Juknis permen no 35 tunjangan fungsional gurusu kardi
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan penentuan angka kreditnya, mencakup pengangkatan, penugasan tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, serta pemberhentian guru. Dokumen ini bertujuan menjadi pedoman pelaksanaan jabatan fungsional bagi guru dan pihak terkait.
Juknis permen no 35 tunjangan fungsional gurusu kardi
Peraturan ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan penentuan angka kreditnya, mencakup pengangkatan, penugasan tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat dan jabatan, serta pemberhentian guru. Dokumen ini bertujuan menjadi pedoman pelaksanaan jabatan fungsional bagi guru dan pihak terkait.
Formulir analisa jabatan Analis SDM Aparatur Ahli Muda ini berisi ringkasan informasi mengenai kedudukan, tugas, dan uraian kegiatan jabatan tersebut. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai jabatan Analis SDM Aparatur Ahli Muda di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Permendagri ini mengatur tentang jabatan fungsional berbasis kinerja untuk jabatan fungsional. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat fungsional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini juga mengatur tentang kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, dan ketentuan lainnya seperti ketentuan penutup.
Tim dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Tim terdiri dari pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota. Mereka akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Diklat sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Forum Pembinaan JFAK Untuk Peningkatan Kemampuan Secara Berkelanjutan, PDAK Kementerian Kesehatan RI
Jakarta, 12 Oktober 2020
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang mencakup dasar hukum, tujuan, pengertian pangkat dan kenaikan pangkat, sistem kenaikan pangkat, syarat-syarat kenaikan pangkat reguler dan pilihan, serta jenjang pangkat berdasarkan jabatan dan pendidikan."
Peraturan ini mengatur tentang Angka Kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah kunci seperti jabatan fungsional, angka kredit, predikat kinerja, serta tata cara penghitungan angka kredit untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian. Dokumen ini juga memberikan contoh-contoh kasus pen
Permenpan No. 5/2012 TentangJabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dan A...Tri Widodo W. UTOMO
Permenpan No. 5/2012 membahas tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dan Angka Kreditnya. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam pembinaan JFAK, prioritas tugas, pembentukan task force, dan pedoman penyusunan juknis pelaksanaan, pedoman inpassing, serta pedoman formasi JFAK."
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi peran jabatan fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah, meliputi pengembangan kompetensi, sertifikasi, pembentukan tim penilai, dan kolaborasi antar analis kebijakan maupun jabatan fungsional lain. Tujuannya adalah meningkatkan peran analis kebijakan dalam siklus kebijakan di tingkat instansi.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya meningkatkan kualitas analis kebijakan agar dapat mendukung organisasi pemerintah menjadi lebih stabil dan berkinerja. Dokumen tersebut juga memberikan panduan mengenai berbagai aspek penting dalam mengoptimalkan peran dan pengembangan kompetensi analis kebijakan.
Formulir analisa jabatan untuk posisi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dokumen ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut, termasuk menganalisis dan mengembangkan sistem sumber daya manusia, serta menyusun kebijakan terkait rekrutmen, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan lainnya.
Disampaikan pada Orientasi PNS di Lingkungan POLRI
Bandung, 15 Desember 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas agenda FGD mengenai pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Badan Staf Kepala Asisten Presiden, mencakup skema perpindahan ke dalam jabatan tersebut, kebijakan penilaian, serta tahapan uji kompetensi."
Dokumen tersebut membahas tentang Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Pusbin-JFK bertugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional kepegawaian, meliputi penyiapan kebijakan, sertifikasi, penilaian, dan pelayanan administrasi. Dokumen ini juga menjelaskan kriteria, jenjang, dan persyaratan pengangkatan jabatan fungsional kepegawaian.
Formulir analisa jabatan Analis SDM Aparatur Ahli Muda ini berisi ringkasan informasi mengenai kedudukan, tugas, dan uraian kegiatan jabatan tersebut. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai jabatan Analis SDM Aparatur Ahli Muda di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Permendagri ini mengatur tentang jabatan fungsional berbasis kinerja untuk jabatan fungsional. Dokumen ini menjelaskan tentang pengelolaan dan penilaian kinerja pejabat fungsional, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja. Dokumen ini juga mengatur tentang kenaikan jenjang jabatan, kenaikan pangkat, dan ketentuan lainnya seperti ketentuan penutup.
Tim dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Tim terdiri dari pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota. Mereka akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Diklat sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Forum Pembinaan JFAK Untuk Peningkatan Kemampuan Secara Berkelanjutan, PDAK Kementerian Kesehatan RI
Jakarta, 12 Oktober 2020
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang mencakup dasar hukum, tujuan, pengertian pangkat dan kenaikan pangkat, sistem kenaikan pangkat, syarat-syarat kenaikan pangkat reguler dan pilihan, serta jenjang pangkat berdasarkan jabatan dan pendidikan."
Peraturan ini mengatur tentang Angka Kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah kunci seperti jabatan fungsional, angka kredit, predikat kinerja, serta tata cara penghitungan angka kredit untuk pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian. Dokumen ini juga memberikan contoh-contoh kasus pen
Permenpan No. 5/2012 TentangJabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dan A...Tri Widodo W. UTOMO
Permenpan No. 5/2012 membahas tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) dan Angka Kreditnya. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tugas Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam pembinaan JFAK, prioritas tugas, pembentukan task force, dan pedoman penyusunan juknis pelaksanaan, pedoman inpassing, serta pedoman formasi JFAK."
Dokumen tersebut membahas upaya optimalisasi peran jabatan fungsional analis kebijakan di instansi pemerintah, meliputi pengembangan kompetensi, sertifikasi, pembentukan tim penilai, dan kolaborasi antar analis kebijakan maupun jabatan fungsional lain. Tujuannya adalah meningkatkan peran analis kebijakan dalam siklus kebijakan di tingkat instansi.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya meningkatkan kualitas analis kebijakan agar dapat mendukung organisasi pemerintah menjadi lebih stabil dan berkinerja. Dokumen tersebut juga memberikan panduan mengenai berbagai aspek penting dalam mengoptimalkan peran dan pengembangan kompetensi analis kebijakan.
Formulir analisa jabatan untuk posisi Analis Sumber Daya Manusia Aparatur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dokumen ini menjelaskan tugas dan tanggung jawab jabatan tersebut, termasuk menganalisis dan mengembangkan sistem sumber daya manusia, serta menyusun kebijakan terkait rekrutmen, pengembangan karir, penilaian kinerja, dan lainnya.
Disampaikan pada Orientasi PNS di Lingkungan POLRI
Bandung, 15 Desember 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LAN-RI
Dokumen tersebut membahas agenda FGD mengenai pengembangan dan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di Badan Staf Kepala Asisten Presiden, mencakup skema perpindahan ke dalam jabatan tersebut, kebijakan penilaian, serta tahapan uji kompetensi."
Dokumen tersebut membahas tentang Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara. Pusbin-JFK bertugas melaksanakan pembinaan jabatan fungsional kepegawaian, meliputi penyiapan kebijakan, sertifikasi, penilaian, dan pelayanan administrasi. Dokumen ini juga menjelaskan kriteria, jenjang, dan persyaratan pengangkatan jabatan fungsional kepegawaian.
Berdasarkan dokumen tersebut, ada beberapa poin penting yang perlu diringkas, yaitu:
1. Penjelasan mengenai persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional analis kepegawaian meliputi pendidikan, pangkat, pengalaman, prestasi kerja, dan pelatihan fungsional.
2. Proses penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan dan pangkat yang meliputi unsur utama seperti pendidikan, tugas pokok, dan pengembangan profes
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) yang mencakup definisi, peraturan, syarat pengangkatan, kegiatan yang dinilai, dan kenaikan pangkat/jabatan. JFP merupakan salah satu jalur karier bagi PNS selain struktural yang didasarkan pada keahlian dan prestasi kerja.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan, mencakup kedudukan, tanggung jawab, kategori, dan jenjang jabatan untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam pengembangan penilaian pendidikan."
Sosialisasi skp online bagi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah di ling...inboxslur
Dokumen tersebut memberikan panduan lengkap tentang pelaksanaan penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) melalui sistem e-SKP (e-Standar Kinerja Pegawai), mulai dari proses penyusunan target kerja tahunan, pelaporan kinerja bulanan, hingga penilaian kinerja akhir tahun berdasarkan pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja.
Sistem Pembinaan Guru Profesional memberikan kerangka untuk meningkatkan kompetensi guru melalui uji kompetensi guru, penilaian kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk memastikan kualitas pelayanan pendidikan.
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan karier dengan menilai SKP dan perilaku kerja secara terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan. Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai setiap akhir tahun berdasarkan pencapaian target, kualitas, waktu dan biaya.
Salinan Lampiran Permendikbud No 143 tahun 2014 ttg Juknis Jabfung Pengawas d...Hadi Wuryanto
1. Petunjuk teknis ini mengatur pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan penetapan angka kreditnya.
2. Ditetapkan tiga jenjang jabatan pengawas sekolah beserta persyaratan pangkat, golongan ruang, dan angka kredit kumulatif untuk kenaikan jabatan.
3. Dijelaskan cara perhitungan pemenuhan angka kredit baru untuk kenaikan jabatan berikut contoh kasusnya.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi kerja analis kepegawaian yang mencakup pengertian, tujuan, kompetensi inti dan pilihan, serta pengelompokan unit kompetensi untuk analis kepegawaian tingkat terampil dan ahli sesuai dengan fungsi tugas pokok dan jabatannya.
Dokumen tersebut membahas tentang penilaian dan penetapan angka kredit untuk jabatan fungsional kesehatan, yang mencakup unsur-unsur penilaian seperti pendidikan dan pelatihan, pelayanan, serta pengembangan profesi berdasarkan bukti-bukti fisik."
JF Analis Pengembangan Kompetensi adalah jabatan fungsional yang bertugas melakukan analisis di bidang pengembangan kompetensi ASN, meliputi pemetaan kompetensi, pelaksanaan program pengembangan, serta pemantauan dan evaluasi. JF ini terdiri dari 4 jenjang yaitu Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama.
Pengorganisasian Tim Penilai Jabatan Fungsional KesehatanBidangTFBBPKCiloto
Dokumen tersebut membahas tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional (TPAK) yang bertugas menilai kinerja pejabat fungsional dalam bentuk angka kredit. TPAK terdiri dari ketua, sekretaris, dan minimal 3 anggota yang berasal dari unsur teknis dan pejabat fungsional dengan jenjang lebih tinggi. TPAK bertugas mengevaluasi hasil penilaian, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat, dan memberikan pertimbangan ke
Similar to 201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan (20)
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
201007 sosialisasi jabatan fungsional pengembang penilaian pendidikan
1. S O S I A L I S A S I
PERMENPANRB NO.58 TAHUN 2020
TENTANG
JF PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN
Pusat Asesmen dan Pembelajaran–
Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan-
KEMENDIKBUD Republik Indonesia
Jakarta, 9 Oktober 2020
2. JF
PPP
Pengangkatan,
Pemberhentian,Ketentuan
Umum
Tugas,
Unsur, dan
Hasil Kerja
Angka Kredit
dan PAK
1-
Ketentuan
Umum
2.
Kedudukan
3.
Kategori
dan
Jenjang
4.
Tugas,
Unsur dan
Sub Unsur
5.
Hasil Kerja
6.
Unsur
Pengembangan
profi 7.
Unsur
Penunjang
11.
Ketentuan
AK
8.
Pengangkatan
JF PPP
12.
Pejabat
Pengusul dan
Penilai
10.
Penilaian
Kinerja dan
AK
14.
Kompetensi
JF PPP 13.
Tim Penilai
9.
Pemberhentian
JF PPP
15.
Tugas
Instansi
Pembina
Kewajiban
Instansi
Pembina
3. 5. Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan adalah Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengembangan
penilaian pendidikan.
6. Pejabat Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan yang selanjutnya disebut Pengembang Penilaian
Pendidikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat
yang Berwenang untuk melakukan kegiatan pengembangan penilaian pendidikan.
