PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

4,236 views

Published on

DALAM PENANGANAN REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Oleh: MUQOWIMUL AMAN, Bc.IP, SH
Direktur Bina Khusus Narkotika

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
71
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

  1. 1. Oleh: MUQOWIMUL AMAN, Bc.IP, SH Direktur Bina Khusus Narkotika
  2. 2. Latar belakang <ul><li>Terjadi Peningkatan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan dalam empat tahun terakhir yang diikuti dengan peningkatan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan kasus Narkotika , Hingga bulan Maret 2010 tercatat jumlah WBP secara keseluruhan sejumlah = 129.120 orang </li></ul><ul><li>WBP Kasus Narkotika sejumlah = 34.849 orang </li></ul><ul><li>prosentase jumlah WBP Narkotika berbanding dengan WBP umum lainnya adalah berkisar = 27 % </li></ul><ul><li>kapasitas / daya tampung lapas/rutan = 89.579 orang dan isi sampai dgn bulan Maret 2010 = 129.120 orang sehingga terjadi over capasitas sebesar = 44,14 % </li></ul>
  3. 3. Jumlah Narapidana/Tahanan Narkoba 2004 – Maret 2010 <ul><li>Kelebihan kapasitas </li></ul><ul><li>( over capacity ) </li></ul><ul><li>sebesar 44.14% </li></ul>2. Jumlah napi/tah. narkoba 27% dari ∑ napi/tah. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Mar 2010 17.060 21.082 32.067 38.172 38.437 38.427 34,849
  4. 4. PEMBANGUNAN / PEMANFAATAN 16 LAPAS KHUSUS NARKOTIKA Tj. Pinang-Kepri Pematang Siantar-Sumut Lubuk Linggau-Sumsel Tj.Karang- Lampung Cipinang-Jkt Bandung 2: (Banceuy & Jelengkong) Nusakambangan Madiun Denpasar-Bali Martapura-Kalsel Makasar-Sulsel Abepura-Papua Pamekasan-Madura Cirebon DI Jogja
  5. 5. <ul><li>Kondisi faktual di Lapas dan Rutan di Indonesia </li></ul><ul><li>Situasi epidemi HIV-AIDS, TB dan IO masih belum dapat dikendalikan dan menjadi penyebab kematian tertinggi di Lapas dan Rutan </li></ul><ul><li>Masih ditemukannya beberapa kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lapas dan Rutan di Indonesia </li></ul>Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2006-2010 terdapat 96 kasus <ul><li>Jumlah Tersangkanya: </li></ul><ul><li>40% Narapidana </li></ul><ul><li>35% Tahanan </li></ul><ul><li>12% Pengunjung </li></ul><ul><li>13% Petugas </li></ul>
  6. 6. STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LAPAS/RUTAN 3. Rehabilitasi 4. Pelayanan Sosial 5. Pencegahan 6. Perawatan I Agar tdk ada penyalahgunaan NARKOBA baru dalam Lapas/Rutan II Rehab ilitasi dan Yansos III Cegah, = CST (Care Support and Treatment) <ul><li>PROGRAM PENDUKUNG </li></ul><ul><li>Penelitian, Pengembangan dan Pengamatan </li></ul><ul><li>Kerjasama dan Koordinasi Multi Sektoral </li></ul>1 . Penegakan Hukum 2 . Bimbingan Hukum
  7. 7. <ul><li>Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. </li></ul><ul><li>Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. </li></ul><ul><li>Strategi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di Lapas/Rutan Tahun 2005-2009. </li></ul><ul><li>Rencana Aksi Nasional Penanggulangan HIV-AIDS dan Penyalahgunaan Narkotika di UPT Pemasyarakatan di Indonesia Tahun 2010-2014. </li></ul>DASAR KEBIJAKAN
