Dokumen ini membahas tentang status dan hak-hak warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) serta kewajiban mereka berdasarkan undang-undang negara. WNI memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam berbagai pasal, sementara WNA mendapatkan perlindungan namun tidak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam jabatan publik. Selain itu, dokumen mencakup berbagai undang-undang yang mengatur kewarganegaraan dan perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu.

1. 1. Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing
Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh
UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan
diberikan Kartu Tanda Penduduk, berdasarkan Kabupaten atau (khusus
DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga.
Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor
Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan
mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara
kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan
dalam tata hukum internasional.
Seorang Warga Negara Asing (WNA) adalah orang yang tidak diakui
oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia.
2.1.2. Hak dan Kewajiban
1. Warga Negara Indonesia
Hak Warga Negara Indonesia :
ü Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
(pasal 27 ayat 2).
ü Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan
kehidupannya.”(pasal 28A).
ü Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
ü Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan Berkembang”
ü Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan
dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan

2. teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi
kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1).
ü Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal
28C ayat 2).
ü Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.(pasal 28D ayat 1).
ü Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk
tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama,
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).
Kewajiban Warga Negara Indonesia :
Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
berbunyi : ” segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. “
Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD
1945 menyatakan : setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta
dalam upaya pembelaan negara”.
Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1
mengatakan : “Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang
lain.”
Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan : “Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk

3. memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-
nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat
demokratis.”
Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30
ayat (1) UUD 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”
1. Warga Negara Asing
Hak dan Kewajiban Warga Negara Asing :
 Berhak mendapat perlindungan diri & hartanya
 Tidak berhak memilih & dipilih dlm jabatan negara & publik
 Berkewajiban tunduk pd peraturan perundang-undangan NKRI
 Tidak berkewajiban ikut serta bela Negara
2.2. Dasar Negara Tentang Kewarganegaraan
Undang-undang (atau disingkat UU) adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan
persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan
sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan
hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan
tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan
sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan
pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.
Undang-undang dibuat bertujuan untuk mengatur lebih lanjut ketentuan
UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban
warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta
pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah,
kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara.
Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-
Undang. Berikut adalah beberapa Undang-undang yang mengatur
tentang kewarganegaraan.

4. 2.2.1. Pasal 26 UUD 1945
Warga Negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan
keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai
kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu. memiliki domisili
atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan
menjadi warga negara asli dan warga negara asing (WNA).
Menurut pasal 26 UUD 1945
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan
undang-undang.
Menurut pasal 26 ayat (2) UUD 1945
– Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang
bertempat tinggal di Indonesia.
– Bukan Penduduk, adalah orang-orang asing yang tinggal dalam negara
bersifat sementara sesuai dengan visa
2.2.2. Undang-undang No. 3 Tahun 1946
Undang-undang No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara Dan
Penduduk Negara, terdiri dari 15 pasal dan 3 aturan peralihan. Undang-
undang ini di tetapkan di Yogyakarta pada tanggal 10 April 1946 oleh
Presiden Republik Indonesia, Soerkaeno dan Menteri Kehakiman,
Soewandi. Dan diumumkan pada hari itu juga, oleh Sekretaris Negara,
A.G. Pringgodigdo. Undang-undang ini berhubungan dengan pasal 26
UUD 1945.
Dalam pasal 1 disebutkan bahwa, warga negara Indonesia adalah :

5. 1. Orang yang asli dalam daerah Negara Indonesia;
2. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan
tetapi turunan dari golongan itu, yang lahir dan bertempat
kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut
yang paling akhir di dalam daerah Negara Indonesia, yang telah
berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan
keberatan menjadi WNI karena ia adalah warga neagara Negeri
lain;
3. Orang yang mendapat kewarganegaraan Negara Indonesia dengan
cara naturalisasi;
4. Anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh
bapaknya, yang pada waktu lahir bapaknya mempunyai kewargaan
Negara Indonesia.
5. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah bapaknya, yang
mempunyai kewargaan Negara Indonesia, meninggal dunia;
6. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang
pada waktu lahirnya ibunya mempunyai kewargaan Negara
Indonesia.
7. Anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga
Negara Indonesia;
8. Anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh
bapaknya ataupun oleh ibunya tidak diakui dengan cara yang sah;
9. Anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak
diketahui siapa orangtuanya atau kewargaan negara orangtuanya.
Dalam pasal 2 disebutkan bahwa seorang perempuan yang ikut
kewargaan suaminya, permohonan untuk mengubah kewargaan negara
tidak bisa diajukan oleh istri. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa seorang
anak berhak menentukan kewargaan Negara Indonesia ketika ia telah
berumur 21 tahun atau sudah kawin.
2.2.3. Hasil Persetujuan Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949,
dan menghasilkan sebagai berikut :