7. Penilaian Pendidikan adalah proses sistematis dalam pengumpulan, pengukuran, pengolahan, dan
penggunaan data aspek kognitif dan nonkognitif untuk meningkatkan kualitas belajar siswa.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Pengembang Penilaian Pendidikan
sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Pengembang
Penilaian Pendidikan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
18. Instansi Pembina JF PPP yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
4. Pimpinan Tinggi Pratama/ Madya
JF- Pengembang Penilaian Pendidikan
PPP Ahli pertama PPP Ahli Muda PPP Ahli Madya PPP Ahli Utama
Sekretariat/
Bagian Tata Usaha
Koor Substansi 1 Koor Substansi 1 Koor Substansi 1
pelaksana teknis fungsional di bidang pengembangan Penilaian Pendidikan
ditetapkan dalam peta jabatan
berdasarkan analisis tugas dan fungsi
unit kerja, analisis jabatan, dan
analisis beban kerja yang
dilaksanakan
5. Madya
Muda
Pertama
(1) Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
(2) Jenjang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian
Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Pertama;
b. Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda;
c. Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Madya; dan
d. Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Utama.
Utama
6. Penyusunan Spesifikasi
Ujicoba
Pemanfaatan Instrumen
Penilaian
Pengolahan Data
Pengelolaan Instrumen dan
Data Penilaian
Evaluasi Pelaksanaan Penilaian
Pelaporan Pemanfatan Hasil
Penilaian
1
Pendampingan Pengembangan
Kompetensi Penilaian
Perencanaan
Inovasi
Penilaian
2
3
Pemanfaatan
4
Evaluasi
Perencanaan Pengembangan Penilaian
Melaksanakan
Perencanaan,
Pengembangan,
Pemanfaatan,
dan Evaluasi
Hasil Penilaian
Pendidikan
TUGAS POKOK
Penyusunan
Penyusunan Produk
Penilaian
8. Perolehan Ijazah/
Gelar Pendidikan
Penterjemahan/
Penyaduran Buku
Karya Tulis/
Ilmiah
Penyusunan
Standar/ Pedoman
Pengembangan
Kompetensi
Kegiatan
Pengembangan Lainnya
Output : Buku, Majalah,
Naskah, Jurnal
Output : Buku dan Naskah
Output : Buku Output : Sertifikat/ Laporan Output : Laporan
10. Ketentuan Pertama
Perpindahan
Jabatan
Inpassing Promosi
Status PNS
Integritas dan Moral baik
Sehat Jasmani dan Rohani
Ijazah Min Sarjana/
D4
Min Sarjana/ D4,
Utama : Min Master
Min Sarjana/ D4
Min Sarjana/ D4,
Utama : Minimal Master
Pendidikan dan Pelatihan, serta
Lulus Uji Kompetensi
Pengalaman Tugas PPP Min 2 th Min 2 th Min 2 th
Nilai Prestasi Kerja 1 th terahir,
baik
2 th terahir, baik 2 th terahir, baik 2 th terahir, baik
Lainnya Usia Maksimal :
53 (Pertama & Muda),
55 Madya,
60 Utama
• tdk pernah dikenakan hukuman disiplin
PNS
• Rekam jejak baik
• tidak melakukan pelanggaran kode etik
11. 1. Mengundurkan diri dari jabatan
2. Diberhentikan sementara sebagai PNS
3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;
4. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
5. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan; atau
6. Tidak memenuhi persyaratan jabatan
12. Penilaian Kinerja :
(1) SKP, merupakan target kinerja Pengembang Penilaian Pendidikan berdasarkan penetapan kinerja
unit kerja yang bersangkutan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari
penetapan kinerja unit kerja.
• Target Kerja terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan
berupa tugas tambahan.
• Target Angka Kredit paling sedikit 12,5/th untuk Ahli Pertama; 25 utk PPP Muda; 37,5 untuk PPP
Madya; dan 50/th untuk PPP Utama.
AK Pemeliharaan
a. Pengembang Penilaian Pendidikan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan
setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki,
setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit, paling sedikit 10 AK/th untuk PPP Pertama;
20AK/th PPP Muda; dan 30 AK/th untuk PPP Madya.
b. PPP Ahli Utama (IVe) setiap tahun minimal 25AK.
(2) Perilaku Kerja, ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional
Pengembang Penilaian Pendidikan
.
