SlideShare a Scribd company logo

Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan

•
•
Lukman Agung Widodo
Lukman Agung Widodo

Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan industri hilir minyak sawit melalui insentif pajak dan fasilitas kredit untuk mendorong investasi pada pabrik pengolahan kelapa sawit. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah ekspor sawit serta menciptakan lapangan kerja.

Law
1 of 21
Download to read offline
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan
Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada lapas dan rutan

Recommended

PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfBappedaLampungUtara
 
Analisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiAnalisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiMohamad Adriyanto
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataFormasi Org
 
Power point bpd
Power point bpdPower point bpd
Power point bpdPekerja Sosial Masyarakat
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Dadang Solihin
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desadeivie dedep
 
Contoh hps peralatan komputer
Contoh hps peralatan komputerContoh hps peralatan komputer
Contoh hps peralatan komputerasruldikmen
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPemdes Seboro Sadang
 

Recommended

PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfBappedaLampungUtara
 
Analisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiAnalisis Kesenjangan Kompetensi
Analisis Kesenjangan KompetensiMohamad Adriyanto
 
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataBUM Desa : Analisa Usaha Berbasis Data
BUM Desa : Analisa Usaha Berbasis DataFormasi Org
 
Power point bpd
Power point bpdPower point bpd
Power point bpdPekerja Sosial Masyarakat
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pemda dan...Dadang Solihin
 
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desa
03.isu isu pemberdayaan masyarakat dalam uu desadeivie dedep
 
Contoh hps peralatan komputer
Contoh hps peralatan komputerContoh hps peralatan komputer
Contoh hps peralatan komputerasruldikmen
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektoratPemdes Seboro Sadang
 
Presentasi asisten pemerintahan
Presentasi asisten pemerintahanPresentasi asisten pemerintahan
Presentasi asisten pemerintahanGema Bangsawan
 
Paket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdf
Paket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdfPaket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdf
Paket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdfSeptianErlangga
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
 
Pengelolaan ASet Desa.pptx
Pengelolaan ASet Desa.pptxPengelolaan ASet Desa.pptx
Pengelolaan ASet Desa.pptxAdmPemdesBPMPDKabKar
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-temanna #LABEDDU
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikDadang Solihin
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governanceMAHMUN SYARIF
 
Tata tertib penggunaan aula dan
Tata tertib penggunaan aula danTata tertib penggunaan aula dan
Tata tertib penggunaan aula danHasrin Lamote
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etikaMikhail Rasyid
 
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikHak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikRokhmad Munawir
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--temanna #LABEDDU
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakipZakiah dr
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RBDr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Contoh surat permohonan
Contoh surat permohonanContoh surat permohonan
Contoh surat permohonanRaFuzi Diqi
 
Materi musdes
Materi musdesMateri musdes
Materi musdesJMPD (Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi)
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaFormasi Org
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDYudhi Aldriand
 
standar pelayanan pemasyarakatan
standar pelayanan pemasyarakatanstandar pelayanan pemasyarakatan
standar pelayanan pemasyarakatanLukman Agung Widodo
 
Kepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
Kepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga PemasyarakatanKepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
Kepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatanmbabudik
 

More Related Content

What's hot

Presentasi asisten pemerintahan
Presentasi asisten pemerintahanPresentasi asisten pemerintahan
Presentasi asisten pemerintahanGema Bangsawan
 
Paket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdf
Paket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdfPaket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdf
Paket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdfSeptianErlangga
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaSujatmiko Wibowo
 
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-temanna #LABEDDU
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikDadang Solihin
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governanceMAHMUN SYARIF
 
Tata tertib penggunaan aula dan
Tata tertib penggunaan aula danTata tertib penggunaan aula dan
Tata tertib penggunaan aula danHasrin Lamote
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etikaMikhail Rasyid
 
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikHak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikRokhmad Munawir
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--temanna #LABEDDU
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaUmi Arifah
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakipZakiah dr
 
Contoh surat permohonan
Contoh surat permohonanContoh surat permohonan
Contoh surat permohonanRaFuzi Diqi
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaFormasi Org
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptxSuwantoSribhawono
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDYudhi Aldriand
 

What's hot (20)

Presentasi asisten pemerintahan
Presentasi asisten pemerintahanPresentasi asisten pemerintahan
Presentasi asisten pemerintahan
 
Paket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdf
Paket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdfPaket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdf
Paket Internalisasi 1 - Reformasi Perpajakan.pdf
 
bela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasilabela negara kepemimpinan pancasila
bela negara kepemimpinan pancasila
 
Pengelolaan ASet Desa.pptx
Pengelolaan ASet Desa.pptxPengelolaan ASet Desa.pptx
Pengelolaan ASet Desa.pptx
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-
Agenda ii pkp-modul diagnosa organisasi-
 
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan PublikOptimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
Optimalisasi Pemerintahan Kecamatan dalam Pelayanan Publik
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance
 
