o

1. Mari Mengenal Prinsip Prinsip Etika Bisnis
Salah satu teori etika bisnis yang paling kita kenal yaitu berdasarkan pendapat Muslich, yang menyatakan bahwa etika bisnis memiliki 5 prinsip diantaranya
yaitu ada otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas moral. Pertama adalah prinsip otonomi, dimana suatu perusahaan memiliki
kebebasan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan bidangnya serta melakukannya berdasarkan visi, misi perusahaan.
Dalam hal ini, maka kebijakan yang digunakan perusahaan harus mengarah pada pengembangan visi misi perusahaan, sehingga orientasi kesejahteraan dan
kemakmuran karyawan beserta komunitasnya bisa tercapai. Salah satu bagian dari prinsip otonomi yaitu tanggung jawab. Ketika seseorang menyadari
kewajibannya dan memiliki kebebasan untuk memutuskan sesuatu yang dianggapnya baik, maka keputusan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan.
Prinsip-prinsip etika bisnis yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Suatu kejujuran merupakan hal yang penting pada setiap melakukan bisnis. Dalam hal ini
ketika suatu bisnis tidak dilandasi dengan kejujuran maka kepercayaan yang sudah lama tertanam akan hilang dengan waktu sekejap, baik kepercayaan
material, komersial, maupun moril.
Ada 3 lingkup dalam kaitannya dengan kejujuran pada kegiatan bisnis ini. Diantaranya yaitu kejujuran dalam memenuhi syarat perjanjian atau kontrak
bisnis, kejujuran dalam menawarkan jasa maupun barang antara kualitas dengan harga disesuaikan, dan yang terakhir yaitu kejujuran ketika
berkaitan dengan kerja intern di suatu perusahaan.
Prinsip ketiga ada keadilan, dimana sebuah perusahaan wajib hukumnya untuk selalu bersikap adil pada pihak yang berhubungan dengan suatu
sistem bisnis. Salah satu contohnya yaitu pemberian gaji karyawan harus adil sesuai dengan kontribusi yang diberikan, tidak ada perbedaan dalam
melayani konsumen, dan yang lainnya. Menurut Aristoteles, ada iga macam kegiatan yang berkaitan dengan keadilan. Ketiga tersebut yaitu keadilan
legal, keadilan komunikatif, dan keadilan distributif.

2. Prinsip-prinsip etika bisnis yang keempat yaitu saling menguntungkan, dimana dalam pembuatan bisnis ini tidak Ada salah satu pihak yang merasa
dirugikan. Prinsip ini akan menuntut pengusaha dalam melakukan persaingan bisnis diharuskan untuk dapat memunculkan win-win situation. Dan
prinsip bisnis yang kelima ada integritas moral, dimana setiap menjalankan bisnis harus menjaga betul nama baik (citra) suatu perusahaan. Dalam hal
ini bisa dilakukan dengan memegang teguh prinsip kejujuran, keadilan, dan juga bisa saling menguntungkan antar sesama.
Prinsip Prinsip Etika Bisnis dengan Tanggung Jawabnya
Selain 5 prinsip etika bisnis yang disebutkan Muslich, Caux Round Table menambahkan bahwa seorang pengelola bisnis mempunyai tanggung jawab
yang lumayan berat, yang mana tanggung jawab tersebut merupakan sebuah penghormatan atas suatu kepercayaan yang diberikan yaitu menjadi
pengelola bisnis.
Tanggung jawab tersebut diantaranya yaitu penerapan manajemen secara profesional dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang
sewajarnya, memberikan informasi yang benar adanya dan tidak dibuat-buat kepada para investor yang berkaitan dengan masalah legal dan sulitnya
persaingan.
Kemudian tanggungjawab yang selanjutnya yaitu mampu melindungi dan mengembangkan aset investor yang sudah diberikan, dan yang terakhir
yaitu bisa menghormati segala macam masukan dari investor. Nah jika Anda sebagai seorang pengusaha maka prinsip-prinsip etika bisnis ini wajib
untuk Anda terapkan dengan sungguh-sungguh, sehingga bisnis Anda bisa menjadi lebih besar.
http://news.detik.com/berita/3045109/izin-reklamasi-teluk-jakarta-diteken-foke-sebulan-sebelum-lengser
Jakarta - Proyek reklamasi Teluk Jakarta kini tengah jadi sorotan. Ternyata, izin megaproyek bernilai triliunan ini sudah diteken di
zaman Fauzi Bowo (Foke).
Dasar hukum yang menjadi perizinan reklamasi pulau di Teluk Jakarta adalah Pergun Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan
Ruang Kawasan Reklamasi Pantura Jakarta. Pergub tersebut dikeluarkan tahun 2012 saat Foke masih menjabat gubernur.
"Betul (Pergub itu diterbitkan saat) zamannya Pak Foke. Itu Pergub Nomor 121 Tahun 2012 yang tanda tangan masih Pak Foke,"

3. ujar Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati saat berbincang dengan detikcom di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta
Pusat, Kamis (15/10/2015).
Tanda tangan yang dibubuhkan oleh Foke dalam berkas Pergub Nomor 121 Tahun 2012 tertanggal 19 September 2012. Tepatnya
1 bulan sebelum dirinya menanggalkan jabatan DKI-1.

5. Tuty menjelaskan, proyek reklamasi pulau itu sudah diatur sejak tahun tahun 1995 melalui Keppres Nomor 52 Tahun 1995 tentang
Reklamasi Pulau Utara Jakarta. Proyek pembangunannya sendiri mulai dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta
Basuki T Purnama (Ahok) pada 2014.
Tak pelak, banyak yang menduga perizinan reklamasi diberikan oleh Ahok. Padahal menurut Tuty, pihaknya kini hanya
meneruskan sebagian besar 'warisan' aturan masa sebelumnya.
"Aturannya sudah ada dari tahun 1995. Kita ngelanjutin sejak 1995 dan sudah banyak perjanjian kerjasama yang sifatnya kuat.
(Apalagi didukung juga oleh) Perda-perda," lanjutnya.

7. Adapun izin yang dikeluarkan oleh Ahok saat itu hanya sebatas perizinan prinsip. Tuty juga berencana memasukkan draf Pergub
Nomor 121 Tahun 2012 itu bisa dibahas menjadi Raperda agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat lagi ke depannya.
"Saya mau masukin jadi raperda soal penataan ruang reklamasi tahun ini ke DPRD," tutup Tuty.
(aws/tor)
http://megapolitan.kompas.com/read/2016/04/04/10050401/Jalan.Panjang.Reklamasi.di.Teluk.Jakarta.dari.era.Soeharto.sa
mpai.Ahok
KOMPAS.com - Selama satu dasawarsa terakhir, wacana reklamasi Teluk Jakarta semakin kencang. Berbagai kebijakan
pemerintah muncul, ada yang melarang, tetapi tak jarang melegalkan reklamasi.
Belakangan, wacana tersebut menguat, dihadirkan dengan mengusung tujuan mulia menambah luasan Jakarta sebagai antisipasi
perkembangan ibu kota negara.
Reklamasi bukan hal baru bagi Jakarta. Kegiatan untuk meningkatkan manfaat sumber daya lahan dengan pengurukan dan
pengeringan lahan atau drainase tersebut sudah mulai dilakukan sejak 1980-an.
PT Harapan Indah mereklamasi kawasan Pantai Pluit selebar 400 meter dengan penimbunan. Daerah baru yang terbentuk
digunakan untuk permukiman mewah Pantai Mutiara.
Dalam catatan pemberitaan Kompas, PT Pembangunan Jaya melakukan reklamasi kawasan Ancol sisi utara untuk kawasan
industri dan rekreasi sekitar tahun 1981.

8. Sepuluh tahun kemudian, giliran hutan bakau Kapuk yang direklamasi untuk kawasan permukiman mewah yang sekarang dikenal
dengan sebutan Pantai Indah Kapuk. Tahun 1995, menyusul reklamasi yang digunakan untuk industri, yakni Kawasan Berikat
Marunda.
Saat itu, kegiatan reklamasi di empat lokasi tersebut sudah menimbulkan perdebatan. Sejumlah pihak menuduh reklamasi Pantai
Pluit mengganggu sistem PLTU Muara Karang. Diduga, ini terjadi akibat adanya perubahan pola arus laut di areal reklamasi Pantai
Mutiara yang berdampak terhadap mekanisme arus pendinginan PLTU.
Tak hanya itu, tenggelamnya sejumlah pulau di perairan Kepulauan Seribu diduga akibat dari pengambilan pasir laut untuk
menimbun areal reklamasi Ancol. Namun, dampak negatif tersebut tidak diindahkan. Upaya reklamasi dipilih untuk menambah luas
daratan ibu kota negara.
Wiyogo Atmodarminto, Gubernur DKI Jakarta waktu itu, menyatakan reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah
selatan sudah tidak memungkinkan lagi.
Rencana reklamasi seluas 2.700 hektar tersebut pertama kali dipaparkan di hadapan Presiden Soeharto, Maret 1995. Selain untuk
mengatasi kelangkaan lahan di Jakarta, proyek reklamasi juga untuk mengembangkan wilayah Jakarta Utara yang tertinggal
dibandingkan empat wilayah lain.
Untuk memuluskan rencana tersebut, disahkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara
Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995.
Namun, munculnya dua kebijakan ini "menabrak" Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Jakarta 1985-2005. Di dalam dokumen
RUTR tersebut tidak disebutkan mengenai rencana reklamasi.

9. Litbang Kompas-

10. Litbang Kompas-
Tarik ulur kebijakan
Sejak 1995 tersebut terjadi "perang" aturan antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian
Lingkungan Hidup dalam berbagai kebijakannya menyebutkan bahwa reklamasi tidak layak dilakukan karena akan merusak
3356lingkungan. Sementara Pemprov DKI Jakarta bersikeras agar reklamasi tetap dilakukan.
Tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, proyek reklamasi tidak bisa dilakukan karena Pemprov DKI tidak
mampu memenuhi kaidah penataan ruang dan ketersediaan teknologi pengendali dampak lingkungan.

11. Ketidaklayakan tersebut disampaikan dengan SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 tentang Ketidaklayakan
Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara.
Surat keputusan tersebut tidak menghentikan langkah Pemprov DKI. Tahun 2007, enam pengembang yang mendapat hak
reklamasi menggugat Menteri Lingkungan Hidup ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).
Mereka beralasan sudah melengkapi semua persyaratan untuk reklamasi, termasuk izin amdal regional dan berbagai izin lain.
PTUN memenangkan gugatan keenam perusahaan tersebut.
Kementerian Lingkungan Hidup lalu mengajukan banding atas keputusan itu, tetapi PTUN tetap memenangkan gugatan keenam
perusahaan tersebut.
Kementerian Lingkungan Hidup lalu mengajukan kasasi ke MA. Pada 28 Juli 2009, MA memutuskan mengabulkan kasasi tersebut
dan menyatakan, reklamasi menyalahi amdal.

12. Litbang Kompas-

13. Litbang Kompas-
Keputusan baru MA
Tahun 2011, keadaan berbalik. MA mengeluarkan putusan baru (No 12/PK/TUN/2011) yang menyatakan, reklamasi di Pantai
Jakarta legal. Namun, putusan MA tersebut tidak serta-merta memuluskan rencana reklamasi.
Untuk melaksanakan reklamasi, Pemprov DKI Jakarta harus membuat kajian amdal baru untuk memperbarui amdal yang diajukan
tahun 2003. Juga dengan pembuatan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang melibatkan pemda di sekitar teluk
Jakarta.

14. Saat rencana reklamasi terkatung-katung oleh berbagai aturan yang menghadangnya, tahun 2012 Presiden SBY menerbitkan
Perpres No 122 Tahun 2012. Perpres mengenai reklamasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut menyetujui praktik
pengaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta.
Tahun 2014, Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo kembali mengukuhkan rencana reklamasi. Surat
Keputusan Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2013 keluar pada Desember 2014 dengan pemberian izin reklamasi Pulau G kepada
PT Muara Wisesa Samudra.
Ide moratorium
Namun, Kementerian Kelautan dan Perikanan menilai, kebijakan tersebut melanggar karena kewenangan memberikan izin di area
laut strategis berada di tangan kementeriannya meski lokasinya ada di wilayah DKI Jakarta.
Tak hanya itu, Kementerian Koordinator Kemaritiman juga meminta pengembang dan Pemprov DKI Jakarta membuat kajian ilmiah
rencana reklamasi Pulau G di Jakarta Utara. Kajian ilmiah itu perlu dijelaskan kepada publik sehingga publik tahu detail
perencanaan dan bisa mengawasi proyek reklamasi.
Akhir September 2015, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengkaji penghentian sementara (moratorium) reklamasi. Reklamasi
diusulkan hanya untuk pelabuhan, bandara, dan listrik. Di luar itu tidak boleh ada reklamasi untuk hotel, apartemen, mal, dan
sebagainya.
Moratorium yang masih berupa kajian tersebut tidak menghentikan langkah Pemprov DKI Jakarta untuk tetap melaksanakan
reklamasi.
Akhir Oktober 2015, Pemprov DKI menyatakan mulai mempersiapkan tahap awal pengembangan pulau-pulau reklamasi. Pulau O,
P, dan Q akan diintegrasikan dengan Pulau N untuk pembangunan Port of Jakarta.
Baca: Ahok Pastikan Proyek Reklamasi Tetap Berjalan meski Ada Kasus Suap.

15. Litbang Kompas-
Pro reklamasi
Wacana reklamasi 17 pulau ini terus bergulir sejak zaman Orde Baru. Namun, sudah 10 tahun bergulir, reklamasi tersebut urung
dilakukan. Berbagai pendapat mendukung dan menentang rencana reklamasi tersebut.
Reklamasi untuk menambah ruang pembangunan Jakarta merupakan salah satu pendapat yang mendukung proyek reklamasi.

16. Kawasan selatan Jakarta sudah tidak mungkin dikembangkan karena fungsinya sebagai daerah konservasi. Juga dengan wilayah
timur dan barat yang sudah telanjur padat penduduk karena sejak 1985 pengembangan wilayah Jakarta sudah diarahkan ke timur
dan barat.
Alasan lain adalah untuk mengembangkan kawasan utara Jakarta. Pengembang yang membangun kawasan tersebut akan
menghasilkan pajak dan retribusi. Selanjutnya pemasukan baru PAD DKI Jakarta tersebut digunakan untuk memperbaiki kawasan
kumuh.
Namun, justru alasan ini dipertanyakan banyak pihak. Jika ingin menambah ruang pembangunan, bukan dengan melakukan
pembangunan horizontal ke wilayah utara.
Pembangunan vertikal dengan memperhatikan kaidah lingkungan secara perlahan harus diterapkan. Selain itu, arus migrasi
manusia ke Jakarta juga perlahan perlu ditahan dan diarahkan ke wilayah mitra (Bodetabek).
Penggunaan area reklamasi untuk subsidi silang pemasukan daerah juga merupakan langkah tidak tepat.
Seberapa besar pengawasan yang dilakukan Pemprov DKI untuk memastikan para pengembang membayar pajak dan retribusi?
Pengembang yang telah menginvestasikan banyak uang akan membatasi pemasukannya bagi pajak dan retribusi pemda.
Baca juga: Misteri Perubahan Pasal Raperda Proyek Reklamasi dan Tertangkapnya M Sanusi.
Berbagai pendapat mendukung bahwa reklamasi berdampak positif pada lingkungan. Reklamasi berupa pulau akan memperlancar
aliran banjir ke laut, berfungsi sebagai bendungan untuk menahan kenaikan permukaan air laut, dan sebagai sumber air bersih
Jakarta Utara.
Juga ada pendapat bahwa reklamasi akan memecah gelombang dan mengurangi risiko abrasi. Pendapat tersebut memerlukan
kajian lebih lanjut.

17. Litbang Kompas-
Kontra reklamasi
Pihak yang menentang akan mengaitkan reklamasi berdampak negatif pada lingkungan. Sebut saja akan mengakibatkan
ekosistem pesisir terancam punah.
Kehancuran itu antara lain berupa hilangnya berbagai jenis pohon bakau di Muara Angke, punahnya ribuan jenis ikan, kerang,
kepiting, dan berbagai keanekaragaman hayati lain.

