PPh Pasal 26 mengatur pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
PPh Pasal 26 mengatur pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh pasal 24 yang mengatur perhitungan kredit pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan di dalam negeri dengan menganut metode pengkreditan terbatas. PPh pasal 24 dapat dikreditkan untuk jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, dan sewa dari luar negeri. Batas maksimum kredit pajak didasarkan pada pajak yang dibayar, perbandingan penghasilan
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak yang harus dilakukan sendiri setiap bulan oleh Wajib Pajak berdasarkan perhitungan pajak tahun sebelumnya. Besaran angsuran dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak jika terjadi perubahan kondisi usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Wajib Pajak baru akan dibebankan angsuran nihil, sedangkan terlambat membayar akan dikenai
Dokumen tersebut memberikan informasi transaksi PT Jayaprima selama masa Maret 2011 beserta pertanyaan terkait perhitungan, pelaporan, dan penyampaian SPT PPN perusahaan tersebut.
PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Besarnya dihitung berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya dikurangi pajak yang sudah dipotong atau dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Terdapat penghitungan khusus untuk wajib pajak yang berhak kompensasi kerugian dimana besarnya angsuran mengikuti perhitungan tahun sebel
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 yang merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Dokumen ini juga menjelaskan cara penghitungan besaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan data SPT tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kredit pajak dalam dan luar negeri. Selisih antara pajak terutang dan kredit pajak akan men
PPh Pasal 26 mengatur pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
PPh Pasal 26 mengatur pemotongan pajak penghasilan bagi wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Pemotongan dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
Dokumen tersebut membahas tentang PPh pasal 24 yang mengatur perhitungan kredit pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan di dalam negeri dengan menganut metode pengkreditan terbatas. PPh pasal 24 dapat dikreditkan untuk jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, dan sewa dari luar negeri. Batas maksimum kredit pajak didasarkan pada pajak yang dibayar, perbandingan penghasilan
Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pembayaran pajak yang harus dilakukan sendiri setiap bulan oleh Wajib Pajak berdasarkan perhitungan pajak tahun sebelumnya. Besaran angsuran dapat disesuaikan oleh Direktur Jenderal Pajak jika terjadi perubahan kondisi usaha atau kegiatan Wajib Pajak. Wajib Pajak baru akan dibebankan angsuran nihil, sedangkan terlambat membayar akan dikenai
Dokumen tersebut memberikan informasi transaksi PT Jayaprima selama masa Maret 2011 beserta pertanyaan terkait perhitungan, pelaporan, dan penyampaian SPT PPN perusahaan tersebut.
PPh Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Besarnya dihitung berdasarkan pajak penghasilan tahun sebelumnya dikurangi pajak yang sudah dipotong atau dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Terdapat penghitungan khusus untuk wajib pajak yang berhak kompensasi kerugian dimana besarnya angsuran mengikuti perhitungan tahun sebel
Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun BerjalanBbe Mee
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 25 yang merupakan angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri setiap bulan oleh wajib pajak. Dokumen ini juga menjelaskan cara penghitungan besaran angsuran pajak penghasilan pasal 25 berdasarkan data SPT tahun sebelumnya dengan memperhitungkan kredit pajak dalam dan luar negeri. Selisih antara pajak terutang dan kredit pajak akan men
Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam negeri. Subjek pajak penghasilan pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri, sedangkan objeknya adal
Dokumen tersebut membahas ketentuan PPh Pasal 25 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya. Angsuran pajak dihitung dengan mengurangkan PPh terutang tahun lalu dengan pajak yang sudah dipotong/dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Besaran angsuran dapat disesuaikan berdasarkan SKP atau keputusan Dirjen Pajak. Dokumen ini
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...BillyReihan
agaimana perlakuan pajak internasional di Indonesia? Di Indonesia, perlakuan pajak internasional hanya dibatasi pada subjek dan objek pajak yang berada pada wilayah Indonesia. Artinya, suatu badan yang tidak berkedudukan di Indonesia umumnya tidak akan dikenakan pajak dengan ketentuan yang dimiliki Indonesia.
Pajak Berganda dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
1. Dokumen membahas tentang double taxation dan metode-metode untuk menghindarinya, seperti exemption method, tax credit method, dan deduction method.
2. Ada tiga jenis konflik yang menyebabkan double taxation, yaitu source-source, residence-residence, dan source-residence.
3. Economic double taxation terjadi karena pengenaan pajak dua kali pada level perusahaan dan pemegang saham, yang dapat dihindari dengan beberapa metode seperti pembebasan pajak di level pemegang sa
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaDwi Utomo
1. Dokumen tersebut membahas perlakuan perpajakan terhadap uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua.
2. Terdapat dasar hukum dan peraturan terkait pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tersebut.
3. Terdapat penjelasan mengenai objek yang dikenakan pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif pemotongan pajaknya apakah
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniRiki Ardoni
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip perpajakan internasional yaitu prinsip sumber dan prinsip domisili. Juga membahas tentang penghitungan kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas mengenai pencatatan berbagai jenis pajak yang harus dilakukan perusahaan seperti pajak penghasilan perusahaan, pajak pihak ketiga, PPN, dan pajak lainnya serta menjelaskan proses pencatatannya.
Makalah ini membahas konsep dasar, dasar hukum, variabel-variabel, dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Termasuk penjelasan tentang tarif PPh Badan, fasilitas untuk UMKM, dan contoh perhitungan PPh Badan. Juga dijelaskan tata cara pelaporan SPT dan pembayaran PPh Badan.
Pajak penghasilan pasal 24 adalah pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan wajib pajak luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri atas penghasilan luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam negeri. Subjek pajak penghasilan pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri, sedangkan objeknya adal
Dokumen tersebut membahas ketentuan PPh Pasal 25 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan berdasarkan PPh terutang tahun sebelumnya. Angsuran pajak dihitung dengan mengurangkan PPh terutang tahun lalu dengan pajak yang sudah dipotong/dibayar, lalu dibagi 12 bulan. Besaran angsuran dapat disesuaikan berdasarkan SKP atau keputusan Dirjen Pajak. Dokumen ini
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...BillyReihan
agaimana perlakuan pajak internasional di Indonesia? Di Indonesia, perlakuan pajak internasional hanya dibatasi pada subjek dan objek pajak yang berada pada wilayah Indonesia. Artinya, suatu badan yang tidak berkedudukan di Indonesia umumnya tidak akan dikenakan pajak dengan ketentuan yang dimiliki Indonesia.
Pajak Berganda dalam Pajak InternasionalIlham Sousuke
1. Dokumen membahas tentang double taxation dan metode-metode untuk menghindarinya, seperti exemption method, tax credit method, dan deduction method.
2. Ada tiga jenis konflik yang menyebabkan double taxation, yaitu source-source, residence-residence, dan source-residence.
3. Economic double taxation terjadi karena pengenaan pajak dua kali pada level perusahaan dan pemegang saham, yang dapat dihindari dengan beberapa metode seperti pembebasan pajak di level pemegang sa
Perlakuan perpajakan terhadap tunjangan hari tuaDwi Utomo
1. Dokumen tersebut membahas perlakuan perpajakan terhadap uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua.
2. Terdapat dasar hukum dan peraturan terkait pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tersebut.
3. Terdapat penjelasan mengenai objek yang dikenakan pajak, dasar pengenaan pajak, dan tarif pemotongan pajaknya apakah
Pajak Penghasilan Pasal 24 (Penghasilan Luar Negeri) - by Riki ArdoniRiki Ardoni
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip-prinsip perpajakan internasional yaitu prinsip sumber dan prinsip domisili. Juga membahas tentang penghitungan kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas mengenai pencatatan berbagai jenis pajak yang harus dilakukan perusahaan seperti pajak penghasilan perusahaan, pajak pihak ketiga, PPN, dan pajak lainnya serta menjelaskan proses pencatatannya.
Makalah ini membahas konsep dasar, dasar hukum, variabel-variabel, dan tata cara perhitungan Pajak Penghasilan Badan menurut peraturan perpajakan Indonesia. Termasuk penjelasan tentang tarif PPh Badan, fasilitas untuk UMKM, dan contoh perhitungan PPh Badan. Juga dijelaskan tata cara pelaporan SPT dan pembayaran PPh Badan.
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Pajak Penghasilan Pasal 24.
- Merupakan besarnya pajak atas penghasilan dari luar negeri
yang dapat dikreditkan terhadap penghasilan WPDN
- Pajak terhutang WPDN bersumber dari seluruh penghasilan (
penghasilan DN dan LN)
Penggabungan Penghasilan luar negeri.
- Penghasilan usaha : diakui pada saat diperolehnya penghasilan
tersebut (acrrual basis)
- Penghasilan diluar usaha : diakui pada saat diterimanya
penghasilan tersebut (Cash Basis)
- Penghasilan dividen yang diperjualbelikan di Bursa Efek diakui
pada saat ditetapkannya oleh Keputusan Menteri Keuangan
2. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
PT.Serba Usaha menerima dan memperoleh penghasilan neto dari
luar negeri dalam tahun 2009 sebagai berikut :
1. Hasil usaha di negeri Jerman dalam tahun 2009 sebesar
Rp.700.000.000 sebagai penghasilan tahun 2009 (accrual basis)
2. Dividen dari Belanda untuk kepemilikan sahamn di”ABX Corp”
sebesar Rp.500.000.000 yaitu berasal dari keuntungan tahun 2007
yang ditetetapkan RUPS tahun 2008 dan dibayarkan tahun 2009
sebagai penghasilan tahun 2009 (cash basis)
3. Penghasilan Bunga semester II tahun 2009 sebesar Rp.350.000.000
dari Bankok Bank di Thailand, bunga tersebut baru akan dibayar awal
Januari 2010 sebagai penghasilan tahun 2010 (cash basis)
4. Dividen dari Inggris atas kepemilikan saham di”DEF Corp” yang
diperjual belikan di Bursa Efek sebesar Rp.600.000.000 yaitu berasal
dari keuntungan tahun 2007 berdasarkan keputusan Menteri
Keuangan tahun 2009 sebagai penghasilan tahun 2009 (Kep.
Menkeu)
3. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Batas Maksimum Kredit Pajak adalah nilai yang terendah dari unsur 3
perhitungan berikut :
1. Jumlah pajak yang terhutang/dibayar diluar negeri
2. Jumlah pajak yang terhutang untuk seluruh penghasilan
3. (Penghasilan luar negeri : Seluruh Penghasilan Kena Pajak) X PPh
terhutang atas seluruh penghasilan (tarif pasal 17 UU PPh)
Ilustrasi-1
PT.Cemara memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2009 sebagai
berikut :
1. Penghasilan luar negeri Rp.500.000.000 dengan tarif pajak 40%
2. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.750.000.000,-
Besarnya Penghasilan Kena Pajak adalah Rp.1.250.000.000,--
4. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 )
1. PPh dibayar diluar negeri :
40% X Rp.500.000.000 = Rp.200.000.000,-
2. PPh terhutang sesuai tarif psl 17 :
28% X Rp.1.250.000.000 = Rp.350.000.000,-
3. PPh berdasarkan perbandingan :
500.000.000 : 1.250.000.000 X Rp.350.000.000,- = Rp.140.000.000
Besarnya kredit pajak (psl 24) adalah Rp.140.000.000,--
5. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Dalam hal penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka
besarnya batas maksimum kredit pajak dihitung untuk masing-masing
negara (per country limitation).
Ilustrasi-2
PT.Dianawati memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb :
1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.400.000.000,-- dengan
tarif pajak 20%.
2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.500.000.000,-- dengan
tarif pajak 15%
3. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.350.000.000,--
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) :
a. Penghasilan kena pajakRp.1.250.000.000,--
b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17)
28% X Rp.1.250.000.000 Rp.350.000.000,--
6. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara :
- Negara A :
- PPh terhutang di negara A : 20% X Rp.400.000.000 = Rp. 80.000.000,-
- (400.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.112.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.80.000.000,--
- Negara B :
- PPh terhutang di negara B : 15% X Rp.500.000.000 = Rp. 75.000.000,-
- (500.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.140.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.75.000.000,--
Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.155.000.000,-
7. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Dalam hal usha di luar negeri menderita kerugian , maka kerugian tersebut
tidak dapat diperhitungkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena
Pajak.
