Makalah Perbedaan Akuntansi Syariah dan Akuntansi Konvensional, serta Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Pasar Modal Konvensional

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim
terbesar di dunia. Dalam hal ini membawa dampak konsekuensi tersendiri dalam
menjalani aspek kehidupan di segala bidang warga negaranya, termasuk keinginan
penduduk muslim untuk dapat menerapkan sistem ekonomi yang berbasis Syariah
sebagai sebuah sistem alternative dari sistem kapitalis barat yang selama ini
menjadi kekuatan basis ekonomi dunia.
Seiring dengan perkembangan zaman, maka muncul pemikiran baru bahwa
perlunya dilahirkan akuntansi Syariah guna mendukung atas segala pencatatan
transaksi dari lembaga-lembaga keuangan yang berbasis pada Syariah. Sesuai
dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka seluruh upaya yang
dilakukan manusia harus mampu merespon kebutuhan masyarakat atau harus
memiliki orientasi sosial. Akuntansi harus berkembang dengan menjawab semua
atas kebutuhan masyarakat.
Perkembangan akuntansi Syariah di Indonesia pada dasarnya dimulai atas
kajian akademis dan riset baik yang terkait dengan teknis pencatatan transaksi,
konsepsi epistomologi, dan metodologi. Dengan berkembangnya akuntansi Syariah
di Indonesia, maka didirikan juga pasar modal Syariah. Hal ini bertujuan untuk para
emiten yang memenuhi prinsip-prinsip Syariah. Dengan begitu para penduduk
muslim dapat menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa perbedaan antara akuntansi Syariah dengan akuntansi konvensional?
2. Apa perbedaan antara pasar modal Syariah dengan pasar modal
konvensional?

2. 2
1.3 Tujuan
1. Untuk mengetahui perbedaan antara akuntansi Syariah dengan akuntansi
konvensional.
2. Untuk mengetahui perbedaan antara pasar modal Syariah dengan pasar
modal konvensional.

3. 3
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Akuntansi Syariah
Akuntansi syariah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya
akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi
dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan
bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi
syariah termasuk didalamnya isu yang tidak bisa dipikirkan oleh akuntansi
konvesional. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu deviasi/hisab yaitu
menganjurkan yang baik dan melarang apa yang jelek. Realitas akuntansi syariah
adalah tercermin dalam akuntansi zakat.
Akuntansi Syariah merupakan ilmu akuntansi atau akuntabilitas segala aset-
aset dan aktivitas ekonomis suatu bisnis individu atau kelompok atau perusahaan
yang bersumber hukum Al Qur’an dan As Sunnah untuk mencapai kekayaan atau
kemakmuran yang sebenarnya atau ‘Falah’ (Choudhury, 2005). Pada dasarnya
akuntansi syariah mengakui pendapat logis universal yang sesuai dengan hakekat
kebenaran yang bersumber Al Qur’an dan As Sunnah, dimana akuntabilitas proses
bisnis dan hasil bisnis dari aktivitas ekonomi secara penuh nilai adil untuk
kemakmuran umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah tidak
berbasis paham kapitalis dan sosialis.
Al Qur’an menitikberatkan akuntansi pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang
menjelaskan fungsi-fungsi pencatatan (kitabah), dasar dan manfaatnya sebagai
berikut: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara
tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis…”. Sedangkan dari ayat-ayat
lain yang juga secara eksplisit menerangkan konsep akuntansi dalam Al Qur’an
menurut Qurais Shihab (2007:97) adalah:

4. 4
1. Asy-Syu’ara ayat 181-184, mengenai penyempurnaan takaran dan
timbangan dengan baik: perintah jangan merugikan manusia pada hak-
haknya dan bertakwa kepada Allah.
2. Al-Hujarat ayat 6, yang menerangkan proses auditing (tabayyun)
dengan teliti dan benar tanpa menimpakan suatu musibah atau bahaya
kepada orang lain.
3. Al-Israa’ ayat 35, yang menerangkan pengukuran dalam bentuk pos-pos
yang dilakukan dalam neraca.
Adapun tujuan akuntansi syariah menurut Mulawarman (2007) adalah
merealisasikan kecintaan utama kepada ALLAH SWT dengan melaksanakan
akuntabilitas, ketundukan dan kreativitas atas transaksi-transaksi, kejadian-
kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, penyampaian
informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan
tujuan Syariah. Sedangkan tujuan akuntansi Syariah menurut Adnan (2005)
terdapat dua hal, yaitu:
1. Membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi (Al Falah); dan
2. Mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, individu
sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi
yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah, dsb sebagai
bentuk ibadah.
Prinsip-prinsip akuntansi syariah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat
282 adalah sebagai berikut:
1. Prinsip pertanggungjawaban. Prinsip ini selalu berkaitan dengan
konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa
individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan
pertanggungjawaban apa yang telah dimanfaatkan dan diperbuat kepada
pihak-pihak yang terkait dan biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.
2. Prinsip keadilan. Kata keadlian dalam konteks aplikasi akuntansi
mengandung dua pengertian, yaitu: (a) berkaitan dengan praktik moral

5. 5
yang merupakan faktor yang sangat dominan, dan (b) bersifat lebih
fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan
moral).
3. Prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat
dilepaskan dengan prinsip keadilan. Kebenaran dalam Al Qur’an tidak
diperbolehkan untuk mencampuradukkan dengan kebathilan. Al Qur’an
telah menggariskan bahwa ukuran, alat atau instrument untuk
menetapkan kebenaran tidaklah didasarkan pada nafsu.
Dasar hukum dalam akuntansi Syariah bersumber dari Al Qur’an, Sunnah
Nabawiyyah, Ijma (kesepakatan para ulama), Qiyas (persamaan suatu peristiwa
tertentu), dan ‘uruf (adat kebiasaan) yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Kaidah-kaidah akuntansi Syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat islami,
dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada
tempat penerapan akuntansi tersebut.
Didalam Al Qu’an dijelaskan tentan perhitungan sceraa benar, jelas, dan
dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah ciri-ciri pelaporan keuangan
dalam bingkai Syariah menurut (Mauludi, 2014:6), yaitu:
1. Dilaporkan secara benar (Q.S 10:5)
2. Cepat laporannya (Q.S 2:202; 3:19; 5:4; 13:41)
3. Dibuat oleh ahlinya atau akuntan (Q.S 13:21; 13:40; 23:117; 88:26)
4. Terang, jelas, tegas dan informatif (Q.S 17:12; 14:41; 84:3)
5. Memuat informasi yang menyeluruh (Q.S 6:52; 39:10)
6. Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal
maupun vertikal (Q.S 2:212; 3:27; 3:37; 13:18; 13:40; 24:38; 38:39;
69:62)
7. Terperinci dan teliti (Q.S 65:8)
8. Tidak terjadi manipulasi (Q.S 69:20; 78:27)
9. Dilakukan secara kontinu atau tidak lalai (Q.S 21:1)

6. 6
Tujuan laporan keuangan Syariah yang dijelaskan SFA Nomor 1 AAOIFI
dalam Bahrain (2003:220) bahwa laporan-laporan keuangan yang ditujukan bagi
pengguna-pengguna eksternal, seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi
antara lain sebagai berikut:
1. Informasi tentang kepatuhan perbankan Syariah terhadap ketentuan
Syariah serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang
menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana
yang dilarang Syariah, dimana hal itu bisa terjadi di luar kontrol
manajemen.
2. Informasi tentang sumber daya ekonomi perbankan Syariah dan
kewajiban-kewajiban terkait (kewajiban dari perbankan Syariah untuk
mentransfer sumber daya ekonomi untuk memuaskan hak dari para
pemilik modal dan hak pihak-pihak lain), dan dampak transaksi-
transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain, serta keadaan sumber daya
entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung.
3. Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban zakat dari dana-
dana deposan perbankan Syariah serta tujuan-tujuan dimana zakat
tersebut akan didistribusikan.
4. Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bisa
direalisasikan dari pihak-pihak yan berhubungan dengan perbankan
Syariah, waktu serta risiko yang terkiat dengan proses realisasi tersebut.
5. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban
perbankan Syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk
menginvestasikan dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar,
dan tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan pemegang
rekening investasi.
6. Informasi tentang pemenuhan pertanggungjawaban sosial perbankan
Syariah.

7. 7
2.2 Akuntansi Konvensional
Secara umum akuntansi didefiniskan sebagai proses pengidentifikasian,
pengukuran, pengkomunikasian, dan pelaporan informasi-informasi ekonomi dan
yang berkaitan dengannya kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk
membolehkan pengambilan pendapat dan keputusan-keputusan (Muhammad,
2002:10). Adapun menurut APB dalam Statement No. 4 mendefinisikan akuntansi
sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif,
umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan
untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam
memilih diantara beberapa alternatif (Baridwan, 1996:2).
Sedangkan menurut AICPA, akuntansi sebagai seni pencatatan,
penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter,
transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk
menafsirkan hasilnya (Baridwan, 1996:2).
Dalam akuntansi konvensional didasarkan pada penalaran logis yang
menjelaskan kenyataan yang tejadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan
apabila ada fakta atau fenomena baru. Tujuan akuntansi konvensional sendiri
adalah berfokus pada pelaksanaan kerja manajer dalam menjaga investasi yang
dipercayakan oleh pemilik dan kreditor kepadanya.
Dalam menyusun suatu laporan keuangan pada akuntansi konvensional,
informasi yang diberikan harus bermanfaat bagi pemakainya. Adapun karakteristik
kualitatif pokok yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan yang ditetapkan oleh
International Accounting Standard Committee (IASC) adalah sebagai berikut:
1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keandalan (mencakup kejujuran, substansi netralitas, prudensi dan
kelengkapan)
4. Dapat dibandingkan

8. 8
2.3 Perbedaan Akuntansi Syariah Dengan Akuntansi Konvensional
Terdapat sejumlah argumentasi yang diajukan, mengapa akuntansi Syariah
harus berbeda dengan akuntansi konvensional. Diantaranya adalah karena faktor-
faktor tujuan. Siapapun yang bertransaksi dengan cara Islam harus diasumsikan
bahwa tujuannya adalah untuk memenuhi perintah Allah dan mendapatkan ridha-
Nya. Hal ini sangat berbeda dengan tujuan akuntansi konvensional yang biasanya
hanya sarat dengan nilai-nilai keduniawian.
Sifat dan karakteristik dari konsep akuntansi Syariah dan akuntansi
konvensional juga memiliki perbedaan yang mendasar. Akuntansi Syariah
didasarkan pada hukum Syariah yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat
muslim, yang prosesnya ditangani oleh para akuntan yang mengkombinasikan
kemampuan dan kecakapan denagn kejujuran kerja (Arief Mufti & Muhammad
Syakir Sula, 399:2008). Sedangkan akuntansi konvensional mendasarkan pada
logika manusia yang selalu berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat
dimana sistem akuntansi itu diterapkan.
Akuntansi Syariah memiliki bentuk yang sarat dengan nilai keadilan,
kebenaran dan pertanggungjawaban. Bentuk akuntansi yang memiliki nilai
keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban ini sangat penting karena informasi
akuntansi memiliki kekuatan untuk mempengaruhi pemikiran, pengambilan
keputusan dan tindakan yang dilakukan seseorang (Muhammad, 2000:10). Pada
akuntansi konvensional, konsep keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban
sangat tergantung kepada nilai yang dianut oleh setiap kelompok organisasi.
Perbedaan mendasar akuntansi Syariah dengan akuntansi konvensional
terletak pada aspek penyediaan informasi, terutama pada tujuannya, cara
pengukuran dan penilaian, pelaporan dan pengkomunikasiannya, dan
penggunanya. Selain itu, juga terdapat perbedaan pada tujuan laporan keuangan
dibuat dimana akuntansi syaraih didasarkan pada hukum syariat yang terintegrasi
dalam kehidupan masyarakat muslim.

9. 9
Adapun perbedaan akuntansi Syariah dengan akuntansi konvensional
menurut Husein Syahatah dalam buku Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam,
adalah sebagai berikut:
1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan
nilai atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini
apa yang dimaksud dengan modal pokok (capital) belum ditentukan.
Sedangkan dalam konsep Islam menerapkan konsep penilaian
berdasarkan nilai tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal
pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam
ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas.
2. Modal dalam konsep akuntansi konvesional terbagi menjadi dua bagian,
yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar).
Sedangkan dalam akuntansi Syariah barang-barang pokok dibagi
menjadi harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock),
selanjutnya barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang.
3. Pada akuntansi Syariah, mata uang seperti emas, perak dan barang lain
yang sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan
hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau
harga, atau sebagai sumber harga atau nilai.
4. Pada akuntansi konvensional mempraktikkan teori pencadangan dan
ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta
mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin. Sedangkan akuntansi
Syariah sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau
harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk
cadangan untuk kemungkinan bahaya dan risiko.
5. Akuntansi konvensional menerapkan prinsip laba universal yang
mencakup laba dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari
sumber yang haram. Sedangkan akuntansi Syariah dibedakan antara
laba dari aktivitas pokok dan laba dari capital (modal pokok) dengan
yang berasal dari transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari
sumber yang haram jika ada, dan berusaha mengindari serta

10. 10
menyalurkan pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh para ulama
fiqh. Laba dari sumber yang haram tidak boleh dibagi untuk mitra usaha
atau dicampurkan pada modal pokok.
6. Akuntansi konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada
ketika adanya jual beli. Sedangkan akuntansi Syariah menggunakan
kaidah bahwa laba itu aka nada ketika adanya perkembangan dan
pertambahan pada nilai barang, baik yang telah terjual maupun belum
terjual. Akan tetapi, jual beli adalah suatu keharusan untuk menyatakan
laba, dan laba tidak boleh dibagi sebelum nyata diperoleh.
2.4 Pasar Modal Syariah
Menurut Sudarsono (2004:199) pasar modal Syariah adalah pasar modal
yang instrument-instrumen didalamnya berprinsipkan Syariah. Pengertian ini
hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Burhanuddin (2010:131), dimana
pasar modal yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Syariah
dapat disebut sebagai pasar modal Syariah.
Menurut Ibid prinsip Syariah merupakan kesesuaian dengan sistem Syariah
yang ada yang meliputi tidak diperkenankan bertransaksi barang dan jasa yang
diharamkan, riba, maysir dan gharar. Oleh karena itu, jika ada perusahaan atau bank
umum yang membuat atau mendistribusikan barang atau jasa yang haram, maka
tidak termasuk dalam daftar pasar modal Syariah.
Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku
investasi Syariah menurut Mulyaningsih (2008:95) adalah sebagai berikut:
1. Tidak mencari rezeki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya
maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-
hal yang haram, sesuai dengan firman ALLAH SWT dalam Q.S Al-
Nisa:29 dan Q.S Al-Baqarah:168.
2. Tidak mendzalim dan tidak didzalimi. Perbuatan dzalim dilarang karena
kedzaliman diibaratkan Nabi Muhammad SAW sebagai kegelapan dari
kiamat. Hal ini sesuai dengan hadist Abdullah bin Umar bahwa Nabi

11. 11
SAW bersabda: “Kedzaliman adalah kegelapan-kegelapan hari kiamat.”
(HR.Imam Bukhari)
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran. Hal ini sesuai dengan firman
ALLAH SWT dalam Q.S Al-Hasyr:7.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha, sebagaimana firman
ALLAH SWT dalam Q.S Al-Nisa’:29.
5. Tidak ada unsur riba, maysir, dan gharar.
Dalam pasar modal Syariah, apabila suatu perusahaan ingin mendapatkan
pembiayaan melalui penerbitan surat berharga, maka perusahaan yang
bersangkutan harus memenuhi kriteria penerbitan efek Syariah. Instrument yang
boleh diperjualbelikan dalam pasar modal Syariah adalah sebagai berikut:
1. Saham Syariah. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 59/DSN-
MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi, saham
Syariah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu
perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun
cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Saham
Syariah adalah saham-saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan
yang memiliki karakteristik sesuai dengan Syariah Islam. Menurut
Nasarudin dan Surya, karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada transaksi yang berbasis bunga
b. Tidak transaksi yang meragukan
c. Saham harus dari perusahaan yang halal aktivitas bisnisnya
d. Tidak ada transaksi yang tidak sesuai dengan etika dan tidak
bermoral seperti manipulasi pasar, insider trading, dll.
2. Obligasi Syariah. Dalam Islam, istilah obligasi lebih dikenal dengan
istilah sukuk. Kata sukuk bentuk jamak dari sukk yang merupakan
istilah Arab yang dapat diartikan sertifikat. Menurut Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/X/2002, pengertian obligasi
Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip
Syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi

12. 12
Syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada
pemegang obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin free serta
membayar dana obligasi pada saat jatuh tempo.
3. Reksa dan Syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.
20/DSN-MUI/IV/2001, reksa dana Syariah adalah reksa dana yang
beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip Syariah Islam, baik
dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (Shahib al-
mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal,
maupun antara manajer invetsasi sebagai wakil shahib al-mal dengan
pengguna investasi.
2.5 Pasar Modal Konvensional
Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal Pasal 1 butir 13 adalah sebagai berikut:
“Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum
dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.”
Menurut Fahmi (2013) pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak
khususnya perusahaan menjual saham dan obligasi dengan tujuan dari hasil
penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk
memperkuat modal perusahaan.
Pasar modal memiliki peran penting dalam membangun perekonomian
suatu negara karena menjalankan dua fungsi. Menurut Darmadji dan Fakhruddin
(2012) dua fungsi pasar modal yaitu:
1 Fungsi ekonomi. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena
pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua
kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak
yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal, pihak yang
memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan
harapan memperoleh imbalan (return), sedangkan pihak issuer (dalam hal

13. 13
ini perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan
investasi tanpa harus menunggu tersedainya dana dari operasi perusahaan.
2 Fungsi Keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena
memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return)
bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih.
Pasar modal konvensional memiliki instrument yang diperjualbelikan yang
menjadi alternative pilihan pihak investor maupun perusahaan dengan tingkat risiko
yang berbeda. Instrumen-instrumen yang diperjualbelikan di pasar modal
konvensional adalah surat berharga (securities) seperti saham, obligasi (Kasmir,
2004:195-198) dan instrument turunannya (derivative) seperti opsi, waran, dan
reksa dana (Sholahuddin, 2006:163).
2.6 Perbedaan Pasar Modal Syariah Dengan Pasar Modal Konvensional
Perbedaan mendasar antara pasar modal Syariah dan pasar modal
konvensional terlihat pada instrument dan mekanisme transaksinya. Secara umum
konsep pasar modal Syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus
berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria
Syariah dan terbebas dari unsur riba, serta transaksi saham dilakukan dengan
menghindarkan berbagai praktik spekulasi (Adrian Sutedi).
Perbedaan-perbedaan antara pasar modal Syariah dan pasar modal
konvensional adalah sebagai berikut:
1. Perbedaan indeks harga saham Syariah dengan indeks harga saham
konvensional. Yang menjadi dasar perbedaan adalah indeks harga
saham konvensional memasukkan seluruh saham yang tercatat di bursa
dengan mengabaikan aspek halal haram, yang penting saham emiten
yang terdaftar sudah sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan indeks
harga saham Syariah merupakan indeks yang berdasarkan syariat Islam,
saham-saham yang masuk dalam indeksi Syariah adalah emiten yang
kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan Syariah (Sholahuddin,
2006-160-162).

14. 14
2. Perbedaan instrument yang diperdagangkan. Pada pasar modal
konvensional instrument yang diperdagangkan adalah surat-surat
berharga (securities) seperti saham, obligasi, dan instrument turunannya
(derivative) opsi, right, waran, dan reksadana. Sedangkan pada pasar
modal Syariah instrument yang diperdagangkan adalah saham Syariah,
obligasi Syariah dan reksa dana Syariah, sedangkan opsi, waran dan
right tidak termasuk instrument yang diperbolehkan (Lisa Sabin).
3. Perbedaan mekanisme transaksi. Menurut Al-Habshi dalam
Sholahuddin (2006,164-165), dalam konteks pasar modal Syariah
idealnya tidak mengandung unsur ribawi, transaksi pasar modal Syariah
harus beretika, jauh dari sifat amoral, seperti manipulasi pasar, transaksi
yang memanfaatkan orang dalam.

15. 15
BAB III
KESIMPULAN
3.1 Kesimpulan
Sifat dan karakteristik dari konsep akuntansi Syariah dan akuntansi
konvensional juga memiliki perbedaan yang mendasar. Akuntansi Syariah
didasarkan pada hukum Syariah yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat
muslim, yang prosesnya ditangani oleh para akuntan yang mengkombinasikan
kemampuan dan kecakapan denagn kejujuran kerja (Arief Mufti & Muhammad
Syakir Sula, 399:2008). Sedangkan akuntansi konvensional mendasarkan pada
logika manusia yang selalu berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat
dimana sistem akuntansi itu diterapkan.
Akuntansi Syariah memiliki bentuk yang sarat dengan nilai keadilan,
kebenaran dan pertanggungjawaban. Pada akuntansi konvensional, konsep
keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban sangat tergantung kepada nilai yang
dianut oleh setiap kelompok organisasi.
Perbedaan mendasar akuntansi Syariah dengan akuntansi konvensional
terletak pada aspek penyediaan informasi, terutama pada tujuannya, cara
pengukuran dan penilaian, pelaporan dan pengkomunikasiannya, dan
penggunanya. Selain itu, juga terdapat perbedaan pada tujuan laporan keuangan
dibuat dimana akuntansi syaraih didasarkan pada hukum syariat yang terintegrasi
dalam kehidupan masyarakat muslim.
Perbedaan pasar modal Syariah dengan pasar modal konvensional dapat
dilihat pada hal berikut:
1. Indeks harga saham
2. Instrument yang diperjualbelikan
3. Mekanisme transaksi

16. 16
DAFTAR PUSTAKA
Choudhury, M. A. (2005). Islamic Ekonomics and Finance: Where Do They
Stand? 6th International Conference on Islamic Economics, Banking, and Finance,
21-24 November, Jakarta, Indonesia.
Muhammad (2002). Penyesuaian teori akuntansi syariah: perspektif
akuntansi sosial dan pertanggujawaban. Simposium Nasional I: Sistem Ekonomi
Islam. Proceedings, 13-14 Maret, Yogyakarta, Indonesia
Mauludi, Ali. 2014. Tekhnik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah,
Alim’s Publishing. Jakarta.
M. Qurais Shihab,Tafsir al-Misbah;Lentra Hati(Jakarta: 2007),hlm.97.
AAOIFI,Syariah Standar(Bahrain:2003),hlm. 220.
Muhammad, 2000. Prinsip-prinsip Akuntansi dalam al-Qur’an, Yogyakarta: UII
Press. 2002. Pengantar Akuntansi Syariah. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Baridwan, Z., 1996. Intermediate Accounting, Edisi 5. Yogyakarta: BPFE
Universitas Gadjah Mada.
Mufti,A.danSula,M.S.,2008. Amanah Bagi Bangsa: Konsep Sistem Ekonomi
Syariah. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Burhanuddin Susanto, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah,
(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 131.
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan
Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 199.
Yani Mulyaningsih, Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian,
(Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 95.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi
Syariah Mudharabah Konversi.
Adrian Sutedi, Segi-Segi Hukum Pasar Modal , 63.

17. 17
M.Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, (Surakarta:
Muhammadiyah Universitas Press, 2006), 160-162.
Lisa Sabin, “Perbedaan Pasar Modal Syariah dengan Konvensional.”
M. Sholahuddin, Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam, 164-165.
Darmadji, T., & Fakhruddin. (2012). Pasar Modal di Indonesia. Jakarta:
Salemba Empat.
Fahmi, I. (2013). Pengantar Pasar Modal. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 Butir 13.
Kasmir. 2004. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada.