1. Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1, April 2012
KONSEP TEORI DAN TINJAUAN KASUS ETIKA BISNIS
PT DIRGANTARA INDONESIA (1960 ‐2007)
Mahendra Adhi Nugroho
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
mahendra_adhi_n@yahoo.com
Abstract: Theoretical Concepts and Case Review of Business Ethics of PT Dirgantara
Indonesia (1960 ‐2007). The purposes of this article is to draw a theoretical review of
business ethics issue base on business ethics theories used to measure an ethical
violation in an enterprise. This articles use PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ethical
case during the period of 1960 to 2007. Qualitative approach is employed to explore
and to review ethical violations in PT DI. It is clearly found that PT DI management
did ethical violations on their policies in the year of 1995 to 2007. The violence is
measured base on theoretical ideal conditions. Furthermore, it is also found that
individuals’ moral motive in the organization could be a good driver on ethical
implementation in an organization.
Key words: Business ethics, Ethics implementation, PT DI
Abstrak: Etika Bisnis: Konsep, Teori dan Tinjauan Kasus PT Dirgantara Indonesia
(1960‐2007). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji isu etika bisnis menggunakan
konsep teori utama yang digunakan untuk mengukur tingkat pelanggaran etika yang
terjadi. Kajian dalam artikel ini menggunakan kasus yang terjadi di PT Dirgantara
Indonesia (PT DI) dalam rentang waktu 1960 – 2007. Kajian yang dilakukan
menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan mengkaji kasus yang
terjadi di PT DI. Dari kajian yang dilakukan di temukan bahwa telah terjadi
pelanggaran etika bisnis dari kebijakan yang dilakukan oleh manajemen PT DI dalam
rentang waktu 1995 – 2007. Pelanggaran tersebut diukur dan dibandingkan
berdasarkan konsep ideal penerapan etika bisnis secara teoretis. Dari kajian juga
ditemukan bahwa moral motive individu pelaku bisnis dapat menjadi motor
penggerak penerapan etika dalam suatu organisasi bisnis.
Kata kunci: Etika bisnis, Penerapan Etika, PT DI
Pendahuluan PT DI yang dulu bernama PT Industri
Penerapan etika bisnis dalam suatu Pesawat Terbang Nusantara (PT IPTN)
organisasi yang bertujuan memperoleh laba adalah untuk mengembangkan industri
dengan cara menghimpun dana dari penerbangan di Indonesia dan mencukupi
masyarakat merupakan isu yang sering dikaji pasar penerbangan. Sejak pertama kali
secara mendalam. Secara teoretis didirikan PT DI telah mengalami berbagai
penerapan etika merupakan suatu hal yang tantangan dan beberapa kali mengalami
mudah dilakukan dan diterapkan. perubahan nama.
PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Secara ringkas, timeline dari perjalanan
merupakan perusahaan yang bergerak di permasalahan yang dihadapi PT DI dalam
industri pesawat terbang dan sahamnya rentang tahun 1960 – 2007 dapat diuraikan
dimiliki Negara. Tujuan awal pembentukan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Agustus
22
2. Konsep Teori dan Tinjauan Kasus Etika Bisnis PT Dirgantara Indonesia (1960 ‐2007) – Mahendra Adhi Nugroho
1960 Keputusan Menteri/Kepala Staf Di tahun 1996 pemerintah memberikan
Angkatan Udara No. 488, dibentuk Lembaga bantuan kepada PT IPTN sebesar Rp. 400
Persiapan Industri Penerbangan (LAPIP). miliyar dengan menerbitkan Keppres No. 42
Lembaga tersebut diresmikan pada 16 Tahun 1996. Dana tersebut diambilkan dari
Desember 1961 bertugas menyiapkan dana reboisasi yang kemudian bantuan dana
pembangunan industri penerbangan. Baru tersebut ditetapkan sebagai penyertaan
pada tanggal 28 April 1976 PT Industri modal pemerintah, namun pada tanggal 15
Pesawat Terbang Nurtanio didirikan dengan April 1996 salah satu karyawan dipecat
Dr. B.J. Habibie sebagai direktur utama dan secara tidak hormat dari IPTN, karena
selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 1976 dituduh mengungkapkan kasus
Presiden Soeharto meresmikan industri penyimpangan berupa manipulasi
pesawat terbang Nurtanio yang tender/pelelangan paket pekerjaan sipil di
berkedudukan di Bandung. lingkungan IPTN.
Dalam perkembangannya pada tanggal Pada tanggal 29 Oktober 1997 Terjadi
11 Oktober 1985 PT Industri Pesawat demonstrasi dan pemogokan kerja
Terbang Nurtanio berubah menjadi PT karyawan pertama kali di PT IPTN. Karyawan
Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). berdemonstrasi menuntut keadilan dalam
Pada tahun yang sama perusahaan berhasil jenjang karier, selanjutnya pada tahun 1997
memperoleh lisensi untuk merakit pesawat PT IPTN rugi Rp 233,137 miliar kemudian
terbang sipil dan militer dari perusahaan kerugian meningkat menjadi Rp 853,331
CASA Spanyol, MBB Jerman, dan perusahaan miliar pada 1998. Setahun kemudian
Aerospatiale Prancis. kerugian turun menjadi Rp 75,043 miliar.
Pada 10 November 1994 Roll out CN‐250 Pada tahun 2001 perusahaan dapat
di pabrik IPTN di Bandung. CN‐250 dapat membukukan laba Rp 7,149 miliar.
mengangkut 50‐54 penumpang dan terbang Akibat keadaan tersebut pada tanggal 13
dengan kecepatan high subsonic speed (300‐ Mei 2002 Direktur Utama PT IPTN
330 knot) CN‐250 merupakan pesawat menyatakan perusahaan akan mengurangi
komuter pertama di dunia yang memakai jumlah karyawan yang semula 15 ribu orang
sistem fly‐by‐wire Produksi CN 250 menjadi 9.777 orang. Jumlah karyawan akan
dihentikan pada tahun 1997 dan belum terus dikurangi paling banyak 7 ribu orang.
pernah mendapat sertifikat laik terbang. Pada tanggal 24 Agustus 2001 PT.IPTN
Pada tanggal 20 April 1995 Badan mengubah nama menjadi PT Dirgantara
Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan Indonesia (DI) atau Indonesian
hasil pemeriksaan dan menyatakan telah Aerospace/IAe yang diresmikan Presiden
terjadi penyimpangan di IPTN yang Abdurrahman Wahid.
mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp Pada tanggal 9 Agustus 2002 Menteri
372.276.845. Penyimpangan tersebut antara Negara BUMN melantik jajaran direksi Baru
lain terjadi pada tender/pelelengan paket PT DI. Terjadi protes dari mantan direktur
pekerjaan sipil di lingkungan IPTN yang utama karena penggantian tersebut tidak
diidentifikasi terjadi manipulasi. melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang
23
3. Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1, April 2012
Saham (RUPS) dan tanpa diketahui komisaris menyatakan PT DI pailit dan wajib melunasi
utama. Selanjutnya pada tanggal 28 April utang terhadap kreditor dan 3.500 mantan
2003 PT DI menyerahkan lisensi pembuatan karyawannya.
sayap pesawat Airbus 380 kepada British Pada tanggal 24 Oktober 2007 MA
Aerospace System (BAe). Penyerahan mengabulkan permohonan kasasi PT DI atas
dilaksanakan di hanggar Fabrikasi PT DI, keputusan pailit PN Jakarta pusat sehingga
Bandung. PT DI dapat beroperasi kembali dengan
Pada tanggal 12 Juli 2003 Direktur normal. Meskipun demikian, Serikat
Utama PT DI mengeluarkan surat keputusan Pekerja‐Forum Komunikasi Karyawan (SP‐
No. SKEP/0598/030.02/PTD/UT0000/07/03 FKK) PT DI masih terus mengajukan tuntutan
tentang Program perumahan terhadap terhadap PT DI atas pesangon 3500
9.670 orang karyawan terhitung sejak pukul karyawannya.
00.00 WIB (13 Juli 2003). Selanjutnya pada Dari tinjauan perjalanan kasus yang
tanggal 4 September 2007 Keputusan pailit dihadapi oleh PT DI di atas dapat dilihat
dijatuhkan pada PT DI, proses putusan ini bahwa PT DI mengalami berbagai
dipicu oleh pemulangan karyawan pada 12 permasalahan yang terkait dengan isu‐isu
Juli 2003. Kronologi proses pailit sebagai etika bisnis. Artikel ini mencoba melakukan
berikut: 12 Juli 2003: Direksi PT DI kajian telaah literatur mengenai konsep
memutuskan untuk merumahkan sebagian etika bisnis yang ideal dengan kasus yang
besar karyawan. Juli 2003: Menakertrans terjadi di PT DI dalam kurun waktu 1960 –
menerbitkan surat No 644.KP.02.33.2003 2007. Tujuan dari kajian tersebut adalah
tentang proses perumahan karyawan untuk mengungkapkan isu etika dan
tersebut. 29 Januari 2004: Permohonan fenomena penanggulangan terjadinya suatu
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT DI masalah dalam suatu organisasi bisnis.
dikabulkan Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Pusat (P4P). 14 Juni 2005: Kajian Etika Bisnis Secara Teoretis
Permohonan eksekusi (fiat eksekusi) mantan Secara teoretis isu etika dapat dilihat
karyawan yang di‐PHK diterima Pengadilan dari berbagai macam aspek dan sudut
Negeri (PN) Jakarta Pusat. 29 Maret 2006: pandang yang mampu melihat suatu
Terjadi kesepakatan antara PT DI dengan masalah secara komprehensif. Beberapa
karyawan yang menyatakan bahwa PT DI peneliti telah memberikan pandangan dan
akan membayar tunai kewajiban pendapat mengenai konsep dasar etika dan
perusahaan terhadap karyawan sebesar Rp keterkaitannya dengan penerapan di
40 miliar dan sisanya yang berupa hak lingkungan bisnis. Pada sub bab ini akan
pensiun karyawan sebesar Rp 200 miliar membahas konsep dasar etika secara
akan dilunasi dengan skema lain. 9 Juli 2007: teoretis dan komprehensif secara ringkas.
Mantan karyawan menggugat pailit PT DI ke 1. Lima Isu Utama
PN Jakarta Pusat karena kewajiban PT DI Konsep pemahaman etika berlandaskan
yang telah disepakati tidak pernah dipenuhi lima isu umum (Velasquesz, Manuel G.,
PT DI. 4 September 2007: PN Jakarta Pusat 2002). sebagai berikut:
24
4. Konsep Teori dan Tinjauan Kasus Etika Bisnis PT Dirgantara Indonesia (1960 ‐2007) – Mahendra Adhi Nugroho
a. Bribery adalah tindakan normal atau hak yang tidak normal
menawarkan, memberi, menerima, pada seseorang karena ras, umur,
dan menerima suatu nilai dengan jenis kelamin, kebangsaan atau
tujuan untuk mempengaruhi agama, kegagalan memperlakukan
tindakan pejabat (official) untuk orang secara sama ketika tidak ada
tidak melakukan kewajiban publik perbedaan yang beralasan dapat
atau legal mereka. Nilai tersebut ditemukan antara menolong dan
dapat berupa pembayaran langsung tidak menolong.
atau barang.
b. Coercion adalah tindakan 2. Prinsip‐Prinsip Etika
pemasakan, pembatasan, memaksa Prinsip dasar etika meliputi empat aspek
dengan kekuatan atau tangan atau utama yang terdiri dari egoism,
ancaman hal tersebut mungkin utilitarianism, kant dan deontology
aktual, langsung, atau positif, dimana (Velasquesz, Manuel G., 2002). Secara
kekuatan fisik digunakan untuk singkat ke lima prinsip tersebut di jabarkan
memaksa tindakan melawan sebagai berikut:
seseorang, akan atau secara tidak Egoism. Merupakan standar yang
langsung mempengaruhi yang mana mengacu pada kepentingan diri sendiri.
satu pihak dibatasi oleh penundukan Keputusan berdasarkan egoism dibuat untuk
yang lain dan dibatasi kebebasannya. memberikan konsekuensi paling bear pada
c. Deception adalah tindakan pihak yang dipentingkan dengan
memanipulasi orang atau mengabaikan kepentingan pihak lain.
perusahaan dengan Tindakan mementingkan diri sendiri
menyesatkannya. Dengan kata lain, tersebut dapat berupa jangka pendek dan
deception adalah kegiatan menipu, jangka panjang.
sengaja menyesatkan dengan Utilitarianism. Berdasarkan prinsip ini
tindakan atau perkataan yang tidak keputusan adalah etis jika memberikan
benar, mengetahui dan melakukan benefit paling besar daripada keputusan
membuat pernyataan yang salah alternatif yang lain. Perbedaan egoism dan
atau representasi, mengekpresikan utilitarianism adalah egoism berfokus pada
atau menyatakan secara tidak kepentingan diri sendiri dari individual,
langsung, menyingung fakta yang perusahaan, komunitas, dan lain‐lain, tetapi
ada saat ini atau yang lalu. utilitarianism berfokus pada kepentingan
d. Theft secara harafiah theft berarti sendiri dari seluruh stakeholder.
mencuri. Konsep theft adalah Kant dan Deontology. Pada konsep
mengambil atau mengkliam sesuatu utilitarianism kehilangan tuntutan dari teori
yang bukan milik menjadi milik karena gagal untuk menilai karakteristik
peribadi atau golongan. tindakan moral, motif moral. Menurut
e. Unfair discrimination adalah pandangan Kant, manusia mempunyai
perlakuan yang tidak adil atau tidak kehendak untuk melakukan tindakan apa
25
5. Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1, April 2012
yang diinginkan. Yang membedakan berdasarkan fakta bahwa serangan
manusia dengan binatang adalah oleh individual yang spesifik akan
kemampuan untuk memilih antar arti menjatuhkan individual spesifik pula,
alternatif atau cara untuk mencapai tujuan hak kontraktual muncul dari
yang diinginkan, dan kebebasan transaksi spesifik antara individu
menentukan tujuan atau kehendak dan tertentu, serta hak dan kewajiban
bertindak dengan motif yang lebih tinggi. kontraktual tergantung dari sistem
penerimaan publik yang
3. Konsep Hak Dan Kewajiban mendefinisikan transaksi yang
a. Konsep hak menimbulkan hak dan kewajiban.
Hak legal adalah hak yang ada c. Tiga prinsip Nozick (libertarian)
akibat dari aturan hukum yang 1) Seseorang yang memperoleh
berlaku. Hak moral atau hak manusia (acquire) hak pada barang miliki
adalah hak yang berbasis pada (holding) yang sesuai dengan
norma dan prinsip moral yang prinsip keadilan dalam akuisisi
seluruh manusia mengijinkan mempunyai hak pada barang
sesuatu untuk dilakukan. Hak moral tersebut.
yang paling penting adalah hak yang 2) Seseorang yang punya hak pada
jatuh pada larangan atau syarat barang milik yang sedang
orang lain yang membuat individual ditransfer dari orang lain yang
memilih secara bebas untuk berhak, mempunyai hak pada
mengejar keinginan atau aktivitas. barang tersebut.
Tiga fitur hak moral melaiputi 3) Tidak satu pun mempunyai hak
hak moral berhubungan dengan pada barang dengan
kewajiban, hak moral memberikan pengecualian prinsip 1 dan 2.
individual dengan otonomi dan
kesamaan dalam mengejar 4. Konsep Dasar Keadilan
keinginan, dan hak moral Konsep dasar keadilan meliputi lima pilar
memberikan penilaian untuk utama yang terdiri dari Distributive justice,
menjustifikasi tindakan seseorang Keadilan kapitalis, Sosialis, Keadilan
untuk melindungi orang lain. retributive, Compensatory justice
b. Hak dan kewajiban kontraktual (Velasquesz, Manuel G., 2002). Secara
Adalah hak dan kewajiban singkat konsep dasar keadilan tersebut
yang dipunyai dibatasi dengan ikatan dijabarkan sebagai berikut:
kontrak tertentu, jika kontrak habis, a. Distributive justice Masyarakat
maka hilang pula hak dan kewajiban mempunyai banyak benefit dan beban
yang dimiliki. (burden) yang harus didistribusikan pada
Hak dan kewajiban anggotanya. Alokasi dapat dilakukan
kontraksional dapat dibedakan dengan: pembagian yang sama pea
menjadi tiga hal pokok yaitu:
26
6. Konsep Teori dan Tinjauan Kasus Etika Bisnis PT Dirgantara Indonesia (1960 ‐2007) – Mahendra Adhi Nugroho
setiap orang, berdasar kebutuhan, Akuntan sebagai professional
usaha, jasa, dan kontribusi sosial. mempunyai tiga kewajiban, yaitu menjadi
b. Keadilan kapitalis; keadilan berdasar komponen dan mengetahui mengenai seni
kontribusi Memandang bahwa dan ilmu akuntansi, melihat kepentingan
keuntungan (benefit) harus terbaik dari klien, menolak mengambil
didistribusikan sesuai pada nilai dari keuntungan dari klien, dan melayani
kontribusi dari yang dilakukan individual kepentingan publik.
