SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Pentingnya Wilayah sebagai Faktor Internal Politik
Luar Negeri
MuhammadIrsyaad Fadhlurrahman/111811300004/HI-6A/
Pendahuluan
Negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki unsur kualifikasi-kualifikasi yang
memberikan definisi atau pengertian tentang negara serta unsur-unsur terbentuknya negara. Menurut
pasal 1 Konvensi Montevideo1993 unsursuatu negara1
adalah(1) pendudukyangtetap;(2) wilayahyang
pasti; (3) pemerintahan; (4) kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Pengertian
wilayahadalahsuatu ruang yang meliputi wilayahdarat,wilayahlaut,danwilayahudara.Wilayahudara
mencakupruangangkasasesuai denganbataswilayahdaratdan laut.Wilayahdaratadalahwilayahyang
telah dikukuhkan oleh batas-batas yang jelas menjadi wilayah negara. Wilayah laut adalah wilayah
perairanyangdekatdenganpantai.Negaramenempati suatu teritorialdenganbatas-batastertentuyang
dianggap sebagai esensi utama suatu negara.
Pembahasan
Wilayah negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, dimana wilayah merupakan
tempatdimananegara menyelenggarakanyurisdiksinyaatasmasyarakat,segalakebendaansertasegala
kegiatan yang terjadi didalam wilayahnya. Indonesia sebagai negara kepulauan, batas-batas wilayah
negara sebagian diatur dalam UNCLOS 1982 yang kemudian telah diratifikasi melalui undang-undang
nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 yang memuat perjanjian-perjanjian atau
traktat/treaty yang menjadi dasar dalam penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia.
Dalamruanglingkupyurisdiksinegaraatassuatuwilayah,makasecaragarisbesarwilayahnegara
dapat dibedakanmenjadi 2(dua) yaitu;Pertama,WilayahBerdasarkanPendekatanTeritorial.Wilayahini
merupakan wilayah di mana negara tersebut dibentuk, mempunyai sejumlah penduduk dan
pemerintahan yang berdaulat. Wilayah berdasarkan pendekatan teritorial ini terdiri dari daratan dan
perairan, dan juga laut teritorial serta ruang udara yang ada diatasnya. Kedua, Wilayah Berdasarkan
PendekatanSumberDayaAlam,wilayahnegarasebagai suatu ruang, tidaksaja terdiri atas daratan atau
1A. Masyhur Effendi, A., 2011.PRINSIP PENGAKUAN DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BARU DITINJAU DARI
HUKUM INTERNASIONAL. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3,, 8(3).
tanah tetapi jugaperairandanruangudara.Wilayahdaratandan wilayahruangudaradimilikiolehsetiap
negara.Sedangkanwilayahperairan,khususnyawilayahlautdimilikiolehnegarapantai ataunegarayang
dihadapan pantainya terdapat laut.
Wilayah darat adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman
dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan.2
Di wilayah daratan jugalah pemerintah
negara melaksanakandanmengendalikansegalakegiatanpemerintahanyangberdaulat.Antarawilayah
daratan negara yang satu dengan negara yang lain haruslah tegas dan jelasbatas-batasnya. Batas-batas
wilayahdaratanpada umumnyaditetapkanberdasarkanperjanjian-perjanjiangarisbataswilayahantara
negara-negarayangberbatasan.Wilayahdaratan tidakhanya meliputi permukaantanahdaratan,tetapi
juga meliputi tanah dibawahnya. Mengenai batas kedalaman tanah dibawah daratan yang merupakan
wilayah negara, hingga saat ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
kedaulatan negara atas wilayah tanah dibawah daratan tersebut adalah sampai pada kedalaman yang
tidakterbatas.Negaraataswilayahtanahdibawahdaratantersebutmemiliki kedaulatanyangpermanen
atas sumber-sumber daya alam yang terkandung didalamnya. 3
WilayahUdara,dalamhukumRomawi,adasuatuabdagiumyangmenyebutkan,bahwa“Cujusest
soluni, ejus est usque ad coelum”.4
Artinya, barang siapa yang memiliki sebidang tanah maka ia juga
memiliki segala-galanya yang berada diatas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa
yang berada didalam tanah. Dapat dikatakan bahwa, apabila suatu negara memiliki tanah maka dengan
sendirinyanegaraituakanmemiliki ruangudaradiatasnya.Ruangudarayangmerupakanbagianwilayah
negara adalah ruang udara yang terletak diatas permukaan wilayah daratan dan diatas permukaan
wilayahpermukaanperairan.Sedangkanmengenai batasluardari ruang udara yang merupakanbagaian
dari wilayah negara, sampai kini belum ada kesepakatan dari masyarakat internasional.
Wilayah perairan atau disebut juga perairanteritorial adalah bagianperairan atau disebut juga
perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Hal ini berarti bahwa,
disampingperairanyangtundukpadakedaulatannegarakarenamerupakanbagianwilayahnya adapula
bagian perairan yang berada diluar wilayahnya atau tidak tunduk pada kedaulatan negara. Perairan
seperti ini misalnyaadalahlautlepas(high sea).Dalamkontekshukumnasional,wilayahperairandalam
diatur melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Wilayah Perairan atau
2 Dr. Thomas Tokan Pureklolon,M. M. M., 2020. Negara Hukum dalam Pemikiran Politik. Yogyakarta: Kanisius.
3 Resolusi MajelisUmum PBB Nomor 1803/XVII,tanggal 14 Desember 1962 tentang “Kedaulatan Permanen atas
Sumber Kekayaan dan Sumber Daya Alam”.
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Cuius_est_solum,_eius_est_usque_ad_coelum_et_ad_inferos
Perairan Teritorial (Teritorial Waters) Indonesia meliputi Laut Teritorial (Teritorial Sea), Perairan
Kepulauan (Archipelagic Waters), dan Perairan Pedalaman (Inlands Waters). Sedangkan Perairan
Pedalaman terdiri atas Laut Pedalaman (Internal Sea) dan Perairan Darat (Inlands Waters).
Kesimpulan
Wilayah merupakan salah satu unsur berdirinya suatu negara. Wilayah juga memiliki peran
penting dalam politik luar negeri. Dengan kata lain, wilayah juga berpengaruh terhadap arah kebijakan
politikluarnegeri yangdipiliholehsuatunegara.Misalnyanegarayangmemiliki wilayahyangdidominasi
olehperairandanmemiliki objekwisataberupawisataair.Tentunegaratersebutakanmembuatorientasi
kebijakanmengenai peningkatanekonomi di sektorwisata.Wilayahnegaramerupakansalahsatuunsur
utama dari negara, dimana wilayah merupakan tempat dimana negara menyelenggarakanyurisdiksinya
atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi didalam wilayahnya.
Dalamruanglingkupyurisdiksinegaraatassuatuwilayah,makasecaragarisbesarwilayahnegara
dapat dibedakanmenjadi2(dua) yaitu,Wilayahberdasarkanpendekatanteritorial initerdiridari daratan
dan perairan,dan juga lautteritorial sertaruang udara yang ada diatasnya.Kedua,WilayahBerdasarkan
PendekatanSumberDayaAlam,wilayahnegarasebagai suatu ruang, tidaksaja terdiri atas daratan atau
tanah tetapi jugaperairandanruangudara.Wilayahdaratandan wilayahruangudaradimiliki olehsetiap
negara.Sedangkanwilayahperairan,khususnyawilayahlautdimilikiolehnegarapantai ataunegarayang
dihadapan pantainya terdapat laut.
Bibliography
A. MasyhurEffendi,A.,2011. PrinsipPengakuanDalamPembentukanNegaraBaruDitinjauDari Hukum
Internasional. Lex Jurnalica Volume8 Nomor3,, 8(3).
Dr. Thomas TokanPureklolon,M.M. M., 2020. Negara HukumdalamPemikiran Politik. Yogyakarta:
Kanisius.
Resolusi MajelisUmumPBBNomor1803/XVII, tanggal 14 Desember1962 tentang“Kedaulatan
Permanen atasSumberKekayaan dan SumberDaya Alam”.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cuius_est_solum,_eius_est_usque_ad_coelum_et_ad_inferos

More Related Content

What's hot (11)

Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
Makalah Hukum Laut dan PPPK (By. Wartono)
 
Bela negara (1)
Bela negara (1)Bela negara (1)
Bela negara (1)
 
Uu 03 1952
Uu 03 1952Uu 03 1952
Uu 03 1952
 
Kewengan Pemerintah Daerah
Kewengan Pemerintah Daerah Kewengan Pemerintah Daerah
Kewengan Pemerintah Daerah
 
Pasal 51 is dicabut karena di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang be...
Pasal 51 is dicabut karena di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang be...Pasal 51 is dicabut karena di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang be...
Pasal 51 is dicabut karena di dalam pasal tersebut terdapat ketentuan yang be...
 
Hukum Agraria Indonesia
Hukum Agraria IndonesiaHukum Agraria Indonesia
Hukum Agraria Indonesia
 
Tidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah lautTidak semua negara memiliki wilayah laut
Tidak semua negara memiliki wilayah laut
 
pengertian wilayah - wilayah indonesia
pengertian wilayah - wilayah indonesiapengertian wilayah - wilayah indonesia
pengertian wilayah - wilayah indonesia
 
Pp no 41 tahun 1996
Pp no 41 tahun 1996Pp no 41 tahun 1996
Pp no 41 tahun 1996
 
Hak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negaraHak menguasai tanah oleh negara
Hak menguasai tanah oleh negara
 
Uudarurat 06 1950
Uudarurat 06 1950Uudarurat 06 1950
Uudarurat 06 1950
 

Similar to Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri

Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxWilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
LauraComputer
 
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptBAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
sangkurayi18
 
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif KebangsaanWawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Mira Veranita
 

Similar to Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri (20)

Ppt buku ramadhani 3
Ppt buku ramadhani 3Ppt buku ramadhani 3
Ppt buku ramadhani 3
 
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptxWilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
Wilayah_negara_kesatuan_republik_indones.pptx
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Kelompok 1 bangsa dan negara
Kelompok 1   bangsa dan negaraKelompok 1   bangsa dan negara
Kelompok 1 bangsa dan negara
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
 
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.pptBAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
BAB_2_KETENTUAN_UUD_NRI_TAHUN_1945_DALAM.ppt
 
PPT TEORI RARA (1).pptx
PPT TEORI RARA (1).pptxPPT TEORI RARA (1).pptx
PPT TEORI RARA (1).pptx
 
GEOPOLITIK NASIONAL.pptx
GEOPOLITIK NASIONAL.pptxGEOPOLITIK NASIONAL.pptx
GEOPOLITIK NASIONAL.pptx
 
negara dan kedaulatannya
negara dan kedaulatannyanegara dan kedaulatannya
negara dan kedaulatannya
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
 
Geopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional IndonesiaGeopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional Indonesia
 
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptxPANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
 
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
195-File Utama Naskah-826-1-10-20220113.pdf
 
PPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdf
PPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdfPPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdf
PPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdf
 
Materi 9
Materi 9Materi 9
Materi 9
 
Geopolitik
GeopolitikGeopolitik
Geopolitik
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
 
HUKUM LAUT.pptx
HUKUM LAUT.pptxHUKUM LAUT.pptx
HUKUM LAUT.pptx
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkri
 
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif KebangsaanWawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
Wawasan Nusantara sebagai Konsepsi dan Pandangan Kolektif Kebangsaan
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (6)

