Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan penganggaran pemerintah daerah di Indonesia, termasuk lingkungan strategis, jenis perencanaan, proses perencanaan dan penganggaran, data dan informasi yang diperlukan, serta prinsip-prinsip anggaran.
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019Muh Saleh
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih
efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk
memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui
restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan
Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis
Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT.
Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara
pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi
pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan
sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan
biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak
terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung
kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi
perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi,
PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir uale| objek
rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek
olahraga permainan).
Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen
Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu
PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya
merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut
dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban
Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD,
serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan
keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level
pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu,
penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber
penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin
dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan
mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas
karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih
baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan
ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi
maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada
Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka
pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di
Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi
dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan
Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan
dalam berusaha.
Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan
fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD
akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pemerinta
Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019Muh Saleh
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih
efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk
memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui
restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan
Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis
Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT.
Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak antara
pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi
pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan
sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan
biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak
terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung
kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi
perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi,
PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir uale| objek
rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek
olahraga permainan).
Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen
Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu
PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya
merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut
dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban
Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD,
serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan
keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level
pemerintahan dibandingkan dengan skema bagr hasil. Sementara itu,
penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber
penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin
dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan
mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas
karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih
baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan
ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi
maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada
Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka
pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di
Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi
dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan
pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan
Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan
dalam berusaha.
Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan
fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-Daerah, pengelolaan TKD
akan mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pemerinta
Membangun Kolaborasi & Pemetaan Potensi untuk RB BerdampakTri Widodo W. UTOMO
Disampaikan pada Sosialisasi RB Tematik Kab. Bulungan, 21-22 Februari 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pasal 3 sampai Pasal 8.
Penagihan Pajak
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu . Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk mmeberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.
Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggng pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, meaksanakan penegihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksnakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat.
1.Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung jawab ;
2.Besarnya utang pajak;
3.Perintah untuk membayar; dan
4.Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur/ bupati/ walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pakal yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dipatuhi fiskus akan melakukan tindakah penagihan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat Paksa.
1. TEORI PAJAK DAERAH
Teori development from below berpendapat bahwa orang akan lebih bersedia membayar pajak kepada pemerintah daerah daripada kepada pemerintah pusat karena mereka dapat secara mudah melihat manfaat langsung dalam pembangunan di daerah mereka (Davey, 1988). Berdasarkan pendapat tersebut terlihat pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah.Selain itu, manfaat dari pajak daerah dapat secara langsungdilihat oleh masyarakat di daerah. Bahl dan Smoke (2003), berpendapat bahwa: “local government taxes must be politically acceptable. One rule of thumb is that less visible taxes tend to be more acceptable.” Pajak pemerintah daerah harus secara politik dapat diterima.Dimana pajak dalam keputusan penetapan struktur, besarnya tariff, siapa yang harus membayar, saksi terhadap pelanggarnya merupakan kesepakatan politis antara eksekutif dengan legislative sebagai representasi masyarakat.
Menurut Davey (1988), mengemukakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri;
1.Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri
2.Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut pemerintah Daerah
3.Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut pemerintah daerah
4.Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pemungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah.
Menurut Soelarno dalam Lutfi (2006:7), pajak daerah adalah pajak asli daerah maupun pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran daerah sehubungan dengan tugas dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tagganya sendiri, dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun beberapa kriteria pajak daerah yang baik dikemukakan oleh Bird (2000:7), yaitu: That easy to administer locally That are imposed solely (or mainly) on local resident That do not raise problem of harmonization or competition between sub national government or between sub national and national government. Menurut pendapat Bird tersebut diharapkan agar pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh pemerintah daeran dan pemungutan ini hanya berdampak pada msyarakat setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal ini berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintahan yang lebih tinggi.
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Dacrah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluam daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi dan Iskandar, 1984:44).
Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003).
Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatau komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.
Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan p
Investasi Akuntansi untuk sekuritas investasi diatur oleh SFAS 115. Standar ini berbeda dengan prinsip lower-of-cost-or-market dengan menyatakan bahwa investasi dapat dilaporkan pada neraca berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar (nilai pasar), tergantung dari jenis sekuritas dan tingkat pengaruh (kendali) yang dimiliki perusahaan terhadap perusahaan yang diinvestasikan (investee company). Hai ini berarti bahwa tidak seperti aset lainnya, sekuritas investasi dapat dinilai dengan nilai pasar meskipun nilai pasar ini melebihi biaya perolehan. Nilai wajar (fair value) aset merupakan harga tukar aset dalam suatu transaksi normal saat ini antara pihak yang bersedia. Jika suatu aset biasa diperdagangkan, nilai wajarnya dapat langsung ditetapkan dari publikasi harga pasarnya. Jika tidak ada publikasi harga pasar untuk suatu aset, nilai wajar ditentukan berdasarkan biaya historis.
Harga pokok proses (process costing) merupakan metode perhitungan harga pokok produk yang berdasarkan kepada pengumpulan biaya-biaya produksi dalam satu periode tertentu dibagi dengan jumlah unit produksi periode yang bersangkutan. Mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan Penentuan harga jual produk yang tepat, Memantau realisasi biaya produks, Menghitung laba/rugi per periodik secara transparan, Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca
Arus biaya produksi untuk sebuah sistem penentuan harga pokok proses umumnya sama seperti yang terjadi dalam sistem penentuan harga pokok pesanan. Saat bahan baku dibeli, biaya dari bahan baku tersebut mengalir melalui akun persediaan bahan baku. Hal yang sama, biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dibebankan mengalir ke dalam akun barang dalam proses (WIP). Saat barang telah selesai, biaya dari bahan yang telah diselesaikan dipindahkan dari barang dalam proses ke akun barang jadi. Terakhir, saat barang terjual, biaya dari barang jadi dipindahkan ke akun beban pokok penjualan ayat jurnal biasanya mengikuti dengan yang biasa dijelaskan dalam sistem penentuan harga pokok pesanan.
Walaupun arus biaya harga pokok proses dan pesanan biasanya mirip, terdapat beberapa perbedaan. Dalam sistem penentuan harga pokok proses , setiap departemen produksi memiliki akun barang dalam proses sendiri. Saat barang-barang telah selesai dalam satu departemen, kemudian dipindahkan ke departemen berikutnya. Biaya yang dilampirkan dalam barang-barang yang dipindahkan juga dipindahkan ke departemen berikutnya.
Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan dokumen dokumen pertama yang disusun dalam penganggaran. Rancangan KUA disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rancangan KUA memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kebijakan-kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dari rancangan KUA dapat diketahui target yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran yang akan datang beserta kebijakan atau strategi yang akan dipakai untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Selain sebagai rencana keuangan, APBD juga merupakan alat kebikan fiskal yang dapat dipakai pemerintah daerahuntuk mengatasi masalah perekonomian regional yang terjadi. Pada saat perekonomian mengalami inflasi ataupun deflasi, APBD harus dirancang untuk mengembalikan perekonomian sehingga stabil dan kondusif. Untuk itu, APBD dapat dirancang defisit, surplus, ataupun berimbang.
APBD yang defisit berarti jumlah pendapatan daerah lebih kecil daripada jumlah belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Melalui kebijakan anggaran yang defisit berarti pemerintah daerah lebih banyak membelanjakan uang daripada melakukan pungutan kepada masyarakat. Kebijakan anggaran yang defisit merupaka kebijkan ekpansif guna mendorong pertumbuhan perekonomian yang sedang mengalami deflasi. Dalam keadaan deflasi jumlah uang beredar kurang dari jumlah barang yang beredar di masyarakat. Agar perekonomian kembali pada titik equilibrium atau titik keseimbangan maka pemerintah perlu menambah jumlah uang beredar.
Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama. Surplus terjadi apabila jumlah pendapatan daerah lebih besar daripada jumlah belanja daerah. Apabila APBD mangalami surplus tidak selalu berarti daerah tersebut memiliki kelebihan kas, namun hal tersebut terjadi karena anggaran pendapatan daerah lebih besar anggaran belanja daerah. Surplus anggaran pendapatan tersebut dapat dianggarkan oleh daerah untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat atau daerah lain, dan pembentukan dana cadangan (misalnya : untuk dana Pilkada ataupun untuk dana pembangunan infrasturktur.
Sedangkan untuk anggaran berimbang adalah dimana jumlah belanja daerah sama dengan jumlah pendapatannya.
Analisis biaya-volume-laba penting untuk memperkirakan bagaimana perubahan biaya (baik biaya variable maupun tetap ), volume penjualan, dan harga memengaruhi laba perusahaan. CVP adalah alat yang sangat baik untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Bahkan, CVP adalah salah satu alat yang paling adaptif dan paling luas penerapannya yang digunakan oleh akuntan manajerial untuk membantu para manajer dalam menguambil keputusan yang lebih baik.
Perusahaan-perusahaan menggunakan analisis CVP untuk meraih tolak ukur yang penting, seperti titik impas. Titik impas adalah titik dimana total pendapatan sama dengan total biaya ( yaitu titik laba sama dengan nol ). Perusahaan-perusahaan baru yang biasa mengalami kerugian ( laba operasi yang negatif ) di awal kegiatan operasinya dan memandang periode titik impas mereka sebagai awal yang signifikan.
Istilah desentralisasi dapat dipahami secara luas dan sempit. Pengertian desentralisasi dalam arti luas mencakup konsep devolusi (atau desentralisasi dalam arti sempit), dekonsentrasi, delegasi, dan privatisasi serta deregulasi (Muluk, 2006:12). Selain itu, Khusaini (2006:72 - 73) mengungkapkan defenisi desentralisasi sebagai memberikan sebagian dari wewenang pemerintah pusat kepada daerah, untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan (otonomi). Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah misalnya :
a.Urusan umum dan pemerintahan
b.Penyelesaian fasilitas pelayanan
c.Urusan sosial, budaya, agama dan kemasyarakatan
Terkait pemahaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan pengertian antara istilah desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi diartikan sebagai pengembangan otonomi daerah sedangkan dekonsentrasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu pelimpahan wewenang pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan perangkat pusat di daerah.
Urusan yang menyangkut kepentingan dan tanggung jawab suatu daerah menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan urusan pemerintahan konkuren. Urusan tersebut terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
Aktivitas bisnis di danai dengan liabilitas atau ekuitas. Atau keduannya. Liabilitas merupakan kewajibaan pendanaan yang membutuhkan pembayaraan uang, jasa, atau asset lainnya di masa depan.liabilitas adalah klaim pihak luar terhadap asset dan sumber daya perusahaan saat ini dn masa mendatang. Liabilitas dapat bersifat pendanaan atau operasi dan biasanya lebih tinggi dari pada pemegang saham.liabilitas spendanaan merupakan semua bentuk pendanaan utang seperti wesel bayar jangka Panjang dan obligasi, pinjam jangka pendek, dan sewa. Liabilitas operasi merupakan kewajibaan yang timbul dari operasi seperti kreditor dagang,dan kewajibaan pasca kerja.
Laporan keuangan merupakan produk yang paling penting dari lingkungan pelaporan keuangan. Informasi dalam laporan keuangan di nilai relatif terhadap kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan dan sumber informasi alternatif seperti data ekonomi dan industri, laporan analisis dan pengungkapan sukarela oleh manajer. Penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi sifat dan isi laporan keuangan agar dapat menilai informasi akuntansi keuangan yang di laporkan dalam laporan keuangan. Faktor- faktor utama tersebut adalah aturan akuntansi (GAAP), motivasi manajer, mekanisme pengawasan dan pelaksanaan, regulator/pembuat peraturan, praktik industri. Dan sumber informasi lain.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara efektif berlaku sejak Januari 2001, dilanjutkan dengan penggantinya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015. Berkaitan dengan keuangan daerah, diatur dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004.
Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan, seperti manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya.
Informasi ini sangat berguna sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan untuk masa yang akan datang berdasarkan data historis dari laporan keuangan.
Analisis laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dari bidang analisis bisnis yang lebih luas. Analisis bisnis merupakan proses mengevaluasi prospek ekonomi dan risiko perusahaan. Hal ini meliputi analisis lingkungan bisnis perusahaan, strateginya,serta posisi dan kinerja keuangannya. Analisis laporan keuangan adalah penerapan alat dan teknik analitis terhadap laporan keuangan bertujuan umum dan data terkait untuk memperoleh estimasi dan kesimpulan yang berguna dalam analisis bisnis. Analisis laporan keuangan mengurangi ketergantungan pada firasat,tebakan, dan intuisi untuk pengambilan keputusan bisnis sehingga mengurangi ketidakpastian analisis bisnis analisis ini tidak mengurangi kebutuhan atas pertimbangan ahli, tetapi justru menyediakan dasar sistematis dan efektif untuk analisis bisnis.
Akuntansi berurusan dengan catat mencatat dan hitung menghitung. Dalam akuntansi forensik, urusan hitung menghitung lebih mengemuka. Dikaitkan dengan disiplin ilmu, akuntansi berurusan dengan perhitungan mengenai kerugian yang dituntut atau digugat suatu pihak dari pihak lain.Tuntutan tersebut harus ada dasar hukumnya. Pertama-tama dasar hukum terpenting yang dimuat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dimuatnya pasal ini dalam undang-undang di banyak negara menandakan bahwa gagasan ini bersifat universal. Para akuntan menghitung laba dan rugi secara periodic dengan standar akuntansi keuangan. Akuntansi bukan satu-satunya sumber untuk menghitung kerugian. Ilmu ekonomi juga mengenal gagasan mengenai opportunity cost atau opportunity lost. Perhitungan akuntansi dan ekonomi menghasilkan angka yang berbeda. Kerugian yang mencerminkan keadaan nyata sebagai konsekuensi perbuatan melawan hukum. Hal ini berarti bahwa perhitungan apapun (ekonomi, akuntansi dan lain-lain) pada akhirnya harus diuji dengan ketentuan hukum. Dalam menyajikan perhitungan kerugian, akuntan forensik harus mulai melihat konteks hukum yang menjadi acuan tuntutan kerugian. Apakah ia sedang menghitung kerugian yang timbul karena salah satu pihak tidak memnuhi kontrak dagang, atau kerugian terhadap negara diakibatkan kelalaian pegawai negeri sipil dalam konteks hukum administrasi negara atau kerugian terhadap negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi.
Nama "kriminologi" menunjukkan bahwa disiplin ilmu ini berurusan dengan kejahata (crime). Kriminologi meliputi bidang studi yang luas yang meliputi law making (seberapa jauh penyusunan undang-undang memperhatikan penelitian dan survei mengenai kejahatan dan upaya atau rekomendasi pencegahannya), law breaking (mengapa dan bagaimana hukum dilanggar), societal reactions (reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terhadap kejahatan).
A.Pengendalian kualitas sebagai strategi menghadapi Risiko Operasional Risiko Operasional.
