Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas pada Lokakarya Back Ground Study Penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. Regional Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara di Kuta, Bali 23 September 2013
Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 – 2024, penting memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan.
K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024.
Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/
swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pemerintah yang terbatas.
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas pada Lokakarya Back Ground Study Penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. Regional Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara di Kuta, Bali 23 September 2013
Tahun 2024 adalah tahun terakhir periode RPJMN 2020 – 2024, penting memastikan penyelesaian proyek-proyek strategis untuk pencapaian target pembangunan.
K/L diharapkan dapat mengedepankan efektivitas dan efisiensi dalam menyusun program/kegiatan/proyek tahun 2024.
Integrasi kebijakan dan pendanaan melalui pelibatan BUMN, masyarakat/
swasta perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendanaan pemerintah yang terbatas.
Pembahasan tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia akan meliputi:
1. Lingkungan Strategis yang berpengaruh
2. Jenis Perencanaan di Indonesia
3. Proses Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia
4. Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
5. Prinsip dalam Disiplin Anggaran
Pembahasan tentang Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Indonesia akan meliputi:
1. Lingkungan Strategis yang berpengaruh
2. Jenis Perencanaan di Indonesia
3. Proses Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia
4. Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
5. Prinsip dalam Disiplin Anggaran
2. 2
Rancangan
Awal RKPD
Musrenbang
RKPD kab/kota
Rancangan
Akhir RKPD
Perumusan
prioritas dan
sasaran
pembangunan
Forum
Konsultasi
Publik
Perumusan
Kerangka
Ekonomi &
Kebijakan
Keuda
Pengolahan
data dan
informasi
Analisis
Ekonomi &
keuda
Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah
Telaahan
kebijakan nasional
(RKP) &
provinsi (RKPD
PROV)
SE
Penyusunan
Renja-SKPD
Penyusunan
Rancangan
Renja SKPD
kab/kota
Rancangan
RKPD
VERIFIKASI
Bappeda
Persiapan
Penyusunan
RKPD
Pokok-pokok
pikiran DPRD
Kab/Kota
Berita Acara
Musrenbang
kecamatan
Analisis
Gambaran
Umum
Kondisi
Daerah
Evaluasi
Kinerja RKPD
Tahun Lalu
Dok RKPD
kab/kota tahun
berjalan
Perumusan
program
prioritas
daerah
beserta pagu
indikatif
Penyelarasan
Rencana program
prioritas daerah
beserta pagu
indikatif
PENYUSUNAN
KUA & PPAS
Penetapan
PERBUP/PERWAL
ttg RKPD
1
2
3
4
5
Review
RPJMD
Fasilitasi Menteri/
Gubernur
4. • Gerakan
Membangun
• Kejayaan
• Kerja nyata
• Iptek dan
Infrastruktur
• Ketakwaan
• Harmonis
• Langgeng
• Aman
• Sejahtera
VISI PEMBANGUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 2017-2022
”Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja
Nyata Dan Ikhlas” berikut penjabarannya :
5. Memperkuat
tata
pemerintahan
yang bersih,
efektif,
demokratis
dan
transparan
Meningkatka
n kualitas
hidup
manusia
melalui
pendidikan,
kesehatan,
dan olahraga
Mendorong
penguatan
kemandirian
ekonomi yang
berbasis pada
pertanian
dalam arti luas,
kelautan,
industri serta
pengelolaan
potensi daerah
dan sumber
energi melalui
infrastruktur
dan
memperhatika
n lingkungan
hidup
Meningkatkan
kualitas
kehidupan
beragama dan
bermasyarakat
Mewujudkan
kondisi
masyarakat
yang aman,
tentram dan
dinamis
Melestarikan
situs budaya,
kesenian
lokal dan
masyarakat
lainnya guna
meningkat
kunjungan
wisata
MISI PEMBANGUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
6. • Tingginya Angka Kemiskinan
