1. Dokumen ini membahas perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran purna penempatan di Indonesia, khususnya upaya meningkatkan kualitas SDM dan mendukung pekerja migran setelah kembali dari luar negeri melalui pelatihan, modal usaha, dan izin berusaha. 2. Pekerja migran sering mengalami berbagai masalah seperti PHK sepihak, penganiayaan, dan gangguan seksual selama bekerja di luar negeri

2. Perlindungan dan Pemberdayaan
Sosial Pekerja Migran
Purna Penempatan
Oleh Musni Umar, Ph.D
Sociologist and Researcher

3. Pengantar
Dalam penelitian saya bertajuk "Studi Kompleksitas
Dinamika Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Kabupaten
Sukabumi", yang dilaksanakan di Desa Sagaranten
Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, pada
Oktober-November 2012, saya telah mengemukakan
setidaknya terdapat 4 (empat) permasalahan yang
dihadapi pekerja migran (TKI PLRT).
Pertama, kemiskinan
Kedua, pendidikan
Ketiga, pengangguran
Keempat, lingkungan sosial ekonomi dan budaya

4. Dalam penelitian lapangan, saya menemukan banyak hal diantaranya:
Pertama, pendorong utama mereka bekerja di luar negeri adalah faktor
kemiskinan. Selain itu, tidak ada pekerjaan yang dapat dilakukan di
kampung halaman untuk bisa merubah nasib. Disamping itu, mereka
melihat keberhasilan yang telah bekerja diluar negeri seperti bisa beli
tanah, dapat bangun rumah dan sebagainya.
Kedua, tingkat pendidikan mereka 95 persen adalah Sekolah Dasar (SD).
Ketiga, 100 persen yang merekrut mereka adalah calo disebut sponsor.
Keempat, kepakaran kerja tidak ada.
Kelima, pemerintah daerah tidak terlibat dalam proses pra penempatan
dan perlindungan terhadap mereka.
Dari temuan yang diperoleh dalam penelitian lapangan (field research),
saya berkesimpulan bahwa tidak mungkin mencegah terjadinya banyak
permasalahan dalam penempatan pekerja migran (TKI PLRT) di luar negeri
kalau "hulu" yaitu SDM mmereka tidak dibenahi secara total. Inilah akar
masalah dari seluruh permasalahan dalam proses pra penempatan,
penempatan dan purna penempatan pekerja migran di luar negeri.

6. Dampak SDM Rendah
Banyak sekali dampak negatif pekerja migran tidak
mempunyai kepakaran kerja. Setidaknya terdapat
empat hal:
Pertama, majikan merendahkan mereka
Kedua, majikan suka kesal dan akhirnya menyiksa
mereka karena sudah membayar mahal kepada
PPTKIS.
Ketiga, tidak membayar gaji.
Keempat, PHK sepihak

9. Menghentikan Penempatan Pekerja
Migran Keluar Negeri
Kalau ingin menghilangkan segala permasalahan yang dialami
pekerja migran, yang paling gampang adalah menghentikan
penempatan mereka keluar negeri.
Dalam program Roadmap Zero 2017, Pemerintah Indonesia
melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, telah
mencanangkan penghentian total penempatan pekerja migran
informal (TKI PLRT) keluar negeri pada tahun 2017.
Kalau program tersebut dapat dilaksanakan, maka akan
mengakhiri berbagai persoalan yang membuat Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan BNP2TKI sering menjadi
bulan-bulanan oleh berbagai pihak karena dianggap tidak becus
dalam menangani pekerja migran informal (TKI PLRT).
Masalahnya, apakah para calo, pekerja migran dan sindikat
penempatan pekerja migran informal keluar negeri, berhenti
mengirim mereka untuk bekerja diluar negeri?

10. Menurut saya, pemerintah tidak akan berhasil
menghentikan pengiriman pekerja migran informal
keluar negeri kalau masih terbuka lebar demand
terhadap mereka, sehingga supply akan tetap
dilakukan. Faktor demand dan supply memegang
peranan penting dalam penempatan pekerja migran
informal diluar negeri. Selain itu, faktor tarikan
ekonomi, dimana para calon pekerja migran informal
masih didera kemiskinan dikampung halamannya dan
sds hsdrst kust ingin keluar dari lingkaran kemiskinan
yang membelenggu. Karena pendidik kurang memadai,
maka satu-satu jalan yang dapat ditempuh hanya
dengan bekerja diluar negeri sebagai pekerja migran
informal yang tidak memiliki hambatan bagi yang tidak
mempunyai pendidikan yang memadai.

11. Pekerja Migran yang Bermasalah
Walaupun dalam realitas, banyak masalah yang sering
dialami pekerja migran, sejak pra penempatan, masa
penempatan dan purna penempatan, tetapi tidak
mengurangi animo mereka untuk bekerja diluar negeri.
Dengan gagah berani dan bermodalkan semangat,
mereka meningglkan kampung halamannya untuk
mencari rezeki yang halal demi keluar dari lingkaran
kemiskinan.
Sebagai gambaran, tahun 2012 terdapat pekerja
migran bermasalah asal Jawa Barat sebesar 8.042
orang, diantaranya ialah sebanyak 1.856 orang berasal
dari Indramayu, 1.112 orang dari Cianjur, dan 1.006
orang dari Cirebon (Visijobs.com, 12-6-212).

12. Menurut data BNP2TKI bahwa setidaknya terdapat 16
macam masalah yang sering diperoleh pekerja migran
diluar negeri. Menurut data dari Pusat Litbang dan
Informasi, BNP2TKI bahwa masalah paling banyak
diperoleh pekerja migran sejak tahun 2009 sampai 2011.
Pertama, PHK sepihak sebanyak 2189 kasus (28 %). Kedua,
sakit akibat kerja sebanyak 1967 ( 25 %)). Ketiga, majikan
bermasalah 786 (10 %). Keempat, penganiayaan 553 (7 %).
Kelima, pelecehan seksual 528 (6 %).
TKW Indonesia Terbanyak Hadapi Hukuman Mati di Saudi
Kompas, Senin, 14 Januari 2013 | 16:25 WIB
Daily Mail
Siti Zainab dihukum mati di Arab Saudi karena
menikam majikan perempuannya hingga tewas
pada tahun 1999

14. Kasus lain Rani binti Bohim, TKI yg malang ini mulai bekerja di Saudi Arabia
umur 16 thn. Selama 3 thn bekerja tdk dibayar gajinya. Kemudian dihukum
penjara selama 15 thn dengan tuduhan menyihir anak majikan. Menurut Rani,
pada suatu saat anak majikan mau memperkosanya, lalu dia menending
kemaluannya. Dia kesakitan lalu melapor ke pada bapaknya. Bapaknya
kemudian membawa Rani dan melaporkan ke polisi dengan tuduhan menyihir
anaknya sehingga jatuh hati. Rani dipenjara 2 thn 2 bln.

16. Cara Meningkatkan SDM
Untuk memberdayakan meningkatkan kualitas mereka, pemerintah
daerah wajib bertanggungjawab untuk meningkatkan SDM mereka.
Adapun program yang diperlukan untuk mengatasi rendahnya sumber daya
manusia antara lain:
Pertama, kursus-kursus singkat untuk belajar bahasa Inggris, bahasa Arab
dan lain sebagainya.
Kedua, kursus-kursus ketrampilan misalnya memasak makanan Arab, Cina
dan lain-lain.Ketiga, kursus-kursus dan praktik menggunakan peralatan
moderen yang biasa dipergunakan orang-orang kaya.
Keempat, menanamkan nasionalisme, kepercayaan diri, cara
berkomunikasi dan kiat-kiat memproteksi diri dari kemungkinan gangguan
seksual dari anak majikan dan majikan.
Untuk mewujudkan itu semua, maka sangat diperlukan pembangunan
balai pelatihan ketrampilan dilingkungan yang terdekat tempat tinggal
penduduk misalnya di setiap kecamatan yang banyak mengirim TKI PLRT. Ini
penting supaya masyarakat didorong memiliki ketrampilan praktis, memiliki
akses yang dekat untuk belajar dan sebaiknya bersifat gratis. Kalaupun
membayar, harus murah dan terjangkau bagi golongan miskin.

17. Perlindungan Pekerja Migran
Purna Penempatan
Dalam penelitian saya di Sagaranten Kabupaten Sukabumi, saya
menemukan seorang TKI purna penempatan yang hidupnya amat
memprihatinkan. Pipi bt Juanidi (45 tahun) merupakan pekerja migran yang
pernah bekerja di Suriah pada 2006-2020. Dia dikirim oleh PT. Abdillah
Putra Tamala yang beralamat di Condet, Jakarta Timur, dengan gaji sebesar
Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan.
Akan tetapi, gajinya dipotong perusahaan dan sponsor, sehingga yang
diterima hanya sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan Gaji
sebesar itu, hanya habis untuk dimakan keluarganya di Sagaranten,
sehingga tidak ada yang bisa ditabung apalagi mau memberi tanah dan
membangun rumah sebagaimana yang banyak dilakukan para mantan
pekerja migran di kampung halamannya di Sagaranten.
Pekerja migran seperti Rani Binti Bohim dan Pipi sangat penting
diberdayakan melalui antara lain:

18. 1. Pelatihan alih profesi
Pelatihan alih profesi kepada pekerja migran purna
penempatan untuk melindungi dan memberdayakan mereka,
sangat diperlukan misalnya menjadi pedagang di pasar,
membuka warung nasi, potho copy, buka salon, menjahit
pakaian, menjadi supplier kebutuahn sehari-hari, penjual
sayur dan lain sebagainya.
Mantan pekerja migran seperti Rani dan Pipi sangat
memerlukan pelatihan alih profesi supaya mereka yang naas,
korban tindak kekerasan dan gagal dalam meraih sukses
dalam bekerja diluar negeri, dapat melanjutkan hidup
bersama keluarga di kampung halamannya. Bagaimanapun
mereka sudah berjasa membantu pemerintah dalam
mengurangi pengangguran dengan bekerja di luar negeri,
membawa devisa di dalam negeri, dan mengurangi
kemiskinan, sehingga tidak sepantasnya mereka disia-siakan

19. 2. Pemberian izin usaha
Izin usaha dari Kementerian Perdagangan terhadap
usaha yang akan digeluti di bidang perdagangan,
diperlukan supaya usaha yang dilakukan legal dan
bisa mendapatkan fasilitas permodalan dari
pemerintah, dan bisa membayar pajak jika usaha
yang dijalankan sudah maju.
Untuk mendapatkan izin usaha dan tempat usaha,
pemerintah wajib memberi kemudahan dan
sebaiknya diberikan secara gratis (cuma-cuma).

20. 3. Pemberian peluang usaha dan pemasaran
Untuk memberdayakan dan memajukan usaha para
mantan TKI purna penempatan, mesti diberikan
perlakuan khusus (special treatment). Tidak boleh
diberlakukan persaingan bebas.
Oleh karena itu, kalau ada pesanan (order) barang
dari pemerintah, harus diberikan kepada mereka,
supaya mendapat keuntungan, ada pemupukan
modal dari hasil laba dan cepat maju.

21. 4. Pemberian modal
Disamping memberi peluang usaha, juga pemerintah harus
memberi modal kerja dan modal investasi. Modal yang diberikan
sebaiknya dijamin oleh pemerintah. Kalau tidak ada jaminan
(hipotek), maka bank tidak akan membantu permodalan.
Jadi pemerintah harus pro aktif dan memberi pemihakan kepada
usaha yang dikembangkan para TKI purna penempatan dan usaka
kecil, mikro dan koperasi.
5. Tempat berusaha
Mereka harus diberi tempat berusaha yang layak dan ramai
dikunjungi pembeli yaitu tempat yang strategis, bersih dan mudah
dijangkau oleh pembeli.

22. Kesimpulan
Migrasi pekerja migran keluar negeri untuk bekerja, tidak
akan efektif kalau dihentikan sementara ataupun permanen.
Mereka keluar negeri untuk bekerja karena desakan perut
untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, peluang pekerjaan di
dalam negeri sulit mereka peroleh, dan hidup layak seperti
pekerja migran lainnya.
Pekerja migran telah berjasa kepada bangsa dan negara,
dimana setiap bulan mereka memasukkan devisa ke
Indonesia melalui pengiriman uang ke kampung halaman,
berperan dalam mengurangi jumlah orang-orang miskin, dan
mengurangi pengangguran dengan bekerja sebagai pekerja
migran diluar negeri, maka jangan diberlakukan kepada
mereka Habis Manis Sepah Dibuang.

23. Sudah saatnya semakin ditingkatkan perlindungan dan
pemberdayaan terhadap pekerja migran purna
penempatan yang mendapat masalah ditempat
bekerja di luar negeri, yang menjadi korban tindak
kekerasan, yang mengalami stres, depresi dan
gangguan jiwa, harus direhabilitasi sampai sembuh.
Mereka yang sehat wajib dilindungi dan diberdayakan
dengan memberi mereka pelatihan alih profesi,
difasilitasi untuk mendapatkan izin usaha dan tempat
usaha yang layak dan ramai dikunjungi pembeli, diberi
order (pekerjaan), modal usaha serta dilakukan
pembinaan dan pengawasan supaya mereka dapat
meningkatkan dan memajukan usaha yang dijalankan.
• * Makalah ini dipersiapkan untuk dipresesntasikan
dalam Kegiatan Workshop Perlindungan Sosial Korban
Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran, Kementerian
Sosial RI, pada 16 Januari 2013 di Hotel Sahid Jakarta.