bahan tayang mata diklat

1. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
ZAKAT
Oleh :
H.A. Mushoddik WI BDK Bandung

2. Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (numuww) dan bertambah (ziyadah).
Jika diucapkan, zaka al-zar’, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika
diucapkan zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati,
demikian menurut Wahabah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mahzab, ahli bahasa
oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fananny ( Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008 ),
Cet. Ke-7, h. 82. Zakat menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah jumlah harta
tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan
kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dsb) menurut ketentuan
yang telah ditetapkan oleh syarak; salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang
wajib dikeluarkan kepada mustahik.Kemendiknas ,Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pusat Bahasa, (Jakatra: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1569

3. Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi zakat ditinjau dari segi bahasa, kata
zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih
dan baik. Menurut Lisan alArab arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa,
adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam Al-Qur’an
dan hadis, sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Qardhawi, Fiqh az-Zakah, (Bairut:
Muassasah al-Risalah, 1973), hlm. 998. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai
instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi
manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya, dalam
pendapatnya Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada, 2007),Cet. ke-3, h. 35 .

4. Pengelolaan zakat adalah kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian
dalam pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat. Zakat sendiri artinya adalah
harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim
atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat
berbeda dengan infak dan sedekah. Infak adalah harta
yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di
luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah
harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang
atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan
umum.

5. Zakat merupakan pranata keagamaan yang
bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan
kesejahteraan masyarakat sehingga perlu diatur untuk
meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus
dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat
Islam. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
diundangkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor
38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sudah
tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum
dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan yang
baru dan sesuai.

6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo
Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25
November 2011.. UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsudin
pada tanggal 25 November 2011 di Jakarta.
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat ditempatkan pada Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115. Penjelasan
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat ditempatkan dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255

7. Latar Belakang Pertimbangan dalam UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
adalah:
a.bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
b.bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan
syariat Islam;
c.bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan
kesejahteraan masyarakat;
d.bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara
melembaga sesuai dengan syariat Islam;
e.bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai
dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf
d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;
Konten dari UU No. 23 / 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini, terdiri dari 10 Bab dan 47
Fasal.

8. KONSTRUKS
UU No 23/2011
© H.A.Moeshoddik
FB : Moeshoddik Indisav
InstaGram ( IG) : dikdik_indisav172
WA : 0821.2083.3883
Channel YouTube : Moeshoddik
Indisav