Program indonesia project outlook 2015-2019iswan arpadi
Program indonesia project outlook 2015-2019 merupakan pedoman dari Era Jokowi untuk melakukan perubahan Indonesia lebih maju. mari bersama2 kita membantu dan mendukung negara. maaf ini untuk intelektual bukan untuk politisi maupun orang nyiyir
Program indonesia project outlook 2015-2019iswan arpadi
Program indonesia project outlook 2015-2019 merupakan pedoman dari Era Jokowi untuk melakukan perubahan Indonesia lebih maju. mari bersama2 kita membantu dan mendukung negara. maaf ini untuk intelektual bukan untuk politisi maupun orang nyiyir
Laporan ini hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kordinasi dan Superivisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) yang dimulai sejak 2014 hingga 2017.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan terhadap aspek penertiban izin khususnya untuk skema Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara sekaligus capaiannya.
Terdapat sejumlah temuan penting dari laporan ini yang bertujuan untuk mengurai benang kusut tata kelola minerba sejak tahun 1999-2009. Berikut adalah sejumlah temuan penting yang disarikan dalam laporan ini.
Overall the top leadership of the FTSE 100 remains white and male, with just a dozen women amongst the 289 people occupying the Top 3 positions: chair, cEO or cFO. Just ten of the Top 3 posts are held by ethnic minority leaders.
• The next layer – the Top 20 – is more diverse, with about a fifth of positions occupied by women; but these are heavily skewed towards non-executive posts – about one in four nEDs are women, compared with about one in ten female executive directors.
• Strikingly, 53 companies show no minority presence at all amongst their Top 20 leaders. Discounting non-executive directors, we find 65 companies without an ethnic or cultural minority presence. In effect, two out of every three FTSE 100 companies have an all-white executive leadership.
Laporan ini hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kordinasi dan Superivisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) yang dimulai sejak 2014 hingga 2017.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan terhadap aspek penertiban izin khususnya untuk skema Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara sekaligus capaiannya.
Terdapat sejumlah temuan penting dari laporan ini yang bertujuan untuk mengurai benang kusut tata kelola minerba sejak tahun 1999-2009. Berikut adalah sejumlah temuan penting yang disarikan dalam laporan ini.
Overall the top leadership of the FTSE 100 remains white and male, with just a dozen women amongst the 289 people occupying the Top 3 positions: chair, cEO or cFO. Just ten of the Top 3 posts are held by ethnic minority leaders.
• The next layer – the Top 20 – is more diverse, with about a fifth of positions occupied by women; but these are heavily skewed towards non-executive posts – about one in four nEDs are women, compared with about one in ten female executive directors.
• Strikingly, 53 companies show no minority presence at all amongst their Top 20 leaders. Discounting non-executive directors, we find 65 companies without an ethnic or cultural minority presence. In effect, two out of every three FTSE 100 companies have an all-white executive leadership.
Untuk mendukung keberhasilan produksi budidaya ikan laut, selain pengendalian hama dan penyakit ikan, kesehatan lingkungan juga menjadi salah satu faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Saat ini, kecenderungan terjadinya penurunan kualitas lingkungan budidaya ikan laut tidak hanya disebabkan oleh kegiatan budidaya itu sendiri, namun juga dapat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan industri, pertambangan hingga aktivitas rumah tangga. Pada kajian ini, objek penelitian lebih difokuskan kepada hasil keputusan Mahkamah Agung terhadap dua gugatan Class action masyarakat akibat penambangan bauksit yang tidak bertanggung jawab di Pulau Bintan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati faktor-faktor pendukung keberhasilan gugatan perdata class action akibat aktifitas pertambangan. Data dianalisis dengan studi pengamatan langsung dan pencermatan dokumen dengan membandingkan hasil keputusan dua gugatan class action yang dilakukan oleh masyarakat pembudidaya ikan di Pulau Bintan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor analisa parameter air laut pada laboratorium yang sudah terakreditasi dan kelengkapan administrasi usaha budidaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan gugatan perdata class action. Hasil penelitian juga menunjukkan dampak penurunan produksi dan peningkatan angka pengangguran akibat menurunnya aktivitas produksi di dua lokasi yang terkena dampak cemaran limbah. Namun demikian, kondisi ini memberikan pemahaman positif di kalangan pembudidaya tentang tahapan audit lingkungan yang harus dilakukan berdasarkan standard dan acuan mutu yang memilki kekuatan hukum di muka pengadilan.
Indonesia's Green Industrial Estates and Best PracticesSolidiance
The rising trend of industrial estates in Indonesia coupled with a growing concern for environmental and social awareness have led industrial players in the adoption of green initiatives for their industrial estate. In the white paper, Solidiance mapped all 233 existing industrial estates in Indonesia, analyzes them using international best practices as a benchmark and our own framework that integrates three core pillars – economic, social, and environmental. The end result of assessment is the Best 5 Green Industrial Estates which can act as a guidelines for existing and new industrial players in shifting their business approach into a sustainable system. Although Indonesia’s industrial estates are still at a nascent stage, promising opportunities are visible in the marketplace.
Kabupaten Bintan merupakan salah satu daerah yang telah dtetapkan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007. Penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas wilayah Kabupaten Bintan tidak berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Bintan melainkan hanya pada beberapa kawasan tertentu saja yaitu sebagian Pulau Bintan bagian Utara dengan luas 58.750,60 ha termasuk pulau Anak Lobam dengan luas 678,20 ha, Kawasan Industri Maritim Bintan Timur dengan luas 812,6 Ha dan Kawasan Industri Galang Batang dengan luas 1.777,8 Ha. Istilah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) juga dikenal sebagai Free Trade Zone (FTZ).
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, Karimun (BBK) merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan kandidat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Indonesia adalah negara dengan potensi alam melimpah yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh segenap komponen bangsa. Pemanfaatan harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kesinambungan dan pewarisan kpd generasi berikutnya. Dengan luasnya wilayah dan berpencarnya menjadi ribuan pulau besar – kecil mempersulit pemanfaatan maksimal potensi tersebut disamping dukungan dalam berbagai bidang yang masih sangat kurang. Salah satu kendala penggalian potensi tersebut adalah belum lancarnya sistem transportasi dari pusat produksi untuk dibawa ke pembeli ataupun langsung kepada konsumen. Tampak bahwa keberadaan pelabuhan dan berbagai infrastruktur didalamnya sangat dibutuhkan.
Presentation to the Port of San Francisco on a concept to develop the Pier 90-94 Backlands into an eco-industrial park. Highlights include relocating an asphalt plant from a mixed industrial/residential setting and linking it with a concrete crushing plant, using the output of the concrete plant as input for the asphalt plant. Also looks into the feasability us building a biodiesel plant on-site that would use the output of the currently existing rendering plant.
Pembinaan Penyelenggaraan Minyak dan Gas Bumi Melalui Anjungan Lepas Pantai d...Putu Indra Mahatrisna
Development of Oil and Gas Operations Through Offshore Platforms and Underwater Pipelines.
Presentation was held to fullfil the invitation of Indonesian Coast Guard in 2020
5 reasons why balancing horse toys very unique, and perfect for personal collectible, decorating your office, gift for your kid and present for your friends
Pemasaran small and medium enterprise di batam berbasis digital marketing 2016Irfan Widyasa
Pengembangan Small and Medium Enterprises (SMEs) atau Industri Kecil Menengah (IKM) untuk 10 industri pilihan yang memberikan value added terbesar di Batam, diversifikasi struktur ekonomi batam, logistic hub antara pusat produksi dan pasar.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pengembangan batam untuk mendukung industri maritim dan pariwisata
1. Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam
Untuk mendukung
Industri Maritim dan Pariwisata
Junino Jahja, S.E., M.B.A.
Anggota 2/Deputi Perencanaan Pengembangan
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
Pelabuhan Bebas Batam
Disampaikandi Batam, 1 Juni 2016
Pada Forum Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR)
PerwakilanBank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau
2. Strategi
Pengembangan Batam
#1 Diversifikasi
dari industri-industri yang ada menjadi industri baru atau industri yang berkembang :
F
O
K
U
S
I
N
D
U
S
T
R
I
#2 Membangun
Penghubung
diantara pusat produksi dan pusat kebutuhan :
#3 Meningkatkan
industri-industri yang telah ada :
“ Melakukan strategi yg berimbang
melalui promosi dan pemberdayaan
industri-industri yg sudah ada dan
industri baru yg potensial ”
4. Dermaga 2200 m
Depth 18 m
Back Up Area 132 Ha
Kapasitas 4 jt TEUs/Thn
Total Investasi US$ 805,8Juta
Existing Phase 1 Ultimate
Berth Capacity (DWT)
- Ship (DWT)
- Container (TEUs
35,000
90,000
6th Generation
2,000,000
6th Generation
4,000,000
Berth Length (m) 600 1800 3000
Basin Depth (mLWS) 6-12 17 17
Container Yard (m2) 60,000 180,000 650000
Batu Ampar
Tj. Sauh
#1 Pengembangan Pelabuhan
Kargo Batuampar & Transhipment Tj Sauh
5. PENGEMBANGAN TERMINAL 1 DAN
PEMBANGUNAN TERMINAL 2 BANDARA HANGNADIM
Pembangunan Terminal
2 Bandara seluas
35.000 M2 (16 Juta
penumpang/tahun)
Revitalisasi Pengembangan
Terminal 1 Bandara
1. penambahan area seluas
9.000 m2
2. penambahan apron
240x150 M
3. penambahan fuel distribusi
system (FDS)
#2 Pengembangan
Terminal 2 Bandara Hang Nadim
6. Lokasi Wilayah Bengkong
Luas 7Ha
Kapasitas 20.000 m3 / hari (230 l/dtk)
Panjang Jaringan
Pipa
114,3km
Jumlah sambungan
instalasi
11.000
Pumping Station 5 unit
IPAL (Instalasi Pengolah Air
Limbah) Domestik
WWTP (Waste Water Treatment Plan)
Lokasi Batam Centre
Luas Area Pelayanan 18.379 km2
Total Area 38,963 km2
Area Pelayanan Teluk Tering, Sei Panas, Taman Baloi,
Baloi Permai dan Sukajadi
#3 Pengelolaan
Air Limbah
8. Lenght 25km
Design Speed 80 km/h
Number of Lane 2 x 2 lanes
Lane Width 3.60 m
Outer Shoulder Width 3.00 m
Inner Shoulder Width 1.50 m
Median Width N/A
Right of Way 40.00 m (min)
Lokasi 1. Simpang Jam Batam Center – Sekupang ; Bandara
– Batu Ampar
2. Simpang Sukajadi Batam Center – Muka Kuning ;
Batam Center - Batu Ampar
Proses Lelang 2016
Spesifikasi Lebar jalan 33 M dan panjang 500 M
Target Selesai 2018
Spesifikasi Proyek Jalan Tol
Flyover
Tujuan:
•Mengatasi kemacetan dengan Menghilangkan
persimpangan dan lampu merah (traffic light)
agar laju kendaraan bebas hambatan,
•Memperlancar arus transportasi barang antar
kawasan industri dan pelabuhan / bandara,
•Memisahkan kendaraan berat dan kendaraan
yang kecil, sehingga mampu memberikan
kepastian bagi keselamatan pengguna jalan
#5 Pengembangan
Fly Over dan Jalan Tol
9. No Railway Corridor Lenght (km)
1 Batam Center – Tanjung Uncang 27,54
2 Batuampar – Hang Nadim 27,93
TOTAL 55,47
#6 Pengembangan
Light Rail Transit (LRT)
10. Harmonisasi
Peraturan
1. Penegakan hukum
2. Penyelarasan kebijakan Nasional dan Regional
3. Penyelesaian permasalahan lahan dan perizinan
4. Rencana peningkatan fasilitas FTZ menjadi FTZ Plus
agar dapat memperoleh nilai tambah bagi
stakeholder yang lebih besar lagi;
11. 8 KEK vs FTZ Batam
Nama Luas (ribu ha)
Tenaga Kerja
(ribu)
Pengelola Investor
1. Tanjung Lesung, Banten 1,5 85* PT. Banten West Java 3
2. Sei Mangkei, Sumut 2 83* PT. PN III 4
3. Kota Palu, Sulawesi Tengah 1, 97* Pemkot Palu 3
4. Bitung,
Sulawesi Utara
0,5 30* Pemprov Sulut 3
5. Pulau Morotai, Malut 1, 30* PT. Jababeka 11
6. Tanjung Api-api, SumSel 2 149* Pemprov Sumsel 3
7. Mandalika,
NTB.
1,3 58* PT. Indonesia Tourism Devt 5
8. Maloy Kalimantan 0,5 55* PT. Maloy 9
9. Batam? 71,5 335* BP
1699 PMA
10726 UKM
12. Bidang
Asset
“Memetakan asset yang ada kemudian dapat
dimanfaatkan menjadi nilai tambah yang menghasilkan
penerimaan dalam menunjang pembangunan Batam”
Bidang
Pemasaran / Distribusi
“Mengembangkan rencana pemasaran dengan hasil
yang dapat terukur sesuai fokus industry”.
13. Bidang
SDM
“Membangun budaya korporasi yang pro bisnis dan
professional”
Bidang
Pelayanan
“Mempercepat semua jenis perizinan yang dikeluarkan
kepada masyarakat dan membuat dalam sistem yang
berbasis Informasi dan Teknologi yang terintegrasi
dalam Batam Single Window”.
24. Kelembagaan
Batam vs Kompetitor
Kategori FTZ BBK Malaysia Vietnam China
SEZ/FEZ BBK adalah FTZ yang
bebas bea cukai
• Iskandar Johor adalah SEZ didalamnya
terdapat Free Port Tanjung Pelepas
dengan bounded zonenya.
• Penang berstatus sebagai FIZ (Free
Industrial Zone) yaitu bounded zone
• Hapiong (dekat Hanoi)
adalah SEZ (HEZA)
didalamnya terdapat
Industrial Park dan
bounded zone.
• Tan Tuan (dekat Saigon)
adalah bounded Zone
• Waojoqong adalah (proyek) FTZ pertama di China
yang memberikan kebebasan keuangan dan bea
cukai.
• Tianjin Ec. De. Area/TEDA (dekat Beijing) adalah SEZ
didalamnya terdapat bounded zone.
• Hainan adalah SEZ didalamnya terdapat kawasan
industri, pariwisata dan pelabuhan.
Kelembagaan • Ketua DK FTZ BBK
adalah Menko
Perekonomian
• Ketua BP adalah
profesional diangkat
DK
• Ketua (co-chair) IRDA adalah PM dan
Menteri Besar Johor. Anggotanya dari
pejabat pemerintah pusat dan negara
bagian Johor.
• Ketua PDC diangkat oleh Menteri
Besar Penang
• Ketua HEZA adalah pejabat
partai daerah dan diangkat
oleh PM.
• Ketua TEDA adalah Wakil Walikota.
• Ketua FTZ Waqojio adalah Wakil Walikota Shanghai
• Ketua SEZ Hainan adalah Wakil Walikota Haipo
Peran Pemerintah
Pusat
• Dewan Kawasan • MIDA berperan aktif dalam promosi • Peran pemerintah pusat
didelegasikan ke SEZ
• Peran pemerintah pusat didelegasikan kepada
SEZ/FTZ
Perijinan • Rumit tidak selesai di
FTZ DK-BP
• Sepenuhnya berada di IRDA • Sepenuhnya berada di SEZ • Sepenuhnya berada di SEZ./FTZ
Insentif Pajak • Insentif pajak untuk
industri tertentu
• Insentif pajak untuk industri
berteknologi tinggi
• Insentif pajak tertentu dan
industri berteknologi tinggi
• Insentif pajak sampai dengan 2003.
• Insentif pajak untuk teknologi tinggi
27. TERIMA KASIH
Gedung Bifza Utama
Batam Center - Batam
www.bpbatam.go.id
horman@bpbatam.go.id
Irfan@bpbatam.go.id
ANGGOTA 2/DEPUTI BIDANG PERENCANAAN
PENGEMBANGAN
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
e