Sistem pemerintahan Indonesia mengacu pada UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen. UUD mengatur pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal antar lembaga negara serta mekanisme check and balances. Sistem yang diadopsi bersifat presidensial dengan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

1. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
KELOMPOK 6:
- MERYA ALSHAQINA
- PUSPITA ARUMDANI
- RIGA AYU BUDIARTI

2. Sistem pemerintahan di Indonesia pada dasarnya mengacu pada
rumusan UUD 1945. UUD telah menggariskan sistem politik,
ekonomi, sosial dan budaya, sehingga menjadi sebuah acuan dalam
menjalankan roda pemerintahan.
Secara konstitusional, negara kita berdasarkan hukum yang
demokratis. Di dalamnya, terdapat supremasi konstitusi. Konstitusi
sebagai hukum dasar tertinggi kehidupan berbangsa dan bernegara
antara lain mengatur aspek-aspek mendasar kenegaraan, seperti prinsip
negara hukum dan demokrasi, tujuan dan cita-cita bernegara,
pemisahan kekuasaan, hak dan wewenang lembaga negara, hubungan
antar lembaga negara, sistem pemerintahan, dan prinsip-prinsip dasar
hak asasi manusia.

3. Sembilan prinsip pokok yang mendasari penyusunan sistem
penyelenggaraan Negara Indonesia berdasarkan hasil
pemikiran para ahli
Ketuhanan Yang
Maha Esa
Cita Negara
Hukum dan The
Rule of Law
Paham
kedaulatan rakyat
dan demokrasi
Demokrasi
langsung dan
dmokrasi
perwakilan
Pemisahan
kekuasaan dan
prinsip checks and
balances
Sistem
Pemerintahan
Presindensial
Persatuan dan
Keragaman
Paham demokrasi
ekonomi dan
ekonomi pasar
sosial
Cita masyarakat
Madani

4. Sistem Pemerintahan Indonesia pada Awal Kemerdekaan
• Sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia sejak awal
kemerdekaan mengacu pada isi UUD 1945. Menurut ketentuan UUD
1945, sistem pemerintahan Indonesia bersifat presidensial yaitu para
menteri tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif. Para
menteri hanya bertindak sebagai pembantu presiden.
• Sistem pemerintahan Indonesia pernah mengalami perubahan,
menjadi parlementer. Sejak November 1945, berdasarkan maklumat
Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, pengumuman Badan
Pekerja tanggal 14 November 1945 dan Maklumat Pemerintah
tanggal 14 November, tanggung jawab politik terletak di tangan
para menteri.
• Sejak berlakunya sistem Kabinet Parlementer (14 November 1945)
sampai dengan keluarnya Dekrit Presiden ( 5 Juli 1959), tercatat
beberapa kali pergantian kabinet yang urutannya sebagai berikut:

5. Kabinet
Sutan Syahrir
Kabinet
Amir
Syarifuddin
Kabinet
Moh.
Hatta
Kabinet
Natsir
Kabinet
Sukirman
Kabinet
Wilopo
Kabinet Ali
Sastroamijo
yo I
Kabinet
Burhanuddi
n Harahap
Kabinet Ali
Sastroamijo
yo II
Kabinet
Djuanda

6. • Selama sistem pemerintahan Parlementer berlangsung, seharusnya
Perdana Menteri lebih memiliki wewenang dalam menjalankan
roda pemerintahan.
• Dalam pelaksanaannya Presiden tetap ikut menentukan keputusan
pemerintahan. Tiga kali sistem parlementer disisihkan dengan
maksud memusatkan kembali kekuasaan ke tangan Presiden.
• Faktor penyebabnya adalah tindakan pemerintah yang berupaya
mengatasi keadaan darurat di dalam negeri, yaitu sebagai berikut:

7. Keluarnya Maklumat Presiden untuk mengambil alih kekuasaan sejak 28 Juni sampai 2 Oktober 1946,
Maklumat Presiden untuk mengambil alih kekuasaan sejak 27 Juni sampai 3 Juli 1947,
Pemberian kekuasaan penuh pada presiden untuk mengatasi pemberontakan PKI Madiun.
Tiga hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak melaksanakan sistem pemerintahan Parlementer secara
murni. Puncak peralihan sistem pemerintahan Indonesia dari Parlementer menuju ke Presidensial adala keluarnya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Melalui Dekrit tersebut, Presiden membubarkan Konstituante dan memberlakukan
kembali UUD 1945.

8. Sistem Pemerintahan Indonesia setelah Adanya Perubahan UUD
1945
 UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan yaitu
 Hasil perubahan pertama UUD 1945 yang disahkan tanggal 19 Oktober dapat disebut sebagai tonggak sejarah yang
berhasil mematahkan semangat konservatisme dan romantisme sebagian masyarakat yang cenderung mensakralkan UUD
1945.
 UUD 1945 sejak awal terbentuknya dapat dikatakan masih bersifat sementara dan dapat berubah mengikuti perkembangan
zaman. UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal memang hanya memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan
negara.
Perubahan
pertama tahun
1999
Perubahan
kedua tahun
2000
Perubahan ke
tiga tahun 2001
Perubahan ke
empat tahun
2002

9. Lanjutan......
 Beberapa yang terjadi pada UUD 1945 pada dasarnya berpengaruh
terhadap tata pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia.
 Perubahan pertama: UUD 1945 mencakup perubahan atas 9 pasal.
 Perubahan kedua: UUD 1945 mencakup 27 pasal yang tersebar dalam 7
bab. Perubahan kedua mencakup Bab Pemerintaha Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat, Wilayah Negara, Warga Negara dan Penduduk, Hak
Asasi Manusia, Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Bab mengenai
Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
 Perubahan ketiga: mencakup 23 pasal dan 68 butir ketentuan atau ayat.
 Perubahan keempat: mencakup 19 pasal yang terdiri atas 3 butir yang
mengalami perubahan, ditambah 1 butir yang dihapuskan dari naskah
UUD.

10. a. MPR setelah amandemen 1945
 Lima fungsi penting MPR:

11. b. Mahkamah konstitusi dan Komisi Yudisial
 Sesuai ketentuan UUD 1945 Mahkamah konstitusi memiliki beberapa
kewenangan yaitu :
 1. Menguji undang-undang terhadap UUD
 2. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD
 3. Memutus pembubaran partai politik
 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu
 5. Memutus pendapat DPR bahwa presiden atau wakilnya telah melakukan
pelanggaran hukum
 6. Memutus pendapat DPR bahwa presiden dan waklilnya tidak lagi memenuhi
syarat sebagai presiden dan wakil presiden

12. Komisi yudisial
 Kewenangan komisi yudisial dalam UUD 1945 dalam pasal 24B:
1. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
pengangkatan hakim agung dan kewenangan dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat,
serta perilaku hakim.
2. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengalaman di bidang
hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
3. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan di berhentikan oleh presiden
dengan persetujuan DPR
4. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur
dengan undang-undang.

13. c. Pemilihan Presiden secara Langsung
 Indonesia menerapkan sistem pemilihan presiden secara langsung, pasal 6A menegaskan bahwa
Presiden dan wakil presiden
dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat.
Pasangan calon presiden dan
wakil presiden diusulkan oleh
partai politik
Pasangan capres dan
cawapres yang mendapatkan
suara lebih dari 50% dari jumlah
suara dalam pemilu, dan
sedikitnya 20% suara di setiap
provinsi
Dalam hal tidak ada pasangan
capres dan cawapres terpilih, dua
pasangan calon yang memperoleh
suara terbanyak pertama dan kedua
dalam pemilu, dipilih langsung oleh
rakyat dan pasangan yang
memperoleh suara terbanyak dilantik
sebagai presiden dan wakil
Tata cara pelaksanaan pemilihan
presiden dan wakil presiden lebih
lanjut diatur dalam undang-
undang

14. d. Adanya Mekanisme Checks and Balances
Kedaulatan rakyat dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkannya menjadi
kekuasaan-kekuasaan dalam fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling
mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip Checks and Balance.
Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di MPR, majelis ini terdiri dari dua lembaga
perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya.
Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden dan wakil presiden.

15. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN
INDONESIA
 1. Sistem Pemerintahan Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945.
 “Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan RI” sebagaimana tercantum dalam penjelasan UUD 1945
Indonesia adalah
negara hukum
Sistem
Konstitusional
Kekuasaan negara
tertinggi di tangan
Majelis
Permusyawaratan
Rakyat
Presiden adalah
penyelenggaraa
pemerintahan
negara yang
tertinggi
Presiden tidak
bertanggung jawab
kepada dewan
perwakilan rakyat
Menteri negara adalah
pembantu presiden,
menteri negara tidak
betanggung jawab
kepada dewan
perwakilan rakyat
Kekuasaan kepala negara
tidak tak terbatas

16. 2. Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia
sebelum Amandemen UUD 1945
 Implementasi pemerintahan presidensial sebelum perubahan UUD 1945 periode 1999-2002 selalu
mengalami sejumlah risiko. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Kecendrungan otoriter dan terciptanya negara-kekuasaan, maklumat, penpres, surat perintah
pada periode 1945-1949 dan 1959-1966 serta sulit merealisasikan negara-hukum
b. Legitimasi pemerintahan negara bukan melalui mekanisme consent by the governed atau
berupa direct mandate
c. Timbul kerancuan konstitusional dan institusional pemerintahan negara periode 1959-1966.
d. Krisis politik dan sulitnya melakukan suksesi kepala negara dan kepala pemerintahan pada
periode 1945-1966 dan 1966-1998
e. Kontrol ketat pemerintah terhadap sistem demokrasi perwakilan melalui pemaksaan fusi partai,
mekanisme recall, litsus, kontrol kebebasan pers.
f. Pemerintahan negara mampu mempertahankan negara merdeka, bersatu dan berdaulat
namun belum mencapai negara-adil dan negara-makmur
g. Lemahnya perlindungan HAM, baik hak politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya.

17. 3. Sistem pemerintahan negara yang
dianut oleh UUD 1945
 A. Hak Asasi manusia dalam UUD 945
 B. Kekuasaan pemerintahan
 - pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal
 - pembagian kekuasaan pemerintahan secara Horizontal
 - UUD 1945 tidak cukup mengatur batas kewenangan presiden
 C. Kekuasaan parlemen
 - susunan dan kedudukan DPR yang diatur dengan UUD
 - susunan dan kedudukan DPR diatur dalam ketetapan MPR
 D. Kekuasaan kehakiman
 - masalah kekuasaan kehakiman diatur lebih lanjut dalam UU organik