atau
kaena perilaku pembaruan. Penggunaan pad strategi orang sering melalui metode pengembangan
organisasi (organization development). Metode ini dipakai untuk mengubah pekerjaan anggota organsasi
yang berhubungan dengan perilaku dan sikap yang mengarah pada individu, kelompok, atau organisasi
secara keseluruhan.
6. Penerapan dan tindak lanjut pembaruan, kemampuan utama untuk mendudkung penerapan pembaruan ini
tergantung pada seberapa baik organisasi menguatkan perilaku yang telah dipelajaridan disiapkan selama
dan setelah usaha pembaruan. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
 pertama, memutuskan kapan mualinya prersiapan menentukan misis, memilih pembaruan tim dan
alokasi sumber-sumber.
 kedua, melakukan riset terhadap operasi-operasi internal, dengan memfokuskan pada keefektifan
proses yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan dan mengembangkan pertanyaan-
pertanyaan awal yang kemungkinan dijawab oleh upaya-upaya pembaruan yang diinginkan, dan
mengidentifikasi organisasi-organisasi yang terbaikdikelasnya yang layak dijadikan pembanding.
 Ketiga, ialah pengujian kembali. Bahwa setiap upaya pembaruan merupakan proses yang
berkesinambungan.implementasi pembaruan tersebut harus direncanakan.

10. BAB 3
Sejarah dan Makna Teori ModelProses
Implementasi Kebijakan
Kebijakan Menganalisis Kebijakan
KEBIJAKAN
PEMBARUAN
PENDIDIKAN
Analisis Kebijakan Objek Studi Analisis Metode Studi Kebijakan
Pendidikan Kebijakan Pendidikan Pendidikan

11. Penjelasan
a. Sejarah dan Makna Teori Kebijakan
Secara maknawiyah kebijakan dapat ditelusuri dari literatur kebijakan tentang ketatanegaraan
yang menganggap bahwa ilmu kebijakan sering dianggap lebih dekat kepada Administrasi Negara
dibandingkan dengan ilmu politik.
Secara konseptual, terminologi kebijakan dapat disebut sebagai serangkaian tindakan sebagai
suatu arahan untuk mencapai tujuan. Hal yang berkaitan dengan kebijakan dalam sebuah organisasi
merupakan komponen-komponen masukan yang perlu dimanfaatkan dalam usaha memperoleh setiap
produk atau keluaran. Setiap kebijakan akan mengandung sesuatu yang oleh orang banyak diberikan
makna yang prinsipil dan tidak merugikan orang banyak, karena setiap kebijakan selalu didasrkan atas
peraturan perundang-undangan.
b. Model Analisis Kebijakan
Seperti yang dikemukakan Dunn bahwa model analisis kebijakan yaitu: model
deskriptif, normatif, verbal, simbolik, dan model prosedural.
Model deskripif adalah model yang dipakai untuk menjelaskan atau meramalkan sebab dan akibat
pilihan kebijakan dengan cara memonitor suatu kebijakan. Model normatif adalah menjelaskan dan
atau meramalkan serta memberi rekomendasi dalam mencapai suatu nilai, misalnya model cost benefit
atau rate of return. Model verbal adalah model yang direpresentasikan dalam bentuk verbal. Dalam
model verbal seorang analisis memakai judgement yang bersifat penalaran. Judgement ini
menghasilkan argumen kebijakan yang sedikit banyak persuasif. Model simbolik adalah model
penggunaan simbol matematik untuk melukiskan hubungan antara variabel kunci yang merupakan ciri
permasalahan.

