Dokumen tersebut membahas tentang peran metrologi dalam pengelolaan energi nasional, termasuk kondisi energi Indonesia saat ini, tantangan ke depan, dan kebijakan energi nasional. Dokumen ini juga membahas peran litbang dalam mendukung kebijakan energi nasional."

1. DEWAN ENERGI NASIONAL
Peran Metrologi Dalam Pengelolaan Energi
Nasional
Syamsir Abduh
JAKARTA, 19 MEI 2015

2. PERAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI
NASIONAL
OUTLINES
KONDISI ENERGI INDONESIA
TANTANGAN KE DEPAN
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
PERAN LITBANG DALAM KEN

3. DEWAN ENERGI NASIONAL
2
PERAN DAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN
ENERGI NASIONAL

4. DEWAN ENERGI NASIONAL
3
DEWAN ENERGI NASIONAL
D
E
N
MERANCANG DAN MERUMUSKAN
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL*
MENETAPKAN RENCANA UMUM
ENERGI NASIONAL (RUEN)* *
MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH
PENANGGULANGAN KONDISI
KRISIS DAN DARURAT ENERGI
MENGAWASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG
BERSIFAT LINTAS SEKTOR
TERWUJUDNYA
KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN
ENERGI GUNA MENDUKUNG
PEMBANGUNAN NASIONAL
BERKELANJUTAN
TUJUAN KEN
*) KEN disetujui DPR 28 Januari 2014, ditetapkan
Presiden RI melalui PP 79/2014 tanggal 17
Oktober 2014
**) RUEN disusun oleh Pemerintah
TUGAS DEN
(Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007)
Pasal 1 angka 26 UU No. 30/2007
“Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri,
dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional”

5. DEWAN ENERGI NASIONAL
4
PIMPINAN
Ketua : Presiden
Wakil Ketua : Wakil Presiden
Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
ANGGOTA
STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL
(Pasal 12 Ayat (4) dan (5) UU No. 30/2007)
Unsur Pemerintah Unsur Pemangku Kepentingan
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Bappenas
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
7. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)
2. Prof.Ir.Rinaldy Dalimi, M.Sc.,Ph.D.
(Akademisi)
3. Dr.Ir. Andang Bachtiar, M.Sc. (Teknologi )
4. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri)
5. Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech.
(Industri)
6. Dr. A.Sonny Keraf (Lingkungan Hidup)
7. Prof. Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen)
8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)

6. DEWAN ENERGI NASIONAL
5
KONDISI ENERGI INDONESIA

7. DEWAN ENERGI NASIONAL
6
SUMBER DAYA ENERGI FOSIL SEMAKIN TERBATAS
NO ENERGI FOSIL
SUMBER
DAYA
(SD)
CADANGAN
(CD)
RASIO SD/CD
(%)
PRODUKSI
(PROD)
RATIO CD/PROD
(TAHUN)*)
1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 4/6
1 Minyak (Miliar barrel) 56.6 7.73 **) 14 0.329 23
2 Gas (TSCF) 334.5 152.9 46 3.07 50
3 Batubara (miliar ton) 161.3 ***) 28.17 17 0.353 80
4 Coal Bed Methane (TSCF) 453 - - - -
5 Shale Gas (TSCF) 574 - - - -
*) asumsi tidak ada penemuan cadangan baru **) Itermasuk blok cepu ***) termasuk 41 miliar Ton underground resources

8. DEWAN ENERGI NASIONAL
7
POTENSI ENERGI TERBARUKAN YANG BESAR,
NAMUN RENDAH PEMANFAATANNYA (1)
NO ENERGI BARU DAN TERBARUKAN SUMBER DAYA (SD) KAPASITAS TERPASANG (KT)
RASIO KT/SD
(%)
1 Hidro 75.670 MW 6.654,29 MW 8,79
2 Panas Bumi 29.038 MW 1.226 MW 4,22
3 Mini/Micro Hidro 769,69 MW 228,983 MW 29,75
4 Biomassa 49.810 MW 1.618,40 MW 3,25
5 Matahari 4,80 kWh/m2/day 22,45 MW -
6 Angin 3 – 6 m/s 1,87 MW -
7 Gelombang Laut 49 GW - -
8 Uranium
3.000 MW (e.q. 24,112 ton) for 11
years*) 30 MW 1,00
*) Kalan – Kalimantan Barat

9. DEWAN ENERGI NASIONAL
8
POTENSI ENERGI TERBARUKAN YANG BESAR,
NAMUN RENDAH PEMANFAATANNYA (2)

10. DEWAN ENERGI NASIONAL
9
No. Negara
Penduduk
(Juta Jiwa)
Pembangkitan
energi
(Miliar kWh)
GDP/
Kapita
Kapasitas
Pembagkit
GW
(kWh/Kapita)
1
Brunei
Darussalam
0.41 3 54,400 0,76 8.507
2 Singapura 5.35 45 48,500 10,49 8.404
3 Malaysia 29.18 129,1 14,200 28,40 4.4246
4 Thailand 67.09 155 7,900 48,5 2.316
5 Vietnam 91.52 98 2,500 22,06 1.073
6 Indonesia 237,64 162 3,500 35,33 680
7 Filipina 103.77 67 3,100 647
8 Kamboja 14.95 2 1,800 164
9 Myanmar 54.58 6 1,100
40
(2014)
110
Infrastruktur Kelistrikan Nasional dan Asean 2012

11. DEWAN ENERGI NASIONAL
10
TANTANGAN KE DEPAN

12. DEWAN ENERGI NASIONAL
11
TANTANGAN PENGEMBANGAN ENERGI
Terwujudnya
Ketahanan
Energi Guna
Mendukung
Pembangunan
Nasional
Berkelanjutan
Kebijakan
Energi
Nasional
kebutuhan
energi
tinggi
Jaminan
pasokan
energi
rendah
Cadangan
energi fosil
menurun
Energi fosil
masih sebagai
komoditi ekspor
Pengelolaan
belum efisien,
upaya konservasi
dan kelestarian
LH rendah
Pemanfaatan
EBT belum
optimal
Kapasitas
litbang, industri
& infrastruktur
belum optimal
Akses
masyarakat
terhadap
energi rendah
Harga
belum sesuai
keekonomian
Cadangan
penyangga
belum
tersedia
Kondisi
Energi
Kondisi
geopolitik
dunia dan isu
lingkungan
global
Ketahanan Energi adalah suatu kondisi
terjaminnya ketersediaan energi, akses
masyarakat terhadap energi pada harga yang
terjangkau dalam jangka panjang dan tidak
terpengaruh oleh gejolak regional maupun
internasional

13. DEWAN ENERGI NASIONAL
12
PP 79/2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL

14. DEWAN ENERGI NASIONAL
13
ARAH KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
(Pasal 3, PP 79/2014)
Kebijakan Utama:
1. Ketersediaan Energi
2. Prioritas Pengembangan Energi
3. Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional
4. Cadangan Energi Nasional
Kebijakan Pendukung:
1. Konservasi dan Diversifikasi
2. Lingkungan dan Keselamatan
3. Harga, Subsidi, dan Insentif
4. Infrastruktur dan Industri Energi
5. Penelitian dan Pengembangan Energi
6. Kelembagaan dan Pendanaan

15. DEWAN ENERGI NASIONAL
14
TUJUAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
(Pasal 5 & 6, PP 79/2014)
Tujuan kebijakan energi nasional : mewujudkan kemandirian energi dan
ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional
berkelanjutan, melalui:
a. Perubahan paradigma dalam pengelolaan energi;
b. Kemandirian pengelolaan energi;
c. Menjamin ketersediaan energi di dalam negeri;
d. Optimalisasi pengelolaan sumber daya energi;
e. Efisiensi pemanfaatan energi;
f. Meningkatkan akses energi;
g. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian teknologi dan industri
energi;
h. Penciptaan lapangan kerja;
i. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

