Dokumen tersebut membahas tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan, termasuk cara pelunasan melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain atau wajib pajak sendiri yang dilakukan setiap bulan. Juga dibahas tentang penghitungan besaran angsuran pajak bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak.
MEREKO steht für “Meine Reisekosten online”. Pentland Firth stellt mit MEREKO eine einzigartige Dienstleistung als SaaS (Software as a Service) zur Verfügung.
Reisekosten Prozess:
Der Prozess für die interne Reisekostenabrechnung der Unternehmen wird komplett von MEREKO übernommen. Die Software hierfür wird als Dienstleistung über das Internet bereitgestellt.
Die Reisekostenabrechnung erfolgt in nur wenigen einfachen Schritten:
Alle Belege zu der Reise werden in einem adressierten und frankierten Umschlag an MEREKO geschickt
MEREKO bearbeitet die Reise in kürzester Zeit, informiert den Reisenden, der nun seine angelegte Reise überprüfen und einreichen kann
Anschließend wird der Vorgesetzte informiert, der die Reise an die Zahlstelle freigeben kann
Die Vorteile auf einen Blick:
Für den Mitarbeiter: Hohe Zeitersparnis, Schnellere Reisekostenrückerstattung
Für den Vorgesetzten: Volle Kostenkontrolle und umfangreiches Reporting durch Auswertungsdiagramme; Hohe Kostentransparenz: es entstehen keine zusätzlichen Lizenzgebühren, die Abrechnung erfolgt nach Gebrauch; Keine zusätzlichen Investitionskosten: der Benutzer benötigt lediglich einen Internetanschluss (keine zusätzliche Software nötig); Platzersparnis: Aufbewahrung der Belege für 10 Jahre durch MEREKO
Für den Steuerberater: Keine manuelle Erfassung der Belege, Übermittlung der Daten für die geeignete Software (fertig für den Import), keine zusätzliche Kontrolle nötig
MEREKO steht für “Meine Reisekosten online”. Pentland Firth stellt mit MEREKO eine einzigartige Dienstleistung als SaaS (Software as a Service) zur Verfügung.
Reisekosten Prozess:
Der Prozess für die interne Reisekostenabrechnung der Unternehmen wird komplett von MEREKO übernommen. Die Software hierfür wird als Dienstleistung über das Internet bereitgestellt.
Die Reisekostenabrechnung erfolgt in nur wenigen einfachen Schritten:
Alle Belege zu der Reise werden in einem adressierten und frankierten Umschlag an MEREKO geschickt
MEREKO bearbeitet die Reise in kürzester Zeit, informiert den Reisenden, der nun seine angelegte Reise überprüfen und einreichen kann
Anschließend wird der Vorgesetzte informiert, der die Reise an die Zahlstelle freigeben kann
Die Vorteile auf einen Blick:
Für den Mitarbeiter: Hohe Zeitersparnis, Schnellere Reisekostenrückerstattung
Für den Vorgesetzten: Volle Kostenkontrolle und umfangreiches Reporting durch Auswertungsdiagramme; Hohe Kostentransparenz: es entstehen keine zusätzlichen Lizenzgebühren, die Abrechnung erfolgt nach Gebrauch; Keine zusätzlichen Investitionskosten: der Benutzer benötigt lediglich einen Internetanschluss (keine zusätzliche Software nötig); Platzersparnis: Aufbewahrung der Belege für 10 Jahre durch MEREKO
Für den Steuerberater: Keine manuelle Erfassung der Belege, Übermittlung der Daten für die geeignete Software (fertig für den Import), keine zusätzliche Kontrolle nötig
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk suatu bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang PPh.
Sederhananya, Ketentuan ini mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan.
2. PELUNASAN PAJAK
DILAKUKAN MELALUI:
- PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN OLEH PIHAK LAIN
-WAJIB PAJAK SENDIRI
- DILAKUKAN SETIAP BULAN ATAU MASA LAIN
YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU
MERUPAKAN PAJAK YANG DAPAT DIKREDITKAN TERHADAP
PPh YG TERUTANG UNTUK SATU TAHUN PAJAK YBS, KECUALI
PENGHASILAN YG PENGENAANNYA BERSIFAT FINAL
PASAL 20 Ayat (1), (2), dan (3).
3. PPh PASAL 25
PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN YANG
HARUS DIBAYAR WP SENDIRI DALAM
TAHUN BERJALAN
CONTOH 1 :
PPh TERUTANG CFM SPT TAHUNAN PPh 2009 Rp 50.000.000.
DIKURANGI :
a. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN
(PPh PASAL 22) Rp 10.000.000.-
b. PPh YG DIPOTONG PIHAK LAIN
( PPh PASAL 23) Rp 2.500.000.-
c. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPh PASAL 24) Rp 7.500.000.-
JUMLAH KREDIT PAJAK Rp 20.000.000.-
SELISIH Rp 30.000.000.-
BESARNYA ANGSURAN YG HARUS DIBAYAR SENDIRI SETIAP BULAN UNTUK
TAHUN 2010 Rp 2.500.000.- (Rp 30.000.000 : 12)
4. CONTOH 2 :
APABILA PPh DIMAKSUD DIATAS BERKENAAN
DENGAN PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH
UNTUK BAGIAN TAHUN PAJAK YANG MELIPUTI MASA
6(ENAM) BULAN DALAM TAHUN 2009, MAKA :
BESARNYA ANGSURAN 2010 SETIAP BULAN ADALAH
SEBESAR Rp 2.500.000.-
ATAU ( Rp 15.000.000. : 6 )
PASAL 25 Ayat (1)
5. ANGSURAN BULANAN UNTUK BULAN SEBELUM
BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
SAMA BESARNYA DENGAN :
ANGSURAN PAJAK UNTUK BULAN TERAKHIR
DARI TAHUN PAJAK YANG LALU.
CONTOH :
SPT TAHUNAN PPh 2009 DISAMPAIKAN BULAN MARET 2010
ANGSURAN PPh BULAN DESEMBER 2009: Rp 1.000.000.-
MAKA BESARNYA ANGSURAN UNTUK BULAN JANUARI DAN
FEBRUARI 2010 SEBESAR Rp 1.000.000./BULAN.
PASAL 25 Ayat (2)
6. APABILA DALAM TAHUN BERJALAN
DITERBITKAN SKP UNTUK TAHUN PAJAK
YANG LALU
MAKA BESARNYA ANGSURAN PAJAK :
DIHITUNG KEMBALI BERDASARKAN
SKP TAHUN PAJAK TERSEBUT DAN BERLAKU
MULAI BULAN BERIKUTNYA SETELAH
BULAN PENERBITAN SKP
PASAL 25 Ayat (4)
7. HAL-HAL TERTENTU YANG PENGHITUNGAN
BESARNYA ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN
PAJAK BERJALAN
DITETAPKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK :
a. WP BERHAK ATAS KOMPENSASI KERUGIAN
b. WP MEMPEROLEH PENGHASILAN TAK TERATUR
c. SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK YANG LALU DISAMPAIKAN SETELAH
LEWAT BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN .
d. WP DIBERIKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT
TAHUNAN PPh.
e. WP MEMBETULKAN SENDIRI SPT TAHUNAN PPh YANG MENGAKIBATKAN
ANGSURAN BULANAN LEBIH BESAR DARI ANGSURAN BULANAN
SEBELUM PEMBETULAN
f. TERJADI PERUBAHAN KEADAAN USAHA/ KEGIATAN WAJIB PAJAK.
PASAL 25 Ayat (6)
8. MENTERI KEUANGAN
MENETAPKAN
PERHITUNGAN BESARNYA
ANGSURAN PAJAK BAGI
a. WP BARU
b. BANK, BUMN/BUMD, WP Masuk Bursa, dan WP Lainnya yang berdasarkan
ketentuan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala,
dan;
c. WP Orang Pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75%
dari peredaran bruto.
BACK PASAL 25 Ayat (7)