Bab mengenai pengukuran risiko menjelaskan bahwa risiko operasional merupakan risiko yang paling tua tetapi belum banyak diketahui karakteristiknya dibandingkan beberapa resiko lain seperti risiko pasar risiko tingkat bunga risiko kredit. Dikatakan paling tua karena perusahaan berurusan dengan aspek operasional sejak perusahaan berdiri. Manajemen risiko operasional pada dasarnya sudah dilakukan perusahaan, meskipun dengan nama yang berbeda jika perusahaan berusaha memperbaiki operasionalnya,maka perusahaan sudah melakukan manajemen risiko operasional.sistem operasional yang efektif bisa mengendalikan risiko operasional.manajemen kualitas pada dasarnya ingin memperbaiki kualitas output melalui pengendalian operasional. Konsep tersebut pertama kali populer untuk proses produksi.tetapi pada perkembangan selanjutnya konsep manajemen kualitas juga diterapkan untuk lainnya, seperti sektor pelayanan (jasa).karena itu bagian berikut ini membicarakan manajemen kualitas sebagai salah satu teknik untuk mengelola risiko operasional.
Instrumen Derivatif adalah Instrumen yang nilainya diturunkan dari nilai aset yang menjadi dasarnya (Underlying Assets). Aset yang menjadi dasar tersebut bisa sangat beragam, mulai dari sekuritas (saham, obligasi), komoditas (emas, olefin), valas bahkan instrumen lainnya. Instrumen derivatif sangat bermanfaat untuk manajemen risiko, yaitu bisa digunakan untuk hedging (lindung nilai). Di Indonesia, instrumen tersebut belum banyak diperdagangkan, meskipun di luar negeri (khususnya di negara maju), pertumbuhan instrumen tersebut berkembang cukup pesat.
Koruptor terbesar di dunia mempunyai beberapa kesamaan. Mereka adalah pemimpin politik, presiden, atau perdana menteri dengan kekuasaan yang sangat besar. Mereka menguasai semua unsur trias politika. Pers dan oposisi dibungkam atau dihabisi ; keamanan Negara menjadi pembenaran. Pemilian umum menjadi pannggung sandiwara. Koruptor terbesar adalah autokrat .
Kekuasan absolut memungkinkan mereka menguasai seluruh sumber perekonomian, termasuk bantuan yang diberikan oleh bank sentral sebagai Lender of the last resort . kekuasaan absolut memungkinkan mereka menjarah kekayaan Negara , termasuk kekayaan Negara yang dibelanjai dengan utang (termasuk utang luar negeri). Mereka adala autokrat dan Kleptokrat, dua sisi dari mata uang yang sama.
Tidak seorang pun yang dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang secara sempurna, meskipun dengan menggunakan berbagai alat analisis. Setiap ramalan yang dilakukan tidak akan terlepas dari kesalahan perhitungan yang telah dilakukan. Penyebab melesatnya hasil ramalan karena dimasa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian. Bahkan untuk hal-hal tertentu sama sekali tidak dapat diperhitungkan seperti maut dan rezeki. Jadi wajar jika terjadinya sesuatu di masa yang akan datang hanya dapat direka reka semata. Risiko di masa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau resiko dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis risiko yang dihadapi dapat berupa risiko kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan atau risiko lainnya. Oleh karena itu, setiap risiko yang akan dihadapi harus di tanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Untuk mengurangi risiko yang tidak kita inginkan di masa yang akan datang, seperti risiko kehilangan, risiko kebakaran, risiko macetnya pinjaman kredit bank atau risiko lainnya, maka diperlukan perusahaan yang mau menanggung risiko tersebut. Adalah perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap risiko yang bakal dihadapi nasabahnya baik perorangan maupun badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang melakukan usaha pertanggung jawaban terhadap risiko yang akan dihadapi oleh para nasabahnya.
1. Arbitrase
Arbitrase adalah terjeman dari bahasa inggris, Arbitration (bukan Arbitrage yang mempunyai makna lain) atau dari bahasa belanda, Arbitrage.
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30/1999 menjelaskan:
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasrkan pada perjajian arbitrase yang dibuat secara tertulis oeh pihak yang bersangketa.
Defenisi arbitrase yang lebih mudah di pahami :
“(arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa dimana pihak ketiga yang netral ( dianamakn arbitrator) memberikan keputusan sesudah mengadakan denar pendapat yang memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk didengar. Meskipun arbitrase itu sukarela, pihak yang bersengketa memilih arbitrator yang mempunyai kuasa untuk memberikan keputusan yang mengikat.”
2. Alternatif dan Penyelesaian Sengketa
Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang 30/1999 menjelaskan :
Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni menyelesaikan diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
Menurut Black’s Law Dictionary mendefenisikannya sebagai berikut :
Alternatif Penyelesaian Sangketa – Istilah yang menunjukan pada prosedur penyeledaian sangketa dengna cara nir litigitas; misalnya melalui arbitrase, mediasi, peradilan kecil. Prosedur-prosedur ssemacam itu biasanya tidak begitu mahal ( dibandingkan dengan litigasi) dan lebih cepat, semakin banyak digunakan dalam sengketa komersial dan buruh/tenaga kerja, perceraian, klaim yang nerkenaan dengan kendaraan bermotor dan malpraktik, dan sengketa lainnya yang melibatkan litigasi di pengadilan.
Dari defenisi inii, terliaht bahwa pengertian Alternatif ini dalam alternatif penyelesaian sengketa mengandung arti sebagai alternatif atau pengganti dari penyelesaian sengekta melalui litigasi, didalamnya termasuk arbitrasse. UU 30/1999 tidak mendefenisikan arbitrase sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian sangketa.
More from Linda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura (20)
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
4. 4
q Mengkaitkan Perencanaan dan Penganggaran dengan
Mengendalikan Pengambilan keputusan untuk :
1) Memastikan perencanaan kebijakan, program, dan
kegiatan telah mempertimbangkankendala anggaran
2) Memastikan bahwa biaya sesuai dengan hasil yang
diharapkan
3) Memberikan informasi yang diperlukan untuk
mengevaluasi hasil dan menkaji kembali kebijakan
5. 5
LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG
(Sesuai PP Nomor 20/2004)
q Memberikan media/forum bagi alternatif
kebijakan untuk berkompetisi satu sama lainnya.
Hal ini sangat penting bagi tumbuhnya dukungan
pada tahap pelaksanaan nantinya
q Menyediakan kapasitas dan kesediaan untuk
melakukan penyesuaian prioritas kembali alokasi
sumber daya
6. 6
Jenis Perencanaan di Indonesia
Perencanaan Menurut Jangka
Waktu
Perencanaan Menurut Dimensi
Pendekatan dan Koordinasi
PERENCANAAN MENURUT
PROSES/HIRARKHI PENYUSUNAN
7. 7
Proses Perencanaan dan
Penganggaran di Indonesia
PENDEKATAN POLITIS
PENDEKATAN TEKNOKRATIK
PENDEKATAN PARTISIPASI
PENDEKATAN BOTTOM-UP
PENDEKATAN TOP-DOWN
8. 8
Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan
q Perencanaan Pembangunan Didasarkan Pada Data dan
I n f o r m a s i y a n g a k u r a t d a n D a p a t
Dipertanggungjawabkan (Pasal 31, UU No 32/2004)
q Data Adalah Keterangan objektif tentang suatu
fakta, baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif,
maupun gambar visual, yang diperoleh baik melalui
observasi langsun maupun dari yang sudah terkumpul
dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan
lainnya.
q Informasi adalah data yang sudah diolah, yang
digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang
suatu fakta
9. 9
PERANAN DATA
Sebagai komponen penting dalam penyelenggaraan
pembangunan, mulai dari perencanaan sampai
pengukuran pencapaian pembangunan
Sebagai bahan pengambilan kebijakan/keputusan
(Decision Support System)
Sebagai alat kontrol untuk mencegah
pengulangan kesalahan dalam pengulangan
program/kegiatan
Sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan
yang transparan, akuntabel, dan partisipasi
Sebagai pemberi gambaran pasti mengenai apa yang
telah dicapai yang masih dibutuhkan
10. 10
DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(Menurut UU Nomor 32/2004, Pasal 152)
q Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
q Organisasi Dan Tata laksana pemerintah daerah
q Kepala daerah, dprd, perangkat daerah, dan pns daerah
q Keuangan daerah
q Potensi sumberdaya daerah
q Produk hukum daerah
q Kependudukan
q Informasi dasar kewilayahan
q Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah
12. 12
SYARAT PENYUSUNAN ANGGARAN YANG BAIK
Berdasarkan program
Berdasarkan pusat
pertanggungjawaban, Pusat
Biaya, Pusat Laba, dan Pusat
Investasi
Sebagai alat
perencanaan dan
pengendalian
Sebagai alat motivasi
kinerja
13. 13
Tugas
Studi Kasus:
Pemenuhan Anggaran Infrastruktur Di daerah dan tantangannya
Kementerian Keuangan RI 27/08/2020 18:50:36
Oleh Irfan Sofi, DJPK
Salah satu fokus dari Pemerintahan Presiden Jokowi saat ini adalah pembangunan infrastruktur selain pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM). Salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka menggalakkan pembangunan infrastruktur di daerah yaitu melalui
pengalokasi Anggaran Infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana
Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut bertujuan agar belanja pemerintah daerah tidak hanya untuk belanja aparatur saja namun lebih
kepada belanja yang ditujukan untuk pelayanan publik.
Melihat data belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun, belanja modal yang
biasanya sebagai salah satu jenis belanja yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur persentasenya masih terbilang kecil
jika dibandingkan dengan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Pada belanja APBD Tahun 2020, belanja modal pemerintah
daerah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kotamadya hanya sekitar 18%. Angka tersebut jauh di bawah belanja pegawai yang
mencapai 34% atau belanja barang dan jasa yang di kisaran 25%.
Kewajiban pemenuhan belanja infrastruktur sebesar 25% dari Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) memang menjadi tambahan
beban bagi daerah sehingga menambah jenis belanja daerah yang telah ditentukan seperti belanja pendidikan, kesehatan serta
Alokasi Dana Desa (ADD). Ketidakpatuhan daerah terkait pemenuhan belanja tersebut akan mendapatkan sanksi berupa penundaan
DAU atau DBH sebagaimana yang termuat dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus.
14. 14
Daerah yang telah memenuhi besaran alokasi belanja infrastruktur di APBD tahun 2019 mengalami peningkatan jika
dibandingan pada tahun 2018 yaitu dari 248 daerah menjadi 354 daerah. Daerah yang belum mampu memenuhi kewajiban
terkait pemenuhan belanja infrastruktur daerah hanya sekitar 34% dari total 542 pemerintah daerah.
Ke depannya diharapkan lebih banyak daerah yang dapat memenuhi kewajiban tersebut agar pembangunan infrastruktur di
daerah lebih baik lagi dan mampu memberikan dampak multiplier effect utamanya untuk masyarakat.
Berdasarkan data APBD tahun 2019, provinsi yang telah memenuhi anggaran infrastruktur 25% dari Dana Transfer Umum (DAU
dan DBH) sejumlah 29 provinsi dimana Provinsi Banten merupakan provinsi dengan alokasi persentase tertinggi yaitu 62,79%.
Untuk kabupaten, ada 263 kabupaten. Kabupaten yang tertinggi mengalokasikan adalah Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi
Sumatera Selatan dengan 95,52%. Untuk kotamadya tertinggi dengan alokasi belanja infrastruktur dari DTU adalah Kota Batam
dengan 52,84%.
Sedangkan untuk provinsi yang terendah mengalokasikan dan termasuk 5 daerah yang belum memenuhi kewajiban tersebut
adalah Provinsi Papua hanya dengan 3,56%. Sebagai informasi, Provinsi Papua dan Papua Barat setiap tahun mendapatkan
Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat. Untuk
tahun 2019, total alokasi DTI untuk Papua dan Papua Barat berjumlah Rp4,2 triliun.
Selain Provinsi Papua, provinsi yang belum memenuhi adalah Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua Barat, dan
Provinsi Sulawesi Barat. Untuk Kabupaten dengan persentase terkecil pemenuhan belanja infastruktur dari DTU adalah
Kabupaten Nabire di Provinsi Papua dengan alokasi sebesar 0,28% dari 153 daerah yang belum memenuhi. Berikutnya untuk
kotamadya dengan persentase terkecil adalah Kota Langsa di Provinsi Aceh dengan besaran alokasi 6,05% dari total daerah
yang belum memenuhi sebanyak 31 kota. Banyaknya daerah kabupaten dan kota yang belum memenuhi atau hampir sepertiga
dari keseluruhan daerah kabupaten/kota hal ini perlu menjadikan perhatian.
15. 15
Belum terpenuhinya kewajiban pemenuhan mandatory spending khususnya untuk pemenuhan anggaran infrastruktur daerah
bisa disebabkan oleh salah satunya yaitu kapasitas fiskal daerah yang terbatas. Sebagian besar daerah masih menggantungkan
pada transfer dari pemerintah pusat sehingga sedikit sekali daerah yang mengandalkan penerimaan dari pendapatan asli
daerah (PAD).
Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah bagaimana mereka mampu mencari peluang untuk meningkatkan ruang fiskal,
baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Daerah dapat melakukan berbagai hal untuk meningkatkan pendapatan, yaitu dengan
menggali potensi pajak dan retribusi daerah, mendorong masuknya investasi di daerah, mengoptimalkan penerimaan dari
pemanfaatan kekayaan daerah, dan optimalisasi penerimaan dividen dari BUMD.
Selain itu, begitu pandemi Covid-19 muncul di kuartal I tahun 2020, pemerintah pusat telah menginstruksikan daerah untuk
merealokasi dan merefocusing APBD-nya untuk penanganan Covid-19. Hal ini juga berkontribusi mengurangi ruang fiskal untuk
anggaran infrastruktur.
Dari sisi belanja, daerah dituntut mampu meningkatkan kualitas belanja daerah dengan langkah-langkah efisiensi sehingga
dengan alokasi yang terbatas dapat tetap produktif dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat.
Kebijakan akan mandatory spending sebaiknya tidak diberlakukan secara sama namun dengan variasi yang berbeda atau
skema prorata. Bisa dengan melihat Provinsi, Kabupaten, Kotamadya atau dengan melihat besaran jumlah APBD-nya.
Daerah dengan APBD yang besar utamanya yang PAD besar, mungkin bisa dengan mudah memenuhi ketentuan belanja yang
diatur tersebut. Berbeda halnya dengan daerah yang ukuran APBD-nya kecil sehingga ruang untuk memenuhi semua ketentuan
tersebut sempit. Namun, dari semua hal tersebut, kebijakan mandatory spending tujuannya sangat baik untuk kesejahteraan
masyarakat.
Semoga ke depannya semua daerah bisa memenuhi kewajiban pemenuhan mandatory spending khususnya untuk pemenuhan
anggaran infrastruktur daerah agar pelaksanaan pembangunan di daerah bisa lebih cepat dan pelayanan kepada masyarakat
bisa lebih baik.
16. 16
Mahasiswa diwajibkan mempelajari materi yang disampaikan dalam kuliah
hari ini dengan baik, dan dianjurkan untuk membaca lebih banyak materi
tentang topik “Perencanaan pembangunan dan Penganggaran Pemerintah
Daerah di Indonesia” dari berbagai sumber informasi lainnya, sehingga
dapat menyelesaikan tugas ini.
TUGAS:
1. Ungkapkanlah opini Anda tentang berbagai pendekatan yang dilakukan
pemerintah dalam alokasi anggaran APBN 2020.
2. Bagaimana dampak yang terjadi di dalam masyarakat.
3. Pendekatan apa yg sebaiknya di lakukan.
PERTANYAAN