Downloaded 16 times
Uploaded byTrisakti University
Ken 02052015 surabaya-its
Dokumen tersebut membahas tentang Dewan Energi Nasional, kebijakan energi nasional Indonesia, dan target bauran energi. Dokumen ini menjelaskan peran dan struktur organisasi Dewan Energi Nasional, kondisi energi di Indonesia, tantangan ke depan, dan kebijakan energi nasional termasuk target bauran energi sampai 2050.
More Related Content
Similar to Ken 02052015 surabaya-its
Ken 02052015 surabaya-its
- 1. DEWAN ENERGI NASIONAL KEBIJAKANENERGI NASIONAL DAN TARGET BAURAN ENERGI Syamsir Abduh ITS-SURABAYA, 2 MEI 2015
- 2. PERAN DAN STRUKTURORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL OUTLINES KONDISI ENERGI INDONESIA TANTANGAN KE DEPAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL PERAN LITBANG DALAM KEN
- 3. DEWAN ENERGI NASIONAL 2 PERANDAN STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL
- 4. DEWAN ENERGI NASIONAL 3 DEWANENERGI NASIONAL D E N MERANCANG DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL* MENETAPKAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)* * MENETAPKAN LANGKAH-LANGKAH PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN TUJUAN KEN *) KEN disetujui DPR 28 Januari 2014, ditetapkan Presiden RI melalui PP 79/2014 tanggal 17 Oktober 2014 **) RUEN disusun oleh Pemerintah TUGAS DEN (Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007) Pasal 1 angka 26 UU No. 30/2007 “Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional”
- 5. DEWAN ENERGI NASIONAL 4 PIMPINAN Ketua: Presiden Wakil Ketua : Wakil Presiden Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ANGGOTA STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL (Pasal 12 Ayat (4) dan (5) UU No. 30/2007) Unsur Pemerintah Unsur Pemangku Kepentingan 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas 3. Menteri Perhubungan 4. Menteri Perindustrian 5. Menteri Pertanian 6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi) 2. Prof.Ir.Rinaldy Dalimi, M.Sc.,Ph.D. (Akademisi) 3. Dr.Ir. Andang Bachtiar, M.Sc. (Teknologi ) 4. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri) 5. Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech. (Industri) 6. Dr. A.Sonny Keraf (Lingkungan Hidup) 7. Prof. Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen) 8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)
- 6. DEWAN ENERGI NASIONAL 5 KONDISIENERGI INDONESIA
- 7. DEWAN ENERGI NASIONAL 6 SUMBERDAYA ENERGI FOSIL SEMAKIN TERBATAS NO ENERGI FOSIL SUMBER DAYA (SD) CADANGAN (CD) RASIO SD/CD (%) PRODUKSI (PROD) RATIO CD/PROD (TAHUN)*) 1 2 3 4 5 = 4/3 6 7 = 4/6 1 Minyak (Miliar barrel) 56.6 7.73 **) 14 0.329 23 2 Gas (TSCF) 334.5 152.9 46 3.07 50 3 Batubara (miliar ton) 161.3 ***) 28.17 17 0.353 80 4 Coal Bed Methane (TSCF) 453 - - - - 5 Shale Gas (TSCF) 574 - - - - *) asumsi tidak ada penemuan cadangan baru **) Itermasuk blok cepu ***) termasuk 41 miliar Ton underground resources
- 8. DEWAN ENERGI NASIONAL 7 POTENSIENERGI TERBARUKAN YANG BESAR, NAMUN RENDAH PEMANFAATANNYA (1) NO ENERGI BARU DAN TERBARUKAN SUMBER DAYA (SD) KAPASITAS TERPASANG (KT) RASIO KT/SD (%) 1 Hidro 75.670 MW 6.654,29 MW 8,79 2 Panas Bumi 29.038 MW 1.226 MW 4,22 3 Mini/Micro Hidro 769,69 MW 228,983 MW 29,75 4 Biomassa 49.810 MW 1.618,40 MW 3,25 5 Matahari 4,80 kWh/m2/day 22,45 MW - 6 Angin 3 – 6 m/s 1,87 MW - 7 Gelombang Laut 49 GW - - 8 Uranium 3.000 MW (e.q. 24,112 ton) for 11 years*) 30 MW 1,00 *) Kalan – Kalimantan Barat
- 9. DEWAN ENERGI NASIONAL 8 POTENSIENERGI TERBARUKAN YANG BESAR, NAMUN RENDAH PEMANFAATANNYA (2)
- 10.
