Dokumen ini membahas aturan dan perhitungan pajak penghasilan pasal 24 dan pasal 25, termasuk pengakuan penghasilan dari luar negeri dan kredit pajak yang dapat diterima oleh wajib pajak. Berbagai ilustrasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana menghitung pajak terhutang dan kredit pajak berdasarkan penghasilan yang diperoleh dari berbagai negara. Selain itu, dokumen ini mencakup cara pembayaran pajak dan perhitungan angsuran pajak bulanan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Pajak Penghasilan Pasal 24.
- Merupakan besarnya pajak atas penghasilan dari luar negeri
yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan WPDN
- Pajak terhutang WPDN bersumber dari seluruh penghasilan (
penghasilan DN dan LN)
Penggabungan Penghasilan luar negeri.
- Penghasilan usaha : diakui pada saat diperolehnya penghasilan
tersebut (acrrual basis)
- Penghasilan diluar usaha : diakui pada saat diterimanya
penghasilan tersebut (Cash Basis)
- Penghasilan dividen yang diperjualbelikan di Bursa Efek diakui
pada saat ditetapkannya oleh Keputusan Menteri Keuangan

2. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
PT.Serba Usaha menerima dan memperoleh penghasilan neto dari
luar negeri dalam tahun 2009 sebagai berikut :
1. Hasil usaha di negeri Jerman dalam tahun 2009 sebesar
Rp.700.000.000  sebagai penghasilan tahun 2009 (accrual basis)
2. Dividen dari Belanda untuk kepemilikan sahamn di”ABX Corp”
sebesar Rp.500.000.000 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007
yang ditetetapkan RUPS tahun 2008 dan dibayarkan tahun 2009
sebagai penghasilan tahun 2009 (cash basis)
3. Penghasilan Bunga semester II tahun 2009 sebesar Rp.350.000.000
dari Bankok Bank di Thailand, bunga tersebut baru akan dibayar awal
Januari 2010 sebagai penghasilan tahun 2010 (cash basis)
4. Dividen dari Inggris atas kepemilikan saham di”DEF Corp” yang
diperjual belikan di Bursa Efek sebesar Rp.600.000.000 yaitu berasal
dari keuntungan tahun 2007 berdasarkan keputusan Menteri
Keuangan tahun 2009  sebagai penghasilan tahun 2009 (Kep.
Menkeu)

3. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Batas Maksimum Kredit Pajak adalah nilai yang terendah dari unsur 3
perhitungan berikut :
1. Jumlah pajak yang terhutang/dibayar diluar negeri
2. Jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan
3. (Penghasilan luar negeri : Seluruh Penghasilan Kena Pajak) X PPh
terhutang atas seluruh penghasilan (tarif pasal 17 UU PPh)
Ilustrasi-1
PT.Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai
berikut :
1. Penghasilan luar negeri Rp.500.000.000 dengan tarif pajak 40%
2. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.750.000.000,-
Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah Rp.1.250.000.000,--

4. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 )
1. PPh dibayar diluar negeri :
40% X Rp.500.000.000 = Rp.200.000.000,-
2. PPh terhutang sesuai tarif psl 17 :
28% X Rp.1.250.000.000 = Rp.350.000.000,-
3. PPh berdasarkan perbandingan :
500.000.000 : 1.250.000.000 X Rp.350.000.000,- = Rp.140.000.000
Besarnya kredit pajak (psl 24) adalah Rp.140.000.000,--

5. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Dalam hal penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka
besarnya batas maksimum kredit pajak dihitung untuk masing-masing
negara (per country limitation).
Ilustrasi-2
PT.Dianawati memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb :
1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.400.000.000,-- dengan
tarif pajak 20%.
2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.500.000.000,-- dengan
tarif pajak 15%
3. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.350.000.000,--
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) :
a. Penghasilan kena pajakRp.1.250.000.000,--
b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17)
28% X Rp.1.250.000.000 Rp.350.000.000,--

6. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara :
- Negara A :
- PPh terhutang di negara A : 20% X Rp.400.000.000 = Rp. 80.000.000,-
- (400.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.112.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.80.000.000,--
- Negara B :
- PPh terhutang di negara B : 15% X Rp.500.000.000 = Rp. 75.000.000,-
- (500.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.140.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.75.000.000,--
Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.155.000.000,-

7. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Dalam hal usha di luar negeri menderita kerugian , maka kerugian tersebut
tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena
Pajak.
Ilustrasi-3
PT.Faisal memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb :
1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.400.000.000,-- dengan
tarif pajak 20%
2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.500.000.000,-- dengan
tarif pajak 15%
3. Negara C, merugi sebesar Rp.150.000.000,-
4. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.350.000.000,-
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) :
a. Penghasilan kena pajakRp.1.250.000.000,--
b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17)
28% X Rp.1.250.000.000 Rp.350.000.000,--

8. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara :
- Negara A :
- PPh terhutang di negara A : 20% X Rp.400.000.000 = Rp. 80.000.000,-
- (400.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.112.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.80.000.000,--
- Negara B :
- PPh terhutang di negara B : 15% X Rp.500.000.000 = Rp. 75.000.000,-
- (500.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.140.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.75.000.000,--
- Negara C : Nihil
Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.155.000.000,-

9. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Dalam hal usaha didalam negeri merugi , maka kerugian dapat diperhitungkan
dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
Ilustrasi-4
PT.Findia memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb :
1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.800.000.000,-- dengan
tarif pajak 30%
2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.600.000.000,-- dengan
tarif pajak 30%
3. Negara C, merugi sebesar Rp.150.000.000,- tarif pajak 25%
4. Kerugian usaha di Indonesia Rp.150.000.000,-
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) :
a. Penghasilan kena pajakRp.1.250.000.000,--
b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17)
28% X Rp.1.250.000.000 Rp.350.000.000,--

10. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara :
- Negara A :
- PPh terhutang di negara A : 30% X Rp.800.000.000 = Rp.240.000.000,-
- (800.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.224.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.224.000.000,--
- Negara B :
- PPh terhutang di negara B : 30% X Rp.600.000.000 = Rp.180.000.000,-
- (600.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.168.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.168.000.000,--
- Negara C : Nihil
Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.392.000.000,-

11. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Dalam hal penghasilan dalam negeri merupakan pendapatan yang pajaknya
bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
Ilustrasi-5
PT.Findia memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb :
1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.800.000.000,-- dengan tarif pajak
30%
2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.600.000.000,-- dengan tarif pajak
30%
3. Negara C, merugi sebesar Rp.150.000.000,- tarif pajak 25%
4. Keuntungan usaha di Indonesia Rp.250.000.000,-(termasuk pendapatan
bunga deposito Rp.100.000.000)
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) :
a. Penghasilan kena pajakRp.1.550.000.000,--
b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17)
28% X Rp.1.550.000.000 Rp.434.000.000,--

12. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara :
- Negara A :
- PPh terhutang di negara A : 30% X Rp.800.000.000 = Rp.240.000.000,-
- (800.000.000/1.550.000.000 X Rp.434.000.000) = Rp.224.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.224.000.000,--
- Negara B :
- PPh terhutang di negara B : 30% X Rp.600.000.000 = Rp.180.000.000,-
- (600.000.000/1.550.000.000 X Rp.434.000.000) = Rp.168.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.168.000.000,--
- Negara C : Nihil
Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.392.000.000,-

13. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri adalah WP menyampaikan
permohonan kepada Direktur Jendral Pajak bersamaan dengan penyampaian
SPT tahunan PPh dengan melampirkan :
1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan diluar negeri
3. Dokumen pembayaran pajak diluar negeri

14. PPh PASAL 25

15. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
- PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak bulanan yang harus dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.
- Cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan :
a. Pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga (PPh psl 21,22,23 dan 24)
b. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ( PPh psl 25)
Cara Perhitungan Besarnya PPh Pasal 25 :
- Pajak Penghasilan Terhutang (sesuai SPT Tahunan) Rp…………..
- Pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga :
a. PPh pasal 21 Rp…………….
b. PPh pasal 22 Rp…………….
c. PPh pasal 23 Rp…………….
d. PPh pasal 24 Rp……………. + Rp…………… -
Pajak yang harus dibayar sendiri………………………………… Rp……………
- Besarnya PPh Pasal 25 : 1/12 X Pajak yang harus dibayar sendiri

16. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Ilustrasi 25-1
Jumlah Pajak Terhutang (sesuai SPT 2009) Rp.30.000.000
PPh dipotong/dipungut pihak ketiga selama thn 2009 :
- PPh pasal 21 Rp.5.000.000
- PPh Pasal 22 Rp.2.000.000
- PPh Pasal 23 Rp.2.000.000
- PPh pasal 24 Rp.3.000.000 + Rp.12.000.000
PPh yang harus dibayar sendiri Rp.18.000.000
Besarnya PPh psl 25 than 2010 : 1/12 X Rp.18.000.000 Rp. 1.500.000
Ilustrasi 25-2
Berdasarkan ilustrasi 25-1 jika diketahui besarnya PPh pasal 25 tahun 2009 adalah sebesar
Rp.1.000.000 per bulan maka PPh pasal 29 tahun 2009 adalah :
Jumlah Pajak Terhutang (sesuai SPT 2009) Rp.30.000.000
PPh dipotong/dipungut pihak ketiga selama thn 2009 Rp.12.000.000 -
PPh yang harus dibayar sendiri Rp.18.000.000
PPh psl 25 than 2009 : 12 X Rp.1.000.000 Rp.12.000.000 –
PPh pasal 29 tahun 2009 Rp. 6.000.000

17. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PERHITUNGAN BESARNYA PPH PSL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU :
a. Sebeleum Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan
- Berdasarkan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu
Ilustrasi 25-2
PT.Amanah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2009 pada Maret 2010 dan berdasarkan
perhitungan besarnya PPh Psl 25 tahun 2010 adalah sebesar Rp.3.000.000 . PPh pasal 25
Desember 2009 adalah sebesar Rp.2.500.000
Besarnya PPh Psl 25 Januari dan Februari 2010 masing-masing sebesar Rp.2.500.000
b. Jika dalam tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk pajak tahun lalu
- Berdasarkan SKP dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP
- Besarnya SKP dapat menghasilkan Pajak Terhutang sama, lebih besar dan lebih kecil
Ilustrasi 25-3
Berdasarkan SPT Tahunan tahun 2008 yang disampaikan oleh PT.Amanah pada Maret 2009,
besaarnya PPh besarnya PPh Psl 25 tahun 2009 adalah sebesar Rp.3.000.000 . Pada bulan Mei
2009 terdapat pemeriksaan dan diterbitkan SKP untuk tahun pajak 2008 tertanggal 15 Juni 2009
dengan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar sendiri sebesar Rp.24.000.000
Besarnya PPh Psl 25 terhitung mulai Juli 2009 adalah sebesar Rp.2.000.000

18. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PERHITUNGAN BESARNYA PPH PSL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU :
c. Jika terdapat kerugian yang belum dikompensasi
- Berdasarkan Penghasilan Kena Pajak setelah diperhitungkan kompensasi kerugian
Ilustrasi 25-4
Penghasilan Kena Pajak PT. Diva Tahun 2009 sebesar Rp.200.000.000, sisa kerugian tahun
2006 yang belum dikompensasi sebesar Rp.50.000.000. PPh yang dipotong/dipungut pihak
ketiga (PPh Psl 23) sebesar Rp.7.500.000 dan PPh Psl 25 yang telah dibayar tahun 2009 setiap
bulannya sebesar Rp.1.500.000.
Besarnya PPh Psl 25 tahun 2010 adalah :
- Penghasilan Kena Pajak (sebelum kompensasi kerugian) Rp.200.000.000
- Kompensasi kerugian tahun 2006 Rp. 50.000.000 –
Penghasilan Kena Pajak (setelah kompensasi kerugian) Rp.150.000.000
PPh Terhutang (28% X Rp.150.000.000) Rp. 42.000.000
PPh dipungut/dipotong pihak ketiga Rp. 7.500.000 –
PPh yang harus dibayar sendiri Rp. 34.500.000
PPh Psl 25 tahun 2010 ( 1/12 X Rp.34.500.000) Rp. 2.875.000

19. KOMPENSASI KERUGIAN
- Kerugian dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut
sampai dengan 5 (lima) tahun.
Ilustrasi 25-5
PT.Amanda dalam tahun 2003 menderita kerugian fiskal sebesar Rp.1.200.000.000 . Dalam 5
tahun berikutnya laba (rugi) fiskal PT.Amanda sebagai berikut :
Tahun 2004 : laba fiskal Rp.200.000.000
Tahun 2005 : rugi fiskal (Rp.300.000.000)
Tahun 2006 : laba fiskal NIHIL
Tahun 2007 : laba fiskal Rp.100.000.000
Tahun 2008 : laba fiskal Rp.800.000.000
Kompensasi kerugian dilakukan sbb :
Rugi fiskal tahun 2003 (Rp.1.200.000.000)
Laba fiskal tahun 2004 Rp. 200.000.000 +
Sisa Rugi Fiskal tahun 2003 (Rp.1.000.000.000)
Rugi Fiskal Tahun 2005 ( Rp. 300.000.000) DK BLH DIKOMPENSASI 2009
Sisa Rugi Fiskal tahun 2003 ( Rp.1.000.000.000)
Laba Fiskal Tahun 2006 N I H I L N I H I L +
Sisa Rugi Fiskal tahun 2003 ( Rp.1.000.000.000)
Laba Fiskal Tahun 2007 Rp. 100.000.000 +
Sisa Rugi Fiskal tahun 2003 ( Rp. 900.000.000)
Laba Fiskal Tahun 2008 Rp. 800.000.000 +
Sisa Rugi Fiskal tahun 2003 ( Rp. 100.000.000) TDK DPT DKOMPENSASI 2009

20. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PERHITUNGAN BESARNYA PPH PSL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU :
d. Jika terdapat penghasilan tidak teratur
- Berdasarkan Penghasilan Teratur
Ilustrasi 25-6
Penghasilan Kena Pajak PT. Diva Tahun 2009 sebesar Rp.200.000.000, yang bersumber dari
penghasilan teratur Rp.150.000.000 dan penghasilan tidak teratur Rp.50.000.000 .sisa kerugian
tahun 2006 yang belum dikompensasi sebesar Rp.50.000.000. PPh yang dipotong/dipungut pihak
ketiga (PPh Psl 23) sebesar Rp.7.500.000
Besarnya PPh Psl 25 tahun 2010 adalah :
- Jumlah penghasilan Rp.200.000.000
- Penghasilan tidak teratur Rp. 50.000.000 –
Penghasilan Kena Pajak (setelah kompensasi kerugian) Rp.150.000.000
PPh Terhutang (28% X Rp.150.000.000) Rp. 42.000.000
PPh dipungut/dipotong pihak ketiga Rp. 7.500.000 –
PPh yang harus dibayar sendiri Rp. 34.500.000
PPh Psl 25 tahun 2010 ( 1/12 X Rp.34.500.000) Rp. 2.875.000

21. • https://www.online-pajak.com/tentang-pph-
final/tarif-pasal-17
• https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1994/64
0~KMK.04~1994Kep.htm