  8. 8. Stranas penanggulangan HIV-AIDS dan Lahgun narkotika 2005-2009 LANJUTAN RAN PENANGGULANGAN HIV-AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA di UPT PAS 2010-2014 ARAH, KEBIJAKAN, STRATEGI, TATA NILAI, LINGKUP PROGRAM, UKURAN KEBERHASILAN JAJARAN PAS DALAM MENGELOLA DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN HIV-AIDS DAN LAHGUN NARKOTIKA RUJUKAN UTAMA
  9. 9. RAN DITJENPAS 2010-2014 TARGET 101-139 LAPAS / RUTAN 20-25 BAPAS di 20-25 PROVINSI SBG PRIORITAS PELAKSANA PROGRAM Akses layanan Jml wbp = 81.886-90.000 Atau 62 % dari total wbp Dr jml tsb 94 % nya adalah wbp kasus narkotika <ul><li>Lingkup program : </li></ul><ul><li>Bimbingan dan Gakkum, yansos , TR berkesinambungan </li></ul><ul><li>Pencegahan , pengobatan dan perawatan hiv-aids dan io </li></ul><ul><li>Penelitian, pengamatan dan pengembangan </li></ul>
  10. 10. Target Capaian Ran Ditjenpas 2010-2014 Seluruh Wbp Pada 101-139 Upt pas Dan 20-25 Bapas Layanan : Gakkum, binkum, KIE, yansos 10 %-20% wbp mengakses layanan terapi medis dan sosial 11 Lapas / Rutan membuka layanan pemeriksaan dan pengobatan : IMS, VCT, KDS, MK, PTRM, ARV dan IO MENINGKATNYA K3 dan Kesehatan lingkungan di 50 % dari 101 – 139 Lapas/Rutan Prioritas
  11. 11. Program TR di Lapas dan Rutan <ul><li>Mencakup 2 (dua) Program yaitu : </li></ul><ul><li>1. Program Terapi-Rehabilitasi Medis </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li> a. Layanan Kesehatan Dasar </li></ul><ul><li> b. VCT / PICT </li></ul><ul><li> c. PTRM </li></ul><ul><li> d. Layanan kesehatan Lanjutan ( TB-DOTS, terapi ARV, PMTCT, Profilaksis, IMS, IO ) </li></ul><ul><li> e. Akses Rujukan ke RS Luar Lapas sesuai Protap </li></ul>
  12. 12. 2. Program Terapi- Rehabilitas Sosial <ul><li>Dilakukan di Lapas / Rutan melalui berbagai metode/pendekatan , diantaranya sebagai berikut : </li></ul><ul><li>1. pendekatan kedisiplinan </li></ul><ul><li>2. pendekatan keagamaan </li></ul><ul><li>3. pendekatan seni dan budaya </li></ul><ul><li>4. vocational training ( keterampilan kerja) </li></ul><ul><li>5. pendekatan pendidikan, bimbingan dan penyuluhan </li></ul><ul><li>6.Pendekatan Rekreasi dan Olah Raga </li></ul><ul><li>7. Therapeutic Community (Terapi berbasis komunitas) </li></ul><ul><li>8. Metode Criminon 4 Langkah </li></ul><ul><li>9. Narcotic Anonymous ( NA) / 12 Langkah </li></ul><ul><li>10.Pendekatan Perubahan Perilaku ( Behavior Change Community ) </li></ul><ul><li>11. Perubahan Pola Pikir ( Cognitive Behavior Theraphy) </li></ul><ul><li>12. Peer Educater ( Kelompok Dukungan Sebaya) </li></ul><ul><li>13. Teraphy Complementer </li></ul><ul><li>Pilihan atas metode tersebut didasarkan pada kondisi objektif di Lapas/Rutan masing-masing </li></ul>
  13. 13. Beberapa Program Terapi - Rehabilitasi yang telah dilaksanakan di Lapas dan rutan Indonesia <ul><li>Program T & R di Lapas/Rutan terdiri berbagai macam program diantaranya adalah Program TC & Program Criminon. </li></ul><ul><li>Kedua program ini dilaksanakan sebagai program kerjasama antara Ditjen Pemasyarakatan dengan Depsos dan BNN </li></ul><ul><li>Telah diimplementasikan sejak Tahun 2004 di 4 Lapas yaitu LPN Banceuy, LPN Pamekasan, LPN Cirebon, dan LPN Jakarta; </li></ul><ul><li>Pada tahun 2009 program ini diperluas lingkupnya ke 13 Lapas/Rutan yaitu LPN Lubuk Linggau, LPW Medan, LP Madiun, LP Besi Nusakambangan, LP Denpasar, LPN Bangli, LP Pekalongan, LPN Tanjung, LPW Tangerang, LP Semarang, LP Magelang, dan Rutan Bandung. </li></ul>
  14. 14. Tantangan Dalam Pelaksanaan T&R di Lapas/Rutan Indonesia <ul><li>Aturan teknis dalam penanganan penyalahguna narkotika masih belum memadai </li></ul><ul><li>Struktur organisasi yang diterapkan di Lapas khusus narkotika masih menggunakan struktur organisasi Lapas Umum sehingga belum dapat mengakomodir kebutuhan </li></ul><ul><li>sarana fisik, finansial dan perlengkapan yang kurang memadai </li></ul><ul><li>Terbatasnya pengetahuan dan pemahaman petugas mengenai metode T & R bagi narapidana narkoba; </li></ul><ul><li>Perbedaan persepsi antar petugas mengenai penekanan fokus, apakah pada keamanan atau pada perawatan/pembinaan terhadap narapidana; </li></ul>
  15. 15. Lanjutan <ul><li>6. Perbedaan lingkungan budaya antara TR Lapas/Rutan dengan fasilitas pelaksana TR di masyarakat; </li></ul><ul><li>7. Terbatasnya waktu untuk melaksanakan metode TR di Lapas/Rutan , sebagai akibat banyaknya program pembinaan lainnya yang ada; </li></ul><ul><li>8. Terbatasnya jumlah petugas Lapas/ Rutan ; dan </li></ul><ul><li>9. Terbatasnya konselor dan tenaga terlatih lainnya yang ada di Lapas / Rutan </li></ul>
  16. 16. Lanjutan <ul><li>10. Belum terpisahnya penempatan antara Pemakai, bandar, pengedar dan produsen di Lapas / Rutan </li></ul><ul><li>11. Sistem monitoring informasi dan evaluasi belum sepenuhnya mendukung upaya pembinaan narapidana narkotika </li></ul><ul><li>12. Koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan narapidana narkotika masih belum optimal </li></ul>
  17. 17. Implementasi Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika <ul><li>Dengan mulai berlakunya UU No 35 tahun 2009 maka terhadap Korban penyalahguna hakim dapat menjatuhkan putusan untuk menjalani proses Terapi-Rehabilitasi baik medis atau sosial di Rumah Sakit/lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah. </li></ul><ul><li>Kondisi ini merupakan langkah maju mengingat selama ini terhadap korban penyalahguna dihukum dengan pidana penjara dan menjadi beban Lapas/Rutan sementara penanganan pihak Lapas/Rutan sampai saat ini masih belum maksimal. </li></ul>
  18. 18. <ul><li>Kendala dalam penanganan </li></ul><ul><li>Masih belum diatur dengan jelas mengenai tanggung jawab terhadap keamanan selama korban penyalahguna menjalani masa Terapi – Rehabilitasi di Rumah sakit atau di Panti Rehabilitasi. </li></ul><ul><li>Mekanisme pelaksanaan putusan hakim masih perlu petunjuk lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, khususnya terhadap korban penyalahguna yang menjalani proses Terapi –Rehabilitasi </li></ul><ul><li>Untuk sementara diperlukan adanya regulasi terpadu antara para pemangku kepentingan untuk penanganan masalah pelaksanaan penempatan korban penyalahguna di tempat Rehabilitasi. </li></ul>
  19. 19. SEKIAN DAN TERIMAKASIH

×