12. c. Persoalan-Persoalan Implementasi Kebijakan
Tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan adalah pada tahap implementasi kebijakan.
Implementasi kebijakan ini lebih bersifat praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan
mengarahkan. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat sebut sebagai rangkaian kegiatan
tindak lanjut setelah sebuah kebijakan ditetapkan, baik yang terdiri atas pengambilan
keputusan, langkah-langkah yang stratejik, maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan
suatu program atau kebijakan yang telah ditetapkan tersebut. Suatu kebijakan akan menemui banyak
masalah pada tahap pengimplementasiannya, karena itu alternatif yang dipilih oleh pembuat
kebijakan, harus dapat di implementasikan. Masalah tersebut sering diartikan secaa sederhana, padahal
masalah oleh seseorang mungkin menguntungkan bagi orang lain. Sehubungan dengan sifat praktis dan
terkandungnya tujuan dalam perumusan kebijakan, maka implementasi kebijakan berkenaan dengan
kekuasaan, kepentingan dan strategi para pelakuu. Namun, ketika kegagalan kebijakan terjadi maka
perlu dikaji apakah karena perumusan kebijakan tersebu memang buruk atau kesalahan dalam
mengimplementasikannya.
d. Analisis Kebijakan Pendidikan
Analisis kebijakan yang digunakan di ndonesia sepertinya lebih banyak menggunakan model
analisis kebijakan politik-publik yang didasarkan pada asumsi politik. Sebagai contoh dalam penetapan
kebijakan besarnya anggaran pendidikan. Para policy maker republik indonesia telah berani
menetapkan 20% dari APBN dan APBD masing-masing untuk anggaran sektor pendidikan. Kebijakan
tersebut lebih cenderung disebut kebijakan politis,karena sangat monumental sehubungan dengan
tantangan republik dalam menghadapi suasana persaingan di era tanpa batas. Sebetulnya dari anggaran
tersebut memiliki orientasi yang sangat jelas, yaitu kemandirian dalam dalam penyediaan SDM.

13. Namun, kebijakan politik ini tidak serta merta terwujud karena beberapa alasan, diantaranya sebagian
besar komponen dana dalam struktur APBN tidak dapat dialokasikan dan komitmen setengah hati dari
wakil-wakil rakyat sendiri,misalnya anggaran yang seharusnya untuk membiayai sektor-sektor
pembangunan yang krusial kurang mendapat persetujuan pihak DRPR, atau sekalipun mendapat
persetujuan tetapi anggarannya kurang memadai.
e. Objek Studi Analisis Kebijakan Pendidikan
Analisis kebijakan pendidikan dilakukan secara komprehensif, yang mencakup
rumusan, implementasi dan dampak kebijakan, tetapi fokusnya pada implementasi kebijakan. Proses
analisis sebetulnya harus beranjak dari kajian terhadap rumusan kebijakan apakah yang menjadi
boundary system. Analsis terhadap kondisi implementasi dari setiap rumusan kebijakan merujuk
gambaran ideal pelaksanaan kebijakan pada semua tingkatan pelaku kebijakan sebagaimana tertuang
dalam rumusan kebijakannya.
f. Metodologi Studi Kebijakan Pendidikan
Untuk menentukan piihan metodologi yang paling relevan dalam studi kebijakan, perlu
pemahaman tentang pandangan-pandangan terhadap tujuan kebijakan, yaitu: tujuan kebijakan dilihat
dari tingkatan masyarakat, tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, tujuan kebijakan dilihat dari
tingkatan ekonomi.

14. BAB 4
Konsep Otonomi dan Desetralisasi
KEBIJAKAN Desentralisasi Pembangunan Pendidikan
OTONOMI DAN
DEENTRALISASI
Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah

15. Penjelasan
a. Konsep Otonomi dan Desentralisasi
Istilah desentralisasi dan otonomi sangat berkaitan,namun kedua istilah ini sangat berbeda.
Tetapi secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara keduanya tidak dapat
dipisahkan. Sehingga manakala membahas desentralisasi, akan berkaitan dengan masalah
otonomi. Atau masalah otonomi tidak mungkin dibhas tanpa melihat konteksnya dengan konsep
desentralisasi. Desentralisasi sering dibahas dalam konteks diskusi tentang sistem
penyelenggaraan pemerintahandan pembangunan. Hampir setiap negara di dunia dalam
menjalankan sistem pemerintahannya menganut asas desentralisasi. Kitab-kitab yang membahas
asas desentralisasi dan otonomi dalam pemerintahan telah banyak beredar di masyarakat dan pada
umumnya memberikan wawasan yang beragam. Keragaman dalam memberikan pengertian
tersebut tergantung pada bagaiman para penulis kitab tersebut memaknai batasan-batasan
kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab yang diberikan atau yang diterima oleh unit
organisasai. Asas desentralisasi terdiri dari dua bentuk yaitu desentralisasi administrasi dan
desentralisasi poliik. Desentralisasi administrasi adalah pelimpahan wewenang untuk
melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada para pejabat pusat yang ditempatkan di tingkat
lokal. Para pejabat tersebut bekerja dalam batas-batas rencana dan sumber pembiayaan yang
sudah ditentukan oleh pejabat tingkat pusat, namun pejabat yang berada di tingkat lokal juga
memiliki keleluasaan, kewenangan, dan tanggung jawab tertentu dalam kebijakan pemberian
pelayanan di tingkat lokal. Sedangkan desentralisasi polotik yaitu pelimpahan wewenang
pembuatan keputusan dan pengendaliantertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan
kepada badan-badan pemerintah regional atau lokal.

16. b. Desentralisasi Pembangunan Pendidikan
Ada tiga persoalan mendasar yang patut diantisipasi dalam desentralisasi pembangunan
pendidikan, yaitu: Apakah pemberian otonomi kepada daerah akan menjamin setiap warga negara
memperoleh haknya dalam pendidikan ? Dan apakah dengan pemberian kewenangan
menyelenggarakan pendidikan kepada daerah dapat menjamin peran serta masyarakat akan
meningkat? Dan apakah penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di daerah dapat mencapai
hasil-hasil pendidikan yang bermutu?
Untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut, dirujuk kepada kitab undang-undang tenang
penyelenggaraan otonomi pemerintah daerah. Karakteristik yang melekat pada UU No. 32/2004
telah membawa implikasi terhadap manajemen pendidikan nasional. Implikasi tersebut diantaranya
bahwa setiap proses penyelenggaraan pendidikan harus pula berlandaskan bottom up
approach, karena disamping pembangunan pendidikan nasional harus acceptable bagi
masyarakatnya, juga harus accountable dalam melayani publik terhadap kebutuhan pendidikan.
Dengan demikian, bahwa besar dan luasnya kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan akan
tergantung kepada sistem politik dalam memberikan keleluasaan tersebut. Akan tetapi keleluasaan
itu diberikan tidak dapat diartikan sebagai pemberian kebebasan mutlak tanpa mempertimbangakn
kepentingan nasional, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara administrator pendidikan
pada tingkat pusat dengan administrator pendidikan di tingkat kelembagaan suatu pendidikan.
Desentralisasi pembangunan pendidikan berusaha untuk mengurangi campur tangan atau intervensi
pejabat atu uni pusat terhadap persoalan-persoalan pembangunan pendidikanyang sepatutnya bisa
diputuskan dan dilaksanakan oleh unit di tataran bawah, pemerintah daerah atau masyarakat.
Sehingga diharapkan terjadinya pemberdayaan peran unit bibawah atau peran rakyat dan
masyarakat daerah. Akan tetapi, walaupun begitu luasnya otonomi dalam pembangunanpendidikan
diberikan kepada daerah, tetap harus konsisten dengan sistem konstitusi.

17. Bidang pembangunan pendidikan merupakan salah satubidang yang diserahkan dan wajib
dilaksanakan oleh pemerintah daerah,namun perlu adanya ketegasan bidang-bidang garapan mana
yang menjadi wewenang masing-masing tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, dapat
ditafsirkan bahwa aspek-aspek pendidikan yang berkaitan dengan identitas dan integrasi bangsa
memerlukan standardisasi nasional melalui komitmen politik.Sedangkan pembangunanpendidikan
pada aspek-aspek spesifik dan model-model penyelenggaraan pendidikan menjadi wewenang
masing-masing pemerintah daerah, sehingga keinginan, kebutuhan dan harapan semua pihak dapat
terpenuhi. Artinya pencapaian warga negar yang bermutu dapat diprediksi mempunyai kapabilitas
dan keunggulan kompetitif dalam percaturan global.
c. Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
Kriteria penting yang digunakan untuk mengukur efektivitas organisasi adalah performance.
Steers (1980) mengemukakan bahwa cara terbaik untuk meneliti efektivitas organisasi ialah dengan
memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu: paham mengenai
optimalisasi tujuan, perspektif sistem, dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan
organisasi. Efektivitas otonomi daerah yang ideal berkaitan dengan masalah kemandirian dalam
mengurus rumah tangganya sendiri, karena itu efektivitas otonomi daerah memrlukan sejumlah
indikator yangterkait dengan kemandirian. Beberapa indikator efektivitas otonomi yang
meliputi, penyerahan urusan pemerintah, potensi daerah,sumber daya manusia, PADS dan
pelayanan masyarakat.

18. BAB 5
Tujuan Desentralisasi Manajemen
Pendidikan
Oroblem Manajemen Pendidikan di
Daerah
DESENTRALISASI
MANAJEMEN
PENDIDIKAN
Substansi Desentralisasi Manajemen
Pendidikan
Pemberdayaan dan Reposisi
Manajemen Sekolah

19. Penjelasan
1. Tujuan Desentralisasi Manajemen Pendidikan
Secara umum tujuan desentralisasi pendidikan manajemen di dalam kehidupan berorganisasi
adalah untuk meningkatkan efisiensi manajemen dan kepuasan kerja pegawai melalui
pemecahan masalah-masalah yang berhubungan langsung dengan daerah lokal. Dengan
demikian, desentralisasi manajemen pendidikan adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah
kepada daerah untuk membuat keputusan manajemen dan menyususun perencanaan sendiri
dalam mengatasi masalah pendidikan, dengan mengacu kepada sistem pendidikan nasional.
Dengan demikian, dalam praktik desentralisasi manajemen pendidikan dapat diterapkan di
dalam beberapa tingkat dan struktur organisasi penyelenggaraan pendidikan, mulai dari tngkat
nasional sampai tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan desentralisasi
manajemen pendidikan sampai ketingkat lembaga satuan pendidikan berdasarkan jenjeng
pendidikan yang selama ini kita anut, yakni meliputi jenjang pendidikan dasar, menengah, dan
pendidikan tinggi. Diperlukan pola-pola desentralisasi manajemen yang relevan. Desentralisasi
jenjang pendidikan bisa dipilih apakah semua jenjang pendidikan bisa ditangani oleh
pemerintahdaerah, atau hanya terbatas jenjang pendidikan tertentu sesuai kemampuan
pemerintah daerah.
2. Problem Manajemen Pendidikan
Pelaksanaan otonomi manajemen pembangunan pendidikan di tingkat daerah dewasa ini
merupakan sesuatu yang baru, yang memerlukan kecermatan dalam pelaksanaannya, agar tidak
menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif ini perlu diantisipasi, karena disamping masih
dihadapkan pada berbagai problema-problema pembangunan dibidang lainnya, juga dihadapkan
pada berbagai problema pendidikan yang harus duhadapi. Permasalahan berat pendidikan yang
dihadapi dewasa ini sebenarnya telah disinylir oleh Coombs (1968) yang mengemukakan bahwa
krisis yang melanda dunia pendidikan karena muncul ketidakseimbanganperan.

20. Bahwa krisis peran disebabkan oleh empat faktor,yaitu:
Pertama,yang ditandai oleh tumbuh kembangnya sekolah-sekolah dan universitas di mana-mana;
kedua, ditandai oleh kurangnya responsifnya sistem pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat
secara menyeluruh; ketiga, ditandai oleh mengapa pendidikan selalu terlambat berantisipasi untuk
menyesuaikan diri terhadap hal-hal diluar pendidikan; keempat, hal-hal seperti sikap tradisional
menghalangi meningkatkan tenaga kerja pembangunan.
3. Substansi Desentralisasimanajemen Pendidikan
Desentralisasi manajemen pendidikan bisa mencakup seluruh substansi manajemen pendidikan dan
dapat juga hanya salah satu atau beberapa bidang garapan saja, antara lain kurikulum, tenaga
kependidikan, keuangan, dan sarana-prasarana pendidikan. Misis utama desentralisasi dalam
manjemen pendidikan ialah untuk menumbuhkembangkan kemandirian masyarakat daerah dalam
mengelola pendidikan. Artinya tugas utama dalam desentralisasi manajemen pendidikan di daerah
harus diprioritaskan pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan. Substansi desentralisasi dalam bidang manajemen pendidikan, paling sedikit berkenaan
dengan aspek-aspek: 1. perundang-undangan pendidikan; 2.struktur organisasi dan kelembagaan
pendidikan; 3. pengembangan kurikulum pendidikan; 4. profesionalisasi tenag akependidikan; 5.
sarana dan prasarana; 6. penbiayaan pendidikan.
4. Pemberdayan dan Reposisi manajemen Sekolah
Pemberdayaan berarti menghilangkan batasan birokrasi yang mengotak-kotakan orang dan
membuat mereka menggunakan seefektif mungkin keterampilan, pengalaman, energi, dan
ambisisnya. Dalam konteks organisasi, pemberdayaan merupakan sebuah kewenangan yang
diberikan sehingga organisasi dapat berkembang dengan kemampuan yang dimilki.

21. BAB 6
Kurikulum Tingkat
BEE,Life Skill dan Manajemen Berbasis
Satuan Pendidikan
KBK Sekolah (MBS)
(KTSP)
MODEL IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PEMBARUAN
MANAJEMEN SATUAN
PENDIDIKAN
Pengembangan Model Kebijakan Ujian Antisipasi Penolakan
Profesi Kependidikan Nasional Pembaruan

22. Penjelasan
1. BEE, Life Skill dan KBK
Broad Based Education (BEE) merupakan pendekatan pendidikan yang berbasis pada
masyarakat luas,yang diterapkan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Life skill
(kecakapan hidup) meruoakan fokus dari pendekatan BEE, dimana tujuan pembelajaran
diarahkan pada kemampuan untuk mau dan berani menghadapi problema hidup secara wajar
tanpa merasa tertekan, kemudian proaktif mencari serta menemukan solusinya. Sedangkan
KBK pada dasranya mencakup tiga aspek orientasi penyiapan, yakni mendasar, kuat, dan luas.
Mendasar,dalam arti terkait dengan pemberian kemampuan dalam upaya memenuhi kebutuhan
mendasar peserta didik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kuat, dalam arti terkait
dengan isi dan proses pembelajaran atau penyiapan peserta didik untuk menguasai
pengetahuan, sikap dan keterampilan yang kuat. Luas, dalam arti terkait dengan pemanfaatan
dan pendayagunaan potensi dan peluang yang ada di lingkungan sekitar maupun di lingkungan
lain yang dapat dijangkau oleh peserta didik.
Antara BEE,life skill dan KBK mempunyai keterkatan struktural. BEE dianggap sebagai salah
satu alternatif pendekatan dalam pendidikan yang paling efektif untuk tidak membatasi
pendidikan pada aspek-aspek atribut formal. Life skill dianggap sebagai salah satu model
orientasi program yang diarahkan pada penguasaan bidang keterampilan, keahlian dan
kemahiran untuk melakukan kerja yang dapat diandalkan sebagai bekal kehidupan. Dan KBK
dianggap sebagi salah satu teknik pengembangan materi kurikulum dan pembelajaran yang
efekif untuk menunjang pelaksanaan pendidikan yang berorintasi pada life skill.

23. 2. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi dalam bidang pendidikan.
Sebagai wujud dari reformasi pendidikan, MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan
masyarakat sera jauh dari birokrasi yang sentralistik. MBS berpotensi untuk meningkatkan
partisipasi masyarakat, pemerataan, efisiensi, serta manajemen yang bertumpu di tingkat sekolah.
MBS sebagai konsep pemberdayaan, memiliki peluang yang besar dalam meningkatkan
manajemen sekolah dalam mencapai tujuan.
3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan
dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP sebagai perwujudan dari kurikulum
pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevasinya oleh setiap kelompok
atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi supervisi dinas
pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi
untuk pendidikan menengah berpedoman pada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta
panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BNSP.
4. Pengembangan Model Profesi Kependidikan
Salah satu faktor penting dalam upaya pembangunan pendidikan di Indonesia adalah ketersediaan
guru yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas. Ketersediaan guru yang memadai
dihadapkan pada dua masalah pokok, yakni pemenuhan kebutuhan tenaga guru yang belum sesuai
dengan kebutuhan daerah dan peningkatan kualitas profesional yang belum memenuhi standar
minimal. Kedua permasalahan inilah yang akhirnya menimbulkan terjadinya disparitas kualitas
guru di berbagai daerah tanah air.

24. Dilain pihak pemenuhan kebutuhan guru secara nasional ini, juga akan sangat dipengaruhi oleh
sistem dan kebijakan pendidikan guru sebagai institusi pendidikan tenaga kependidikan yang
berkompeten dalam mencetak guru yang memenuhi persyaratan, baik secar kualitatif maupun
kuantitatif.
5. Kebijakan Ujian Nasional
Kebiajak tentang ujian nasional merupakan istilah bagi penilaian kompetensis peserta didik secara
nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada awalnya, kebijakan ini dimulai dengan
adanya Ebtanas (Evaluasi Belajar tahap Akhir Sekolah) yang sudah sejak lama menjadi momok
menakutkan, bukan saja bagi anak dan guru sekolah, tetapi juga orang tua. Hampir setiap tahun UN
menimbulkan kontra versi pada masyarakat. Namun, UN tetap dipertahankan oleh pemerintah
dengan versi janji berbeda, lengkap dengan misi mulia yang dipikulnya. Dalam permendiknas No.
75/2009 disebutkan pula peserta UN dinyatakan lulus apabila memiliki rata-rat nilai minimal 5,5
untuk semua mata pelajaran yang diujikan. Khusus SMK, nilai mata pelajaran praktik kejuruan
minimal 7,00 dan digunakan untuk menghitung nilai rata-rata.
6. Antisipasi Penolakan Pembaruan
Dalam teori pembaruan, penolakan (resistance) adalah melawan sesuatu atau seseorang untuk tidak
berubah atau diubah atau tidak mau menerima hal tersebut. Bentuk-bentuk penolakan terhadap
kebijakan pembaruan tersebut sangat bervariasi, ada yang berwujud prontal tidak mau sama sekali
menjlankan kebijakan yang dimaksud, ada yang cukup hanya dengan diam, tidak bereaksi, dan ada
yang pura-pura menerima program pembaruan, tetapi sebenarnya dalam pelaksanaannya tidak
dilakukan. Dalam permasalahan penolakan pembaruan tersebut perlu diantisipasi dan dikaji lebih
mendalam agar pada setiap pelaksanaan kebijakan pembaruan dalam bidang manajemen pendidikan
tidak menemui kendala-kendala yang menghambat pencapaian tujuan-tujuan pembaruan

25. BAB 7
PRIORITAS MASALAH
MENUJU
INDONESIA
BARU PEMERATAAN KESEMPATAN
AGENDA KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU,RELEVASI
DAN DAYA SAING
MENUJU 2025
TATA KELOLA

