Contoh penerapan PTKP baru dalam perhitungan PPh Pasal 21, simulasi perhitungan pajak atas Pembelian Barang dan Sewa Gedung, untuk perhitungan lebih lanjut hubungi 0812-1917-9800 (Telkomsel)
Tentang Perusahaan
Flashin adalah perusahaan distribusi pemasaran jaringan yang memiliki sistem revolutioner, yaitu sistem bonus dan sistem teknologi informatika terbaru yang mempermudah para member dalam menjalankan dan mencapai kesuksesan bersama, bagi kami kesuksesan Anda adalah prioritas utama.
Contoh penerapan PTKP baru dalam perhitungan PPh Pasal 21, simulasi perhitungan pajak atas Pembelian Barang dan Sewa Gedung, untuk perhitungan lebih lanjut hubungi 0812-1917-9800 (Telkomsel)
Tentang Perusahaan
Flashin adalah perusahaan distribusi pemasaran jaringan yang memiliki sistem revolutioner, yaitu sistem bonus dan sistem teknologi informatika terbaru yang mempermudah para member dalam menjalankan dan mencapai kesuksesan bersama, bagi kami kesuksesan Anda adalah prioritas utama.
Belum ada bisnis afiliasi yang sedahsyat ini, total komisi 90%.
Pmbtcfund marketing plan, meledakkan omset dan jaringan bisnis anda menggunakan internet marketing tools.
Bonus sponsor 50% dan total bonus charity auto upgrade Rp.9,5 Milyar.
proses akuntansi berisi tentang pengertian akuntansi, siklus akuntansi, pengenalan akun-akun dalam akuntansi, persamaan dasar akuntansi, dan jurnal umum, materi disertakan dengan contoh transaksinya
Aplikasi Laporan Keuangan yang dikembangkan melalui Excel. Output laporan keuangan yang dihasilkan : Neraca, Laporan Laba Rug, Laporan Arus Kas, serta dilengkapi validitas kode, rekonsiliasi kas dan bank, penyusutan aktiva tetap otomatis dan lain-lain.
Akuntansi, PPh Pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23, Roma Rizki Wanda Siregar, Sur...roma rizki wanda siregar
Penjelasan mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 dan PPh pasal 23, Beserta undang -Undang, Pemotongan, penagihan dan perlakuannya.
PPh Pasal 4 ayat 2 ( Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 ) atau disebut juga PPh final adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23) Menurut situs Dirjen Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
PPh Pasal 23 merupakan suatu regulasi tentang pengenaan Pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari Wajib Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal (dividen, bunga, royalti), penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam PPh Pasal 21.
Ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 23 tertuang dalam Pasal 23 UU PPh:
Ayat (1)
“Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan Luar Negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan..”
2. Ami
Pengertian
• Mengatur pemotongan pajak atas
penghasilan yg diterima atau diperoleh WP
dalam negeri & BUT yg berasal dari modal,
penyerahan jasa, atau penyelenggaraan
kegiatan selain yg telah dipotong PPh pasal
21
3. Ami
DASAR HUKUM PEMOTONGAN
PPh Pasal 23/26
UU
PP
KMK
(PMK)
KEP DJP
(PER)
UU No 6 th 1983 sttd UU No 16 th 2000 ttg KUP
UU No 7 th 1983 sttd UU No 17 Th 2000 ttg PPh
PP No 138/2000
KMK 624/KMK.04/1994; PMK 244/PMK.03/2008
KMK 434/KMK.04/1999
KMK 541/KMK.04/2000
KEP-50/PJ./1994
KEP-305/PJ./2001
KEP-170/PJ./2002
PER-70/PJ/2007
4. Ami
• BADAN PEMERINTAH
• SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI
• PENYELENGGARA KEGIATAN
• BENTUK USAHA TETAP
• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI
LAINNYA
• ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM
NEGERI YG DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK
PEMOTONG PPh PASAL 23PEMOTONG PPh PASAL 23
Pasal 23 (1) & ayat (3)
5. Ami
WP OP yang menjalankan usaha yg
menyelenggarakan pembukuan
WP OP yg melakukan Pekerjaan Bebas
Akuntan,
PPAT (kecuali PPAT tsb adl Camat),
Arsitek,
Dokter,
Notaris,
pengacara,
dan konsultan,
WP OP SBG PEMOTONG PPh PASAL 23WP OP SBG PEMOTONG PPh PASAL 23
Pasal 23 ayat (3); KEP-50/PJ/1994
- Memotong PPh Psl 23 atas
pembayaran berupa SEWA
- Ditunjuk dg diterbitkan Surat
Keputusan Penunjukan sbg
Pemotong Pajak oleh Ka KPP
- Memotong PPh Psl 23 atas
pembayaran berupa SEWA
- Ditunjuk dg diterbitkan Surat
Keputusan Penunjukan sbg
Pemotong Pajak oleh Ka KPP
6. Ami
OBYEK PPh PASAL 23OBYEK PPh PASAL 23
• SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA
(SELAIN SEWA TANAH/BANGUNAN)
• IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN :
- JASA TEKNIK
- JASA MANAJEMEN
- JASA KONSTRUKSI
- JASA KONSULTAN
- JASA LAIN SELAIN JASA YG TLH DIPOTONG PPh PSL 21
• DIVIDEN
• BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN
SEHUBUNGAN DG JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG
• ROYALTI
• HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN SEJENISNYA
SEHUB. DG KEGIATAN SELAIN YG TLH DIPOTONG PPh 21
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASIBUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI
Mulai 2009:
PPh 4(2)
Mulai 2009:
PPh 4(2)
7. Ami
PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KEPADA BANK
PEMBAYARAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSIPEMBAYARAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI
DIVIDEN :
- YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SBG WP DN, KOPERASI, BUMN/
BUMD DI INDONESIA DENGAN SYARAT :
1. Dividen berasal dari cadangan cadangan laba yang ditahan
2. Bagi PT, BUMN & BUMD kepemilikan saham >= 25%
- YG DIBAGIKAN KE WP OP DALAM NEGERI
BUNGA OBLIGASI YG DITERIMA/DIPEROLEH
PRSH. REKSADANA SELAMA 5 TH PERTAMA
BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA CV,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI
BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA CV,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI
SHU KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA
BUNGA SIMPANAN YG TIDAK MELEBIHI BATAS YG DITETAPKAN
YG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTANYA
DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Mulai 2009:
Dihapus
Mulai 2009:
Dihapus
8. Ami
SAAT TERUTANGNYA PPh 23
Ahir Bulan Dilakukannya:
-Pembayaran
-Disediakan Untuk Dibayarkan, atau
-Telah Jatuh Tempo Pembayaran
Akhir Bulan
Diakui Pendapatan/
Dibebankan Biaya
MANA YG LEBIH DUUMulai 2009:
Dihapus
Mulai 2009:
Dihapus
9. Ami
TARIF PPH PSL 23TARIF PPH PSL 23
DARI JUMLAH BRUTO
DIVIDEN;
BUNGA;
ROYALTI
HADIAH,
PENGHARGAAN,
BONUS & SEJENISNYA
SEWA & PENGH. LAIN
Sehub. Penggunaan
Harta (Kecali T/B)
JASA LAINNYA
2 %15 %
10. Ami
a. Jasa Penilai (appraisal)
b. Jasa Aktuaris
c. Jasa Akuntnasi, Pembukuan dan Atestase Laporan Keuangan
d. Jasa Perancang (design)
e. Jasa Pengeboran (drilling) di bidang Penambangan Migas, Kecuali yang
dilakukan oleh BUT
f. Jasa Penunjan di Bidang Penambangan Migas
g. Jasa Penambangan & Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas
h. Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara
i. Jasa Penebangan Hutan
j. Jasa Pengolahan Limbah
k. Jasa Penyedia Tenaga Kerja (Outsourcing Service)
l. Jasa Perantara dan/atau Keagenan
m. Jasa di Bidang Perdagangan Surat-surat Berharga, Kecuali yang diakukan oleh
Bursa Efek, KSEI dan KPEI
n. Jasa Kustodian/Penyimpanan/Penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI
o. Jasa Pengisian Suara (dubbing) dan/atau sulih suara
p. Jasa mixing film
IMBALAN SEHUB. DG JASA LAINNYAIMBALAN SEHUB. DG JASA LAINNYA
Pasal 23 ayat (2); Permenkeu No. 244/PMK.03/2008
11. Ami
q. Jasa Sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan,
pemeliharaan dan perbaikan
r. Jasa instalasi/ pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV
Kabel; selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya
di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai pengusaha
konstruksi
s. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air,
gas, AC, TV Kabel; selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup
pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/ sertifikasi sebagai
pengusaha konstruksi
t. Jasa Maklon
u. Jasa Penyelidikan dan Keamanan
v. Jasa Penyelenggara Kegiata atau event organizer
w. Jasa Pengepakan
x. Jasa Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang
atau media lain untuk penyampaian informasi
y. Jasa Pembasmian Hama
z. Jasa Kebersihan atau cleaning service
aa. Jasa Katering atau Tata Boga
IMBALAN SEHUB. DG JASA LAINNYAIMBALAN SEHUB. DG JASA LAINNYA
Pasal 23 ayat (2); Permenkeu No. 244/PMK.03/2008
12. Ami
TATA CARA PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
TATA CARA PEMOTONGAN
PPh PASAL 23/26
BUKTI PEMOTONGAN
DILAKUKAN PADA SAAT PENGHASILAN
DIBAYARKAN OLEH BUMN/D
F.1.1.33.01 1
2
3
UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT
MASA PPh PASAL
23/26ARSIP BUMN/D
13. Ami
TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 23/26
TATA CARA PENYETORAN
PPh PASAL 23/26
JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI
PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP
PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA
SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK
APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA
14. Ami
TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 23/26
TATA CARA PELAPORAN
PPh PASAL 23/26
MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
SPT MASA PPh PSL 23/26 RANGKAP 2
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN (F.1.1.33.01)
* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN (F.1.1.33.01)
LAMPIRANLAMPIRAN
KE KPP/KP4
SELAMBAT-LAMBATNYA
TANGGAL 20 BULAN
BERIKUTNYA
JIKA JATUH PD
HARI LIBUR
PD HARI KERJA
BERIKUTNYA
15. AmiPERKIRAAN PENGHASILAN NETTO PEMBAYARAN PREMI ASURANSI
DAN REASURANSI KE PERUSAHAAN ASURANSI DI LN
PERKIRAAN PENGHASILAN NETTO PEMBAYARAN PREMI ASURANSI
DAN REASURANSI KE PERUSAHAAN ASURANSI DI LN
JENIS PENGHASILAN %
50%
premi dibayar tertanggung kpd perusahaan
asuransi di LN baik secara langsung maupun
melalui pialang
5%
Premi dibayar Perusahaan Asuransi di Indonesia
kepada perusahaan asuransi di luar negeri 10%
Premi dibayar Perusahaan Reasuransi di
Indonesia kepada perusahaan asuransi di LN
PREMI YANG DIBAYAR
DASAR
PERHITUNGAN
KMK No. 624/KMK.04/1994