• Belum Efektifnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
• Kurangnya akses terhadap layanan Pendidikan
• Minimnya sarpras penunjang penyelenggaraan pelayanan pendidikan
• Kurangnya minat baca masyarakat
• Kurangnya sarana prasarana kesehatan yang sesuai standar
• Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Sumberdaya Penunjangnya pengembangan
Pertaninan, Perikanan dan Peternakan
• Belum Optimalnya Sistem Ketahanan Pangan Daerah
• Rendahnya Daya Dukung Dalam Pengembangan Usaha masyarakat, Koperasi dan UMKM (Rendahnya
Minat Kewirausahaan Masyarakat)
• Belum Optimalnya Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Masih Rendahnya Profesionalitas Aparatur Desa Dalam Pengelolaan ADD, DD, Dan Intervensi
Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Bergulir
• Belum Optimalnya Pemenuhan Aspek Attraction, Accessibility, Ammenity, dan Ancillary
Service Destinasi Wisata
• Lemahnya Branding Wisata Kotawaringin Barat
• Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dan Transportasi Penunjang Publik maupun
Ekonomi
ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PADA RPJMD 2017-2022
7. Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan yang Integratif Dan
Inovatif melalui Optimalisasi Penerapan Teknologi Informasi (E-
Governance) Dan Reformasi Birokrasi
Menciptakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Mandiri melalui
Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu dan Potensi
Unggulan Lainnya dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan Konsep
Green Economy
Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui
Komitmen Afirmasi terhadap Akses Pendidikan dan Media
Pembelajaran Lainnya yang Berorientasi pada kreatifitas
pengelolaan potensi lokal
Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang dengan konsep
Waterfront City yang mampu mengakselerasi penguatan ekonomi melalui
pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dasar dan sarana prasarana
penunjang dengan memaksimalkan kerjasama dengan swasta dan antar
daerah
Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui
pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang
Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya
STRATEGI PEMBANGUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
8. Tahun 2017/2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
SASARAN
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan yang intergratif
dan Inovatif melalui optimalisasi penerapan teknologi
informasi E- Governance dan reformasi birokrasi
-
Preservasi Nilai, Situs Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui pengelolaan
even kepariwisataan dan penguatan modal sosial yang berwawasan
kebangsaan, berwawasan lingkungan dan berbudaya
Sasaran:
S.1.T.1
S.2.T.1
S.3.T.1
S.4.T.1
Sasaran:
S.5.T.2
S.6.T.2
S.7.T.2
S.12.T.4
S.13.T.4
S.14.T.4
S.15.T.5
S.16.T.5
S.17.T.5
S.18.T.6
Sasaran:
S.8.T.3
S.9.T.3
S.11.T.3
Sasaran:
S.10.T3
Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang Dengan konsep
waterfront city yang mampu mengakselerasi penguatan ekonomi
melalui pemerataan pembangunan infrastruktur fisik dasar dan
sarana prasarana penunjang dengan memaksimalkan kerjasama
dengan swasta dan antar daerah
Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi terhadap akses
pendidikan dan media pembelajaran lainnya yang berorientasi pada kreatifitas pengelolaan
potensi lokal
Menciptakan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi yang
mandiri melalui peningkatan ekstensifikasi sector pertanian
terpadu dan potensi unggulan lainnya dengan memperhatikan
kearifan local dan konsep green economy
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
9. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Menciptakan
Kondisi Aman
Guna
Mengoptimalk
an Potensi
Sumber Daya
Menuju
Kotawaringin
Barat yang
Maju.