Ilustrasi-3
PT.Faisal memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb :
1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.400.000.000,-- dengan
tarif pajak 20%
2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.500.000.000,-- dengan
tarif pajak 15%
3. Negara C, merugi sebesar Rp.150.000.000,-
4. Penghasilan usaha di Indonesia Rp.350.000.000,-
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) :
a. Penghasilan kena pajakRp.1.250.000.000,--
b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17)
28% X Rp.1.250.000.000 Rp.350.000.000,--
8. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara :
- Negara A :
- PPh terhutang di negara A : 20% X Rp.400.000.000 = Rp. 80.000.000,-
- (400.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.112.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.80.000.000,--
- Negara B :
- PPh terhutang di negara B : 15% X Rp.500.000.000 = Rp. 75.000.000,-
- (500.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.140.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.75.000.000,--
- Negara C : Nihil
Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.155.000.000,-
9. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Dalam hal usaha didalam negeri merugi , maka kerugian dapat diperhitungkan
dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
Ilustrasi-4
PT.Findia memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb :
1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.800.000.000,-- dengan
tarif pajak 30%
2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.600.000.000,-- dengan
tarif pajak 30%
3. Negara C, merugi sebesar Rp.150.000.000,- tarif pajak 25%
4. Kerugian usaha di Indonesia Rp.150.000.000,-
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) :
a. Penghasilan kena pajakRp.1.250.000.000,--
b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17)
28% X Rp.1.250.000.000 Rp.350.000.000,--
10. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara :
- Negara A :
- PPh terhutang di negara A : 30% X Rp.800.000.000 = Rp.240.000.000,-
- (800.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.224.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.224.000.000,--
- Negara B :
- PPh terhutang di negara B : 30% X Rp.600.000.000 = Rp.180.000.000,-
- (600.000.000/1.250.000.000 X Rp.350.000.000) = Rp.168.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.168.000.000,--
- Negara C : Nihil
Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.392.000.000,-
11. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Dalam hal penghasilan dalam negeri merupakan pendapatan yang pajaknya
bersifat final, maka penghasilan tersebut tidak dapat diperhitungkan dalam
menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
Ilustrasi-5
PT.Findia memperoleh penghasilan dalam tahun 2009 sbb :
1. Negara A, memperoleh penghasilan Rp.800.000.000,-- dengan tarif pajak
30%
2. Negara B, memperoleh penghasilan Rp.600.000.000,-- dengan tarif pajak
30%
3. Negara C, merugi sebesar Rp.150.000.000,- tarif pajak 25%
4. Keuntungan usaha di Indonesia Rp.250.000.000,-(termasuk pendapatan
bunga deposito Rp.100.000.000)
Penghitungan Kredit Pajak Yang Diperbolehkan (PPh Pasal 24 ) :
a. Penghasilan kena pajakRp.1.550.000.000,--
b. PPh terhutang (sesuai tarif pasal 17)
28% X Rp.1.550.000.000 Rp.434.000.000,--
12. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
c. Batas maksimum kredit pajak (pph psal 24) masing-masing negara :
- Negara A :
- PPh terhutang di negara A : 30% X Rp.800.000.000 = Rp.240.000.000,-
- (800.000.000/1.550.000.000 X Rp.434.000.000) = Rp.224.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara A adalah Rp.224.000.000,--
- Negara B :
- PPh terhutang di negara B : 30% X Rp.600.000.000 = Rp.180.000.000,-
- (600.000.000/1.550.000.000 X Rp.434.000.000) = Rp.168.000.000,-
Besarnya PPh pasal 24 di negara B adalah Rp.168.000.000,--
- Negara C : Nihil
Total PPh pasal 24 adalah sebesar Rp.392.000.000,-
13. PAJAK PENGHASILAN PASAL 24
Cara melaksanakan kredit pajak luar negeri adalah WP menyampaikan
permohonan kepada Direktur Jendral Pajak bersamaan dengan penyampaian
SPT tahunan PPh dengan melampirkan :
1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan diluar negeri
3. Dokumen pembayaran pajak diluar negeri
15. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
- PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak bulanan yang harus dibayar
sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan.
- Cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan :
a. Pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga (PPh psl 21,22,23 dan 24)
b. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak ( PPh psl 25)
Cara Perhitungan Besarnya PPh Pasal 25 :
- Pajak Penghasilan Terhutang (sesuai SPT Tahunan) Rp…………..
- Pajak yang dipotong/dipungut oleh pihak ketiga :
a. PPh pasal 21 Rp…………….
b. PPh pasal 22 Rp…………….
c. PPh pasal 23 Rp…………….
d. PPh pasal 24 Rp……………. + Rp…………… -
Pajak yang harus dibayar sendiri………………………………… Rp……………
- Besarnya PPh Pasal 25 : 1/12 X Pajak yang harus dibayar sendiri
16. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
Ilustrasi 25-1
Jumlah Pajak Terhutang (sesuai SPT 2009) Rp.30.000.000
PPh dipotong/dipungut pihak ketiga selama thn 2009 :
- PPh pasal 21 Rp.5.000.000
- PPh Pasal 22 Rp.2.000.000
- PPh Pasal 23 Rp.2.000.000
- PPh pasal 24 Rp.3.000.000 + Rp.12.000.000
PPh yang harus dibayar sendiri Rp.18.000.000
Besarnya PPh psl 25 than 2010 : 1/12 X Rp.18.000.000 Rp. 1.500.000
Ilustrasi 25-2
Berdasarkan ilustrasi 25-1 jika diketahui besarnya PPh pasal 25 tahun 2009 adalah sebesar
Rp.1.000.000 per bulan maka PPh pasal 29 tahun 2009 adalah :
Jumlah Pajak Terhutang (sesuai SPT 2009) Rp.30.000.000
PPh dipotong/dipungut pihak ketiga selama thn 2009 Rp.12.000.000 -
PPh yang harus dibayar sendiri Rp.18.000.000
PPh psl 25 than 2009 : 12 X Rp.1.000.000 Rp.12.000.000 –
PPh pasal 29 tahun 2009 Rp. 6.000.000
17. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PERHITUNGAN BESARNYA PPH PSL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU :
a. Sebeleum Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan
- Berdasarkan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu
Ilustrasi 25-2
PT.Amanah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2009 pada Maret 2010 dan berdasarkan
perhitungan besarnya PPh Psl 25 tahun 2010 adalah sebesar Rp.3.000.000 . PPh pasal 25
Desember 2009 adalah sebesar Rp.2.500.000
Besarnya PPh Psl 25 Januari dan Februari 2010 masing-masing sebesar Rp.2.500.000
b. Jika dalam tahun berjalan, diterbitkan SKP untuk pajak tahun lalu
- Berdasarkan SKP dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP
- Besarnya SKP dapat menghasilkan Pajak Terhutang sama, lebih besar dan lebih kecil
Ilustrasi 25-3
Berdasarkan SPT Tahunan tahun 2008 yang disampaikan oleh PT.Amanah pada Maret 2009,
besaarnya PPh besarnya PPh Psl 25 tahun 2009 adalah sebesar Rp.3.000.000 . Pada bulan Mei
2009 terdapat pemeriksaan dan diterbitkan SKP untuk tahun pajak 2008 tertanggal 15 Juni 2009
dengan jumlah pajak terhutang yang harus dibayar sendiri sebesar Rp.24.000.000
Besarnya PPh Psl 25 terhitung mulai Juli 2009 adalah sebesar Rp.2.000.000
18. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PERHITUNGAN BESARNYA PPH PSL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU :
c. Jika terdapat kerugian yang belum dikompensasi
- Berdasarkan Penghasilan Kena Pajak setelah diperhitungkan kompensasi kerugian
Ilustrasi 25-4
Penghasilan Kena Pajak PT. Diva Tahun 2009 sebesar Rp.200.000.000, sisa kerugian tahun
2006 yang belum dikompensasi sebesar Rp.50.000.000. PPh yang dipotong/dipungut pihak
ketiga (PPh Psl 23) sebesar Rp.7.500.000 dan PPh Psl 25 yang telah dibayar tahun 2009 setiap
bulannya sebesar Rp.1.500.000.
