1. Sejarah perkembangan kriminologi dimulai dari pemikiran Cesare Lombroso pada abad ke-19 yang melihat hubungan antara kejahatan dengan faktor biologis.
2. Pada abad ke-18 muncul mazhab klasik yang mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran undang-undang, dengan asas bahwa tidak ada kejahatan tanpa undang-undang.
3. Perkembangan selanjutnya membahas pandangan Plato,
Sofi Larasati memberikan kuasa penuh kepada Haris Mujahid S.H. dan Radhian Utama S.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN Bandung, termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menghadap sidang, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, dan segala tindakan terkait penyelesaian perkara tersebut.
theory of justice iniadalah salah satu pembahasan dalam filsafat hukum. teori keadilan yang digagas sejumlah pakar tentu mengalami perkembangan sehingga terdapat pemahaman yang berbeda mengenai takaran keadilan itu sendiri
1. Sejarah perkembangan kriminologi dimulai dari pemikiran Cesare Lombroso pada abad ke-19 yang melihat hubungan antara kejahatan dengan faktor biologis.
2. Pada abad ke-18 muncul mazhab klasik yang mendefinisikan kejahatan sebagai pelanggaran undang-undang, dengan asas bahwa tidak ada kejahatan tanpa undang-undang.
3. Perkembangan selanjutnya membahas pandangan Plato,
Sofi Larasati memberikan kuasa penuh kepada Haris Mujahid S.H. dan Radhian Utama S.H. untuk mewakilinya sebagai Tergugat I dalam perkara perdata No. 101/B/PDT/11/2014/PN Bandung, termasuk mengajukan gugatan, replik, kesimpulan, menghadap sidang, mengajukan bukti, melakukan perdamaian, dan segala tindakan terkait penyelesaian perkara tersebut.
theory of justice iniadalah salah satu pembahasan dalam filsafat hukum. teori keadilan yang digagas sejumlah pakar tentu mengalami perkembangan sehingga terdapat pemahaman yang berbeda mengenai takaran keadilan itu sendiri
Dokumen tersebut membahas tentang paradigma hukum dan sosiologi hukum. Beberapa paradigma hukum yang dijelaskan adalah hukum sebagai sistem nilai, ideologi, dan rekayasa sosial. Dokumen ini juga membahas hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial serta pendekatan Jeremy Bentham dan Friedrich Karl Von Savigny terkait hal tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatAmulilikawa
Teks tersebut membahas tentang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan agar produk hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan, yaitu: pertama, hukum harus memiliki substansi, struktur, dan budaya yang sesuai; kedua, hukum harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat; ketiga, sistem hukum harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia agar dapat men
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pengembangan ilmu hukum secara teoritis dan praktis, serta perbedaan antara ilmu hukum normatif (dogmatis) dengan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif berfokus pada analisis, interpretasi, dan penilaian aturan hukum positif, sedangkan ilmu hukum empiris melihat gejala hukum sebagai fakta empiris yang dipelajari secara bebas nilai menggunakan metode emp
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empirisMariaOktavianyNar
Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang menganalisis aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum, sedangkan penelitian hukum empiris melihat bagaimana hukum diterapkan di masyarakat dengan meneliti data primer tentang perilaku hukum. Kedua metode memiliki perbedaan sumber data dan fokus analisis.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang gugatan di PTUN, mulai dari pengertian gugatan, perbedaan gugatan perdata dan PTUN, syarat formal surat gugatan (persona standi in judicio, posita, petitum), dan dampak penolakan gugatan.
Makalah ini membahas tentang sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada dua jenis sifat melawan hukum yaitu materiil dan formil. Sifat melawan hukum materiil adalah melanggar hukum secara luas, sedangkan formil hanya melanggar hukum tertulis. Pertang
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
Bagan menjelaskan proses pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari perencanaan melalui Prolegnas, pengusulan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden, serta ketentuan penarikan dan penundaan pengesahan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Keadilan didefinisikan sebagai pemberian hak yang seharusnya kepada setiap orang, sedangkan balas dendam adalah tindakan membalas dendam atas rasa sakit hati. Perbedaan antara keadilan dan balas dendam adalah bahwa keadilan bersifat rasional dan bertujuan memperbaiki kesalahan, sedangkan balas dendam bersifat emosional dan dapat menimbulkan siklus pem
Tiga konsep utama yang dibahas dalam dokumen ini adalah keadilan, kejujuran, dan pembalasan. Keadilan didefinisikan sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban tanpa memihak. Kecurangan adalah bertindak tidak sesuai dengan hati nurani. Pembalasan adalah reaksi atas perbuatan orang lain, baik yang serupa maupun tidak. Dokumen ini juga membahas dampak positif dan negatif d
Dokumen tersebut membahas tentang paradigma hukum dan sosiologi hukum. Beberapa paradigma hukum yang dijelaskan adalah hukum sebagai sistem nilai, ideologi, dan rekayasa sosial. Dokumen ini juga membahas hubungan timbal balik antara hukum dan perubahan sosial serta pendekatan Jeremy Bentham dan Friedrich Karl Von Savigny terkait hal tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (MAPS) di Indonesia. MAPS telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dengan budaya musyawarah untuk mencapai mufakat. Jenis-jenis MAPS meliputi konsultasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Undang-undang No. 30 tahun 1999 menjadi dasar hukum pelaksanaan MAPS di Indonesia.
Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakatAmulilikawa
Teks tersebut membahas tentang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan agar produk hukum dapat berfungsi sebagai alat perubahan, yaitu: pertama, hukum harus memiliki substansi, struktur, dan budaya yang sesuai; kedua, hukum harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat; ketiga, sistem hukum harus sesuai dengan karakter bangsa Indonesia agar dapat men
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian pengembangan ilmu hukum secara teoritis dan praktis, serta perbedaan antara ilmu hukum normatif (dogmatis) dengan ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif berfokus pada analisis, interpretasi, dan penilaian aturan hukum positif, sedangkan ilmu hukum empiris melihat gejala hukum sebagai fakta empiris yang dipelajari secara bebas nilai menggunakan metode emp
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang hukum keluarga internasional khususnya mengenai perkawinan dan perceraian antarnegara serta implikasinya, asas-asas utama dalam hukum perdata internasional, contoh kasus perceraian campuran, dan pewarisan antarnegara.
Hukum pidana khusus - Definisi, ruang lingkup, dan posisi hukum pidana khusus...Idik Saeful Bahri
Hukum pidana khusus adalah ketentuan pidana yang diatur secara khusus di luar KUHP untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi, pencucian uang, dan terorisme. Hukum pidana khusus mencakup hukum pidana materiil dan formil, serta menggunakan pengadilan dan instrumen khusus. Hukum pidana khusus diperlukan untuk mengimbangi perkembangan kriminalitas baru yang tidak tertangani oleh KUHP
Perbandingan metode penelitian hukum normatif dengan empirisMariaOktavianyNar
Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang menganalisis aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum, sedangkan penelitian hukum empiris melihat bagaimana hukum diterapkan di masyarakat dengan meneliti data primer tentang perilaku hukum. Kedua metode memiliki perbedaan sumber data dan fokus analisis.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang gugatan di PTUN, mulai dari pengertian gugatan, perbedaan gugatan perdata dan PTUN, syarat formal surat gugatan (persona standi in judicio, posita, petitum), dan dampak penolakan gugatan.
Makalah ini membahas tentang sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada dua jenis sifat melawan hukum yaitu materiil dan formil. Sifat melawan hukum materiil adalah melanggar hukum secara luas, sedangkan formil hanya melanggar hukum tertulis. Pertang
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana Indonesia, mulai dari pengertian hukum pidana, jenis-jenisnya, fungsi dan tujuannya, serta sejarah pembentukan KUHP Indonesia. Dibahas pula aspek-aspek penting hukum pidana seperti asas legalitas, sanksi pidana, dan upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
Bagan menjelaskan proses pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari perencanaan melalui Prolegnas, pengusulan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden, serta ketentuan penarikan dan penundaan pengesahan.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Keadilan didefinisikan sebagai pemberian hak yang seharusnya kepada setiap orang, sedangkan balas dendam adalah tindakan membalas dendam atas rasa sakit hati. Perbedaan antara keadilan dan balas dendam adalah bahwa keadilan bersifat rasional dan bertujuan memperbaiki kesalahan, sedangkan balas dendam bersifat emosional dan dapat menimbulkan siklus pem
Tiga konsep utama yang dibahas dalam dokumen ini adalah keadilan, kejujuran, dan pembalasan. Keadilan didefinisikan sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban tanpa memihak. Kecurangan adalah bertindak tidak sesuai dengan hati nurani. Pembalasan adalah reaksi atas perbuatan orang lain, baik yang serupa maupun tidak. Dokumen ini juga membahas dampak positif dan negatif d
PENEGAKAN HUKUM OLEH HAKIM YANG POSITIVISTIK TERHADAP NILAI-NILAI BUDAYA DALAM MASYARAKAT (Suatu tinjauan Sosiologis) ( Dibuat Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Sosiologi Hukum )
Makalah ini membahas tentang pengertian keadilan dan berbagai aspeknya, seperti keadilan sosial, berbagai macam keadilan, kejujuran, kecurangan, perhitungan hisab dan pembalasan, pemulihan nama baik, dan pengertian pembalasan.
Dokumen tersebut membahas berbagai definisi dan pengertian kunci dalam hukum menurut para ahli, termasuk tujuan dan fungsi hukum. Definisi hukum sangat luas dan kompleks sehingga sulit dirumuskan dalam satu definisi tunggal."
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara hukum positif dan nilai keadilan. Secara ideal, hukum seharusnya dapat memberikan keadilan bagi warga negara, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya demikian. Hukum hanya dapat memberikan kepastian hukum tetapi belum tentang keadilan. Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum dan keadilan merupakan hal yang berbeda, dan hukum harus dipisahkan dari nil
Teori keadilan perspektif filsafat hukum islamNurul Jannah
Makalah ini membahas teori keadilan dalam perspektif filsafat hukum dan Islam. Secara khusus, dibahas teori keadilan Aristoteles dan John Rawls dalam filsafat hukum, serta teori keadilan ilahiyah Muktazilah dan Asy'ariyah, serta maqashid syariah dalam filsafat hukum Islam. Penulis berharap tulisan ini dapat menjadi alternatif argumentasi hukum bagi para hakim dalam memeriksa dan memut
Makalah ini dibuat untuk mengetahui apakah yang dimaksud dengan keadilan dalam kehidupan manusia. Kami menyusun makalah ini dengan beberapa referensi sehingga makalah ini bersifat comprehensive dan universal yang membahas secara luas dan dalam pandangan umum. Karena pada dasarnya dalam unsur hidup manusia harus ada keadilan untuk menentukan antara kebenaran dan kebohongan / kecurangan.
Diharapkan dengan adanya makalah kami dapat membantu dalam pembahasan dan pandangan mengenai hubungan MANUSIA DAN KEADILAN.
Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjelaskan pengertian keterbukaan dan keadilan, pentingnya keterbukaan dalam pemerintahan, serta jaminan keadilan bagi warga negara sesuai Undang-Undang Dasar.
Dokumen tersebut membahas tentang keadilan dan balas dendam. Keadilan didefinisikan sebagai perlakuan yang setara antara hak dan kewajiban seseorang, sedangkan balas dendam adalah perasaan ingin membalas karena sakit hati untuk melampiaskan dendam terhadap lawan. Dokumen tersebut juga membedakan keadilan yang bertujuan memperbaiki dengan proses hukum, sedangkan balas dendam hanya untuk pembalasan tanpa penye
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep keadilan menurut para filsuf seperti Aristoteles, Plato, dan Kong Hu Chu. Juga dibahas mengenai keadilan sosial, hukum, distribusi, kumulatif, kejujuran, kecurangan, pemulihan nama baik, dan pembalasan.
Similar to Perbedaan keadilan dan balas dendam (20)
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. Pengertian
Keadilan
kata sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya). Keadilan sendiri berasal dari
kata adil yang di KBBI berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak;
berpihak ke pihak yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak
sewenang wenang.
Keadilan sendiri merupakan suatu putusan atau melakukan suatu tindakan
terhadap suatu hal, baik itu memenangkan dan memberikan atau menolak dan
menjatuhkan, sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang ada dan
berlaku dalam daerah tersebut
3. Pengertian
Balas Dendam
Menurut kbbi sendiri balas dendam berarti perbuatan membalas perbuatan
orang lain karena sakit hati atau dengki, dan itu adalah salah satu dari bentuk
perbuatan tercela.
Dalam riset yang dipublikasikan di Jurnal Oxford Academic, Chester dan DeWall
menyimpulkan bahwa orang yang dihina atau ditolak secara sosial akan
merasakan sakit emosional. Area penanggung jawab rasa sakit di otak secara
otomatis akan menyerukan agresi sebagai balasan. Ini semua, tulis mereka
berdua, adalah respons yang dibawa manusia sejak purba
4. Pengertian Menurut Para Ahli
Keadilan
Aristoteles : Keadilan adalah tindakan yang memberikan sesuatu
kepada orang yang memang menjadi haknya.
Ia juga berpendapat bahwa keadilan adalah kelayakan dalam tindakan
manusia, yaitu titik tengah antara kedua ujung ekstrem, tidak berat
sebelah, dan tidak memihak.
5. Pengertian Menurut Para Ahli
Keadilan
Plato seorang filsuf terkenal Keadilan adalah mematuhi semua hukum dan
perundangan yang berlaku.
Ia juga berpendapat bahwa keadilan adalah sesuatu hal yang berada di luar
kemampuan manusia biasa yang sumber berasal dari perubahan dalam
masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan, masyarakat harus dikembalikan
pada struktur aslinya
6. Pengertian Menurut Para Ahli
Balas Dendam
Chester dan DeWall menyimpulkan bahwa orang yang dihina atau ditolak
secara sosial akan merasakan sakit emosional
Area penanggung jawab rasa sakit di otak secara otomatis akan menyerukan
agresi sebagai balasan
sakit emosional ternyata berkelindan dengan kenikmatan. Saat seseorang
mengalami provokasi atau penderitaan dari orang lain, memang akan timbul
sakit hati, namun sekaligus muncul unsur kesenangan sebab memiliki
kesempatan untuk membalaskan dendam
7. Pengertian Menurut Para Ahli
Balas Dendam
balas dendam bukanlah “kesalahan evolusi”, namun sebatas menyajikan kegunaan
tertentu pada manusia. Ya, pembalasan dendam bisa menghancurkan hubungan
sampai menimbulkan kerugian materiil
Balas dendam, bagi sebagian orang ditetapkan sebagai alasan untuk meneruskan
hidupnya setelah pernah hancur, sebab jika bunuh nyawa sendiri atau pasrah
berarti ia telah kalah dan tertindas
8. Perbedaan Mendasar
Keadilan
Keadilan melibatkan konsep
kebenaran moral
Keadilan diobservasi oleh
pengadilan hokum
Keadilan lebih bersifat positif
Keadilan membawa penutupan
masalah
Balas Dendam
balas dendam lebih berfokus pada
balas dendam pribadi.
balas dendam 'ditegakkan' oleh
seseorang yang mencari retribusi
karena melakukan kesalahan.
balas dendam lebih bersifat
negative
balas dendam menghasilkan
kepuasan pribadi.
9. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dari makalah filsafat yang sudah saya rangkum
dan susun ini adalah perbedaan dari keadilan dan balas dendam. Keadilan
menurut KBBI adalah kata sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya).
Menurut saya keadilan sendiri adalah sebuah perbuatan yang menuntut dan
mencari keadilan yang dibagi sesuai dengan porsinya sendiri, tidak harus
sebuah keadilan itu sama rasa sama rata, bisa jadi keadilan sendiri berat
sebelah dengan ketentuan yang telah dibenarkan dan seimbang menurut
takaran.
Sementara itu balas dendam sendiri adalah seolah olah seperti main hakim
sendiri dengan dalih menegakkan keadilan, selain itu balas dendam juga
dapat menimbulkan kesenangan tersendiri bila sudah dilaksanakan karena
adanya rasa kepuasan sendiri dalam melakukan hal tersebut. Akan tetapi
balas dendam sendiri masuk kepada sifat yang tercela karena tidak menurut
kepada peraturan yang ada di daerah tersebut
10. Saran
Sementara itu balas dendam sendiri adalah seolah olah seperti main hakim
sendiri dengan dalih menegakkan keadilan, selain itu balas dendam juga
dapat menimbulkan kesenangan tersendiri bila sudah dilaksanakan karena
adanya rasa kepuasan sendiri dalam melakukan hal tersebut. Akan tetapi
balas dendam sendiri masuk kepada sifat yang tercela karena tidak menurut
kepada peraturan yang ada di daerah tersebut
11. “
”
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam pembuatan dan pengerrjaan
makalah maupun presentasi ini