Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Materi utamanya mencakup pengertian rakyat dalam suatu negara, asas kewarganegaraan, penduduk dan warga negara Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan. Dokumen ini menjelaskan pentingnya status kewarganegaraan seseorang terkait hak dan kewajibannya di dalam suatu negara.
Bab 5 membahas tentang persamaan kedudukan warga negara di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini penting untuk mencegah terbentuknya masyarakat yang bersifat feodal. Hambatan untuk mewujudkan prinsip ini di Indonesia antara lain kuatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta lemahnya sistem hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas kewarganegaraan seperti ius sanguinis, ius soli, sistem aktif dan pasif, konsep apatride dan bipatride, perbedaan penduduk dan warga negara, proses naturalisasi, dan kehilangan status kewarganegaraan berdasarkan undang-undang. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Materi utamanya mencakup pengertian rakyat dalam suatu negara, asas kewarganegaraan, penduduk dan warga negara Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan. Dokumen ini menjelaskan pentingnya status kewarganegaraan seseorang terkait hak dan kewajibannya di dalam suatu negara.
Bab 5 membahas tentang persamaan kedudukan warga negara di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini penting untuk mencegah terbentuknya masyarakat yang bersifat feodal. Hambatan untuk mewujudkan prinsip ini di Indonesia antara lain kuatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta lemahnya sistem hukum.
Dokumen tersebut membahas tentang asas-asas kewarganegaraan seperti ius sanguinis, ius soli, sistem aktif dan pasif, konsep apatride dan bipatride, perbedaan penduduk dan warga negara, proses naturalisasi, dan kehilangan status kewarganegaraan berdasarkan undang-undang. Dokumen ini juga menjelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli atau orang lain yang disahkan dengan undang-undang. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seperti naturalisasi, pewarganegaraan istimewa, atau keturunan. Warga negara memiliki hak-hak dasar seperti kemerdekaan dan perlakuan yang sama di bawah hukum, namun juga memiliki kewajiban untuk
Dokumen tersebut membahas tentang persamaan kedudukan warga negara di Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi rakyat dan penduduk, hubungan antara rakyat dengan negara berdasarkan kewarganegaraan, asas-asas yang menentukan kewarganegaraan, serta perubahan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan di Indonesia.
1. Sistem politik terdiri dari suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan infrastruktur politik (partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik dan tokoh politik)
2. Sistem politik memiliki tujuan, komponen-komponen, pembagian fungsi antar komponen, mekanisme kerja, kekuasaan dan budaya politik.
3. Ciri umum sistem politik adalah seti
Bab 6 membahas perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik meliputi lembaga-lembaga masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan tokoh politik. Sedangkan suprastruktur politik meliputi lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dan MK. Bab ini juga membahas sistem politik yang berlaku di Indonesia sejak masa demokrasi liberal hingga pelaksanaan demokrasi. Sistem politik di
Kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai konstitusi.
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupanYeni Sujarnoko
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi warga negara, perbedaan antara penduduk, warga negara dan orang asing, serta pedoman penentuan kewarganegaraan seseorang.
2. Dijelaskan pula tentang syarat-syarat memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia menurut undang-undang.
3. Status kewarganegaraan
Kewarganegaraan adalah status hukum dan identitas seseorang sebagai anggota suatu negara dengan hak dan kewajiban tertentu. Warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli atau yang disahkan sebagai WNI berdasarkan undang-undang. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak warga negara di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara agama dan negara. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian agama dan fungsinya di masyarakat, pengertian negara dan latar belakang timbulnya negara, serta berbagai pandangan mengenai hubungan antara agama dan negara seperti pandangan teokrasi, sekuler, dan akomodatif.
Bab 4 membahas tentang pengertian dasar negara, istilah konstitusi, tujuan dan nilai konstitusi, substansi konstitusi, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan lembaga negara. Pembukaan UUD 1945 diakui sebagai sumber hukum tertinggi yang menetapkan dasar negara, tujuan negara, dan bentuk negara berdasarkan Pancasila. Konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak asasi warga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum yang mencakup pengertian sistem, hukum, dan sistem hukum. Juga membahas asas hukum, tujuan hukum, sumber hukum, penggolongan hukum, sanksi hukum, dan peradilan nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang unsur-unsur pokok yang membentuk suatu sistem hukum di suatu negara.
Secara umum dokumen tersebut membahas tentang pengertian agama dan negara serta hubungan antara keduanya menurut beberapa pandangan. Ada beberapa pandangan tentang hubungan agama dan negara diantaranya menurut paham teokrasi, paham sekuler, paham komunisme, dan menurut ajaran Islam, yang kesemuanya memiliki pandangan berbeda tentang hubungan antara agama dan negara.
Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli atau orang lain yang disahkan dengan undang-undang. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seperti naturalisasi, pewarganegaraan istimewa, atau keturunan. Warga negara memiliki hak-hak dasar seperti kemerdekaan dan perlakuan yang sama di bawah hukum, namun juga memiliki kewajiban untuk
Dokumen tersebut membahas tentang persamaan kedudukan warga negara di Indonesia. Secara garis besar, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi rakyat dan penduduk, hubungan antara rakyat dengan negara berdasarkan kewarganegaraan, asas-asas yang menentukan kewarganegaraan, serta perubahan peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan di Indonesia.
1. Sistem politik terdiri dari suprastruktur politik (lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif) dan infrastruktur politik (partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, media komunikasi politik dan tokoh politik)
2. Sistem politik memiliki tujuan, komponen-komponen, pembagian fungsi antar komponen, mekanisme kerja, kekuasaan dan budaya politik.
3. Ciri umum sistem politik adalah seti
Bab 6 membahas perbedaan infrastruktur dan suprastruktur politik di Indonesia. Infrastruktur politik meliputi lembaga-lembaga masyarakat seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan tokoh politik. Sedangkan suprastruktur politik meliputi lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, MA, dan MK. Bab ini juga membahas sistem politik yang berlaku di Indonesia sejak masa demokrasi liberal hingga pelaksanaan demokrasi. Sistem politik di
Kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai konstitusi.
Persamaan kedudukan warga negara dalam segala kehidupanYeni Sujarnoko
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Ringkasannya adalah:
1. Dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi warga negara, perbedaan antara penduduk, warga negara dan orang asing, serta pedoman penentuan kewarganegaraan seseorang.
2. Dijelaskan pula tentang syarat-syarat memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia menurut undang-undang.
3. Status kewarganegaraan
Kewarganegaraan adalah status hukum dan identitas seseorang sebagai anggota suatu negara dengan hak dan kewajiban tertentu. Warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli atau yang disahkan sebagai WNI berdasarkan undang-undang. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak-hak warga negara di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara agama dan negara. Secara khusus, dibahas mengenai pengertian agama dan fungsinya di masyarakat, pengertian negara dan latar belakang timbulnya negara, serta berbagai pandangan mengenai hubungan antara agama dan negara seperti pandangan teokrasi, sekuler, dan akomodatif.
Bab 4 membahas tentang pengertian dasar negara, istilah konstitusi, tujuan dan nilai konstitusi, substansi konstitusi, dan pasal-pasal yang berkaitan dengan lembaga negara. Pembukaan UUD 1945 diakui sebagai sumber hukum tertinggi yang menetapkan dasar negara, tujuan negara, dan bentuk negara berdasarkan Pancasila. Konstitusi bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak asasi warga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum yang mencakup pengertian sistem, hukum, dan sistem hukum. Juga membahas asas hukum, tujuan hukum, sumber hukum, penggolongan hukum, sanksi hukum, dan peradilan nasional. Secara ringkas, dokumen tersebut memberikan gambaran menyeluruh tentang unsur-unsur pokok yang membentuk suatu sistem hukum di suatu negara.
Secara umum dokumen tersebut membahas tentang pengertian agama dan negara serta hubungan antara keduanya menurut beberapa pandangan. Ada beberapa pandangan tentang hubungan agama dan negara diantaranya menurut paham teokrasi, paham sekuler, paham komunisme, dan menurut ajaran Islam, yang kesemuanya memiliki pandangan berbeda tentang hubungan antara agama dan negara.
4. Standar Kompetensi
Menghargai Persamaan
Kedudukan Warga Negara dalam
Berbagai Aspek Kehidupan
Kompetensi
Dasar Mendiskripsikan Kedudukan Warga Negara dan
kewarganegaraan di Indonesia
Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa
membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan
suku
12/10/14
5. INDIKATOR
Mendiskripsikan kedudukan warga negara yang diatur dalam UUD 1945
Menjelaskan asas kewarganegaraan yang berlaku secara umum
Menguraikan persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia dan
hal yang menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan
Mendiskripsikan landasan persamaan kedudukan warga negara dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
Mengidentifikasi ciri ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku
secara garis besar
12/10/14
home Sk/kd indikator materi exit
6. PETA KONSEP
Kedudukan Warga Negara
12/10/14
Rakyat Dalam suatu Negara
Asas Kewarganegaraan
Penduduk Dan Warga Negara Indonesia
UU Kewarganegaraan Indonesia
Kedudukan warga Negara dan Pewarganegaraan di Indonesia
7. Rakyat Dalam Suatu Negara
Yaitu meliputi semua orang yang bertempat
tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara dan
12/10/14
tunduk pada kekuasaan negara itu.