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 

Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri

  • 1. Pentingnya Wilayah sebagai Faktor Internal Politik Luar Negeri MuhammadIrsyaad Fadhlurrahman/111811300004/HI-6A/ Pendahuluan Negara sebagai subyek hukum internasional harus memiliki unsur kualifikasi-kualifikasi yang memberikan definisi atau pengertian tentang negara serta unsur-unsur terbentuknya negara. Menurut pasal 1 Konvensi Montevideo1993 unsursuatu negara1 adalah(1) pendudukyangtetap;(2) wilayahyang pasti; (3) pemerintahan; (4) kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Pengertian wilayahadalahsuatu ruang yang meliputi wilayahdarat,wilayahlaut,danwilayahudara.Wilayahudara mencakupruangangkasasesuai denganbataswilayahdaratdan laut.Wilayahdaratadalahwilayahyang telah dikukuhkan oleh batas-batas yang jelas menjadi wilayah negara. Wilayah laut adalah wilayah perairanyangdekatdenganpantai.Negaramenempati suatu teritorialdenganbatas-batastertentuyang dianggap sebagai esensi utama suatu negara. Pembahasan Wilayah negara merupakan salah satu unsur utama dari negara, dimana wilayah merupakan tempatdimananegara menyelenggarakanyurisdiksinyaatasmasyarakat,segalakebendaansertasegala kegiatan yang terjadi didalam wilayahnya. Indonesia sebagai negara kepulauan, batas-batas wilayah negara sebagian diatur dalam UNCLOS 1982 yang kemudian telah diratifikasi melalui undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982 yang memuat perjanjian-perjanjian atau traktat/treaty yang menjadi dasar dalam penetapan batas wilayah Negara Republik Indonesia. Dalamruanglingkupyurisdiksinegaraatassuatuwilayah,makasecaragarisbesarwilayahnegara dapat dibedakanmenjadi 2(dua) yaitu;Pertama,WilayahBerdasarkanPendekatanTeritorial.Wilayahini merupakan wilayah di mana negara tersebut dibentuk, mempunyai sejumlah penduduk dan pemerintahan yang berdaulat. Wilayah berdasarkan pendekatan teritorial ini terdiri dari daratan dan perairan, dan juga laut teritorial serta ruang udara yang ada diatasnya. Kedua, Wilayah Berdasarkan PendekatanSumberDayaAlam,wilayahnegarasebagai suatu ruang, tidaksaja terdiri atas daratan atau 1A. Masyhur Effendi, A., 2011.PRINSIP PENGAKUAN DALAM PEMBENTUKAN NEGARA BARU DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL. Lex Jurnalica Volume 8 Nomor 3,, 8(3).
  • 2. tanah tetapi jugaperairandanruangudara.Wilayahdaratandan wilayahruangudaradimilikiolehsetiap negara.Sedangkanwilayahperairan,khususnyawilayahlautdimilikiolehnegarapantai ataunegarayang dihadapan pantainya terdapat laut. Wilayah darat adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan.2 Di wilayah daratan jugalah pemerintah negara melaksanakandanmengendalikansegalakegiatanpemerintahanyangberdaulat.Antarawilayah daratan negara yang satu dengan negara yang lain haruslah tegas dan jelasbatas-batasnya. Batas-batas wilayahdaratanpada umumnyaditetapkanberdasarkanperjanjian-perjanjiangarisbataswilayahantara negara-negarayangberbatasan.Wilayahdaratan tidakhanya meliputi permukaantanahdaratan,tetapi juga meliputi tanah dibawahnya. Mengenai batas kedalaman tanah dibawah daratan yang merupakan wilayah negara, hingga saat ini belum ada pengaturannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kedaulatan negara atas wilayah tanah dibawah daratan tersebut adalah sampai pada kedalaman yang tidakterbatas.Negaraataswilayahtanahdibawahdaratantersebutmemiliki kedaulatanyangpermanen atas sumber-sumber daya alam yang terkandung didalamnya. 3 WilayahUdara,dalamhukumRomawi,adasuatuabdagiumyangmenyebutkan,bahwa“Cujusest soluni, ejus est usque ad coelum”.4 Artinya, barang siapa yang memiliki sebidang tanah maka ia juga memiliki segala-galanya yang berada diatas permukaan tanah tersebut sampai ke langit dan segala apa yang berada didalam tanah. Dapat dikatakan bahwa, apabila suatu negara memiliki tanah maka dengan sendirinyanegaraituakanmemiliki ruangudaradiatasnya.Ruangudarayangmerupakanbagianwilayah negara adalah ruang udara yang terletak diatas permukaan wilayah daratan dan diatas permukaan wilayahpermukaanperairan.Sedangkanmengenai batasluardari ruang udara yang merupakanbagaian dari wilayah negara, sampai kini belum ada kesepakatan dari masyarakat internasional. Wilayah perairan atau disebut juga perairanteritorial adalah bagianperairan atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara. Hal ini berarti bahwa, disampingperairanyangtundukpadakedaulatannegarakarenamerupakanbagianwilayahnya adapula bagian perairan yang berada diluar wilayahnya atau tidak tunduk pada kedaulatan negara. Perairan seperti ini misalnyaadalahlautlepas(high sea).Dalamkontekshukumnasional,wilayahperairandalam diatur melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Wilayah Perairan atau 2 Dr. Thomas Tokan Pureklolon,M. M. M., 2020. Negara Hukum dalam Pemikiran Politik. Yogyakarta: Kanisius. 3 Resolusi MajelisUmum PBB Nomor 1803/XVII,tanggal 14 Desember 1962 tentang “Kedaulatan Permanen atas Sumber Kekayaan dan Sumber Daya Alam”. 4 https://en.wikipedia.org/wiki/Cuius_est_solum,_eius_est_usque_ad_coelum_et_ad_inferos
  • 3. Perairan Teritorial (Teritorial Waters) Indonesia meliputi Laut Teritorial (Teritorial Sea), Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters), dan Perairan Pedalaman (Inlands Waters). Sedangkan Perairan Pedalaman terdiri atas Laut Pedalaman (Internal Sea) dan Perairan Darat (Inlands Waters). Kesimpulan Wilayah merupakan salah satu unsur berdirinya suatu negara. Wilayah juga memiliki peran penting dalam politik luar negeri. Dengan kata lain, wilayah juga berpengaruh terhadap arah kebijakan politikluarnegeri yangdipiliholehsuatunegara.Misalnyanegarayangmemiliki wilayahyangdidominasi olehperairandanmemiliki objekwisataberupawisataair.Tentunegaratersebutakanmembuatorientasi kebijakanmengenai peningkatanekonomi di sektorwisata.Wilayahnegaramerupakansalahsatuunsur utama dari negara, dimana wilayah merupakan tempat dimana negara menyelenggarakanyurisdiksinya atas masyarakat, segala kebendaan serta segala kegiatan yang terjadi didalam wilayahnya. Dalamruanglingkupyurisdiksinegaraatassuatuwilayah,makasecaragarisbesarwilayahnegara dapat dibedakanmenjadi2(dua) yaitu,Wilayahberdasarkanpendekatanteritorial initerdiridari daratan dan perairan,dan juga lautteritorial sertaruang udara yang ada diatasnya.Kedua,WilayahBerdasarkan PendekatanSumberDayaAlam,wilayahnegarasebagai suatu ruang, tidaksaja terdiri atas daratan atau tanah tetapi jugaperairandanruangudara.Wilayahdaratandan wilayahruangudaradimiliki olehsetiap negara.Sedangkanwilayahperairan,khususnyawilayahlautdimilikiolehnegarapantai ataunegarayang dihadapan pantainya terdapat laut. Bibliography A. MasyhurEffendi,A.,2011. PrinsipPengakuanDalamPembentukanNegaraBaruDitinjauDari Hukum Internasional. Lex Jurnalica Volume8 Nomor3,, 8(3). Dr. Thomas TokanPureklolon,M.M. M., 2020. Negara HukumdalamPemikiran Politik. Yogyakarta: Kanisius. Resolusi MajelisUmumPBBNomor1803/XVII, tanggal 14 Desember1962 tentang“Kedaulatan Permanen atasSumberKekayaan dan SumberDaya Alam”. https://en.wikipedia.org/wiki/Cuius_est_solum,_eius_est_usque_ad_coelum_et_ad_inferos