Tata tertib penggunaan aula dan
Tata tertib penggunaan aula danTata tertib penggunaan aula dan
Tata tertib penggunaan aula dan
 
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
1.01 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan PublikHak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Hak, Kewajiban dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik
 
-Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp-- -Penjelasan studi lapangan pkp--
-Penjelasan studi lapangan pkp--
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Penyusunan lakip
Penyusunan lakipPenyusunan lakip
Penyusunan lakip
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
Contoh surat permohonan
Contoh surat permohonanContoh surat permohonan
Contoh surat permohonan
 
Materi musdes
Materi musdesMateri musdes
Materi musdes
 
Pendirian BUM Desa
Pendirian BUM DesaPendirian BUM Desa
Pendirian BUM Desa
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPDPetunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
Petunjuk Pelaksanaan Pelantikan BPD
 

Viewers also liked

standar pelayanan pemasyarakatan
standar pelayanan pemasyarakatanstandar pelayanan pemasyarakatan
standar pelayanan pemasyarakatanLukman Agung Widodo
 
Kepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
Kepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga PemasyarakatanKepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
Kepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatanmbabudik
 
Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015 2019
Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015 2019Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015 2019
Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015 2019Lukman Agung Widodo
 
Slide pemasyarakatan baru
Slide pemasyarakatan baruSlide pemasyarakatan baru
Slide pemasyarakatan baruKeonk Hawk
 
Undang-undang no.12 tentang lapas
Undang-undang no.12 tentang lapasUndang-undang no.12 tentang lapas
Undang-undang no.12 tentang lapasZainal Abidin
 
Standard minimum-rules-on-treatment-of-prisoners-ina-22-aug-2011
Standard minimum-rules-on-treatment-of-prisoners-ina-22-aug-2011Standard minimum-rules-on-treatment-of-prisoners-ina-22-aug-2011
Standard minimum-rules-on-treatment-of-prisoners-ina-22-aug-2011Lukman Agung Widodo
 
Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan
Privatisasi Lembaga PemasyarakatanPrivatisasi Lembaga Pemasyarakatan
Privatisasi Lembaga PemasyarakatanTengku Syukran
 
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATANPERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATANHerrupribadi77
 
indikator pelaksanaan tugas pengamanan lapas
indikator pelaksanaan tugas pengamanan lapasindikator pelaksanaan tugas pengamanan lapas
indikator pelaksanaan tugas pengamanan lapasFaizal Putra
 
Presentasi lapas salemba revisi
Presentasi lapas salemba revisiPresentasi lapas salemba revisi
Presentasi lapas salemba revisilapas-salemba
 
Perkap 24 tahun 2007
Perkap 24 tahun 2007Perkap 24 tahun 2007
Perkap 24 tahun 2007empon_el
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
 
Powerpoint komunikasi
Powerpoint komunikasiPowerpoint komunikasi
Powerpoint komunikasiconesti08com
 

Viewers also liked (16)

standar pelayanan pemasyarakatan
standar pelayanan pemasyarakatanstandar pelayanan pemasyarakatan
standar pelayanan pemasyarakatan
 
Kepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
Kepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga PemasyarakatanKepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
Kepmen Th 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
 
Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015 2019
Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015 2019Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015 2019
Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015 2019
 
Slide pemasyarakatan baru
Slide pemasyarakatan baruSlide pemasyarakatan baru
Slide pemasyarakatan baru
 
Undang-undang no.12 tentang lapas
Undang-undang no.12 tentang lapasUndang-undang no.12 tentang lapas
Undang-undang no.12 tentang lapas
 
lapas
lapaslapas
lapas
 
Orari band-plan
Orari band-planOrari band-plan
Orari band-plan
 
Standard minimum-rules-on-treatment-of-prisoners-ina-22-aug-2011
Standard minimum-rules-on-treatment-of-prisoners-ina-22-aug-2011Standard minimum-rules-on-treatment-of-prisoners-ina-22-aug-2011
Standard minimum-rules-on-treatment-of-prisoners-ina-22-aug-2011
 
Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan
Privatisasi Lembaga PemasyarakatanPrivatisasi Lembaga Pemasyarakatan
Privatisasi Lembaga Pemasyarakatan
 
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATANPERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
 
indikator pelaksanaan tugas pengamanan lapas
indikator pelaksanaan tugas pengamanan lapasindikator pelaksanaan tugas pengamanan lapas
indikator pelaksanaan tugas pengamanan lapas
 
Presentasi lapas salemba revisi
Presentasi lapas salemba revisiPresentasi lapas salemba revisi
Presentasi lapas salemba revisi
 
Perkap 24 tahun 2007
Perkap 24 tahun 2007Perkap 24 tahun 2007
Perkap 24 tahun 2007
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
 
Powerpoint komunikasi
Powerpoint komunikasiPowerpoint komunikasi
Powerpoint komunikasi
 
Hotkey blander
Hotkey blanderHotkey blander
Hotkey blander
 

Recently uploaded

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 

Recently uploaded (12)

Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan