Usaha - usaha dalam mempertahankan kemerdekaan mengalami berbagai peristiwa-peristiwa penting. Peristiwa dalam bidang politik dan ekonomi.

1. Usaha Mempertahankan
Kemerdekaan

2. Peristiwa – Peristiwa Politik dan Ekonomi
Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan

3. Pemberontakan APRA di Jawa Barat
• KNIL membentuk gerakan Angkatan Perang Ratu
Adil
• Gerakan ini dipimpin oleh Westerling
• Pada tanggal 23 Januari 1950, APRA melakukan
pemberontakan di Bandung dengan menduduki
Markas Divisi Siliwangi
• Dalang dari gerakan APRA adalah Sultan Hamid II
• APRA juga berencana menangkap dan
membunuh beberapa menteri.
• Sultan Hamid II berhasil ditangkap dan Westerling
berhasil melarikan diri

5. Pemberontakan Andi Azis
• Merupakan mantan Letnan Ajudan Presiden
Tjokorde Gede Sukawati
• Terjadi di Sulawesi Selatan
• Latar belakang  penolakan Andi Azis
terhadap kedatangan pasukan APRIS ke Sulsel
• Pasukan Andi Azis melakukan penyerangan ke
markas-markas TNI di Makasar

6. Gerakan Republik Maluku Selatan
• Terjadi di Maluku Selatan
• Dilakukan oleh mantan Jaksa Agung Negara
Indonesia Timur Dr. Christian Robert Soumokil
• Soumokil tidak setuju terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia
• Tidak setuju dengan penggabungan daerah-daerah
Indonesia Timur ke Dalam wilayah RI
• Dalam menyelesaikan RMS pemerintah
menempuh jalan damai namun gagal dan
pemerintah melancarkan ekspedisi militer

7. Dr. Christian Robert Soumokil

8. Pemberontakan PRRI/PERMESTA
• Pemberontakan yg terjadi di indonesia karena
adanya rasa tidak puas dan tidak percaya
kepada pemerintah pusat
• Pendirian organisasi untuk melawan hukum
• Antaralain mendirikan: Dewan Banteng di
Sumatera Barat, Dewan Manguni di Sulawesi
Utara, Dewan Gajah dari Sumatera Utara,
Dewan Garuda dari Sumatera Selatan

9. Pemberontakan PRRI/PERMESTA
• Tanggal 10 Februari 1958 ketua Dewan Banteng
Letnan Kolonel Achmad Husein mengeluarkan
ultimatum agar kabinet Djuanda mengundurkan
diri
• Letnan Kolonel Achmad Husein mendirikan
Republik Revolusioner Republik Indonesia
dengan Syafruddin Prawiranegara
• Di Sulawesi Utara Letnan Kolonel D.J Somba
membuat Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)

10. Konferensi Asia Afrika
• Konferensi Kolombo (Pancanegara I)
• Konferensi Bogor (Pancanegara II)
• Konferensi Asia Afrika di Bandung pada
tanggal 18 – 24 April 1955
• Dihadiri oleh 29 negara

11. Dasa Sila Bandung
• Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan
serta asas-asas yang termuat didalam
piagam PBB (Perserikatan Bangsa -Bangsa).
• Menghormati kedaulatan dan keutuhan kawasan
semua bangsa.
• Mengakui persamaan semua suku bangsa dan
persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.
• Tidak melakukan campur tangan atau intervensi
dalam persoalan dalam negeri negara lain.
• Menghormati hak setiap bangsa untuk
mempertahankan diri sendiri maupun secara
kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.

12. Dasa Sila Bandung
• Dua perkara:
 Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan
kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah
satu negara-negara besar,
 Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.
• Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi maupun
penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau
kemerdekaan politik suatu negara.
• Menyelesaikan segala pertikaian antarabangsa dengan cara
damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau
penyelesaian masalah hukum , ataupun lain-lain cara damai,
menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai
dengan Piagam PBB.
• Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.
• Menghormati hukum dan kewajiban – kewajiban antarabangsa

14. Kehidupan Politik dan Pemerintahan, PEMILU 1,
Penyusunan UUD, dan Dekrit Presiden

15. Kehidupan Politik dan Pemerintahan
• Dalam UUDS 1950 diterapkan Demokrasi
Liberal (demokrasi bebas)
• Sistem pemerintahan Parlementer
• Partai pemerintah  partai yang mempunyai
wakil di pemerintahan
• Partai Oposisi  partai yang tidak memiliki
wakil di pemerintahan. Biasanya mencari-cari
kesalahan pemerintah
• Sering terjadi pergantian kabinet

16. Kabinet Natsir
• memerintah antara tanggal 6 September 1950 – 20
Maret 1951
• kabinet Natsir yang merupakan kabinet koalisi yang
dipimpin oleh Masyumi dan PNI
• Pada masa kabinet ini, terjadi pemberontakan hampir
di seluruh wilayah Indonesia, masalah dalam
keamanan negeri, seperti gerakan DI/TII, Gerakan Andi
Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.
• Perundingan masalah Irian Barat juga mulai dirintis,
tetapi mengalami jalan buntu. Pada tanggal 22 Januari
1951, parlemen menyampaikan mosi tidak percaya dan
mendapat kemenangan sehingga pada tanggal 21
Maret 1951, Perdana Menteri Natsir mengembalikan
mandatnya kepada Presiden

17. Kabinet Natsir
Program pokoknya:
• Menggiatkan usaha keamanan dan
ketenteraman
• Konsolidasi dan menyempurnakan
pemerintahan
• Menyempurnakan organisasi angkatan perang
• Mengembangkan dan memperkuat ekonomi
kerakyatan
• Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian
Barat

19. Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo
• Merupakan sebuah kabinet koalisi
• Kabinet sukiman terbentuk pada tanggal 26
April 1951 dan jatuh pada Februari 1952
karena serangan dari kelompoknya sendiri
akibat kebijakan politik yang condong ke Barat
• Kabinet Wilopo adalah kabinet koalisi antara
PNI dan Masyumi

20. Kabinet-kabinet
• Kabinet Natsir
• Kabinet Sukiman,
• Kabinet Wilopo
• Kabinet Ali Sastroamijoyo
• Kabinet Burhanuddin Harahap
• Kabinet Ali Sastroamijoyo II
• Kabinet Djuanda

21. Pemilihan Umum 1
• Pemilu pertama dilangsungkan pada tahun 1955 dan
bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan
Konstituante
• dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali
Sastroamidjojo
• Sesuai tujuannya, Pemilu 1955 ini dibagi menjadi dua tahap,
yaitu:
• Tahap pertama adalah Pemilu untuk memilih anggota DPR.
Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955,
dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu,
• Tahap kedua adalah Pemilu untuk memilih anggota
Konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15
Desember 1955.
• Lima besar dalam Pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia,
Masyumi, Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia, dan
Partai Syarikat Islam Indonesia

23. Dewan Konstituante
• Konstituante adalah lembaga negara
Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk
Undang-Undang Dasar atau konstitusi baru
untuk menggantikan UUDS 1950

24. Isi Konsepsi Soekarno
• Sistem demokrasi parlementer model Barat tidak
sesuai dengan kepribadian bangsa sehingga harus
di ganti dengan sistem demokrasi terpimpin
• Dibentuk kabinet Gotong Royong yang
beranggotakan semua partai termasuk PKI dan
golongan fungsional (Golongan Karya)
• Pembentukan Dewan Nasional sebagai penasihat
kabinet
Konsepsi Presiden ini ditolak karena perubahan
tersebut ada pada Dewan Konstituante

25. Isi Konsepsi Soekarno
• Kembali ke sistem presidensial berdasarkan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959
• Dekrit mendapat dukungan dari kepolisian
dan tentara
• Dekrit di tentang oleh sebagian pimpinan
partai politik
• Dekrit Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh
kegagalan Badan Konstituante untuk
menetapkan UUD baru sebagai pengganti
UUDS 1950

26. Isi Dekrit Presiden 1959
• Pembubaran Konstituante
• Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak
berlakunya UUDS 1950
• Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu
yang sesingkat-singkatnya

27. Suasana Dekrit Presiden

28. Demokrasi Terpimpin
• Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem
demokrasi dimana seluruh keputusan serta
pemikiran berpusat pada pemimpin negara
• Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali
diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam
pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10
November 1956
• Pada masa Demokrasi Terpimpin, presiden
Soekarno mengembangkan ajaran Nasakom.
• Nasakom adalah singkatan Nasionalis, Agama
dan Komunis

29. Politik Luar Negeri
• Politik Luar Negeri indonesia adalah Bebas Aktif
• Bebas, dalam pengertian bahwa Indonesia tidak
memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada
dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa
sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila.
• Aktif, berarti bahwa di dalam menjalankan
kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak
bersifat pasif-reaktif atas kejadiankejadian
internasionalnya, melainkan bersifat aktif.

30. Gerakan Non-Blok
• suatu organisasi internasional yang terdiri dari
lebih dari 100 negara-negara yang tidak
menganggap dirinya beraliansi dengan atau
terhadap blok kekuatan besar apapun

31. Gerakan Non-Blok
• Tujuan tercantum dalam Deklarasi Havana
tahun 1979, adalah untuk menjamin
"kemerdekaan, kedaulatan, integritas
teritorial, dan keamanan dari negara-negara
nonblok" dalam perjuangan mereka
menentang imperialisme, kolonialisme, neo-kolonialisme,
apartheid, zionisme, rasisme dan
segala bentuk agresi militer, pendudukan,
dominasi, interferensi atau hegemoni dan
menentang segala bentuk blok politik

32. Konfrontasi dengan Malaysia
• Perang ini berawal dari keinginan Federasi
Malaya lebih dikenali sebagai Persekutuan
Tanah Melayu pada tahun 1961 untuk
menggabungkan Brunei, Sabah dan Sarawak
kedalam Federasi Malaysia yang tidak sesuai
dengan Persetujuan Manila oleh

33. Konfrontasi dengan Malaysia
• karena itu keinginan tersebut ditentang oleh
Presiden Soekarno yang menganggap
pembentukan Federasi Malaysia yang
sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai
"boneka Inggris" merupakan kolonialisme dan
imperialisme dalam bentuk baru serta
dukungan terhadap berbagai gangguan
keamanan dalam negeri dan pemberontakan
di Indonesia

34. Indonesia Keluar dari PBB
• Sebab  masuknya Malaysia ke dalam
Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
• Politik Indonesia lebih mengarah kepada
politik Barat
• Presiden Soekarno menyatakan Indonesia
keluar dari PBB sejak 7 Januari 1965
• Peristiwa keluarnya Indonesia dari PBB
merupakan puncak keterkucilan Indonesia dari
pergaulan intemasional