26. Penjelasan
a. Prioritas Masalah
Pada dasranya permasalah pendidikan masih dihadapkan pada rendahnya jenjang dan jenis
pendidikan,termasuk sebenarnya masih bervariasi diantara masing-masing wilayah kecamatan
sehingga pencapaian target wajar dikdas 9 tahun dihadapkan pada kondisi yang amat variatif.
Permasalaha lainnya, masih rendahnya mutu hasil pendidikan pada setiap jalur, jenis dan jenjang
pendidikan. Persoalan lainnya adalah keterbatasan akses masyarakat karena persoalan
kemampuan ekonomi, budaya maupun geografis.
b. Agenda Kebijakan Menuju 2025
• Pemerataan kesempatan
Targetnya adalah meningkatkan APK/APM/AM pada setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan
dengan memberikan kesempatan kepada semua penduduk usia prasekolah dan usia sekolah, baik
pendidikan umum, kejuruan,keagamaan, maupun pendidikan khusus, untuk memperoleh
pendidikan yang disertai dengan tanggung jawab dalam memberikan konsekueni yang harus
ditanggung pemerintah, serta memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

27. • Peningkatan Mutu,Relevansi dan Daya Saing
Targetnya adalah meningkatkan mutu kurikulum pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan
sehingga memberikan makna yang berarti bagi bekal kehidupan murid di masa depan, baik yang
berkenaan dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, budi pekerti, kecakapan hidup dan jiwa
entrepeneur, iptek, olahraga dan seni, kesehatan dan lingkungan hidup, serta aspek-aspek
pembentuk karakter kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Meningkatkan relevansi
kurikulum dan proses pembelajaran keaksaraan berdasarkan kebutuhan nyata
masyarakat, sehingga hasil pembelajaran yang diberikan pada warga belajar dapat fungsional
dalam meningkatkan taraf hidupnya.
• Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik
Targetnya adalah menciptakan proses perencanaan pembangunan pendidikan yang lebih
partisipatif, terkoordinasi, dan lebih menyeluruhterhadap jalur, jenis dan kelenbagaan satuan
pendidikan.

28. Komentar
Setelah membaca dan memahami buku “Kebijakan Pembaruan Pendidikan” banyak sekali ilmu
baru yang saya dapatkan. Selain itu, saya juga sedikit tau mengenai kebijakan pendidikan terutama
pendidikan di indonesia ini. saya berharap dengan adanya buku ini dapat membawa perubahan yang
besar dalam rangka perbaikan dan pengembangan sistem pembelajaran pada tingkat satuan pendidikan
di negara indonesia tentunya, dan diharapkan pemerintah lebih bijak lagi dalam pemutusan pembaruan
tersebut yang harus disesuaikan antara anggaran, SDM, dan kurikulum yang ada dan sesuai dengan
zamannya. Selain itu, penempatan guru dalam mengajar pun harus lebih profesional lagi yang
disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya agar pembaruan tersebut dapat berjalan dengan
lancar dan membawa perubahan yang sangat besar.
Oleh karena itu, dalam upaya merumuskan kebijakan dan pembaruan sistem manajemen
pembangunan pendidikan yang berkualitas harus diarahkan pada:
 Keberanian untuk meninggalkan perasaan kebanggaan terhadap masa lalu dan diganti dengan
orientasi kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik di masa
depan.

29.  Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dirasakan manfaatnya bagi
kehidupan hari ini, hari esok dan masa depan.
 Kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani sebagai sarana untuk melakukan ikhtiar dan
berijtihad memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan hidupnya.
 Peningkatan kemandirian yang dapat dijadikan modal utama untuk menghasilkan karya-
karya yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa.
 Peningkatan apresiasi, rasa hormat, dan kesetiaan terhadap masyarakat dan bangsanya
sendiri.