13. Satuan waktu
PPP Ahli
Pertama
PPP Ahli
Muda
PPP Ahli
Madya
PPP Ahli
Utama
Target AK/
3 sd 4 th
50 100 150 200
Target AK/
Tahun
(1250jam)
12,5 25 37,5 50
Target AK
Maksimal/ th
18,75 37,5 56,25 75
PPP Ahli Madya
Pembina IV/a, IV/b, IV/c
PPP Ahli Pertama/ Master
Penata Muda III/b
PPP Ahli Utama
Pembina Utama IV/d; IV/e
PPP Ahli Muda/Doktor
Penata III/c
50 AK
50 AK
100 AK
100 AK
150 AK
150 AK
150 AK
200 AK
200 AK
PPP Ahli Pertama/ Sarjana
Penata Muda III/a
1. Terpenuhi AK setiap tahun,
Penunjang & Pengembangan Maksimal 20% AK
2. Memperoleh Hasil Kerja Minimal
(HKM) setiap periode
Syarat Kenaikan Pangkat
14. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya bidang
pengembangan Penilaian Pendidikan
Pejabat Pimpinan tinggi pratama bidang pengembangan
Penilaian Pendidikan
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bidang pengembangan
Penilaian Pendidikan
PPP Ahli
Utama
PPP Ahli
Muda dan
Pertama
15. Tim Penilai: pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan
Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan, unsur kepegawaian, dan
Pengembang Penilaian Pendidikan.
1. Seorang ketua merangkap
anggota;
2. Seorang sekretaris merangkap
anggota; dan
3. Paling sedikit 3 (tiga) orang
anggota
1. Menduduki jabatan atau pangkat paling rendah
sama dengan jabatan atau pangkat PPP yang
dinilai;
2. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk
menilai kinerja PPP;
3. Aktif melakukan penilaian angka kredit PPP.
16. 1. Kompetensi teknis;
2. Kompetensi manajerial;
3. Kompetensi sosial
kultural.
1. Pelatihan
manajerial;
2. Pelatihan fungsional;
dan
3. Pelatihan teknis
lainnya.
1. Pemeliharaan kinerja
dan target kinerja;
2. Seminar;
3. Lokakarya
(workshop); atau
4. Konferensi.
17. 1. Menyusun pedoman penyusunan kebutuhan JF PPP
2. Menyusun Standar Kompetensi JF PP
3. Menyusun Juklak juknis JF PPP
4. Menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja PPP
5. Menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang PPP;
6. Menyusun kurikulum pelatihan JF PPP
7. Menyelenggarakan pelatihan JF PPP
8. Membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
9. Menyelenggarakan Uji Kompetensi JF PPP
10. Menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF PPP
11. Melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis JF PPP
12. Mengembangkan sistem informasi JF PPP
13. Memfasilitasi pelaksanaan tugas JF PPP
14. Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF PPP (
15. Memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku JF PPP
16. Melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan LAN
17. Menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan
19. No. Butir Kegiatan Hasil Kerja
1 Menginventarisasi Bahan, Data, dan Teori Pengembangan Penilaian Lembar Inventarisasi
2 Menyusun instrumen sederhana pada penilaian akademik/non akademik Lembar Rekapitulasi
3 Menyusun instrumen yang kompleks pada penilaian akademik/non akademik Lembar Rekapitulasi
4 Menyusun Instrumen Hasil Adaptasi Lembar Rekapitulasi
5 Melakukan Digitalisasi Instrumen Laporan Digitalisasi
6 Mengidentifikasi Instrumen Ujicoba Lembar Rekap
7 Menyiapkan Teknologi/ Perangkat Ujicoba Lembar Teknis
8 Melaksanakan Pemberkasan Data Lembar Kerja
9 Melakukan Penskoran hasil penilaian Laporan Analisis
10 Membersihkan data (data cleareance) Lembar Kerja
11 Mengelola Instrumen Penilaian (Bank Soal) Laporan Pengelolaan
12 Mengelola Data Penilaian Laporan Pengelolaan
13 Mengidentifikasi Instrumen dan Teknologi dalam Penilaian Lembar Rekap
14 Melakukan Pemanfaatan Instrumen Penilaian Laporan Pemanfaatan
15 Menganalisis data penilaian Lembar Kerja
16 Mendesiminasikan pencapaian hasil penilaian Laporan Teknis
Tugas & Hasil Kerja PPP Ahli PERTAMA
20. No. Butir Kegiatan Hasil Kerja
1 Merancang Spesifikasi Instrumen Penilaian Dokumen
2 Menyusun Model Penilaian Model Penilaian
3 Menyusun Instrumen Penilaian kinerja atau penilaian ketrampilan (Praktik, Produk,
Projek)
Lembar Rekapitulasi
4 Menyusun Instrumen Penilaian Portofolio Lembar Rekapitulasi
5 Menelaah dan Merevisi Instrumen sederhana pada penilaian akademik/non akademik Lembar Rekapitulasi
6 Menelaah dan Merevisi instrumen yang kompleks pada penilaian akademik/non
akademik
Lembar Rekapitulasi
7 Menyusun Desain Perakitan Soal Lembar Desain
8 Melakukan Supervisi Penyusunan Instrumen/ Model Penilaian Laporan
9 Merakit Instrumen Ujicoba Lembar Kerja
10 Melaksanakan Ujicoba Produk Penilaian Laporan Teknis
11 Melakukan Validasi Hasil Analisis Lembar Validasi
12 Mendesain Management database file dalam bank soal Lembar Desain
13 Merakit Instrumen Penilaian Lembar Kerja
14 Mendeskripsikan Karakteristik Data penilaian Lembar Karakteristik
15 Menyusun Profil Pemanfaatan Hasil Penilaian Profil Pemanfaatan
16 Mendesiminasikan pencapaian hasil penilaian Laporan Teknis
Tugas dan Hasil Kerja PPP Ahli MUDA
21. No. Butir Kegiatan Hasil Kerja
1 Menyusun Kerangka Pengembangan Instrumen Kerangka (Framework)
2 Menyusun Desain Pengembangan Instrumen Desain Pengembangan
3 Merancang Spesifikasi Model Penilaian Dokumen
4 Merancang Desain Ujicoba Dokumen
5 Merancang Pengolahan Data Laporan Teknis
6 Menganalisis Kebutuhan Pengelolaan Lembar Kebutuhan
7 Mendesain Pengelolaan Bank Soal Lembar Desain
8 Menelaah rekomendasi hasil evaluasi produk penilaian Lembar Telaah
9 Menelaah hasil analisaBenchmarking Lembar Telaah
10 Desain modifikasi Tekonologi Penilaian Laporan Teknis
11 Menginterpretasi hasil analisis data penilaian Laporan Interpretasi
12 Merancang pemanfaatan hasil penilaian Laporan Teknis
13 Menganalisis Dokumen Kurikulum dan/atau Pembelajaran Laporan
14 Menganalisis Lanjutan/ Meta analisis Laporan
15 Studi Validitas Hasil Penilaian sebagai bahan evaluasi Laporan
16 Menganalisis Standar Penilaian lainnya (benchmarking) Laporan
17 Melakukan Pendampingan Pengembangan Penilaian terstandar Laporan
18 Mendesiminasikan pencapaian hasil penilaian Laporan Teknis
Tugas dan Hasil Kerja PPP Ahli MADYA
22. No. Butir Kegiatan Hasil Kerja
1 Menganalisis Kebutuhan Model Penilaian Laporan Analisis
2 Menganalisis Kebutuhan Pengembangan Instrumen Penilaian Laporan Analisis
3 Merancang Pengembangan Model Penilaian Desain Pengembangan
4 menganalisis dan menelaah rencana inovasi pengembangan penilaian Lembar Telaah
5 menganalisis dan menelaah rencana modifikasi teknologi penilaian Lembar Telaah
6 Desain inovasi Pengembangan Penilaian Laporan Teknis
7 Merancang Desain Pemanfaatan Instrumen Penilaian Dokumen
8 Mengevaluasi Standar Penilaian berdasarkan Dokumen Kurikulum dan
Pembelajaran
Laporan
9 Mengevaluasi Standar Penilaian berdasarkan hasil analisis Penilaian Laporan
10 Menyusun Rekomendasi Perubahan Dokumen Kurikulum dan Pembelajaran Laporan
11 Menyusun Rekomendasi Perubahan Standar Penilaian Laporan
12 Mendesiminasikan pencapaian hasil penilaian Laporan Teknis
Tugas & Hasil Kerja PPP Ahli UTAMA