16. DEWAN ENERGI NASIONAL
15
TARGET BAURAN ENERGI SAMPAI DENGAN 2050
(Pasal 8 & 9, PP 79/2014)
23%
25%30%
22%5%
46%
31%
18%
31%
20%
25%
24%
2013
Total 194
MTOE
2025
Total 400
MTOE
2050
Total 1000
MTOE
Energi Baru dan Terbarukan
Minyak Bumi
Gas Bumi
Batubara
Pembangkit:51 GW
Konsumsi Energi: 0.8 TOE/kap
Konsumsi Listrik: 776 KWh/kap
Pembangkit:115 GW
Konsumsi Energi: 1.4 TOE/kap
Konsumsi Listrik: 2500 KWh/kap
Pembangkit:430 GW
Konsumsi Energi: 3.2 TOE/kap
Konsumsi Listrik: 7000 KWh/kap

17. DEWAN ENERGI NASIONAL
16
16
NILAI TAMBAH INDUSTRI GAS ALAM
EKSPOR 700 MMSCFD $8.00 /MMBtu $1.85 miliar
$14.00 /MMBtu $3.23 miliar
350 MMSCFD $400 /ton
3.61 juta ton
INDUSTRI Ekspor Ammonia
$743 juta
700 MMSCFD 1.65 juta ton
$450 /ton
700
MMSCFD 350 MMSCFD $400
3.61 juta ton 2.18 juta ton
$600
600,000 ton
$2,000
900,000 ton
$800
90,000 ton
$800
90,000 ton
*) Harga jual gas rata-rata 2001-2010 TOTAL $5.36 miliar
AN
Acrylonitrile
miliar
$1.44 miliar
$0.87 miliar
Methanol
Ammonia Urea
Gas alam
$72 juta
$72 juta
Asam Formiat
H2O2
$360 juta
$1.80
rp/wgp/09082011

18. DEWAN ENERGI NASIONAL
17
17
INDUSTRI BERBASIS MINYAK BUMI

19. DEWAN ENERGI NASIONAL
18
Sumber: - Diolah dari DMRA
- Pada harga crude oil $62/bbl
88%
12%
Crude
Oil
BBM
Naphtha
R
E
F
I
N
E
R
Y
4 juta
barel/hari
$86,4 miliar
Total Industri $103,2 miliar
Industri Antara
270 Perusahaan
97.000 tenaga kerja
Industri Hilir
61.349 Perusahaan
3,8 juta tenaga kerja
Industri Hulu
12 Perusahaan
9.000 tenaga
PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA INDUSTRI BERBASIS
MINYAK BUMI

20. DEWAN ENERGI NASIONAL
19
PERAN LITBANG DALAM KEN

21. DEWAN ENERGI NASIONAL
20
SASARAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
a. terwujudnya paradigma baru bahwa energi sebagai modal
pembangunan
b. tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada
tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan
ekonomi
c. tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1 (satu)
persen per tahun pada tahun 2025
d. tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85% pada tahun 2015
dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020
e. tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun
2015 sebesar 85%
f. terpenuhinya sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi
g. tercapainya bauran energi primer yang optimal
20

22. DEWAN ENERGI NASIONAL
21
PERAN LITBANG DALAM KEN
Pasal 25
(1) Kegiatan penelitian dan pengembangan, dan penerapan
teknologi Energi diarahkan untuk mendukung Industri Energi
Nasional.
(2) Dana kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan
teknologi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difasilitasi sampai kepada tahap komersial.
(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong
terciptanya iklim pemanfaatan dan keberpihakan terhadap
hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi
Energi nasional.
(4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan
penguatan bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan
teknologi paling sedikit melalui: penyiapan dan peningkatan
SDM dalam penguasaan dan penerapan teknologi
21