Pemantapan
Infrastruktur
untuk
Mengurangi
Disparitas
Antar Wilayah
di
Kotawaringin
Barat
Percepatan
Reformasi
Birokrasi,
Peningkatan
Kulitas
Penguasaan
IPTEK dan
Pembangunan
Sarana-
Prasarana
Pelayanan
Dasar dan
Infrastruktur
Perekonomian
Berorientasi
Potensi
Unggulan
Daerah
Ekstensifikasi
Pertumbuhan
Sektor
Pertanian
dalam Arti
Luas, Industri
Pengolahan
serta
Kepariwisataan
Daerah melalui
Investasi,
Divestasi
(Public Private
Partnership,
Kerjasama
Antar Daerah)
dan Penguatan
Local
Participation
khususnya di
tingkat Desa
Stabilisasi
Kemandirian
Perekonomian
Daerah disertai
dengan
Penurunan
Kesenjangan dan
Peningkatan IPM
Kotawarngin
Barat
Penguatan
Kontribusi
Sektor
Pertanian
Terpadu,
Industri
Pengolahan,
dan
Kepariwisataan
terhadap
Pendapatan
Daerah
TAHUN 2021
TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2020 TAHUN 2022
10. Tahun 2017/2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
SASARAN
PEMBANGUNAN
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
Membangun Sistem Tatakelola Pemerintahan Yang
Integratif Dan Inovatif Melalui Optimalisasi
Penerapan Teknologi Informasi (E-governance) Dan
Reformasi Birokrasi;
Preservasi Nilai,Situs Budaya Dan Kearifan Lokal Melalui
Pengelolaan Even Kepariwisataan Dan Penguatan Modal Sosial
Yang Berwawasan Kebangsaan,Berwawasan Lingkungan Dan
Berbudaya;
Sasaran:
S.1.T.1
S.2.T.1
S.3.T.1
S.4.T.1
Sasaran:
S.5.T.2
S.6.T.2
S.7.T.2
S.12.T.4
S.13.T.4
S.14.T.4
S.15.T.5
S.16.T.5
S.17.T.5
S.18.T.6
Sasaran:
S.8.T.3
S.9.T.3
S.11.T.3
Sasaran:
S.10.T3
Meningkatkan Kualitas Aksessibilitas Antar Ruang Dengan
Konsep Waterfront City Yang Mampu Mengakselerasi
Penguatan Ekonomi Melalui Pemerataan Pembangunan
Infrastruktur Fisik DasarDan Sarana Prasarana Penunjang
Dengan Memaksimalkan Kerjasama Dengan Swasta Dan
Antar Daerah;
Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi
terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yangBerorientasi
pada kreatifitas pengelolaan potensi lokal;
Menciptakan Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi
Yang Mandiri Melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor
Pertanian Terpadu Dan Potensi Unggulan Lainnya
Dengan Memperhatikan Kearifan Lokal Dan Konsep
Green Economy;
Ekstensivikasi
Pertumbuhan Sektor
Pertanian dalam Arti Luas,
Industri Pengolahan serta
Kepariwisataan Daerah
melalui Investasi, Divestasi
(Public Private Partnership,
Kerjasama Antar Daerah)
dan Penguatan Local
Participation khususnya di
tingkat Desa
Tema 2020
Diasumsikan Pembangunan terkait suprastruktur dan
Infrastruktur penunjang birokrasi pemerintahan
sudah pada tahap akhir “Siap”
Orientasi Pemerintah harus mulai lebih focus pada
factor pembangunan yang bersifat eksternal
pemerintahan untuk mendukung agenda
pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, karena
diasumsikan suprastruktur penunjang layanannya
sudah cukup siap.
11. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN KOBAR TAHUN
2020
Tema Pembangunan
Prioritas Pembangunan
Wajib Dengan Sendirinya
Prioritas Pendukung Strategi Pembangunan Untuk
Tahun 2020
Ekstensivikasi Pertumbuhan
Sektor Pertanian Dalam Arti Luas,
Industri Pengolahan Serta
Kepariwisataan Daerah Melalui
Investasi, Divestasi (Public Private
Partnership, Kerjasama Antar
Daerah) Dan Penguatan Local
Participation Khususnya Di Tingkat
Desa
1.Pendidikan
2.Kesehatan
3.Pelayanan Umum
4.Urusan Pemerintahan
1. Optimalisasi kluster industri (Berbasis Sawit, Metal,
Perikanan Tangkap)
a. Meningkatkan Akses Permodalan Dan Investasi
b. Mengawal Aktifitas Industri Yang Berkelanjutan
c. Memastikan Kualitas Distribusi Sektor Industry
2. Meningkatkan afirmasi pembangunan terhadap sektor
Pertanian
a. Meningkatkan Produksi Sektor Pertanian
b. Membangun Dan Memantau Kualitas Lembaga
Usaha Di Sektor Pertanian
c. Memfasilitasi Proses Hilirisasi/Distribusi Hasil
Pertanian
3. Penggalian dan pemanfaatan potensi-potensi ekonomi lokal
daerah (Local Economic Resources Development)
a. Penggalian Potensi Lokal
b. Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Lokal
c. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD
12. Proses Politik: Perencanaan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan
visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan
pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
Proses Teknokratik: Perencanaan yang dilaksanakan dengan
menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai
tujuan dan sasaran pembangunan Daerah
Perencanaan Partisipatif: Perencanaan yang melibatkan
para pemangku kepentingan
Proses Bottom-up dan Top-down: merupakan hasil perencanaan yang
diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari
Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional
PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH