Fkpm tkib

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
OLEH :
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA TANJUNGPINANG

LOGO TANJUNGPINANG, 10 DESEMBER 2010

PADA PELATIHAN
FORUM KEMITRAAN POLISI MASYARAKAT
(FKPM) 1

DAFTAR ISI
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang http://disduktpi.com

DASAR HUKUM

PENDAHULUAN

KK

KTP

SKPLN
SKDLN

2

DASAR HUKUM

Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan.
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang No. 23 Tahun 2006.
Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis
NIK Secara Nasional.
Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 562/4326/ MD tanggal 22
Oktober 2008 perihal Kebijakan Departemen Dalam Negeri di Bidang
Adminduk terhadap TKI Deportasi yang akan bekerja kembali ke luar
negeri.

3

PENDAHULUAN

Menyediakan pelayanan publik yang baik adalah tugas negara
melalui pemerintah. Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai
pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Tugas dan kewajiban ini
dilakukan melalui aparat pemerintah dari tingkat paling atas sampai
paling bawah seperti RW dan RT. Sebagai kewajiban, maka sudah
semestinya setiap aparat pemerintah memberikan pelayanan publik
yang terbaik, termasuk kepada seseorang/kelompok.

4

Pengertian Administrasi Kependudukan

Apa yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan?
Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui
pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

5

Hak dalam Administrasi Kependudukan

Hak apakah yang dimiliki warganegara / penduduk
dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)?
Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
1. Dokumen kependudukan;
2. Pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil;
3. Perlindungan atas data pribadi;
4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
5. Informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan
dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta
penyalahgunaan data pribadi oleh instansi pelaksana.
6

Kewajiban dalam Administrasi Kependudukan

Kewajiban apakah yang dimiliki warganegara /
penduduk dalam sistem administrasi kependudukan?
Setiap penduduk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa
penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana. Sebab, setiap
kejadian/peristiwa penting yang dialami -- seperti kelahiran, kematian,
perpindahan dan perkawinan -- akan membawa akibat terhadap
penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
(KTP), dan atau surat keterangan kependudukan lain yang meliputi
pindah datang, perubahan alamat, atau status tinggal terbatas menjadi
tinggal tetap.

7

Dokumen Kependudukan

Apa yang dimaksud dengan Dokumen Kependudukan ?
Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh
Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti
autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil.
Dokumen Kependudukan pada dasarnya meliputi :
Biodata Penduduk;
Kartu Keluarga (KK);
Kartu Tanda Penduduk (KTP);
Surat keterangan kependudukan;
Akta Pencatatan Sipil.

8

Surat Keterangan Kependudukan

Meliputi apa saja Surat Keterangan Kependudukan?
Surat keterangan kependudukan meliputi surat-surat sebagai berikut:
Surat Keterangan Pindah;
Surat Keterangan Pindah Datang;
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
Surat Keterangan Tempat Tinggal;
Surat Keterangan Kelahiran;
Surat Keterangan Lahir Mati;
Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
Surat Keterangan Kematian;
Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
Surat Keterangan Pencatatan Sipil. 9

Pelayanan Pencatatan Sipil

Meliputi apa sajakah pelayanan pencatatan sipil?
Pelayanan pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa penting, yaitu:
Kelahiran;
Kematian;
Lahir mati;
Perkawinan;
Perceraian;
Pengakuan anak;
Pengesahan anak;
Pengangkatan anak;
Perubahan nama;
Perubahan status kewarganegaraan;
Pembatalan perkawinan;
Pembatalan perceraian; dan
Peristiwa penting lainnya.
10

KARTU KELUARGA

Apa yang dimaksud dengan Kartu Keluarga (KK), dan
apa urgensi dokumen tersebut bagi warganegara?
KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan,
hubungan dan jumlah anggota keluarga. KK wajib dimiliki oleh setiap
keluarga. KK dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh
Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan.
KK memuat keterangan keluarga mengenai kolom nomor KK, nama
lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin,
alamat, tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, status
perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan,
dokumen imigrasi, nama orang tua.
KK menjadi dasar untuk penerbitan KTP, dan menjadi dasar bagi
pemenuhan hak warganegara yang lainnya dan bagi Pemerintah menjadi
dasar untuk pengambilan keputusan/kebijakan.
11

Persyaratan Pembuatan Kartu Keluarga

Bagaimana Persyaratan dan Tata Cara Pembuatan KK?
Untuk membuat Kartu Keluarga harus melengkapi syarat-syarat berikut:
Surat Pengantar dari Pengurus RT/RW
Kartu Keluarga Lama
Surat Nikah atau Akta Cerai bagi yang membuat KK karena
perkawinan/ perceraian
Surat Keterangan Lahir / Akta Kelahiran
Surat Keterangan Pindah (SKP), Surat Keterangan Pindah Datang
(SKPD) bagi penduduk yang pindah dalam wilayah NKRI.
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) bagi WNI yang
baru datang dari luar negeri.

12

Alur Proses Pembuatan Kartu Keluarga

RETRIBUSI Rp. 10.000,-
KELURAHAN DINAS KEPENDUDUKAN
PENDUDUK
Proses 3 (tiga) hari kerja DAN PENCATATAN SIPIL
Proses 3 (tiga) hari kerja

Melengkapi persyaratan REGISTRAR :
yaitu : Menerima dan mengecek berkas
Mengisi Form F1-01 Memverifikasi Form F1-01
PETUGAS VERIFIKASI :
Kartu Keluarga yang lama Mengisi Form F1-06
Memeriksa berkas permohonan
Pengantar dari RT Menyerahkan berkas kepada Operator
Membuat daftar berkas yang telah diverifikasi
Fotocopy Akta Nikah Memungut dan menyetor Retribusi KK
Fotocopy Akta Kelahiran
Fotocopy Ijazah
Fotocopy pasport
VERIFIKATOR KELURAHAN : PETUGAS CETAK :
Memverifikasi berkas sebelum KEPALA DINAS :
Mencetak KK yang telah Menandatangani KK
ditandangani Lurah diverifikasi

LURAH :
Menandatangani Form F1-01 dan
Form F1-06
PETUGAS SORTIR :
Melaksanakan stempel KK
Menyortir KK
OPERATOR : Menyerahkan KK yang telah
Meng-input berkas yang telah lengkap
selesai ke Kelurahan dilengkapi
dan ditandatangani Lurah
dengan daftar tanda terima
Membuat daftar penyerahan berkas
Menyerahkan kepada Verifikator Disduk
13

Contoh Blangko Kartu Keluarga

14

KARTU TANDA PENDUDUK

Apa yang dimaksud Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
siapa yang wajib memilikinya ?
KTP adalah nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang
diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 tahun. KTP berlaku
selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal
dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP berisi informasi mengenai
sang pemilik kartu, meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan
(NIK.), alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, golongan darah,
kewarganegaraan, foto, tanda tangan atau cap jempol.
Setiap Penduduk yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing
yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas)
tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Khusus
warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur
hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.
15

Persyaratan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk

Bagaimana Persyaratan dan Tata Cara Pembuatan KTP?
Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru harus melengkapi
syarat-syarat berikut :
Surat Pengantar dari RT/RW
Foto Copy Kartu Keluarga
KTP lama yang sudah habis masa berlakunya
Surat Keterangan lapor kehilangan KTP dari Kepolisian bagi yang
kehilangan KTP

16

Alur Proses Pembuatan Kartu Tanda Penduduk

RETRIBUSI Rp. 15.000,-

DINAS KEPENDUDUKAN
PENDUDUK KECAMATAN
Proses 3 (tiga) hari kerja DAN PENCATATAN SIPIL
Proses 3 (tiga) hari kerja

PETUGAS VERIFIKASI :
Berkas permohonan
Melengkapi persyaratan yaitu : Photo Penduduk pemohon KTP MembuatMemeriksa Daftar berkas yang telah
Fotocopy Kartu Keluarga SIAK Upload Photo diverifikasi
Membuat daftar penyerahan berkas
Menyerahkan berkas ke Verifikasi Disduk
Memungut dan menyetor retribusi KTP

PETUGAS CETAK : KEPALA DINAS :
KELURAHAN Mencetak KTP yang telah diverifikasi Menandatangani KTP

Memberikan Form F1-07 yang PETUGAS SORTIR :
sudah ditandatangani Lurah Melaksanakan stempel KTP
Menyortir KTP
Menyerahkan KTP yang telah selesai
ke Kecamatan dilengkapi dengan
daftar tanda terima

17

Contoh Blangko Kartu Tanda Penduduk

18

SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR NEGERI

Apa yang dimaksud Surat Keterangan Pindah ke Luar
Negeri (SKPLN)?
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) adalah Surat
Keterangan yang diberikan kepada Penduduk yang tinggal menetap di
luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun.
Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja
ke luar negeri.

19

Persyaratan Pembuatan SKPLN

Bagaimana Persyaratan dan Tata Cara Pembuatan
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN)?
Untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN)
harus melengkapi syarat-syarat berikut :
Surat pengantar pindah dari RT dan RW;
KK; dan
KTP.