- 11. DEWAN ENERGI NASIONAL 10 TANTANGANPENGEMBANGAN ENERGI Terwujudnya Ketahanan Energi Guna Mendukung Pembangunan Nasional Berkelanjutan Kebijakan Energi Nasional kebutuhan energi tinggi Jaminan pasokan energi rendah Cadangan energi fosil menurun Energi fosil masih sebagai komoditi ekspor Pengelolaan belum efisien, upaya konservasi dan kelestarian LH rendah Pemanfaatan EBT belum optimal Kapasitas litbang, industri & infrastruktur belum optimal Akses masyarakat terhadap energi rendah Harga belum sesuai keekonomian Cadangan penyangga belum tersedia Kondisi Energi Kondisi geopolitik dunia dan isu lingkungan global Ketahanan Energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dan tidak terpengaruh oleh gejolak regional maupun internasional
- 12. DEWAN ENERGI NASIONAL 11 PP79/2014 TENTANG KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
- 13. DEWAN ENERGI NASIONAL 12 ARAHKEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (Pasal 3, PP 79/2014) Kebijakan Utama: 1. Ketersediaan Energi 2. Prioritas Pengembangan Energi 3. Pemanfaatan Sumber Daya Energi Nasional 4. Cadangan Energi Nasional Kebijakan Pendukung: 1. Konservasi dan Diversifikasi 2. Lingkungan dan Keselamatan 3. Harga, Subsidi, dan Insentif 4. Infrastruktur dan Industri Energi 5. Penelitian dan Pengembangan Energi 6. Kelembagaan dan Pendanaan
- 14. DEWAN ENERGI NASIONAL 13 TUJUANKEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (Pasal 5 & 6, PP 79/2014) Tujuan kebijakan energi nasional : mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, melalui: a. Perubahan paradigma dalam pengelolaan energi; b. Kemandirian pengelolaan energi; c. Menjamin ketersediaan energi di dalam negeri; d. Optimalisasi pengelolaan sumber daya energi; e. Efisiensi pemanfaatan energi; f. Meningkatkan akses energi; g. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian teknologi dan industri energi; h. Penciptaan lapangan kerja; i. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 15. DEWAN ENERGI NASIONAL 14 14 NILAITAMBAH INDUSTRI GAS ALAM EKSPOR 700 MMSCFD $8.00 /MMBtu $1.85 miliar $14.00 /MMBtu $3.23 miliar 350 MMSCFD $400 /ton 3.61 juta ton INDUSTRI Ekspor Ammonia $743 juta 700 MMSCFD 1.65 juta ton $450 /ton 700 MMSCFD 350 MMSCFD $400 3.61 juta ton 2.18 juta ton $600 600,000 ton $2,000 900,000 ton $800 90,000 ton $800 90,000 ton *) Harga jual gas rata-rata 2001-2010 TOTAL $5.36 miliar AN Acrylonitrile miliar $1.44 miliar $0.87 miliar Methanol Ammonia Urea Gas alam $72 juta $72 juta Asam Formiat H2O2 $360 juta $1.80 rp/wgp/09082011
- 16. DEWAN ENERGI NASIONAL 15 15 INDUSTRIBERBASIS MINYAK BUMI
- 17. DEWAN ENERGI NASIONAL 16 Sumber:- Diolah dari DMRA - Pada harga crude oil $62/bbl 88% 12% Crude Oil BBM Naphtha R E F I N E R Y 4 juta barel/hari $86,4 miliar Total Industri $103,2 miliar Industri Antara 270 Perusahaan 97.000 tenaga kerja Industri Hilir 61.349 Perusahaan 3,8 juta tenaga kerja Industri Hulu 12 Perusahaan 9.000 tenaga PERUSAHAAN DAN TENAGA KERJA INDUSTRI BERBASIS MINYAK BUMI
- 18. DEWAN ENERGI NASIONAL 17 SASARANKEBIJAKAN ENERGI NASIONAL a. terwujudnya paradigma baru bahwa energi sebagai modal pembangunan b. tercapainya elastisitas energi lebih kecil dari 1 (satu) pada tahun 2025 yang diselaraskan dengan target pertumbuhan ekonomi c. tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1 (satu) persen per tahun pada tahun 2025 d. tercapainya rasio elektrifikasi sebesar 85% pada tahun 2015 dan mendekati sebesar 100% pada tahun 2020 e. tercapainya rasio penggunaan gas rumah tangga pada tahun 2015 sebesar 85% f. terpenuhinya sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi g. tercapainya bauran energi primer yang optimal 17
- 19. DEWAN ENERGI NASIONAL 18 TARGETBAURAN ENERGI SAMPAI DENGAN 2050 (Pasal 8 & 9, PP 79/2014) 23% 25%30% 22%5% 46% 31% 18% 31% 20% 25% 24% 2013 Total 194 MTOE 2025 Total 400 MTOE 2050 Total 1000 MTOE Energi Baru dan Terbarukan Minyak Bumi Gas Bumi Batubara Pembangkit:51 GW Konsumsi Energi: 0.8 TOE/kap Konsumsi Listrik: 776 KWh/kap Pembangkit:115 GW Konsumsi Energi: 1.4 TOE/kap Konsumsi Listrik: 2500 KWh/kap Pembangkit:430 GW Konsumsi Energi: 3.2 TOE/kap Konsumsi Listrik: 7000 KWh/kap
- 20. DEWAN ENERGI NASIONAL 19 KEDUDUKANKEN-RUEN DAN RUED PASAL 12 UU No. 30/2007 Tentang Energi KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN) RUEN Disusun oleh Pemerintah dan ditetapkan oleh DEN RUKN (Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional) RUED Provinsi RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) RUED Kabupaten /Kota
- 21. DEWAN ENERGI NASIONAL 20 PERANLITBANG DALAM KEN Pasal 25 (1) Kegiatan penelitian dan pengembangan, dan penerapan teknologi Energi diarahkan untuk mendukung Industri Energi Nasional. (2) Dana kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi sampai kepada tahap komersial. (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mendorong terciptanya iklim pemanfaatan dan keberpihakan terhadap hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi Energi nasional. (4) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penguatan bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi paling sedikit melalui: penyiapan dan peningkatan SDM dalam penguasaan dan penerapan teknologi 20
- 22. DEWAN ENERGI NASIONAL 21 KEBIJAKANPENGEMBANGAN RISET TEKNOLOGI ENERGI • Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengembangkan SDM di berbagai perguruan tinggi agar mengkoordinir dan membantu mengarahkan penelitian yang akan mendukung pengusaan teknologi dibidang energi. • Dewan Riset Nasional agar melakukan inisiatif dalam mengkoordinir dan menjembatani antara peneliti dan industri nasional untuk bersinegi dan bekerjasama. • Kementerian ESDM didorong untuk memanfaatkan hasil penelitian terkait dengan EBT yang telah dihasilkan oleh para peneliti maupun oleh lembaga penelitian nasional guna mempercepat pemanfaatan EBT. • Dewan Energi Nasional akan memfasilitasi pertemuan antara industri- industri energi dan para peneliti untuk membuat roadmap bersama yang dapat mensinergikan antara industri dan para peneliti, sehinggga hasil- hasil penelitian dapat diaplikasikan dan diproduksi secara komersial
- 23. DEWAN ENERGI NASIONAL 22 Terimakasih www.den.go.id