Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Derah, Dan Indormasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Dacrah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya PAD yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibat biaya ekonomi tinggi (high cost economy) yang pada akhirnya kurang mendukung dunia usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah segenap pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluam daerah. Oleh karena itu, tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin. (Fauzi dan Iskandar, 1984:44).
Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah “semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Halim dan Nasir (2006:44), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Isdijoso (2002) menyatakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalian sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003).
Menurut Mardiasmo (2002), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Menurut Samsubar Saleh (2003), Pendapatan Asli Daerah merupakan suatau komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah.
Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) menyatakan bahwa pada umumnya penerimaan p
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MENJELASKAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) (KASUS: KA...fajrillah
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat menjelaskan DAU.
Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode regresi Generalized Least Square (GLS) yang dilakukan secara Cross Section Weight. Metode ini menerapkan karakteristik model ekonometrika fungsi DAU, yang mana data tersebut membutuhkan data antarwaktu (time series) sekaligus data antar kabupaten/kota (cross section). Dalam ekonometri proses penyatuan data antarwaktu (time series) dan data kerat silang (cross section) disebut dengan pooling. Sedangkan data yang dihasilkan disebut dengan pooling data atau panel data. Data time series menggunakan basis data tahun 2004-2005, sedangkan data cross section yang menggunakan sampel data 25 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Hasil penelitian yang didapat, DAU mampu dijelaskan oleh variabel bebas yaitu JP, PDRB, IPM, BP, PAD dan DBH, selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam model. Uji-F (Uji serempak) menunjukkan secara statistik pada = 5% bahwa seluruh variabel bebas dalam model menunjukkan pengaruhnya secara signifikan. Secara parsial (individual) menunjukkan JP, IPM, BP, PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap DAU pada tingkat keyakinan 95 persen ( = 5%), variabel PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap DAU pada tingkat keyakinan 95% ( = 5%). Sedangkan variabel DBH tidak signifikan pengaruhnya terhadap DAU.
Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini, diketahuinya variabel-variabel yang dapat menjelaskan besar penerimaan dana alokasi umum.
It’s tempting to imagine that procrastination is a fairly recent phenomenon. It has put people into troubles. This destructive habit of course has to be controlled.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
2. dana yang bersumber dari APBN ,tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004).
bersifat “Block Grant” : penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan
prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. DAU diberikan pemerintah pusat
untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan
PAD-nya
3. Dana Alokasi Umum untuk
Daerah Propinsi.
Dana Alokasi Umum untuk
Daerah Kabupaten /Kota
Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan
imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.
4. bersumber dari
pendapatan APBN
yang dialokasikan
kepada Daerah
tertentu
membiayai
kebutuhan sarana
dan prasarana
masyarakat
mendorong
percepatan
pembangunan
daerah.
5. mendanai
kegiatan khusus
yang merupakan
urusan Daerah
ditetapkan
setiap tahun
dalam APBN.
Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan
kemampuan keuangan daerah yang
tercermin dari penerimaan umumAPBD .
Kriteria Khusus, dirumuskan
berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang mengatur
penyelenggaraan otonomi khusus
dan karakteristik daerah;
Kriteria Teknis, yang disusun
berdasarkan indikator-indikator yang
dapat menggambarkan kondisi sarana
dan prasarana, serta pencapaian teknis
pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.
6. • dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi
• Diatur dalamdalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah , penyelarasan dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ( telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. )
8. 1. kehutanan;
2.Perikanan
3.pertambangan
minyak bumi
4. pertambangan
gas bumi
5.pertambangan
panas bumi.
9. kewenangan khusus
daerah mengurus
kepentingan
masyarakat
berdasarkan
aspirasi
masyarakat.
mempercepat
tercapainya
kesejahteraan
rakyat
menampakkan
penghormatan
terhadap hak asasi
manusia (HAM) di
daerah.
10. Pos Penerimaan Khusus Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2%
(dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional
selama 25 tahun, yang terutama ditujukan untuk
pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta
Pos Dana Tambahan Infra Struktur Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya
ditetapkan antara Pemerintah dengan DPR
berdasarkan usulan daerah pada setiap tahun
anggaran, yang terutama ditujukan untuk
pembiayaan pembangunan infrastruktur.