Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan zoning regulation untuk kawasan ekonomi khusus di Pulau Bintan. Dokumen menjelaskan potensi sumber daya alam dan ekonomi di berbagai kawasan di Bintan serta menganalisis daya dukung lahan dan kesesuaian untuk pengembangan berbagai sektor industri dan pariwisata.
Kabupaten Bintan merupakan salah satu daerah yang telah dtetapkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007. Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas wilayah Kabupaten Bintan tidak berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Bintan melainkan hanya pada beberapa kawasan tertentu saja yaitu sebagian Pulau Bintan bagian Utara dengan luas 58.750,60 ha termasuk pulau Anak Lobam dengan luas 678,20 ha, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur dengan luas 812,6 Ha dan Kawasan Industri Galang Batang dengan luas 1.777,8 Ha. Istilah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) juga dikenal sebagai Free Trade Zone (FTZ).
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Indonesia adalah negara dengan potensi alam melimpah yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh segenap komponen bangsa. Pemanfaatan harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kesinambungan dan pewarisan kpd generasi berikutnya. Dengan luasnya wilayah dan berpencarnya menjadi ribuan pulau besar – kecil mempersulit pemanfaatan maksimal potensi tersebut disamping dukungan dalam berbagai bidang yang masih sangat kurang. Salah satu kendala penggalian potensi tersebut adalah belum lancarnya sistem transportasi dari pusat produksi untuk dibawa ke pembeli ataupun langsung kepada konsumen. Tampak bahwa keberadaan pelabuhan dan berbagai infrastruktur didalamnya sangat dibutuhkan.
Ini adalah kumpulan ayat Al Qur'an yang "semoga" dapat membantu untuk meruqyah diri sendiri, atau orang lain, jika diperkirakan sumber permasalahannya berupa gangguan dari luar,khususnya yang bersikap gaib. Bangguan tersebut dapat berupa kecanduan "game online", penyakit keturunan, badan yang dirasakan "tidak nyaman", dll.
Mohon maaf saya sendiri bukan peruqyah. Saya hanya mengkristalkan pengalaman berbagai peruqyah yang pernah mengunakan ayat-ayat tertentu, yang pengalaman ini cukup bertaburan di internet untuk dapat dimanfaatkan.
Kabupaten Bintan merupakan salah satu daerah yang telah dtetapkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007. Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas wilayah Kabupaten Bintan tidak berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Bintan melainkan hanya pada beberapa kawasan tertentu saja yaitu sebagian Pulau Bintan bagian Utara dengan luas 58.750,60 ha termasuk pulau Anak Lobam dengan luas 678,20 ha, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur dengan luas 812,6 Ha dan Kawasan Industri Galang Batang dengan luas 1.777,8 Ha. Istilah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) juga dikenal sebagai Free Trade Zone (FTZ).
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Indonesia adalah negara dengan potensi alam melimpah yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh segenap komponen bangsa. Pemanfaatan harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kesinambungan dan pewarisan kpd generasi berikutnya. Dengan luasnya wilayah dan berpencarnya menjadi ribuan pulau besar – kecil mempersulit pemanfaatan maksimal potensi tersebut disamping dukungan dalam berbagai bidang yang masih sangat kurang. Salah satu kendala penggalian potensi tersebut adalah belum lancarnya sistem transportasi dari pusat produksi untuk dibawa ke pembeli ataupun langsung kepada konsumen. Tampak bahwa keberadaan pelabuhan dan berbagai infrastruktur didalamnya sangat dibutuhkan.
Ini adalah kumpulan ayat Al Qur'an yang "semoga" dapat membantu untuk meruqyah diri sendiri, atau orang lain, jika diperkirakan sumber permasalahannya berupa gangguan dari luar,khususnya yang bersikap gaib. Bangguan tersebut dapat berupa kecanduan "game online", penyakit keturunan, badan yang dirasakan "tidak nyaman", dll.
Mohon maaf saya sendiri bukan peruqyah. Saya hanya mengkristalkan pengalaman berbagai peruqyah yang pernah mengunakan ayat-ayat tertentu, yang pengalaman ini cukup bertaburan di internet untuk dapat dimanfaatkan.
Buku Penyepakatan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka ...TPRP Strategic Partner
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas hikmat, pengetahuan Nya maka Buku Penyepakatan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam Bintan Karimun dapat disusun dengan sempurna.
Buku Penyepakatan ini dibuat bagi pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau, bagi pemerintah daerah kab/kota dan lembaga/badan pengusahaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Buku ini dimaksudkan untuk dapat disepakati ditingkat pemangku kepentingan sebagai acuan program terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah. Penyepakatan ini menjadi penting agar keterpaduan yang telah berlandaskan perencanaan tata ruang menjadi panduan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kawasan Batam Bintan dan Karimun sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruangnya.
Buku Penyepakatan ini berisi 5 bab, yang terdiri atas bab pendahuluan, bab kebijakan umum, bab pedoman umum penyusunan pembiayaan, bab rencana terpadu dan program investasi infrastruktur dan terakhir penutup. Selain itu juga disiapkan draf berita acara yang akan ditandatangani oleh semua pemangku kepentingan.
Overall the top leadership of the FTSE 100 remains white and male, with just a dozen women amongst the 289 people occupying the Top 3 positions: chair, cEO or cFO. Just ten of the Top 3 posts are held by ethnic minority leaders.
• The next layer – the Top 20 – is more diverse, with about a fifth of positions occupied by women; but these are heavily skewed towards non-executive posts – about one in four nEDs are women, compared with about one in ten female executive directors.
• Strikingly, 53 companies show no minority presence at all amongst their Top 20 leaders. Discounting non-executive directors, we find 65 companies without an ethnic or cultural minority presence. In effect, two out of every three FTSE 100 companies have an all-white executive leadership.
Untuk mendukung keberhasilan produksi budidaya ikan laut, selain pengendalian hama dan penyakit ikan, kesehatan lingkungan juga menjadi salah satu faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Saat ini, kecenderungan terjadinya penurunan kualitas lingkungan budidaya ikan laut tidak hanya disebabkan oleh kegiatan budidaya itu sendiri, namun juga dapat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan industri, pertambangan hingga aktivitas rumah tangga. Pada kajian ini, objek penelitian lebih difokuskan kepada hasil keputusan Mahkamah Agung terhadap dua gugatan Class action masyarakat akibat penambangan bauksit yang tidak bertanggung jawab di Pulau Bintan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati faktor-faktor pendukung keberhasilan gugatan perdata class action akibat aktifitas pertambangan. Data dianalisis dengan studi pengamatan langsung dan pencermatan dokumen dengan membandingkan hasil keputusan dua gugatan class action yang dilakukan oleh masyarakat pembudidaya ikan di Pulau Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor analisa parameter air laut pada laboratorium yang sudah terakreditasi dan kelengkapan administrasi usaha budidaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan gugatan perdata class action. Hasil penelitian juga menunjukkan dampak penurunan produksi dan peningkatan angka pengangguran akibat menurunnya aktivitas produksi di dua lokasi yang terkena dampak cemaran limbah. Namun demikian, kondisi ini memberikan pemahaman positif di kalangan pembudidaya tentang tahapan audit lingkungan yang harus dilakukan berdasarkan standard dan acuan mutu yang memilki kekuatan hukum di muka pengadilan.
Indonesia's Green Industrial Estates and Best PracticesSolidiance
The rising trend of industrial estates in Indonesia coupled with a growing concern for environmental and social awareness have led industrial players in the adoption of green initiatives for their industrial estate. In the white paper, Solidiance mapped all 233 existing industrial estates in Indonesia, analyzes them using international best practices as a benchmark and our own framework that integrates three core pillars – economic, social, and environmental. The end result of assessment is the Best 5 Green Industrial Estates which can act as a guidelines for existing and new industrial players in shifting their business approach into a sustainable system. Although Indonesia’s industrial estates are still at a nascent stage, promising opportunities are visible in the marketplace.
Disebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. Hal ini
tercermin dengan semakin luasnya lahan yang beralih fungsi seperti lahan pertanian beririgasi teknis berubah menjadi permukiman atau industri, penggundulan hutan yang berakibat banjir, dll. Konflik-konflik pemanfaatan ruang baik antara masyarakat dengan
pemerintah, antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan
tingkatan pemerintahan semakin hari semakin marak dan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang telah terjadi dikotomi
kebutuhan antara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah
dari sumberdaya alam yang dimiliki tanpa/kurang memperhatikan
dampak lingkungan dan penyelamatan ruang. Belum optimalnya kelembagaan penataan ruang di daerah serta
mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang.
Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-...Parivartin
This is the English translation of the "Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2015" or the "Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI)" in Bahasa Indonesia, authored and published by the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of National Planning & Development, and the National Development Planning Agency.
This has been uploaded by Parivartin to provide wider availability to the economic planning and policy direction of the Indonesia Government to wider English-speaking audience. All copyright is held by the Indonesian Government's respective ministries and agencies.
This publication was originally published at the Coordinating Ministry for Economic Affairs website: http://www.ekon.go.id/
Sebagai pusat perkembangan perdagangan dan jasa, industri, maritim dan pendidikan, maka Kota Surabaya mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu sifat pengelolaan dari potensi wisata tersebut masih parsial dan belum terpadu sehingga perlu upaya untuk merencanakan dan mengembangkan pariwisata. Agar tujuan pariwisata dapat dicapai, maka pembangunan pariwisata perlu direncanakan dengan baik dan terintegrasi dengan pengembangan daerah secara keseluruhan.
Dalam perspektif pengembangan kota, pariwisata memiliki keterkaitan lintas sektor dan usaha, serta mampu membangkitkan multiplier effect yang sangat signifikan bagi tumbuhnya mata rantai usaha lintas skala usaha, terutama UKM, sehingga membantu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak langsung berkembangnya kegiatan pariwisata akan sangat terasa dalam perkembangan usaha perhotelan, jasa pemandu wisata, restoran, perusahaan transportasi, galeri seni, serta jasa keuangan. Dampak tidak langsung akan dirasakan pada pendapatan pemerintah, seniman, pengrajin, dsb. Di samping itu, perkembangan pariwisata juga memberikan dampak ikutan pada sektor agribis, perdagangan, dan industri kecil. Dalam lingkup kota, pengembangan pariwisata akan terkait dengan revitalisasi kawasan kota lama/bersejarah, mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas ruang kota melalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata, serta menghidupkan kegiatan ekonomi lintas skala usaha.
Strategi pengembangan pariwisata Surabaya merupakan perumusan suatu rencana menyeluruh untuk pengembangan obyek wisata, sarana dan prasarana pariwisata, serta kualitas hidup masyarakat Kota Surabaya.
- - -
Catatan : paparan ini disusun oleh Bappeko Surabaya 2007, dipergunakan untuk menyiapkan dokumen yang berisi Kebijakan Pengembangan Pariwisata, Strategi dan Langkah Pengembangan Pariwisata serta program pembangunan yang akan dilakukan untuk jangka panjang.
Dengan tujuan :
a. Memberikan informasi/data tentang potensi obyek dan tujuan wisata Kota Surabaya.
b. Memberikan informasi/data tentang jumlah proyeksi kunjungan wisata sesuai sasaran dan kapasitas pengembangan.
c. Memberikan informasi/data tentang sasaran ekonomi, yaitu manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengembangan pariwisata, meliputi jumlah tenaga kerja yang diharapkan terserap di sektor pariwisata, pendapatan daerah, serta kesempatan berusaha masyarakat.
d. Memberikan informasi/data tentang sasaran sosial budaya, seperti meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal/ tradisional, tergalinya aspek-aspek budaya tradisional atau keunikan budaya lokal yang keseluruhan akan mendorong pelestarian nilai-nilai budaya tradisional dan memelihara kepribadian bangsa.
e. Memberikan informasi/data tentang sasaran fisik/lingkungan hidup yang dapat menjadi sarana pelestarian lingkungan hidup.
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pelabuhan KEK Marunda adalah untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai Kebijakan Pengembangan Pelabuhan KEK Marunda pada lokasi yang direncanakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, beserta segenap sasarannya yang akan digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pembangunan Pelabuhan kedepan, lengkap dengan fasilitas pelabuhan antara lain : Dermaga, Gudang, Lapangan Penumpukan, Perkantoran, Jalan, Reservoir/Instalasi Air, Jaringan Instalasi Listrik dan lain-lain, dalam suatu tata letak pelabuhan.
Pedoman penyusunan RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah), dari Depbudpar, 2007. Pedoman ini disusun oleh Depbudpar.
Walaupun beberapa terminologi dan NSPK sudah berubah, dengan sedikit modifikasi pedoman ini masih dapat digunakan.
Buku Penyepakatan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka ...TPRP Strategic Partner
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas hikmat, pengetahuan Nya maka Buku Penyepakatan Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kawasan Strategis Nasional (KSN) Batam Bintan Karimun dapat disusun dengan sempurna.
Buku Penyepakatan ini dibuat bagi pemangku kepentingan di Provinsi Kepulauan Riau, bagi pemerintah daerah kab/kota dan lembaga/badan pengusahaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Buku ini dimaksudkan untuk dapat disepakati ditingkat pemangku kepentingan sebagai acuan program terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah. Penyepakatan ini menjadi penting agar keterpaduan yang telah berlandaskan perencanaan tata ruang menjadi panduan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan kawasan Batam Bintan dan Karimun sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruangnya.
Buku Penyepakatan ini berisi 5 bab, yang terdiri atas bab pendahuluan, bab kebijakan umum, bab pedoman umum penyusunan pembiayaan, bab rencana terpadu dan program investasi infrastruktur dan terakhir penutup. Selain itu juga disiapkan draf berita acara yang akan ditandatangani oleh semua pemangku kepentingan.
Overall the top leadership of the FTSE 100 remains white and male, with just a dozen women amongst the 289 people occupying the Top 3 positions: chair, cEO or cFO. Just ten of the Top 3 posts are held by ethnic minority leaders.
• The next layer – the Top 20 – is more diverse, with about a fifth of positions occupied by women; but these are heavily skewed towards non-executive posts – about one in four nEDs are women, compared with about one in ten female executive directors.
• Strikingly, 53 companies show no minority presence at all amongst their Top 20 leaders. Discounting non-executive directors, we find 65 companies without an ethnic or cultural minority presence. In effect, two out of every three FTSE 100 companies have an all-white executive leadership.
Untuk mendukung keberhasilan produksi budidaya ikan laut, selain pengendalian hama dan penyakit ikan, kesehatan lingkungan juga menjadi salah satu faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Saat ini, kecenderungan terjadinya penurunan kualitas lingkungan budidaya ikan laut tidak hanya disebabkan oleh kegiatan budidaya itu sendiri, namun juga dapat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan industri, pertambangan hingga aktivitas rumah tangga. Pada kajian ini, objek penelitian lebih difokuskan kepada hasil keputusan Mahkamah Agung terhadap dua gugatan Class action masyarakat akibat penambangan bauksit yang tidak bertanggung jawab di Pulau Bintan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati faktor-faktor pendukung keberhasilan gugatan perdata class action akibat aktifitas pertambangan. Data dianalisis dengan studi pengamatan langsung dan pencermatan dokumen dengan membandingkan hasil keputusan dua gugatan class action yang dilakukan oleh masyarakat pembudidaya ikan di Pulau Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor analisa parameter air laut pada laboratorium yang sudah terakreditasi dan kelengkapan administrasi usaha budidaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan gugatan perdata class action. Hasil penelitian juga menunjukkan dampak penurunan produksi dan peningkatan angka pengangguran akibat menurunnya aktivitas produksi di dua lokasi yang terkena dampak cemaran limbah. Namun demikian, kondisi ini memberikan pemahaman positif di kalangan pembudidaya tentang tahapan audit lingkungan yang harus dilakukan berdasarkan standard dan acuan mutu yang memilki kekuatan hukum di muka pengadilan.
Indonesia's Green Industrial Estates and Best PracticesSolidiance
The rising trend of industrial estates in Indonesia coupled with a growing concern for environmental and social awareness have led industrial players in the adoption of green initiatives for their industrial estate. In the white paper, Solidiance mapped all 233 existing industrial estates in Indonesia, analyzes them using international best practices as a benchmark and our own framework that integrates three core pillars – economic, social, and environmental. The end result of assessment is the Best 5 Green Industrial Estates which can act as a guidelines for existing and new industrial players in shifting their business approach into a sustainable system. Although Indonesia’s industrial estates are still at a nascent stage, promising opportunities are visible in the marketplace.
Disebagian daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, penataan ruang belum mendapat proporsi perhatian utama sebagai instrumen dasar penyusunan Rencana Program Pembangunan Daerah, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha. Hal ini
tercermin dengan semakin luasnya lahan yang beralih fungsi seperti lahan pertanian beririgasi teknis berubah menjadi permukiman atau industri, penggundulan hutan yang berakibat banjir, dll. Konflik-konflik pemanfaatan ruang baik antara masyarakat dengan
pemerintah, antar instansi pemerintah maupun antar kewenangan
tingkatan pemerintahan semakin hari semakin marak dan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang telah terjadi dikotomi
kebutuhan antara menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah
dari sumberdaya alam yang dimiliki tanpa/kurang memperhatikan
dampak lingkungan dan penyelamatan ruang. Belum optimalnya kelembagaan penataan ruang di daerah serta
mekanisme pengawasan pemanfaatan ruang.
Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-...Parivartin
This is the English translation of the "Masterplan Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2015" or the "Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (MP3EI)" in Bahasa Indonesia, authored and published by the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Ministry of National Planning & Development, and the National Development Planning Agency.
This has been uploaded by Parivartin to provide wider availability to the economic planning and policy direction of the Indonesia Government to wider English-speaking audience. All copyright is held by the Indonesian Government's respective ministries and agencies.
This publication was originally published at the Coordinating Ministry for Economic Affairs website: http://www.ekon.go.id/
Sebagai pusat perkembangan perdagangan dan jasa, industri, maritim dan pendidikan, maka Kota Surabaya mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi daerah tujuan wisata. Namun potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu sifat pengelolaan dari potensi wisata tersebut masih parsial dan belum terpadu sehingga perlu upaya untuk merencanakan dan mengembangkan pariwisata. Agar tujuan pariwisata dapat dicapai, maka pembangunan pariwisata perlu direncanakan dengan baik dan terintegrasi dengan pengembangan daerah secara keseluruhan.
Dalam perspektif pengembangan kota, pariwisata memiliki keterkaitan lintas sektor dan usaha, serta mampu membangkitkan multiplier effect yang sangat signifikan bagi tumbuhnya mata rantai usaha lintas skala usaha, terutama UKM, sehingga membantu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dampak langsung berkembangnya kegiatan pariwisata akan sangat terasa dalam perkembangan usaha perhotelan, jasa pemandu wisata, restoran, perusahaan transportasi, galeri seni, serta jasa keuangan. Dampak tidak langsung akan dirasakan pada pendapatan pemerintah, seniman, pengrajin, dsb. Di samping itu, perkembangan pariwisata juga memberikan dampak ikutan pada sektor agribis, perdagangan, dan industri kecil. Dalam lingkup kota, pengembangan pariwisata akan terkait dengan revitalisasi kawasan kota lama/bersejarah, mendorong pertumbuhan dan peningkatan kualitas ruang kota melalui pengembangan infrastruktur dan fasilitas pariwisata, serta menghidupkan kegiatan ekonomi lintas skala usaha.
Strategi pengembangan pariwisata Surabaya merupakan perumusan suatu rencana menyeluruh untuk pengembangan obyek wisata, sarana dan prasarana pariwisata, serta kualitas hidup masyarakat Kota Surabaya.
- - -
Catatan : paparan ini disusun oleh Bappeko Surabaya 2007, dipergunakan untuk menyiapkan dokumen yang berisi Kebijakan Pengembangan Pariwisata, Strategi dan Langkah Pengembangan Pariwisata serta program pembangunan yang akan dilakukan untuk jangka panjang.
Dengan tujuan :
a. Memberikan informasi/data tentang potensi obyek dan tujuan wisata Kota Surabaya.
b. Memberikan informasi/data tentang jumlah proyeksi kunjungan wisata sesuai sasaran dan kapasitas pengembangan.
c. Memberikan informasi/data tentang sasaran ekonomi, yaitu manfaat ekonomi yang diperoleh dari pengembangan pariwisata, meliputi jumlah tenaga kerja yang diharapkan terserap di sektor pariwisata, pendapatan daerah, serta kesempatan berusaha masyarakat.
d. Memberikan informasi/data tentang sasaran sosial budaya, seperti meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal/ tradisional, tergalinya aspek-aspek budaya tradisional atau keunikan budaya lokal yang keseluruhan akan mendorong pelestarian nilai-nilai budaya tradisional dan memelihara kepribadian bangsa.
e. Memberikan informasi/data tentang sasaran fisik/lingkungan hidup yang dapat menjadi sarana pelestarian lingkungan hidup.
Penyusunan Kebijakan Pengembangan Pelabuhan KEK Marunda adalah untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai Kebijakan Pengembangan Pelabuhan KEK Marunda pada lokasi yang direncanakan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda, beserta segenap sasarannya yang akan digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pembangunan Pelabuhan kedepan, lengkap dengan fasilitas pelabuhan antara lain : Dermaga, Gudang, Lapangan Penumpukan, Perkantoran, Jalan, Reservoir/Instalasi Air, Jaringan Instalasi Listrik dan lain-lain, dalam suatu tata letak pelabuhan.
Pedoman penyusunan RIPPDA (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah), dari Depbudpar, 2007. Pedoman ini disusun oleh Depbudpar.
Walaupun beberapa terminologi dan NSPK sudah berubah, dengan sedikit modifikasi pedoman ini masih dapat digunakan.
Focus Group Discussion (FGD) Aspek Legal, Teknis, dan PasarAhmad Taufik
Focus Group Discussion (FGD)
Aspek Legal, Teknis, dan Pasar.
PETA PELUANG INVESTASI
PROYEK STRATEGIS
YANG SIAP DITAWARKAN
DALAM RANGKA MENDUKUNG IBU KOTA NUSANTARA.
INDUSTRI
HILIRISASI
BAUKSIT
FGD ASPEK LEGAL, TEKNIS, DAN PASAR.
PETA PELUANG INVESTASI
PROYEK STRATEGIS
YANG SIAP DITAWARKAN
DALAM RANGKA MENDUKUNG IBU KOTA NUSANTARA.
PROYEK MANUFAKTUR
TIMAH
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K
KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
INTERPRETASI CITRA
Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...Fitri Indra Wardhono
Ada banyak definisi mengenai pembangunan perdesaan. Dower, Michael dkk (2003) menyebutkan salah satu definisi yang paling mendekati :
Pembangunan Perdesaan adalah proses yang disengaja atas aspek : ekonomi, sosial, politik, budaya dan lingkungan, yang diharapkan akan berlangsung berkelanjutan, dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk lokal di wilayah perdesaan.
Penekanan pada proses yang disengaja dan berkelanjutan: pembangunan perdesaan bukanlah urusan yang berumur pendek. Pembangunan perlu dilakukan selama bertahun-tahun dan dengan cara yang disengaja.
Pembangunan perdesaan bukan tentang melindungi status quo, melainkan tentang perubahan yang disengaja untuk membuat segalanya lebih baik.
Salah satu ciri kawasan perdesaan adalah bangkitnya gaya hidup wirausahawan, yang tertarik untuk mendirikan usaha pariwisata kecil (dan lainnya), membawa serta modal keuangan, jaringan kontak, pengetahuan pasar, dan ide-ide wirausaha dari kota-kota. Beberapa pengusaha baru datang sebagai pasangan atau mitra, beberapa sebagai keluarga, beberapa sebagai pasangan. Tidak semua keterampilan kewirausahaan baru ini telah menggerakkan ekonomi perdesaan.
Terdapat transisi masyarakat perdesaan tradisional dari menjadi anggota "masyarakat jarak pendek" menjadi "masyarakat terbuka," yakni dengan adanya perubahan dalam hal sistem kontrol, konflik, dan tingkat pemberdayaannya. Hal ini merupakan konsekuensi dari masyarakat perdesaan yang akan semakin berkembang dan dengan permasalahan yang semakin kompleks. Pariwisata perdesaan dapat berakar pada pertanian berbasis atau agrowisata, tapi berkembang menjadi jauh lebih beragam, dan terus terdiversifikasi. Pariwisata perdesaan adalah serangkaian aktivitas niche dalam aktivitas niche yang lebih besar.
Keragaman situasi ekonomi di wilayah perdesaan telah mendorong dikembangkannya sembilan jenis situasi ekonomi perdesaan, baik yang ditemukan secara terpisah, apaupun merupakan kombinasi.
Wilayah perdesaan dapat didefinisikan sebagai daerah yang ekonominya didasarkan pada industri agraria/perhutanan tradisional, atau setidaknya ekstraksi (tetapi tidak biasanya pengolahan) sumber daya alam. Penurunan peran yang berlangsung terus-menerus dalam kepentingan relatif sektor pertanian dan pertumbuhan sektor jasa pasca-industri telah menyebabkan tumbuhnya banyak industri baru, termasuk pariwisata, di kawasan perdesaan. Lebih lanjut, di banyak daerah, baik yang berkembang secara ekonomi maupun yang kurang berkembang, kegiatan industri perdesaan skala kecil telah menjadi fenomena khas.
Masyarakat perdesaan memiliki berbagai karakteristik yang, secara kolektif, dapat menyebak mereka diidentifikasi sebagai lebih tradisional daripada masyarakat perkotaan kontemporer, tetapi banyak wilayah perdesaan berada dalam keadaan perubahan yang konstan, paling tidak dalam kaitannya dengan penyerapan, atau penolakan mereka terhadap nilai-nilai, struktur dan karakteristik sosial dan spasial perkotaan.
Pedoman RIPPDA beserta Lampiran A, B dan C berasal dari Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, yang berhasil penulis ‘selamatkan’, dari diubah dari format cetakan menjadi format tulisan. Karena itu pada beberapa tempat masih akan didapat kesalahan akibat proses pengubahan.
Sementara Lampiran D dan seterusnya, bersumber dari pengalaman mengerjakan berbagai kegiatan pengembangan kepariwisataan. Dari pengalaman tersebut penulis memperoleh sejumlah tulisan yang cukup berharga untuk sekedar disimpan di dalam laptop. Dengan niat untuk turut menyebar luaskan ilmu terkait kepariwisataan, maka kumpulan tulisan tersebut kami hadirkan bersama buku pedoman tersebut, sebagai Lampiran D dan seterusnya.
Tulisan pada Lampiran D dan seterusnya tersebut berasal dari berbagai sumber, yang ‘sayangnya’ sebagian besar tidak tercatat dengan baik. Karena itu, penggunaannya disarankan tidak untuk dijadikan rujukan/referensi ilmiah, di mana dalam lingkungan akademis, keabsahan rujukan/referensi merupakan suatu keharusan. Tulisan ini hanyalah sekedar penambah wawasan tentang kepariwisataan, serta membuka jalan bagi pencarian lebih lanjut rujukan/referensi dari aspek yang dibahas dalam kumpulan tulisan ini. Kepada pihak-pihak yang merupakan sumber dari tulisan tersebut, yang kebetulan tidak kami catat, kami hanya dapat berharap kiranya Allah jualah yang dapat membalas amal shalih tersebut dengan pahala yang mengalir tidak putus-putus, selama ilmu tersebut masih dapat dimanfaatkan. Sedangkan beberapa pihak yang ‘kebetulan’ terekam, dan dapat kami cantumkan dalam kumpulan tulisan ini, antara lain dari UGM, selain adanya balasan dari Allah tersebut, kami juga menghaturkan banyak terima kasih.
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahFitri Indra Wardhono
Untuk menjadi peruqyah perlu dibekali ayat-ayat khusus, disamping yang umum seperti Al Fatihah, Al Baqarah, Ayat Qursy, 3 Qul. Berikut ini ditampilkan ayat-ayat tersebut, serta evaluasi kita (jika ingin menjadi peruqyah) seberapa jauh/banyak kita sudah menguasainya.
Kejawèn adalah suatu paham keagamaan campuran yang dianut orang-orang Jawa, yang merupakan ramuan di antara adat keagamaan asli Jawa yang percaya pada alam ghaib dengan pengaruh Hindu-Budha dari zaman Majapahit dan pengaruh agama Islam dari zaman Demak. Dalam perkembangannya, paham keagamaan kejawèn tersebut kadangkala lebih condong kepada Hindu-Budha, kadangkala lebih condong pada Islam, atau lebih mengutamakan kejawaannya, dan atau kemudian ada pula yang condong pada Kristen-Katolik. Kecederungan itu ada yang sifatnya sebagai pedoman hidup dan ada yang sifatnya mengejek dan mencela antara satu dengan yang lain.
Upacara pokok kejawèn adalah slametan, yaitu perjamuan kerukunan sosio-religius yang diikuti oleh para tetangga bersama dengan beberapa sanak saudara dan sahabat. Upacara ini diadakan bertepatan dengan saat-saat penting di dalam kehidupan (perkawinan, kehamilan, kelahiran anak, kematian, dll.), peristiwa-peristiwa komunal yang setiap tahun diadakan (bersih desa, pesta dusun/kampung yang setiap tahun diadakan bersama dengan upacara pembersihan atau persucian tertentu) dan segala macam kesempatan bila kesejahteraan umum dan keseimbangan digoncangkan. Pandangan religius kejawèn dipusatkan pada kesatuan hidup. Dalam ungkapan upacara-upacara simbolis, pandangan ini berpusat pada kesatuan harmonis dalam lingkungannya sendiri, entah itu keluarganya, tetangganya atau desanya. Dalam ungkapan yang mistik, agama Jawa memusatkan perhatiannya kepada hubungan langsung dan pribadi seseorang dengan “Yang Tunggal”. Kebangkitan aliran kejawèn dewasa ini tidak terlepas dari pandangannya terhadap agama-agama yang ada di Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, tidak berarti bangsa Indonesia seluruhnya beragama, karena kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan monopoli pemeluk agama saja, akan tetapi hak setiap orang sekalipun tidak mengikuti agama tertentu. Pengikut aliran kejawèn adalah orang yang ber-Tuhan, akan tetapi belum tentu beragama (resmi yang diakui di Indonesia). Mereka menghayati dan menyembah Tuhan dengan caranya sendiri di luar ajaran agama dan ternyata mendapatkan apa yang mereka cari. Atas dasar hal itu, selanjutnya mereka berusaha membentuk organisasi baru dan tersendiri yang serupa dengan agama. Mereka merasa lebih cocok dengan cara penghayatan yang mereka temukan daripada cara yang diajarkan agama yang mungkin pernah mereka peluk.
Ruqyah (dengan huruf ra’ di dhammah) adalah yaitu bacaan untuk pengobatan syar’i (berdasarkan riwayat yang shahih atau sesuai ketentuan ketentuan yang telah disepakati oleh para ulama) untuk melindungi diri dan untuk mengobati orang sakit. Bacaan ruqyah berupa ayat ayat al-Qur’an dan doa doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Tidak diragukan lagi, bahwa penyembuhan dengan Al-Qur’an dan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berupa ruqyah merupakan penyembuhan yang bermanfaat sekaligus penawar yang sempurna bagi penyakit hati dan fisik dan bagi penyakit dunia dan akhirat. Bagaimana mungkin penyakit itu mampu melawan firman-firman Rabb bumi dan langit yang jika firman-firman itu turun ke gunung makai ia akan memporakporandakan gunung gunung. Oleh karena itu tidak ada satu penyakit hati maupun penyakit fisik melainkan ada penyembuhnya.
Tata cara meruqyah adalah sebagai berikut:
1. Keyakinan bahwa kesembuhan datang hanya dari Allah.
2. Ruqyah harus dengan Al Qur’an, hadits atau dengan nama dan sifat Allah, dengan bahasa Arab atau bahasa yang dapat dipahami.
3. Mengikhlaskan niat dan menghadapkan diri kepada Allah saat membaca dan berdoa.
4. Membaca Surat Al Fatihah dan meniup anggota tubuh yang sakit. Demikian juga membaca surat Al Falaq, An Naas, Al Ikhlash, Al Kafirun. Dan seluruh Al Qur’an, pada dasarnya dapat digunakan untuk meruqyah. Akan tetapi ayat-ayat yang disebutkan dalil-dalilnya, tentu akan lebih berpengaruh.
5. Menghayati makna yang terkandung dalam bacaan Al Qur’an dan doa yang sedang dibaca.
6. Orang yang meruqyah hendaknya memperdengarkan bacaan ruqyahnya, baik yang berupa ayat Al Qur’an maupun doa-doa dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Supaya penderita belajar dan merasa nyaman bahwa ruqyah yang dibacakan sesuai dengan syariat.
7. Meniup pada tubuh orang yang sakit di tengah-tengah pembacaan ruqyah. Masalah ini, menurut Syaikh Al Utsaimin mengandung kelonggaran. Caranya, dengan tiupan yang lembut tanpa keluar air ludah. ‘Aisyah pernah ditanya tentang tiupan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam meruqyah. Ia menjawab: “Seperti tiupan orang yang makan kismis, tidak ada air ludahnya (yang keluar)”. (HR Muslim, kitab As Salam, 14/182). Atau tiupan tersebut disertai keluarnya sedikit air ludah sebagaimana dijelaskan dalam hadits ‘Alaqah bin Shahhar As Salithi, tatkala ia meruqyah seseorang yang gila, ia mengatakan: “Maka aku membacakan Al Fatihah padanya selama tiga hari, pagi dan sore. Setiap kali aku menyelesaikannya, aku kumpulkan air liurku dan aku ludahkan. Dia seolah-olah lepas dari sebuah ikatan”. [HR Abu Dawud, 4/3901 dan Al Fathu Ar Rabbani, 17/184].
8. Jika meniupkan ke dalam media yang berisi air atau lainnya, tidak masalah. Untuk media yang paling baik ditiup adalah minyak zaitun.
9. Mengusap yang sakit dengan tangan kanan.
10. Bagi yang meruqyah diri sendiri, letakkan tangan di tempat yang
Ruqyah adalah Seni Penyembuhan dari segala macam penyakit baik fisik, psikis, gangguan makhluk halus maupun serangan sihir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sholallau ‘Alaihi wassalam (Seorang Nabi Utusan Tuhan Terahir di Muka Bumi ini). Selain itu Ruqyah juga merupakan seni perlawanan, perlindungan dan pembentengan diri dari segala macam mara bahaya yang bersifat fisik, maupun psikis.
Energi Ruqyah berasal dari keberkahan dan mu’jizat bacaan ayat Suci Al Qur’an dan Doa-doa Nabi Muhammad SAW.
Agar rumah tidak seram dan angker laksana kuburan. Agar rumah tidak menjadi tempat nongkrong Iblis dan syetan, supaya rumah menjadi sarang kebaikan dan keberkahan, maka hiasilah dengan sholat-sholat sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah. Beliau bersabda, “Kerjakanlah sholat kalian di rumah, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan.” (HR. Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar).
Yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah, sebagaimana diterangkan dalam riwayatnya yang lain, “Wahai manusia, sholatlah di rumah kalian. Karena sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali sholat yang wajib.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dan dalam sabdanya yang lain, “Apabila seseorang telah melaksanakan sholatnya di masjid, maka hendaknya ia memberikan bagian dari sholatnya untuk rumahnya. Karena Allah akan menjadikan kebaikan di rumahnya karena sholat yang dilakukannya.” (HR. Muslim)
Para pelaku pariwisata Indonesia seyogyanya melakukan perencanaan yang matang dan terarah untuk menjawab tantangan sekaligus menangkap peluang yang akan “ bersliweran ” atau lalu lalang di kawasan kita. Pemanfaatan peluang harus dilakukan melalui pendekatan “ re-positioning ” keberadaan masing-masing kegiatan pariwisata dimulai dari sejak investasi, promosi, pembuatan produk pariwisata, penyiapan jaringan pemasaran internasional, dan penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesemuanya ini harus disiapkan untuk memenuhi standar internasional sehingga dapat lebih kompetitif dan menarik, dibandingkan dengan kegiatan yang serupa dari negara-negara disekitar Indonesia.
Seperti halnya manusia yang merupakan bagian dari alam, maka karya manusia yang timbul itu pada hakekatnya merupakan sebagian dari alam itu juga.
Oleh karena itu suatu karya seharusnya tidak menimbulkan disharmoni dengan alam sekitarnya maupun disharmoni dengan manusia calon pemakai itu sendiri.
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasFitri Indra Wardhono
Secara umum, buku ini memuat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan ruang dan
pengembangan wilayah yang berwawasan lingkungan serta pedoman praktis yang dapat digunakan
di dalam penataan ruang kawasan-kawasan spesifik seperti perkotaan, perdesaan, wilayah
pariwisata di pesisir, dan di kawasan rawan bencana longsor.
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasFitri Indra Wardhono
Teori menyebutkan bahwa salah satu cara yang efektif dalam membangun
wilayah adalah melalui pengembangan kawasan, lebih khusus lagi melalui
pendekatan klaster. Dalam suatu klaster, berbagai kegiatan ekonomi dari para pelaku
usaha saling berinteraksi dan mendukung satu sama lain menghasilkan barang
dan jasa yang unik. Bagaimana mengembangkan kegiatan usaha yang saling
mendukung itu merupakan kunci bagi pengembangan ekonomi suatu wilayah.
Buku “Penyusunan Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan Untuk
Percepatan Pembangunan Daerah” ini disusun berdasarkan penelaahan literatur
dan pengamatan lapangan. Banyak kajian telah dilakukan dan banyak buku telah
ditulis mengenai berbagai aspek pengembangan kawasan, namun yang
menggabungkan semua kajian dan buku tentang pengembangan kawasan-kawasan
itu menjadi satu masih belum ada. Buku ini dimaksudkan untuk mengisi kekurangan
itu.
Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi
Pemerintah Daerah, baik tingkat propinsi maupun dan khususnya tingkat
kabupaten/kota, bahkan bagi tingkat kecamatan dan desa dalam menyusun
perencanaan pengembangan kawasan di wilayahnya, baik secara individual maupun
secara terpadu. Diharapkan buku ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan
dalam menyusun program, kebijakan dan rencana pengembangan kawasan.
Buku ini akan terus disempurnakan agar semakin memenuhi kebutuhan
semua pihak. Untuk itu saran perbaikan dari para pembaca dan pengguna buku ini
sangat diharapkan.
4. JAKAN RTRW
KESESUAIAN
KEGIATAN (TimNas)
an Tata Guna
Lahan
Perhubungan
Permukiman Maritim
an Kawasan
Lindung
Perdagangan
CBD/Ibu Kota Industri
Pariwisata
Perbankan
i Awal Kesesuaian
una Lahan
• Indikasi Kesesuaian peruntukan
• Indikasi Peluang Investasi
KONDISI EKSISTING KAJIAN FIS
Kegiatan Eksisting Kemiringan le
Peluang kegiatan
penunjang
Potensi Air T
Lokasi Eksisting Penggunaan T
Luas Peruntukan Geologi
Jenis Tan
• Karakter Fisik Lokasi UsIndikasi Kesesuaian peruntukan
Indikasi Peluang Investasi
7. Kawasan CBD : Kawasan Industri dan Ja
TELUK BINTAN
Kawasan CBD : Kawasan Industri dan Ja
x
8. an Eksisting Lokasi Luas
ti karet Toapaya, Bintan 23.983,00
KBLI Kegiatan Eksisting
01122
Pertanian 2
Peluang Investasi Kegiatan penunjang
23.983,00 - Getah Lateks dan Lateks pekat
- Drumb Rubber
- Pipa Karet tidak divulkanisasi
- Benang dan tali divulkanisasi
- Plat/lembaran divulkanisasi
- Tabung,pipa, slang divulkanisasi
- Ban
- Perlengkapan kendaraan
- Karet untuk kesehatan
- Pakaian dan alas kaki
- Barang lain dari karet divulkanisasi
- Kayu
9. LI Kegiatan Eklsisting Luas
1 Penangkapan ikan di laut 32.623 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Budidaya biota di laut 380.577
1 Industri pengalengan ikan dan
biota perairan lainnya
10.000
4 Industri pembekuan ikan dan
biota perairan lainnya
9 Industri pengolahan dan
pengawetan lainnya untuk ikan
dan biota perairan lainnya
Peluang Investasi Penunjang
Industri Pembuatan Alat
Pabrik Es
Industri Garam
Pelabuhan Ikan
Industri SPBU
Industri Spare part
Galangan Kapal
Cold Storage
Importir & Pedagang Spare part
Perdagangan antar Pulau
Restoran Seafood
Jasa Pendidikan dan Pelatihan
10. Pusat
Sub
Pengembangan
Lingkup
Pengembangan
Atraksi
Bahari
Pengembang
an
dayaan
Pengembangan
Penangkapan
Ikan
Pengembangan
Departemen kelautan dan perikanan
pembangunan kelautan dan perikanan
dalam kaitannya dengan penataan
onal dan daerah,
Pontianak, Batam, Pangkal PinangPusat Pengembangan
Pemangkat, Mempawah, Singkaw
Ketapang, Natuna, Tarempa, Tan
Pinang, Tj. Balai Karimun, Temb
Kuala Tungkal, Muara Sabak, Pale
Sungai Liat, Tj. Pandan
Kalbar, Kep. Riau, Bangka - Belitun
Sub Pusat
Pengembangan
Lingkup Wilayah
Pem
Pem
kete
anta
wisa
Pem
kete
hilir
peri
POLA
1. Internasional
1.Budidaya Ikan,
2.Budidaya
Kerang,
3.Budidaya
Rumput Laut
1. Ikan Pelagis
Besar,
2. Ikan Pelagis
Kecil
3. Ikan Demersal
KOMODITI/PRODUK
Pengembangan
Atraksi Wisata
Bahari
1.Pangkal Pinang
2.Tj. Pandan
3.Sungai Liat
4.Tj. Pinang
5.Muara Sabak
6.Kuala Tungkal
7.Tembilahan
Pengembang-
an Pembudi-
dayaan Ikan
1.Pemangkat
2.Tj. Pandan
3.Ketapang
4.Tarempa
5.Teluk Batang
6.Sungai Liat
PUSAT KEGIATAN
INDIKASI KEGIATAN PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR
KEGIATAN
Pengembangan
Penangkapan
Ikan
1.Wisata Laut (Di-
ving,Snorkling)
2.Wisata Suaka
Alam Laut
3.Wisata Pantai
Pengembangan
Pem
Bada
Bers
1.Pontianak
2.Batam
3.Pangkal Pinang
4.Tj. Pandan
5.Natuna
11. USULAN UNTUK KEK
KOTA TANJUNG PINANG
Kawasan Senggarong R
masih kosong, diperuntu
bagi Kawasan Industri d
Pariwisata
Kawasan Dompak Darat
Kawasan Madong
• Luas < 500 ha
• Kawasan sekitarnya su
ada permukinan padat
3 RT, 1RW)
• Sulit untuk dilakukan
perluasan
12. BWK UTARA
BWK TENGAH
BWK SELATAN
Kaw. Wisata Lagoi
23.000 Ha
Kaw. Industri
Lobam 4.000 Ha
na Pelabuhan
luk
Rencana CBD dan
Ferry Terminal BSB
Lintas Barat
51 Km
Lintas Barat – Timur
Kawasan Ibukota
BSB 5.000 Ha
Rencana CBD dan
Ferry Terminal BSB
Outer Ring Road
40 Km
Kaw. Wisata Bahari
Pantai Trikora 1.844 Ha
Kaw. Pertanian
Toapaya 1.510 Ha
Kaw. Maritim 400 Ha
Kaw. Industri
Galang Batang 1.700 Ha
Rencana Pelabuhan
Kaw. Maritim
Rencana Pelabuhan Industri
Galang Batang
Inner Ring Road 41 Km
15. DAYA DUKUNG & KESESUAIAN LAHA
ANALIS
DAYA DUKUNG & KESESUAIAN LAHA
16. QTg
TRg
Tma
QTta
1°10'1°00'0°50'
Pelabuhan
Bandar Udara
Æ`
Î
Su mber :
- Peta Rupabumi Bakosurtanal Skal a 1 : 50.000
- Peta Geolo gi - Ditj en Sumber Daya Mi neral Skala 1 : 250 .000
Kantor Camat
Sempadan Pantai
Jalan
Rencana Jalan Lintas Barat Timur
Rencana Jalan Lintas Barat
Pantai
Batas Desa/Kelurahan
Batas Kecamatan
Batas Kota
Usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
#Y
KETERANGAN
SKALA 1 : 100.000
3000 0 3000 6000 Meter
U
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
GE O L O G I
PULAU BINTAN
1 Kawasan Industri Lobam (3.901 Ha.)
USULAN KEK
Kawasan Pengembangan Pariwisata Terpadu (2.396 Ha.)
Kuala Sempang dan Pengujan3
5 Kawasan Ibukota Kab. Bintan Bandar Sri Bentan
Kawasan Wisata Terpadu Lagoi (19.108 Ha.)4
8 Kawasan Industri Galang Batang
Kawasan Industri Maritim Bintan Timur9
7 Kawasan Pariwisata Bahari Pantai Trikora
Kawasan Pertanian Toapaya6
Kawasan Industri Pulau Lobam (3.901 Ha.)2
10 Kawasan Pulau Dompak (Kota Tg.Pinang)
Kawasan Senggarang (Kota T g.Pinang)11
Kawasan Pulau Air Raja/Mandong (Kota Tg.Pinang)12
Î
Pelabu han
Kijang
Î
Î
Pelab uhan
Tg . Pina ng BANDAR
UDARAÆ`
4
5
7
6
8
9
10
11
12
104°40'
104°40'
104° 30'
104° 30'
1°10'1°00'0°50'
Alluvium
Andesit dan Tufa
Formasi Air Benakat
Formasi Goungon
G ranit
GEOLOGI
TUTUPAN LAHANI PETATANAH
KARAKTERISTIK
LAHAN
EL RATING
UAIAN LAHAN
PETA KESESUAIAN LAHAN:
• Arena bermain
• Piknik
• Tempat berkemah
• Bangunan tanpa ruang bawah tanah
• Bangunan dengan ruang bawah tanah
TUTUPAN LAHAN LERENG/KEMIRINGA
KAWASAN YANG BOLEH DIBANGUN
SATUAN PETA TANAH
17. a-
h
SPT
1
SPT
2
SPT
3
SPT
4
SPT
5
SPT
6
SPT
7
S2 S2 S2 S3 S2 S2 S2
S2 S3 S2 S3 S2 S3 S2
S2 S2 S2 S3 S2 S2 S2
ah
n
n
h
S2 S2 S2 S3 S2 S2 S2
S3 S2 S3 S3 S3 S2 S2
S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3
S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3
S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3
SPT
8
SPT
9
SPT
10
SPT
11
SPT
12
SPT
13
SPT
14
SP
15
S2 N N S2 S3 N N S2
S3 N N S3 N N N S2
S2 N N S2 S3 N N S2
S2 N N S2 S3 N N S2
S2 N N S2 S3 N N S3
N N N S3 N N N S2
S3 N N S3 S3 N N S2
N N N S3 N N N S2
19. PETA DAERAH ALIRAN SUNGAIWASAN YANG BOLEH &
OLEH DIKEMBANGKAN
KETERSEDIAAN KAWASAN
PENGEMBANGAN
ETUAN JENIS INDUSTRI
RDASARKAN ANALISIS
NOMI/PERDAGANGAN
ZONASI KAWASAN
PENENTUAN ZONA KAWASAN PENGEMBANGAN
0°42'00"
0°52'30"
1°3'00"
1°13'30"
104°21'00"
104°21'00"
104°31'30"
104°31'30"
104°42'00"
104°42'00"
1
PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI
KETERSEDIAAN KAWASAN
PENGEMBANGAN
ZONASI KAWASAN ZONING
PETA TGHK
PENENTUAN ZONA KAWASAN PENGEMBANGAN
TATA GUNA LAHA
EKSISTING & RTR
21. Adanya keterkaitan Fungsional
Enclave. Keterkaitan antar industri
diperoleh efisiensi dan efektifitas
Pemilihan jenis industri tertentu
mempertimbangkan peruntukan
berdasarkan ketentuan RTRW
Jenis produk yang dihasilkan
berat (Bulky) dan potensi limbah
ketersediaan sumber daya air;
Dampak kebelakang (backward
(forward linkages) dari sektor
Tingkat teknologi yang digunakan
Technology).
asar Pertimbangan Pemilihan
Fungsional Antar Industri Dalam Set
industri dalam enclave penting a
efektifitas operasional (Clustering ) ;
tertentu ke dalam encalve juga pe
peruntukan kawasan di masing-mas
;
oleh industri dilihat dari uku
limbah yang akan dihasilkan se
;
backward linkages) dan dampak kedep
sektor unggulan (sektor basis) ;
digunakan (Intermediate and H
Jenis Industri di Setiap Encla
22. engingat Bintan dan Tanjung Pinang
husus (KEK) yang karakteristik wilayahnya
Indonesia, maka Bintan khususnya
erdagangan dan investasi intra kawasan
egara mitra dagang potensial seperti China,
alam konteks mata rantai produksi
hususnya Bintan) memiliki potensi untuk
wilayahnya, serta lebih mengkonsentrasikan
konomi ASEAN dalam hal pengembangan
tomotif, Agro Based, ICT, Industri berbasis
einginan Singapura untuk “membantu”
dah barang tentu tidak terlepas dari
ebutuhan lahan untuk perumahan, perkantoran
u, dengan tingkat upah tenaga kerjanya
conomic), maka Singapura menginginkan
KK.
eunggulan Singapura dalam penguasaan
ntan untuk menjadi kawasan pengembangan
dustry) bagi industri komponen utama
engembangan industri di Bintan, hendaknya
merupakan bagian dari Kawasan Eko
wilayahnya lebih siap dibandingkan KEK lai
akan menjadi salah satu “pintu gerb
kawasan ASEAN maupun ASEAN dengan ne
China, India dan Jepang.
produksi dunia (global supply chain), KEK
untuk mengembangkan industri pendu
mengkonsentrasikan diri pada kesepakatan kerja
pengembangan beberapa produk strategis, ya
berbasis kayu dan sebagainya.
“membantu” Indonesia dalam pengembangan KEK
dari sisi tingginya permintaan warganya
perkantoran dan resort (Pariwisata). S
kerjanya yang relatif tinggi (disscal
menginginkan relokasi bagi industri-industri ke
penguasaan teknologi (IT), memberi peluang
pengembangan industri pendukung (suppo
utama IT di Singapura. Akan tetapi, d
hendaknya perlu mengambil pelajaran
23. ndustri di Singapura Industri
ectronic Product and Component Industri komponen
onstruction Industri Semen,
hemical and Clinical Product Produk Input
ransport Equipment Industri Kecil
hip Building
Industri Komponen
hip Repair
il Rig Construction Pipeline Industry
iomedical Science Cluster Herbal Industri
eal Estate Industri Furniture
ndustri di Malaysia Industri
Wood Product Industri Lem
ectronic And Electrical Industri komponen
ransport Equipment Industri pendukung
alm Oil Product Palm Oil Refined
ood and Beverage (Halal Product) Processing
utomotive Industri Spareparts
erospace Industri Spareparts
eramics Tambang Granit
Di Indonesia (KEK Bintan)
komponen Pendukung ICT
Semen, Tambang, Gypsum
Input Chemical dan Clinical Product
Kecil Komponen Kendaraan
Komponen Pendukung Perkapalan
Industry
Industri
Furniture dan produk kayu
Di Indonesia (KEK Bintan)
Lem, Cat dsb
komponen Pendukung industri Electronic &Ele
pendukung komponen kendaraan
Refined Industry
Processing and Preservation of fish, Vegetable and Mea
Spareparts kendaraan, Aki and Ban
Spareparts Penerbangan
Granit
25. MATERI PERATURAN ZONASI
Klasifikasi Zonasi
Daftar Kegiatan
Penetapan/Delineasi
Blok Peruntukan
Aturan Teknis Zonasi /
Pemanfaatan Ruang
Aturan Kegiatan Dan
Penggunaan Lahan
Aturan Prasarana
Minimum
Aturan Lain-
Lain/Tambahan
Aturan Khusus
MATERI PERATURAN ZONASI
10. Teknik Pengaturan
Zonasi
11. Peta Zonasi
12. Aturan Variansi
Pemanfaatan Ruang
13. Aturan Insentif Dan
Disinsentif
14. Aturan Perubahan
Klasifikasi Zona
15. Aturan Dampak
Pemanfaatan Ruang /
Dampak Pembanguna
16. Peran Serta Masyarak
Dalam Penyusunan
Peraturan Zonasi
17. Aturan Administrasi
26. KLASIFIKASI ZONASI
ARAHAN JENIS INDUSTRI DI
KEK KAB. BINTAN DAN KOTA
TJ.PINANG :
9 KATEGORI DAN
36 GOLONGAN POKOK
DASAR RUJUKAN
KLASIFIKASI ZONASI :
KBLI 2005
TEGORI /
KODE JUDUL / DESKRIPSI / KLASIFIKASI ZONA
INDUSTRI PENGOLAHAN
5 INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
8 INDUSTRI PAKAIAN JADI
9 INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI
1 INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS DAN SEJENISNYA
CONTOH KLASIFIKASI ZONA
KLASIFIKASI ZONASI
36 JENIS KLASIFIKASI
ZONASI
PROSES
PENYUSUNAN
UDUL / DESKRIPSI / KLASIFIKASI ZONA
INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI
INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS DAN SEJENISNYA
CONTOH KLASIFIKASI ZONA
27. NOMENKLATUR KODE ZONASI
D.15
KATEGORI
Menunjukkan Garis
Pokok
Penggolongan
Kegiatan Ekonomi
NOMENKLATUR KODE ZONASI
D.15
GOLONGAN POKOK / KLASIFIKA
ZONA
Merupakan Uraian Lebih Lanjut
Kategori. Setiap Kategori diurai
menjadi satu atau beber
golongan pokok (maks. 5 gol.po
kecuali industri pengolahan )
28. KODE
ZONA
KLASIFIKASI
ZONA
D.15 ZONA
INDUSTRI
MAKANAN
DAN
MINUMAN
DEFINISI DAN TUJUAN
PENETAPAN ZONA
DEFINISI DAN TUJUAN
PENETAPAN ZONA
TUJUAN KHUSUS PENETAPAN :
Menyediakan ruang bagi kegiatan-
kegiatan produksi makanan dan
minuman.
DEFINISI :
Zona ini mencakup kegiatan untuk
usaha industri Pengolahan dan
Pengawetan Daging, Ikan, Buah-buahan
Sayuran, Minyak dan Lemak; Industri
Susu dan Makanan Dari Susu; Industri
Penggilingan Padi-padian, Tepung dan
Pakan Ternak; Industri Makanan
DEFINISI DAN TUJUAN
PENETAPAN ZONA
29. DAFTAR KEGIATAN
ATEGORI /
KODE
JENIS KEGIATAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
INDUSTRI MAKANAN DAN
1 Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan,
Buah-buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak
11 Pemotongan Hewan dan Pengawetan Daging
111 Industri pemotongan hewan
112 Industri pengolahan dan pengawetan daging
121 Industri Pengalengan ikan dan Biota Perairan
DAFTAR KEGIATAN
JENIS KEGIATAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
INDUSTRI MAKANAN DAN
Pengolahan dan Pengawetan Daging, Ikan,
buahan, Sayuran, Minyak dan Lemak
Pemotongan Hewan dan Pengawetan Daging
Industri pemotongan hewan
Industri pengolahan dan pengawetan daging
Industri Pengalengan ikan dan Biota Perairan
32. PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN /
PEMANFAATAN RUANG PADA TIAP
KATEG
ORI /
KODE
JENIS ZONA
D.15
INDUSTRI MAKANAN DAN
MINUMAN
D.18 INDUSTRI PAKAIAN JADI
D.19
INDUSTRI KULIT, BARANG DARI
KULIT DAN ALAS KAKI
D.21
INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI
KERTAS DAN SEJENISNYA
PERATURAN TEKNIS PEMBANGUNAN /
PEMANFAATAN RUANG PADA TIAP-TIAP ZONA
DIMENSI
PERPETAKAN
KDB
MAX
(%)
KLB
MAX
(%)
LUAS
MIN
(M2)
LEBAR
MIN
(M2)
LEBAR
JALAN
(ROW)
MIN (M)
3.000 30 60 1,2
3.000 30 60 1,2
3.000 30 60 1,2
3.000 30 60 1,2
33. MATRIKS KEGIATAN YANG
DIIJINKAN DAN DILARANG
JENIS KEGIATAN
D.15
MAKAN
AN
MINUMA
N
NDUSTRI PENGOLAHAN
NDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
ndustri pemotongan hewan X
ndustri pengolahan dan pengawetan daging I
ndustri Pengalengan ikan dan Biota Perairan
Lainnya I
ndustri penggaraman/pengeringan ikan dan
biota perairan lainnya I
ndustri pengasapan ikan dan biota perairan
ainnya I
ndustri pembekuan ikan dan biota perairan
ainnya I
SI KEGIATAN :
MATRIKS KEGIATAN YANG
DIIJINKAN DAN DILARANG
D.15 D.18 D.19 D.21 D.24 D.25 D.2
MAKAN
AN -
MINUMA
PAKAI
AN
JADI
BARA
NG
KULIT
KERTA
S
KIMIA KARET
GA
N N
LO
M
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
34. ATURAN PERUBAHAN ZONA
O
DE
JENIS KEGIATAN
INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN
INDUSTRI PAKAIAN JADI
INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS
KAKI
INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS DAN
SEJENISNYA
INDUSTRI KIMIA DAN BARANG-BARANG DARI
BAHAN KIMIA
INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN
BARANG DARI PLASTIK
INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM
ATURAN PERUBAHAN ZONA
D.15 D.18 D.19 D.21
MAKA
NAN-
MINU
MAN
PAKAI
AN
JADI
BARA
NG
KULIT
KERTA
S
B X X
I X X
INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS I B I
INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS DAN I B I
BARANG DARI I B I I
INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN I B I I
INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM I B B B