6. 1. Penduduk asli Indonesia, yaitu mereka yang dulu termasuk
golongan Bumiputera da berkedudukan di wilayah RI.
2. Orang Indonesia, kawula negara Belanda, yang bertempat tinggal
di Suriname atau Antilen ( koloni Belanda ). Akan tetapi, jika
mereka lahir di luar kerajaan Belanda,mereka berhak memilih
kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal
27 Desember 1949.
3. Orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikitnya enam
bulan bertempat tinggal di wilayah RI dan dalam waktu dua tahun
sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih menjadi
warga negara Indonesia.
4. Orang Belanda yang dilahirkan di wilayah RI atau sedikitnya
bertempat tinggal enam bulan di wilayah RI dan yang dalam waktu
dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 menyatakan memilih
warga negara Indonesia.
5. Orang asing ( kawula negara Belanda ) bukan orang belanda yang
lahir Indonesia dan bertempat tinggal di RI, dan yang dalam waktu
dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 tidak menolak
kewarganegaraan Indonesia
2.2.4. Undang-undang No. 62 Tahun 1958
Undang-undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia berisi 35 pasal, 7 pasal peralihan, dan 8 peraturan penutup.
Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 1958 oleh
Presiden Republik Indonesia, Soekarno dan diundangkan pada tanggal 1
Agustus 1958 oleh Menteri Kehakiman, G.A. Maengkom.
Dalam pasal 1, disebutkan bahwa, Warga-negara Republik Indonesia
ialah:
1. Orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau
perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku
sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga-negara Republik
Indonesia;

7. 2. Orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum
kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga-negara Republik
Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik
Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum
kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum
kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun
atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun;
3. Anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia,
apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga- negara
Republik Indonesia;
4. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik
Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan
hukum kekeluargaan dengan ayahnya;
5. Orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik
Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan, atau
selama tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya;
6. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama
kedua orang tuanya tidak diketahui;
7. Seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik
Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya;
8. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua
orang tuanya tidak mempunyai kewarganegaraan atau selama
kewarganegaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;
9. Orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada
waktu lahirnya tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya
dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya
itu;
10. Orang yang memperoleh kewarganegaraan Republik
Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang ini.
Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa, syarat seorang pemohon adalah sebagi
berikut :
1. Sudah berumur 21 tahun;

8. 2. Lahir dalam wilayah Republik Indonesia, atau pada waktu
mengajukan permohonan bertempat tinggal dalam daerah itu
selama sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir
atau sama sekali selama 10 tahun tidak berturut-turut;
3. Apabila ia seorang laki-laki yang kawin-mendapat persetujuan
isteri (isteri-isteri)nya;
4. Cukup dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar
pengetahuan tentang sejarah Indonesia serta tidak pernah dihukum
karena melakukan kejahatan yang merugikan Republik Indonesia;
5. Dalam keadaan sehat rokhani dan jasmani;
1. Membayar pada Kas Negeri uang sejumlah antara Rp. 500,-
sampai Rp. 10.000,- yang ditentukan besarnya oleh Jawatan
Pajak tempat tinggalnya berdasarkan penghasilannya, tiap
bulan yang nyata dengan ketentuan tidak boleh melebihi
penghasilan nyata sebulan;
2. Mempunyai mata pencaharian yang tetap,
1. Tidak mempunyai kewarganegaraan, atau kehilangan
kewarganegaraannya apabila ia memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia atau menyertakan
pernyataan menanggalkan kewarganegaraan lain
menurut ketentuan hukum dari negara asalnya atau
menurut ketentuan hukum perjanjian penyelesaian dwi-
kewarganegaraan antara Republik Indonesia dan negara
yang bersangkutan.
Seorang perempuan selama dalam perkawinan tidak boleh mengajukan
permohonan pewarganegaraan.
2.2.5. Undang-undang No. 3 Tahun 1976
Undang-undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-
undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia. Undang-undang ini disahkan di Jakarta pada tanggal 5 April
1976 oleh Presiden Republik Indonesia, Soeharto dan diundangkan pada

9. tanggal 5 April 1976 oleh Menteri/Sekretaris Negara Republik
Indonesia, Sudharmono, SH.
Undang-undang ini berisi tentang perubahan terhadap pasal 18 pada UU
No. 62 tahun 1958. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa :
(1) Seorang yang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia
termaksud dalam Pasal 17 huruf k memperoleh kewarganegaraan
Republik Indonesia kembali jika ia bertempat tinggal di Indonesia
berdasarkan Kartu Izin Masuk dan menyatakan keterangan untuk itu.
(2) Keterangan itu harus dinyatakan kepada Pengadilan Negeri dari
tempat tinggalnya dalam 1 tahun setelah orang itu bertempat tinggal di
Indonesia.
(3) Seorang yang bertempat tinggal di luar negeri, yang telah
kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia termaksud dalam Pasal
17 huruf k, karena sebab-sebab di luar kesalahannya, sebagai akibat dari
keadaan di negara tempat tinggalnya yang menyebabkan tidak dapat
dilaksanakannya kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan
tersebut, dapat Memperoleh kembali kewarganegaraan Republik
Indonesia:
1. jika ia melaporkan diri dan menyatakan keterangan untuk itu
kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat
tinggalnya dalam jangka waktu 1 tahun terhitung sejak tanggal
diundangkannya Undang-undang ini;
2. jika ia melaporkan diri dan menyatakan keterangan untuk itu
kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara yang terdekat
dari tempat tinggalnya dalam jangka waktu 2 tahun setelah
berlakunya Undang-undang ini.
(4) Selain menyatakan keterangan untuk memperoleh kembali
kewarganegaraan Republik Indonesia seperti tersebut dalam ayat (2),
orang yang bersangkutan harus:

10. – menunjukkan keinginan yang sungguh-sungguh untuk menjadi
warga negara Republik Indonesia;
– telah menunjukkan kesetiaannya terhadap Negara Republik
Indonesia.
(5) Seorang yang telah menyatakan keterangan sesuai dengan
ketentuan dalam ayat (2), memperoleh kembali kewarganegaraan
Republik Indonesia dalam waktu 1 tahun setelah melaporkan diri dan
menyatakan keterangan serta ternyata memenuhi syarat-syarat tersebut
dalam ayat (3) dan setelah mendapat Keputusan Menteri Kehakiman.
2.2.6. Undang-undang tentang Kewarganegaraan Yang RUU-nya
Disetujui Menjadi UU Pada Tanggal 11 Juli 2006
Akhirnya Selasa 11 Juli 2006 DPR mengesahkan RUU
Kewarganegaraan menjadi Undang Undang. UU baru ini akan
menggantikan UU lama No. 62 Tahun 1958 yang banyak dikeluhkan
tidak adaptif terhadap perkembangan sosial masyarakat. Setelah itu
pemerintah masih harus bekerja selama 6 bulan untuk membuat
Peraturan Pelaksanaan atas UU baru tersebut.
Semua fraksi di DPR RI akhirnya menyatakan setuju untuk
mengesahkan RUU Kewarganegaraan menjadi Undang-Undang, dalam
Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketuanya dari FPDIP Soetardjo
Soerjogoeritno, Selasa. UU Kewarganegaraan, menurut Ketua Pansus
RUU Kewarganegaraan Slamet Effendi Yusuf yang membacakan hasil
kerja Pansus dalam rapat paripurna DPR itu, merupakan pengganti UU
No.62/58 mengenai Kewarganegaraan.
“UU Kewarganegaraan yang baru itu merupakan produk fenomenal
yang menghapus diskriminasi gender dan etnis,” kata Slamet. UU
Kewarganegaraan yang baru disahkan DPR itu mengubah sejumlah
masalah penting seperti pemberian kewarganegaraan ganda bagi anak-
anak yang dilahirkan oleh orangtua hasil perkawinan antara WNI dan

11. WNA. UU Kewarganegaraan yang baru disahkan itu juga menghapus
perdebatan tentang warganegara Indonesia asli atau bukan.
Pasal 2 UU Kewarganegaraan mengatur tentang siapa yang menjadi
warga negara, yang dikutip dari pasal 26 UUD 1945 yang berbunyi,
“Yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga
negara.”
Pasal 26 UUD 1945 itu diberi penjelasan dalam UU Kewarganegaraan
sebagai berikut: bahwa yang dimaksud dengan “Orang-orang bangsa
Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara
Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
Sebelumnya, sejumlah kalangan, termasuk lembaga swadaya
masyarakat, mengeluarkan kritik terhadap RUU Kewarganegaraan,
mereka meminta menangguhkan pengesahan RUU Kewarganegaraan itu
menjadi UU.
Kaukus Perempuan Parlemen untuk HAM juga menuntut DPR dan
pemerintah tidak mengesahkan RUU Kewarganegaraan sebelum
diperbaiki.
Hal itu disampaikan juru bicara Kaukus Nursyahbani Katjasungkana
(Fraksi Kebangkitan Bangsa, Jawa Timur II), Eva Kusuma Sundari
(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jawa Timur V), dan
Nadrah Izahari (F-PDIP, Jawa Tengah VIII).
Namun, Kaukus Perempuan itu mengapresiasi pansus yang membahas
RUU secara terbuka dan menghargai masukan masyarakat Sementara itu
Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin mengatakan RUU
Kewarganegaraan tergolong progresif. Hal itu terlihat pada ketentuan
mengenai status anak hasil perkawinan campuran wanita Indonesia
dengan pria asing.

12. Hamid menambahkan, anak hasil perkawinan itu otomatis
diperkenankan menjadi warga negara Indonesia sesuai garis warga
negara ayahnya. “Adapun untuk perkawinan perempuan Indonesia
dengan orang asing, maka si perempuan itu tidak otomatis gugur
kewarganegaraannya setelah perkawinan. Di situlah progresifnya RUU
Kewarganegaraan,” katanya.
Ketua Pansus Slamet Effendi Yusuf dalam laporan terakhirnya
mengatakan, dalam UU Kewarganegaraan itu juga diatur mengenai
kewajiban Pemerintah untuk segera membuat peraturan pelaksanaan UU
paling lambat enam bulan sejak UU itu disahkan.
“Anak-anak seperti ini dulu tidak diakui sebagai WNI, akibatnya mereka
setiap tahun harus pura-pura ke luar negeri untuk meminta izin tinggal
lagi. Begitu terus-menerus. Dan sekarang, sejak UU ini disahkan,
apabila mereka belum berusia 18 tahun, otomatis menjadi WNI,” ujar
Slamet, usai rapat pansus itu kepada wartawan.
2.2.7. Undang-undang No. 12 Tahun 2006
Undang-undang No. 12 Tahun 2006 disahkan di Jakarta pada tanggal 1
Agustus 2006 oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang
Yudhoyono, dan diunhdangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2006
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin.
Dalam Bab II pasal 4, disebutkan bahwa warga negara adalah :
1. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia
dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah
menjadi Warga Negara Indonesia ;
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan
ibu Warga Negara Indonesia;
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah
Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing;

13. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah
Warga Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
5. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga
Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai
kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak
memberikankewarganegaraan kepada anak tersebut;
6. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300(tiga ratus) hari setelah
ayahnnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya
Warga Negara Indonesia;
7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu
Warga Negara Indonesia;
8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu
warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara
Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum
anak tersebut berusia 18(delapan belas) tahun tau belum kawin ;
9. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada
waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara
Repiblik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
11. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia apabila ayah
dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak
diketahui keberadaannya;
12. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia
dari seoran ayah dan ibu warga Negara Republik Indonesia yang
karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan kewarganegaraan memberikan kepada anak yang
bersangkutan;
13. Anak dari seorang ayah atau ibu yang dikabulkan
permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya
meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan
janji setia
2.3. Masalah Kewarganegaraan
Ada 3 macam bentuk masalah kewarganegaraan, antara lain :

14. 1. Apatride adalah tanpa kewarganegaraan yang rimbul apabila
penurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui
sebagai warga Negara dari Negara manapun.
Misalnya Agus dan ira adalah suami istri yang berstatus Negara B yang
berasal dari ius soli. Mereka berdomisili di Negara A yang berasas ius
sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka Budi, menurut Negara A,
Budi tidak diakui sebagai warga negaranya, karena orangtuanya bukan
warga negaranya. Begitupula menurut Negara B, Budi tidak diakui
sebagai warga negaranya, karena lahir di wilayah Negara lain. Dengan
demikian Budi tiak mempunyai kewarganegaraan atau apatride.
1. Bipatride adalah dwi kewarganegaraan, yang merupakan
timbulnya apbila menurut peraturan dari dua Negara terkait
seorang dianggap sebagai warga Negara kedua Negara itu.
Misalnya Adi dan Ani adalah suami isteri yang berstatus warga Negara
A, namun mereka berdomisili di Negara B. Negara A menganut asas ius
sanguinis dan Negara B menganut asas ius soli. Kemudian lahirlah anak
mereka, Dani. Menurut Negara A yang menganut asas ius sanguinis,
Dani adalah warga Negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang
tuanya. Menurut Negara B yang menganut asas ius soli, Dani juga warga
Negaranya, karena tempat kelahirannya adalah di Negara B. dengan
demikian Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau bipatride.
1. Multipatride adalah orang yang memiliki dua atau lebih status
kewarganegaraan.
Seorang yang BIPATRIDE juga menerima pemberian status
kewarganegaraan lain ketika dia telah dewasa, dimana saat menerima
kewarganegaraan yang baru ia tidak melepaskan status bipatride-nya.
2.3.1. Contoh Nyata Masalah Kewarganegaraan
Ayah Bao Cun Lai adalah seorang Tionghoa. Namun karena Bao Cun
Lai lahir di Inggris, maka dia memiliki dua kewarganegaraan, yaitu

15. sebagai warga negara Inggris yang menerapkan asas kewarganegaraan
berdasar tempat kelahiran, juga sebagai warga negara China yang
menganut asas kewarganegaraan yang didasarkan pada pertalian darah.
Anah, suatu ketika Bao Cun Lai mendapat kehormatan untuk menjadi
warga negara lain yang mengijinkan seseorang memiliki status
kewarganegaraan ganda, namun karena dia tidak melepas statusnya
sebagai warga negara China maupun Inggris, maka dia memiliki tiga
kewarganegaraan sekaligus.
Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran
didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, pasal 57 : ”yang dimaksud dengan perkawinan campuran
dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan
kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan
Indonesia”.
Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam
perkawinan campuran antara warga negara indonesia dengan warga
negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958.
Seiring berjalannya waktu UU ini dinilai tidak sanggup lagi
mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran,
terutama perlindungan untuk istri dan anak. Menurut teori hukum
perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan
antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya
sebagai persoalan pendahuluan, apakah perkawinan orang tuanya sah
sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau
perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar
nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.
Dalam sistem hukum Indonesia, Prof. Sudargo Gautama menyatakan
kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum
dalam keluarga, bahwa semua anak–anak dalam keluarga itu sepanjang
mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka

16. (ouderlijke macht) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini
sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan No. 62 tahun 1958.
Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki
tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal
kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam
perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan
membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama
bila anak-anak tersebut masih dibawah umur.
Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang
Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang ini disambut
gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara
asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis
besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan
terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi
persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.
Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran
adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama
menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir
dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan,
yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah
kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan
apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan
kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.
Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk
dikaji bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak
dari perkawinan campuran. Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : “Anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak
yang masih dalam kandungan”.
BAB III

17. PENUTUP
3.1.Kesimpulan
Warga negara diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari
suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Pewarganegaraan adalah
tata cara seseorang untuk mendapatkan status sebagai Warga Negara
Indonesia melalui permohonan.
Warga Negara dibedakan menjadi 2, yakni :
Warga Negara Indonesia, yaitu orang yang diakui oleh UU sebagai
warga negara Republik Indonesia.
Seorang Warga Negara Asing (WNA) adalah orang yang tidak diakui
oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia.
Setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing memiliki
hak dan kewajiban yang berbeda di mata hukum dan pemerintahan.
Dasar hukum yang mengatur tentang kewarganegaraan antara lain :
1. Pasal 26 UUD 1945
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1946
3. Hasil Persetujuan Konferensi Meja Bundar
4. Undang-undang No. 62 Tahun 1958
5. Undang-undang No. 3 Tahun 1976
6. Undang-undang tentang Kewarganegaraan Yang RUU-nya
Disetujui Menjadi UU Pada Tanggal 11 Juli 2006
7. Undang-undang No. 12 Tahun 2006
Masalah kewarganegaraan yang dihadapi Negara Indonesia, ada 3. Yaitu
:
1. Apatride adalah tanpa kewarganegaraan yang rimbul apabila
penurut peraturan kewarganegaraan, seseorang tidak diakui
sebagai warga Negara dari Negara manapun.

18. 2. Bipatride adalah dwi kewarganegaraan, yang merupakan
timbulnya apbila menurut peraturan dari dua Negara terkait
seorang dianggap sebagai warga Negara kedua Negara itu.
3. Multipatride adalah orang yang memiliki dua atau lebih status
kewarganegaraan.
DAFTAR PUSTAKA
http://id.shvoong.com
http://dahlanforum.wordpress.com
http://bloggerbukancafe.blogspot.com
http://wartawarga.gunadarma.ac.id
http://akbarizrahmads.blogspot.com
http://www.artikata.com
http://fhy13candra.blogspot.com
http://www.hukumonline.com