pada masyarakat, tugas, grup atau
pertukaran. 6. Tanggung Jawab Dasar Auditor
c. Sosialis: keadilan berdasar kebutuhan Peran utama dari auditor adalah sebagai
dan kemampuan Prinsip sosialis seorang perantara antara laporan keuangan
berdasar pada ide bahwa orang dan pengguna dari laporan tersebut.
menyadari potensi manusia mereka Tanggung jawab utama dari auditor untuk
dengan kemampuannya dalam kerja menilai gambaran keuangan yang benar
produktif. (fair). Hal tersebut menguji gap ekspektasi
d. Keadilan retributive Mengacu pada antara publik dan auditor. Auditor
retribusi atau hukuman pa tindakan bertanggungjawab memberikan opini
yang salah. apakah laporan keuangan menyajikan sesuai
e. Compensatory justice mengacu pada dengan prinsip akuntansi. Fairness
memberi kompensasi pihak yang disakiti merupakan istilah yang ambigu oleh karena
pada tindakan yang salah. itu, perlu kehati‐hatian auditor untuk
menilai fairness laporan, jika berhubungan
5. Fungsi dan Etika Akuntan dengan fakta material. Bagaimanapun juga
Seperti professional lain akuntan arti dari fairness, tampaknya merupakan
mempunyai kewajiban untuk kepentingan persyaratan yang diberikan gambaran yang
terbaik dari klien. Jika memberikan jasa memberikan gambaran yang seakurat
audit dan konsultasi pada perusahaan yang mungkin pada pihak ketiga yang mempunyai
sama akuntan harus objektif, ikatan akuntan kepentingan pasar pada laporan keuangan.
mempunyai tanggung jawab memberikan Di samping itu, Auditor bertanggungjawab
jalan yang mengijinkan akuntan untuk untuk mendeterminasikan apakah sistem
melakukan kewajibannya. Dalam dan kontrol audit internal telah sesuai.
menghadapi konflik kode etika Auditor mempunyai kewajiban untuk
menyarankan anggota harus bertindak menguji kerja internal prosedur akuntansi
dengan integritas, dipandu oleh aturan perusahaan, menjaga dari risiko yang
ketika anggota memenuhi tanggung mungkin terjadi.
jawabnya pada kepentingan publik, klien
dan pekerja merupakan pelayanan terbaik. 7. Tanggung Jawab Akuntan Perusahaan
Kejujuran selalu merupakan kebijakan Akuntan yang bekerja dalam perusahaan
terbaik, dan bisnis yang etis selalu – orang yang bekerja untuk perusahaan
merupakan bisnis yang baik. apakah sebagai financial officer, ahli penilai,
27
7. Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1, April 2012
atau pencatat – mempunyai tanggung jawab pengambilan keputusan adalah (Duska dan
pada gambaran situasi keuangan Duska, 2003), yakni:
perusahaan yang digambarkan (portrayed). a. Is the action good for me?
Partisipan dari akuntan management Suatu tindakan perlu
mempunyai tanggung jawab untuk mempertimbangkan kepentingan
mengkomunikasikan informal dengan benar pribadi. Meskipun demikian diperlukan
dan objektif. Akuntan harus suatu definisi dari kata baik dan perlu
mengkomunikasikan informasi secara benar mendeterminasikan kata “baik” dengan
dan objektif karena pasar pantas untuk “apa yang seharusnya dilakukan”. Sutu
memperoleh pengungkapan penuh atas tindakan memang harus
gambaran keuangan. mempertimbangkan kepentingan pribadi
Jika kita melihat kode akuntan yang tetapi juga harus dihubungkan dengan
berlaku secara lebih spesifik, standar orang lain.
menyandarkan pada empat ethical conduct: b. Is action good or harmful society?
kompetensi, confidentially, integritas dan Jika good reason dalam melakukan
objektivitas. Kompetensi mengacu pada tindakan menguntungkan kita, dan
bahwa akuntan harus kompeten dalam arti kemudian benar untuk setiap orang,
akuntan harus menjaga pengetahuan dan sehingga banyak orang diuntungkannya
ketrampilan yang sesuai, mengikuti hukum, adalah tindakan yang lebih baik. Tentu
aturan dan standar teknis, dan menyajikan saja jika tindakan menguntungkan
laporan dengan jelas dan lengkap berdasar masyarakat tetapi melukai kita hal
informasi yang reliable dan relevan setelah tersebut tentu saja masalah.
analisis yang tepat. Integritas mengacu pada c. Is the action fair or just?
tidak adanya konflik kepentingan secara Prinsip dari keadilan yang mana setiap
penampilan dan fakta. Objektivitas mengacu orang mengakui, sama (equal) harus
pada akuntan harus mengkomunikasikan diperlakukan sama (equally). Tentu saja
informasi dengan benar dan objektif. Karena sering bertentangan dengan orang yang
akuntan manajemen mempunyai kewajiban sama (equal), tetapi mempunyai
untuk melaporkan secara benar (fair), fungsi perbedaan yang relevan, setiap orang
akuntansi harus terpisah dengan proses harus diperlakukan sama (equally).
manajemen. d. Does the action violate anyone’s right?
Ada dua macam hak, hak negatif
8. Pertimbangan Pembuatan Keputusan merupakan hak yang sudah ada tanpa
Etis diberikan orang dan hak positif yang
Dalam setiap pembuatan keputusan merupakan hak yang diperoleh dari
yang etis, setiap orang harus sesuatu yang diberikan misal hak
mempertimbangkan berbagai macam aspek. pendidikan.
Liam pertanyaan dasar yang didasari teori e. Have I made a commitment, implied or
etika dapat dilakukan pada setiap explicit?
28
8. Konsep Teori dan Tinjauan Kasus Etika Bisnis PT Dirgantara Indonesia (1960 ‐2007) – Mahendra Adhi Nugroho
Komitmen dapat dihasilkan dari hasil dengan integritas dan moral motive yang
janji ekplisit dan kontrak. Meskipun tepat. Di sisi lain, pada kasus ini perusahaan
demikian manusia merupakan pembuat melanggar norma dasar etika (bribery,
janji. Struktur sosial kita tidak berfungsi deception, coercion, dan theft), karena
jika tidak benar. Oleh karena itu perusahaan telah melakukan manipulasi
merupakan alasan yang sangat baik tender dan pelelangan. Dalam proses
untuk membuat janji atau komitmen manipulasi tersebut akan melibatkan
pada diri sendiri. “Transaksi dibalik layar”. Pelanggaran etika
juga dilakukan akuntan perusahaan. Hal
Kaji Kritis Kasus PT Dirgantara Indonesia tersebut dapat dilihat dari manipulasi
Suatu konsep pengambilan keputusan catatan yang mencoba untuk
dalam suatu dilema etis diperlukan suatu menyembunyikan fakta. Manipulasi juga
keberanian dan integritas yang tinggi. melanggar konsep utilitarianism mengingat
Permasalahan yang dihadapi PT Dirgantara perusahaan merupakan perusahaan
Indonesia (PT DI) merupakan permasalahan pemerintah yang bertanggungjawab pada
klasik yang dihadapi setiap orang yang rakyat.
memasuki sistem perusahaan Kasus pelanggaran etika kedua terjadi
(pemerintahan) di Indonesia. Pada konsep ketika perusahaan memecat dengan tidak
pembentukan awal PT DI yang dahulu hormat Salah satu karyawan pada 15 April
bernama PT Industri Perusahaan Terbang 1996, setahun setelah pengungkapan
Nusantara (PT IPTN) cukup sederhana, yaitu penyimpangan oleh BPK. Karyawan tersebut
mengembangkan teknologi kedirgantaraan merupakan karyawan yang mengungkapkan
guna memperkuat ketahanan nasional. Pada manipulasi tender kepada BPK. Pada kasus
awal perjalanan PT DI menunjukkan kinerja ini perusahaan telah jelas‐jelas melakukan
(yang tampak dari luar) cukup baik. diskriminasi dan melanggar konsep
Pemolesan wajah PT DI ternyata tidak dapat deontology yang menganut kebenaran
bertahan lama, kebenaran mengenai kondisi mutlak. Indikasi lain dari terjadinya
nyata perusahaan mulai terungkap. Pada diskriminasi adalah timbulnya demo
pembahasan berikut akan berfokus pada karyawan pada 29 Oktober 1997 yang
point penting pelanggaran etika dan dicoba menuntut keadilan jenjang karir. Pada kasus
untuk dianalisis berdasarkan konsep teori pemecatan karyawan yang mengungkapkan
yang ada. penyimpangan di IPTN juga terjadi
Kejutan pertama yang diterima pembalikan dan manipulasi konsep
perusahaan adalah diungkapnya kebenaran. Pada kasus tersebut tampak
penyelewengan anggaran negara oleh BPK bahwa orang menjadi salah karena
pada 20 April 1995. Sebagai akuntan negara, mengungkapkan suatu kebenaran.
BPK telah berperan dengan baik dan Kasus yang melibatkan pelanggaran
memenuhi tanggung jawab dasar auditor konsep etika paling banyak adalah kasus
yaitu memeriksa dan mengkomunikasikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan
temuan pada publik. Auditor telah bekerja secara besar besaran. Pada kasus ini
29
9. Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1, April 2012
perusahaan telah melanggar konsep berhubungan secara langsung dengan teori
utilitarianism karena telah mengutamakan etika, kasus ini menggambarkan bahwa
kepentingan perusahaan dengan karyawan suatu pemecahan kasus dilemma etis
jauh lebih sedikit daripada jumlah karyawan diperlukan suatu koordinasi dan sinergi yang
yang di PHK. Kelanjutan pelanggaran ini baik dari semua pihak yang berkaitan.
diperparah dengan ketidakmauan Secara keseluruhan, meskipun terdapat
perusahaan untuk membayar pesangon berbagai macam pelanggaran, jika dicermati
walaupun telah disepakati bersama melalui lebih teliti pada kasus PT DI terdapat suatu
Panitia Penyelesaian Perselisihan moral motive yang baik. PT DI sebetulnya
Perburuhan Pusat (P4P), kesepakatan telah berusaha untuk memenuhi kewajiban
tersebut selanjutnya dilanggar. Pada pembayaran pesangon, hal tersebut dapat
pelanggaran kesepakatan dan penolakan diindikasi dengan hanya sebagian dari
pembayaran pesangon tampak dengan jelas seluruh karyawan yang tidak dibayar
bahwa perusahaan melanggar hampir pesangonnya. Demo karyawan muncul
semua konsep hak dan kewajiban, dan karena belum dibayarkan pesangon
keadilan. Dengan penolakan dan sebagian karyawan bukan seluruh karyawan.
pelanggaran tersebut, konsep Distributive Di samping itu, individu di dalam PT DI
justice, keadilan berdasar kontribusi, sebagian mempunyai moral motive yang
keadilan berdasar kebutuhan dan baik. Dapat dilihat dari kasus pengunduran
kemampuan, Keadilan retributive, diri tiga direktur karena tidak setuju dengan
Compensatory justice telah dilanggar. Di putusan PHK karyawan.
samping itu konsep hak dan kewajiban Dari fakta pelanggaran etika, kasus
terutama hak kontraktual telah dilanggar kasasi pembatalan pailit, dan moral motive
secara nyata. Pada hak kontraktual, hak yang terdapat dalam perusahaan dapat
seseorang harus dibayar sesuai dengan diajukan satu solusi alternatif. Solusi yang
kontrak. Usaha PT DI untuk tidak membayar diajukan berupaya untuk mendudukkan
pesangon melalui pelanggaran kesepakatan kasus pelanggaran PT DI sebagai kasus yang
P4P merupakan langkah nyata untuk universal dalam artian, solusi yang diajukan
menghindari dari kewajiban. berusaha memandang masalah secara
Satu kasus unik yang terjadi pada kasus makro.
PT DI secara keseluruhan adalah kasus Dari kasus dapat dilihat bahwa di dalam
pembatalan putusan pailit melalui kasasi MA suatu organisasi yang melanggar etika
pada 24 Oktober 2007. Pada kasus ini separah apapun masih terdapat individu
argumen yang dibangun untuk pembatalan dengan moral motive yang baik. Moral
putusan pailit PN Jakarta pusat pada 9 motive tersebut merupakan modal dasar
September 2007 adalah kesalahan prosedur dalam menyelesaikan permasalahan dilema
pengajuan pemailitan yaitu harus diajukan etis. Pada kasus juga menunjukkan
oleh pemegang saham mayoritas. Pada kegagalan sinergi antara lembaga
kasus ini terjadi kegagalan sinergi antara pemerintah, perusahaan dan sistem hukum.
lembaga hukum. Meskipun tidak Solusi alternatif yang diajukan yaitu dengan
30
10. Konsep Teori dan Tinjauan Kasus Etika Bisnis PT Dirgantara Indonesia (1960 ‐2007) – Mahendra Adhi Nugroho
memperbaiki sinergi antara lembaga dengan konsep etika yang ada. Keputusan
pemerintah, perusahaan dan sistem hukum yang diambil, meski sulit, harus mampu
dengan individu dengan moral motive yang mengakomodir semua kepentingan stake
baik sebagai stabilisator yang holder sekaligus memperhitungkan etika
mempengaruhi sinergi tersebut. Secara yang ada.
sederhana dapat dilihat pada Gambar 1. Dari semua pembahasan yang telah
P h
Moral
motive
Hukum Pemerintah
Gambar 1: Peran Moral Motive
Pada Gambar 1 terlihat bahwa individu dilakukan dapat disimpulkan bahwa suatu
dengan moral motive yang baik dapat dilema etis akan selalu dihadapi dalam
mempengaruhi sinergi yang dibentuk. Di pengambilan keputusan. Solusi dari
sini, individu berperan sangat penting. Peran pengambilan keputusan yang etis terletak
penting tersebut terjadi karena ketiga pada individu yang menggerakkan sistem
komponen sinergi terdiri dan digerakkan yang ada. Individu merupakan pelaku utama
oleh individu. Sinergi yang terbentuk sangat dalam organisasi itu sendiri. Di sini, moral
dipengaruhi oleh individu di dalamnya. motive individu memegang peran penting
Dengan moral motive yang baik dari individu dalam pengambilan keputusan. Moral
akan menggerakkan sinergi ke arah sinergi motive yang dimiliki individu dapat menjadi
yang etis. motor dalam organisasi untuk mengambil
keputusan etis. Kumpulan individu yang
Simpulan mempunyai moral motive dalam organisasi
Konsep teori etika merupakan suatu dapat mewarnai keputusan organisasi
konsep ideal yang dapat diterapkan dalam menjadi lebih etis.
suatu organisasi bisnis. Penerapan konsep
tersebut dalam organisasi bisnis sering Daftar Pustaka
mengalami hambatan dan tantangan. Suatu Duska, Ronald F. and Duska, Brenda S.
organisasi bisnis yang sedang mengalami (2003). Accounting Ethics, Blackwell
dilema etis dalam mengambil keputusan Publishing.
harus mengambil keputusan dengan bijak.
Keputusan yang diambil sering mengalami
benturan antara kepentingan stake holder
31
11. Jurnal Economia, Volume 8, Nomor 1, April 2012
Fritze, Davis J. (2005) Business Ethics: A Tempo Interaktif (2005) Kasasi Ditolak PT
Global and Managerial Perspective. Dirgantara Segera Bayar Pesangon,
McGraw – Hill. www.TempoInteraktif.com diakses
Kompas (2003) PT DI Dipertahankan, Tiga Rabu, 21 Desember 2005 | 22:38 WIB.
Direktur Mundur, RUPSLB Ditunda, Tempo Interaktif (2007) Selama
Sabtu, 19 Juli 2003 http://www.kompas. Kepengurusan Pailit, PT DI Masih Bisa
com/kompas‐cetak yang direkam pada 4 Beroperasi, Selasa, 11 September 2007,
Nov 2007 05:28:44 GMT. http://www.tempointeraktif.com yang
Kompas (2007) Empat BUMN Rugi Nyata Rp direkam pada 28 Nov 2007 19:31:57
17,092 Triliun http://www.kompas.com GMT.
yang direkam pada 23 Nov 2007 Velasquesz, Manuel G (2002). Business
15:58:39 GMT. Ethics: Concepts and Chases, Fith
Kompas (2007) Pailit PT DI Dibatalkan SP‐ edition. Prentice Hall.
FKK PT Dirgantara Indonesia Akan
Ajukan PK dan Turun ke Jalan.
http://www.kompas.com yang direkam
pada 15 Nov 2007 20:09:47 GMT.
Koran Tempo (2003) Mengudara dan
Menukik ala IPTN, 20 Juli 2003,
http://www.korantempo.com yang
direkam pada 31 Okt 2007 00:29:43
GMT.
Media Indonesia (2007) PT DI Daftarkan
Kasasi Atas Putusan Pailit, www.
MediaIndonesiaonline.com
Pikiran rakyat (2003) Putusan Sela PT DI
Dibacakan Pekan Depan, Jumat, 08
Agustus 2003 http://www.pikiran‐
rakyat.com yang direkam pada 15 Nov
2007 09:54:17 GMT.
Republika (2007) PN Jakpus Pailitkan PT DI ,
Republika 05 September 2007.
Sinar Harapan (2004) Pesangon Karyawan
PT DI Sesuai UU Ketenagakerjaan, Sabtu,
17 Januari 2004 http://www.
sinarharapan.co.id yang direkam pada
15 Nov 2007 10:58:28 GMT.
32