18. Selain itu, reklamasi juga akan memperparah potensi banjir di Jakarta karena mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran
air (hidrologi) di kawasan Jakarta Utara.
Perubahan itu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang
pantai, dan merusak kawasan tata air.
Tak hanya persoalan lingkungan, reklamasi berdampak juga pada masalah sosial, seperti pada kehidupan nelayan Jakarta Utara.
Reklamasi pantura Jakarta diyakini menyebabkan 125.000 nelayan tergusur dari sumber kehidupannya dan menyebabkan nelayan
yang sudah miskin menjadi semakin miskin.
Terakhir, muncul pertanyaan substansial: reklamasi di Teluk Jakarta itu diperuntukkan bagi siapa?
Baca: Ahok: Pulau Reklamasi Jangan Cuma Diisi Orang Kaya
Tidak semua kelas ekonomi masyarakat Jakarta bisa menikmati reklamasi tersebut. Reklamasi yang dibangun pengembang
dengan dana triliunan rupiah tentu akan dijual dengan harga mahal. Hanya golongan ekonomi atas yang mungkin akan menikmati
reklamasi tersebut. (M PUTERI ROSALINA /LITBANG KOMPAS)
_____________________
Infografis:
Sumber Litbang Kompas/PUT, diolah dari berita Kompas, presentasi Pengembangan Pantura Jakarta (Pemprov DKI Jakarta
2014).
Artikel ini pernah dipublikasikan di Harian Kompas, 11 November 2015, dengan judul "Dilema Reklamasi Pantai Jakarta".

19. Terkait hal tersebut, Mantan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM Prof Yusril Ihza Mahendra pernah
berbicara disalah satu media. Menurutnya reklamasi tidak mungkin dilaksanakan kalau akan menimbulkan dampak buruk
terhadap lingkungan dan tidak membawa manfaat apapun bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
Lebih jauh Yusril menjelaskan, “Di banyak bagian dunia, reklamasi telah dilakukan. Jika pekerjaan dilaksanakan dengan
baik dan seksama, dampaknya sangat positif. Jangan apriori terhadap reklamasi,”.
Apa yang disampaikan oleh Yusril di atas bukanlah pepesan kosong, karena memang terbukti reklamasi di berbagai negara
telah sukses dilaksanakan dan mampu memberikan manfaat yang sangat positif. Misalnya saja seperti reklamasi yang
terjadi di Belanda, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Dubai dan Singapura.
Diantara beberapa negara tersebut, yang paling unik dan menakjubkan adalah reklamasi di negara Belanda. Saya bilang
unik, karena secara geografis Belanda merupakan negara yang memiliki dataran rendah, bahkan bangsa Belanda
menyebut bangsa mereka sendiri sebagai “Koninkrijk der Nederlanden”, yang memiliki arti “Kerajaan Tanah-Tanah
Rendah. Dan hampir separuh wilayahnya memiliki ketinggian kurang dari 1 meter di atas permukaan laut. Permukaan
tertinggi ialah wilayah Vaalserberg di Provinsi Limburg dengan ketinggian 321 meter di atas permukaan laut.
Dengan permukaan daratan yang rendah tersebut, berakibat 2/3 wilayah Belanda menjadi wilayah yang sangat rentan
dengan banjir. Namun, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah setempat melakukan pembangunan yang
sangat fenomenal yaitu mereklamasi pantai dan memaksimalkan pantai untuk dijadikan lahan pemukiman. Alhasil,
wilayah yang seharusnya menjadi rentan akan banjir kemudian bisa teratasi. Hal ini terbukti Belanda sampai sekarang
bebas dari yang namanya banjir, meskipun memiliki daratan yang rendah.
Semoga uraian ini mampu memberikan masukan kepada kita semua, bahwa reklamasi tidak selalu berdampak negatif.
Jakarta maju masyarakat senang, Jakarta lesu masyarakat bimbang.
Penulis: Hamim Muhidin, Warga Penjaringan,Jakarta Utara
a".