Besarnya PPh Psl 25 tahun 2010 adalah :
- Penghasilan Kena Pajak (sebelum kompensasi kerugian) Rp.200.000.000
- Kompensasi kerugian tahun 2006 Rp. 50.000.000 –
Penghasilan Kena Pajak (setelah kompensasi kerugian) Rp.150.000.000
PPh Terhutang (28% X Rp.150.000.000) Rp. 42.000.000
PPh dipungut/dipotong pihak ketiga Rp. 7.500.000 –
PPh yang harus dibayar sendiri Rp. 34.500.000
PPh Psl 25 tahun 2010 ( 1/12 X Rp.34.500.000) Rp. 2.875.000
19. KOMPENSASI KERUGIAN
- Kerugian dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut
sampai dengan 5 (lima) tahun.
Ilustrasi 25-5
PT.Amanda dalam tahun 2003 menderita kerugian fiskal sebesar Rp.1.200.000.000 . Dalam 5
tahun berikutnya laba (rugi) fiskal PT.Amanda sebagai berikut :
Tahun 2004 : laba fiskal Rp.200.000.000
Tahun 2005 : rugi fiskal (Rp.300.000.000)
Tahun 2006 : laba fiskal NIHIL
Tahun 2007 : laba fiskal Rp.100.000.000
Tahun 2008 : laba fiskal Rp.800.000.000
Kompensasi kerugian dilakukan sbb :
Rugi fiskal tahun 2003 (Rp.1.200.000.000)
Laba fiskal tahun 2004 Rp. 200.000.000 +
Sisa Rugi Fiskal tahun 2003 (Rp.1.000.000.000)
Rugi Fiskal Tahun 2005 ( Rp. 300.000.000) DK BLH DIKOMPENSASI 2009
Sisa Rugi Fiskal tahun 2003 ( Rp.1.000.000.000)
Laba Fiskal Tahun 2006 N I H I L N I H I L +
Sisa Rugi Fiskal tahun 2003 ( Rp.1.000.000.000)
Laba Fiskal Tahun 2007 Rp. 100.000.000 +
Sisa Rugi Fiskal tahun 2003 ( Rp. 900.000.000)
Laba Fiskal Tahun 2008 Rp. 800.000.000 +
Sisa Rugi Fiskal tahun 2003 ( Rp. 100.000.000) TDK DPT DKOMPENSASI 2009
20. PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
PERHITUNGAN BESARNYA PPH PSL 25 DALAM HAL-HAL TERTENTU :
d. Jika terdapat penghasilan tidak teratur
- Berdasarkan Penghasilan Teratur
Ilustrasi 25-6
Penghasilan Kena Pajak PT. Diva Tahun 2009 sebesar Rp.200.000.000, yang bersumber dari
penghasilan teratur Rp.150.000.000 dan penghasilan tidak teratur Rp.50.000.000 .sisa kerugian
tahun 2006 yang belum dikompensasi sebesar Rp.50.000.000. PPh yang dipotong/dipungut pihak
ketiga (PPh Psl 23) sebesar Rp.7.500.000
Besarnya PPh Psl 25 tahun 2010 adalah :
- Jumlah penghasilan Rp.200.000.000
- Penghasilan tidak teratur Rp. 50.000.000 –
Penghasilan Kena Pajak (setelah kompensasi kerugian) Rp.150.000.000
PPh Terhutang (28% X Rp.150.000.000) Rp. 42.000.000
PPh dipungut/dipotong pihak ketiga Rp. 7.500.000 –
PPh yang harus dibayar sendiri Rp. 34.500.000
PPh Psl 25 tahun 2010 ( 1/12 X Rp.34.500.000) Rp. 2.875.000