8. Penduduk
Mereka yang bertempat tinggal atau berdomilisi di dalam
suatu wilayah negara (menetap) untuk jangka waktu yang
lama.
12/10/14
10. HOME SK/KD
WARGA NEGARA
Mereka yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota
dari suatu negara dengan status kewarganegaraan warga negara
asli atau warga negara keturunan asing.
BUKAN WARGA NEGARA
Mereka yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum
tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, namun tunduk
pada pemerintah dimana mereka berada.
12/10/14
INDIKATO
R
MATERI EXIT
11. HHOOMMEE SSKK//KKDD
12/10/14
INDIKATO
INDIKATO
R MATERI MATERI EEXXITIT
R
AAssAAss
KKeewwAArrggAAnneeggAArrAAAAnn
14. HOME SK/KD INDIKATOR MATERI EXIT
PPeerraattuurraann ppeerruunnddaannggaann tteennttaanngg wwaarrggaa
nneeggaarraa IInnddoonneessiiaa yyaanngg ppeerrnnaahh bbeerrllaakkuu ::
Peraturan perundangan tteennttaanngg wwaarrggaa
nneeggaarraa IInnddoonneessiiaa yyaanngg ppeerrnnaahh bbeerrllaakkuu ::
1. Undang-Undang RI Nomor 3/1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
2. Undang-Undang No. 2/1958, tentang Penye-lesaian Dwi kewarga-negaraan
12/10/14
antara Indo-nesia dan RRC,
3. Undang-Undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai
penyempurnaan Undang-Undang No. 3/Tahun 1946,
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1969 tentang Pencabutan UU No. 2 Tahun
1958 dan dinyatakan tidak berlaku lagi,
5. Undang-Undang No. 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UU No. 62
Tahun 1958,
6. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik
Indonesia.
16. HOME SK/KD INDIKATOR MATERI EXIT
b. Pewarganegaraan di Indonesia
Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang dapat
memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia :
a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang /peraturan/
perjanjian yg terlebih dahulu berlaku (berlaku surut),
b. Kelahiran (asas ius soli),
c. Adopsi melalui Pengadilan Negeri (menyangkut anak orang asing di bawah umur
5 tahun),
d. Anak-anak di luar perkawinan dari seorang wanita Indonesia,
e. Pewarganegaraan (naturalisasi),
f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia,
g. Anak-anak yang belum berumur 18 tahun / belum kawin mengikuti ayah atau
ibunya (asas ius sanguinis),
h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau
ibunya yg orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21
tahun/sudah kawin melalui pernyataan.
12/10/14
17. HOME SK/KD INDIKATOR MATERI EXIT
Kehilangan Kewarganegaraan R.I.(UU No.12/2006)
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri,
b. Tidak menolak/tidak melepaskan kewarganegaraan lain,
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas
permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18
(delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri,
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden;
e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing,
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia
kepada negara asing,
g. Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk
negara asing;
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing,
i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5
(lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara.
12/10/14
18. HOME SK/KD INDIKATOR MATERI EXIT
Persamaan Kedudukan Warga Negara Dalam
Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
aa.. MMaakknnaa PPeerrssaammaaaann
”Persamaan” hidup, merupakan sikap yang mengedepankan
nilai-nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama
tanpa diskriminasi.
12/10/14
19. HOME SK/KD INDIKATOR MATERI EXIT
b. Jaminan Persamaan Hidup (Pendekatan Kultural)
Nilai kultural yang perlu dilestarikan dalam upaya memberikan
jaminan persamaan hidup :
• Nilai Religius .
• Nilai Gotong Royong .
• Nilai Ramah Tamah.
• Nilai Kerelaan Berkorban
dan Cinta Tanah Air.
12/10/14
20. HOME SK/KD INDIKATOR MATERI EXIT
Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara Tanpa Membedakan
Ras, Agama, Gender, Golongan, Budaya dan Suku
Perlu dilakukan llaannggkkaahh--llaannggkkaahh ::
• Regulasi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif maupun
12/10/14
legistlatif,
• Implementasi suatu kebijakan atau aturan yang proporsional
dan profesional.
• Sosialisasi suatu peraturan atau kebijakan,
• Masyarakat yang “taat asas” dan “taat aturan” ,
• Aparatur penyelenggara negara/pemerintah yang tindak
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),
• Keteladanan dan pembelajaran yang berkelanjutan,
• Aparat penegak hukum, antisipatif terhadap potensi-potensi
konflik yang mengarah pada SARA.