23. DEWAN ENERGI NASIONAL
22
Produk kompetitif dan obyek
teknologi dan perdagangan
Optimisasi produk dan obyek
Penelitian dan
pengembangan
perancangan
dan produksi
Karakterisasi untuk memenuhi
spesifikasi dan regulasi
Pengukuran dan pengujian yang
kompeten
Kalibrasi alat ukur dan alat uji
yang kompeten
Standar pengukuran nasional dan diseminasinya yang ekivalen di
tingkat internasional recognized NMI: the CIPM MRA
accredited calibration : the ILAC MRA
accredited testing : the ILAC MRA
accredited certification of
management system: the IAF MLA
internationally harmonized regulation: WTO; APEC; OIML
internationally harmonized standards: ISO,IEC, ITU, CODEX
Internationally harmonized conformity assessment procedure:
17025; 15189, Guide 65; 17020; Guide 62; 17024; etc
accredited conformity assessment activities: ILAC MRA; IAF MLA
KESIAPAN MENGAKSES PASAR GLOBAL
Peran METROLOGI Dalam pengelolaan Energi Nasional
INFRASTRUKTUR
METROLOGI
NASIONAL

24. DEWAN ENERGI NASIONAL
23
 Metrologi bukan “bahan bakar” mesin
ekonomi, melainkan oli (pelumas)
 Tanpa pelumas friksi, panas, kerusakan
struktur
 Tanpa metrologi  sengketa, dis-trust,
kerugian negara, penurunan daya saing dan
inovasi
 Terlalu banyak (kental) pelumas  ekstra
beban  perlambatan
 Efek-efek metrologi terhadap kehidupan
ekonomi dan sosial perlu dikenali dalam
keberagaman konteks
 Aturan hukum perlu dibuat berdasarkan
pemahaman tentang konteks kemetrologian
 untuk menciptakan takaran metrologi yang
‘pas’
 Apakah regulasi metrologi pemerintah harus
mengatur tingkat ketelitian alat ukur yang
digunakan dalam transaksi langsung business
to customer ? YA
 Apakah regulasi metrologi pemerintah perlu
mengatur tingkat ketelitian peralatan yang
digunakan oleh produsen komoditi ekspor ?
TIDAK, tetapi pemerintah harus menetapkan
aturan hukum yang dapat menjamin akses
produsen pada standar pengukuran nasional
yang ekivalen dengan standar pengukuran
negara lain……………….
lesson learned:
law and regulation

25. DEWAN ENERGI NASIONAL
24
©bsn2007
permasalahan praktis dalam ekspor gas Indonesia

26. DEWAN ENERGI NASIONAL
25
• IMPOR-Tingkat ketelitian pengukuran aliran gas dalam
pipa tekanan tinggi +0,5%. Risiko kerugian atas kelebihan
pembayaran gas setara 0,5 Miliar Dollar AS pertahun
(impor gas alam AS, 100 miliar Dolar per tahun).
• EKSPOR-Tingkat ketelitian pengukuran yang dimiliki
Indonesia +1%. Risiko kerugian Indonesia dalam transaksi
ini adalah 80 Miliar Dollar AS pertahun (Ekspor Migas AS
80 Miliar Dollar AS per tahun).
Perlindungan Devisa Negara : Ketidakpastiaan
Alat Ukur (1)

27. DEWAN ENERGI NASIONAL
26
• Ketidakpastian alat ukur di titik kirim lebih
besar dari ketidakpastian alat ukur
mereka di titik terima sehingga mereka
dapat melakukan penyesuaian untuk
justifikasi volume gas yang mereka
terima yang tidak akan dapat dideteksi
alat ukur kita di titik kirim.
Perlindungan Devisa Negara :
Ketidakpastiaan Alat Ukur (2)

28. DEWAN ENERGI NASIONAL
27
Terima kasih
www.den.go.id