20

Kegunaan SKPLN

Apakah kegunaan dibuatnya Surat Keterangan Pindah
ke Luar Negeri (SKPLN)?
Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) digunakan untuk:
Pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik
Indonesia negara tujuan.
Dicatatkan di perwakilan Republik Indonesia dalam buku register
Warga Negara Indonesia di luar negeri.

21

Alur Proses Pembuatan SKPLN

DINAS KEPENDUDUKAN
PENDUDUK KELURAHAN KECAMATAN DAN PENCATATAN SIPIL

Melengkapi a. Penduduk mengisi dan a. Surat Pengantar Pindah ke a. Petugas menerima Surat Pengantar
persyaratan yaitu : menandatangani formulir Luar Negeri dari penduduk Pindah ke Luar Negeri dari penduduk.
a. Surat Keterangan Surat Pengantar Pindah ke diketahui Camat dengan b. Petugas melakukan verifikasi dan validasi
Pindah Dari RT/RW Luar Negeri; membubuhkan data penduduk;
b. Kartu Keluarga; b. Petugas registrasi tandatangan; c. Kepala Dinas menerbitkan dan
c. Kartu Tanda mencatat dalam Buku b. Petugas melakukan menandatangani Surat Keterangan
Penduduk (KTP) Harian Peristiwa verifikasi dan validasi data Pindah ke Luar Negeri;
Kependudukan dan penduduk; d. Petugas registrasi mencabut KTP
Peristiwa Penting; c. Petugas meneruskan Surat penduduk yang telah mendapat Surat
c. Petugas registrasi Pengantar Pindah ke Luar Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
melakukan verifikasi dan Negeri kepada Instansi e. Dalam hal satu keluarga pindah ke luar
validasi data penduduk; Pelaksana; dan negeri, KK penduduk yang pindah
d. Kepala desa/lurah d. Petugas registrasi dicabut; dan
mengetahui dan merekam data dalam f. Dalam hal satu orang atau beberapa
menandatangani serta database kependudukan. orang dari satu keluarga pindah ke luar
meneruskan Surat negeri, dilakukan perubahan KK bagi
Pengantar Pindah ke Luar anggota keluarga yang tinggal.
Negeri kepada Camat; dan
e. Petugas registrasi
mencatat dalam Buku
Induk Penduduk dan Buku
Mutasi Penduduk.
22

SURAT KETERANGAN DATANG LUAR NEGERI

Apa yang dimaksud Surat Keterangan Datang dari Luar
Negeri (SKDLN)?
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) adalah Surat
Keterangan yang diberikan kepada WNI yang sebelumnya pindah ke luar
negeri kemudian datang untuk menetap kembali di Republik Indonesia.
Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan kembali
dari luar negeri dan menetap di Indonesia.

23

Persyaratan Pembuatan SKDLN

Bagaimana Persyaratan dan Tata Cara Pembuatan
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)?
Untuk memperoleh Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN)
harus melengkapi syarat-syarat berikut :
Paspor; atau
Dokumen pengganti paspor.

24

Kegunaan SKDLN

Apakah kegunaan dibuatnya Surat Keterangan Datang dari
Luar Negeri (SKPLN)?
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN) digunakan untuk:
Sebagai laporan kedatangan ke RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan.
Untuk dapat diterbitan KK dan KTP Indonesia.

25

Alur Proses Pembuatan SKDLN

WARGA RT & RW /
NEGARA DINAS KEPENDUDUKAN KELURAHAN /
INDONESIA DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN

Melengkapi a. Warga Negara Indonesia a. Warga Negara Indonesia yang
persyaratan yaitu : mengisi dan menandatangani telah mendapatkan KK dan
a. Paspor, atau; formulir Surat Keterangan KTP, melaporkan
b. Dokumen Datang dari Luar Negeri; kedatangannya kepada camat,
pengganti paspor b. Petugas melakukan verifikasi Kepala desa/lurah dan RT/RW
dan validasi data; tempat domisili dengan
c. Kepala Instansi Pelaksana menyerahkan Surat Keterangan
menerbitkan dan menanda- Datang dari Luar Negeri.
tangani Surat Keterangan b. Kepala Desa/Lurah melakukan
Datang dari Luar Negeri, KK pendaftaran Warga Negara
dan KTP; dan Indonesia yang melaporkan
d. Petugas merekam data dalam kedatangannya dengan cara
database kependudukan. petugas registrasi mencatat
dalam Buku Harian Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa
Penting, Buku Induk Penduduk,
dan Buku Mutasi Penduduk.

26

PENUTUP

TERIMA KASIH

27

Fkpm tkib

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (8)

Similar to Fkpm tkib

Similar to Fkpm tkib (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (6)

Fkpm tkib