SlideShare a Scribd company logo
NEGARA DAN
KEDAULATAN
A. NEGARA
Negara merupakan subjek hukum yang paling penting(par exellence) dan
paling kuat serta memiliki semua kemampuan (all of the capacities) untuk
mempertahankan hak dan kerwajiban menurut hukum internasional.
Menurutr friedman, negara bukan hanya sebuah organisasi atau pusat dari
kekuasaan, tetapi prerwujudan tertinggi aspirasi individu dan masyarakat.
Ada empat fungsi negara yaitu :
a) Negara sebagai penyedia
b) Negara sebagai pengatur
c) Negara sebagai perngusaha
d) Negara sebagai wasit.
Secara hukum, kriteria serbuah negara di tegaskan dalam pasal 1 montevideo
convention on rrights and duties of states 1933. Menyebutkan, bahwa sebagai
prribadi interrnasional negara harus memiliki kualifikasi, sebagai berikut:
penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk menjalin
hubungan dengan negara lain.
* Penduduk Tetap (permanent population)
Penduduk tetap merurpakan syarat yang harus di penuhi bagi pembentukan wilayah
negara.
* Wiayah tertentu (defined territory)
Syarat negara adanya sebuah wilayah yang ditetapkan.
* Pemerintahan (government)
Dalam rangka menjalankan fungsi negara sebagai anggota masyarakat internasional,
negara harus memiliki pemerintahan.
* Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (capacity to renterr
into relation with other states)
ini suatu persyaratan yang sering kali menyebabkan kesulitan besar bagi negara. Namun
ditegaskan bahwa itu kemampuan untuk mengadalan hubungan dengan negara lain
menunjukkan “kemerdekaan”, sehingga suatu wilayah tidak dapat di anggap sebagai suatu
negara selama berada di bwah kendal, langsung atau tidak langsung dari negara lain.
B. WILAYAH NEGARA
Kedaulatan negara dilaksanakan pada kawasan-kawasan wilayah negara. Yang
termasuk kawasan-kawasan wilayah negarra adalah wilayah daratan dan tanah
dibawahnya, wilayah perairan, zona ekonomi ekslusif, landas konrtinen, dan ruang
udara.
1. Wilayah daratan dan tanah di bawahnya.
Wilayah daratan merrupakan bagian dari wilayah dimana rakyat atau penduduk
dinegara itu bermukim secara perrmanen. Demikian pila wilayan daratan itu pula
pemerintah negara melaksankan dan mengendalikan segala kegiatan pemerintahannya.
2. Wilayah perairan.
Kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, perairan
kepulauannya, juga melirputi laut teritorial, rruang udara di atasnya dan dasar laut,
serta lapisan tanah dibawahnya.
3. Zona ekonomi ekslusif
Zona ekonomi ekslusif merupakan hak berdaulat dari negara pantai secara terbatas
atau tidak secara penuh dalam penguasaan negara pantai.
4. Landas kontinen
Landas kontinen merupakan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai terbatas
pada kawasan-kawasan yang ditentukan menurut konvensi.
5. Ruang udara.
Mengenai kedaulatan negara di udara di atas wilayahnya, Gerharrd Von Glahn dalam
Boer Mauna. Mengemukakan sejumlah teori, yaitu :
1. Berlaku kebebasan penuh di ruang udara seperti dilautan lepas,
2. Yurisdiksi teritorial diruang udara samapai 1000 kaki di atas bumi dengan status udara
diatasnya yang bebas seperi dilaut lerpas.
3. Seluruh ruang udara di atas negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai
udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang
terdaftaftarr dinegara-negara sahabat, dan
4. Kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara nasional tanpa batas ketinggian
C. KEDAULATAN (SOVEREIGNTY)
Walaupun letak pulau-pulau terluar berada di kawasan perbatasan wilayah negara,
pulau-pulau terluar masih merrupakan bagian darri kedaulatan wilayah negarra. Artinya,
negara memiliki kedaulatan atas kawasan wilayah itu.
Kata “kedaulatan” atau sovereighty (bahasa inggris) sovereinete (bahasa perancis),
sovranus (bahasa italia, berasal dari bahasa latin “soveranus” yang berarti “yang teratasa
atau yang tertinggi”. Menurut asal katanya , kedaulatan memang berarti yang tertinggi.
Mochtar kusumaatmadja, menyatakan pengertian kedaulatan serbagai
kekuasan tertinggi mengandung dua perbatasan penting dalam dirinya yaitu :
1. Kekuasaan itu terrbatas pada batas wilayah negara yang memiliki
kekuasaan itu, dan
2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan negara lain dimulai.
Bagaimana hubungan “nergara” dan “kedaulatan”? maka terdapat
beberapa pandangan para filsuf sebagai berikut:
 Menurut Jean Bodin (1530-1596)
negara merupakan suatu perserkutuan yang dipimpin oleh
seseorangan yang menggunakan akal sehat dan memiliki kedaulatan.
Sedangkan kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi di atas warga
negara yang tidak dibatasi hukum.
 Pandangan Thomas Hobbes (1588-1679)
Mengenai kedaulatan negara hampir sama dengan pandangan Bodin,
dimana kedaulatan dijadikan negara sebagai saran untuk mengambil
keuntungan dari rakyatnya akibat kekurangpahaman rakyang tentang
tujuan dari negara yang berdaulat.
D. NEGARA SEBAGAI PERRWUJUDAN KEDAULATAN
Negara merupakan lembaga politik dimana kedaulatan diwujudkan.
Negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempatri suatu
wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melauli
pemerintahannya, mampu menjalakan kedaulatannya yang merdeka dan
mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya..

More Related Content

What's hot

Bela negara 1
Bela negara 1Bela negara 1
Bela negara 1
Lusiana Diyan
 
Pendidikan Kewarganegaraan IX
Pendidikan Kewarganegaraan IXPendidikan Kewarganegaraan IX
Pendidikan Kewarganegaraan IX
Audra
 
National Heroism Negara Dan Bangsa
National Heroism Negara Dan BangsaNational Heroism Negara Dan Bangsa
National Heroism Negara Dan Bangsanixfairy
 
Ppt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraanPpt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraan
Lheeaa Rahmah
 
Kedaulatan Negara
Kedaulatan NegaraKedaulatan Negara
Kedaulatan Negara
arraditya
 
Negara serikat
Negara serikatNegara serikat
Negara serikatVJ Asenk
 
Kedaulatan negara
Kedaulatan negaraKedaulatan negara
Kedaulatan negaraNuelnuel11
 
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasanRizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
RizkyDarmawan49
 
pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"
pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"
pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"aliffya_irlandha
 
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
AbdullohAqil2
 
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaPemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Bonadea Visakha
 
BANGSA DAN NEGARA (PPKN) - DJOKO AW
BANGSA DAN NEGARA (PPKN) - DJOKO AWBANGSA DAN NEGARA (PPKN) - DJOKO AW
BANGSA DAN NEGARA (PPKN) - DJOKO AW
Djoko Adi Walujo
 
Contoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakarta
Contoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakartaContoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakarta
Contoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakarta
Dyah Pitaloka
 
Teori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraTeori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negara
Dony Rizal
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
feni oetari
 
PKN Indonesia
PKN IndonesiaPKN Indonesia
PKN Indonesia
Fadhly Romadhona
 

What's hot (20)

Bela negara 1
Bela negara 1Bela negara 1
Bela negara 1
 
Pendidikan Kewarganegaraan IX
Pendidikan Kewarganegaraan IXPendidikan Kewarganegaraan IX
Pendidikan Kewarganegaraan IX
 
Materi 1 kwarganegaraan
Materi 1 kwarganegaraanMateri 1 kwarganegaraan
Materi 1 kwarganegaraan
 
National Heroism Negara Dan Bangsa
National Heroism Negara Dan BangsaNational Heroism Negara Dan Bangsa
National Heroism Negara Dan Bangsa
 
Ppt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraanPpt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraan
 
Kedaulatan Negara
Kedaulatan NegaraKedaulatan Negara
Kedaulatan Negara
 
Negara serikat
Negara serikatNegara serikat
Negara serikat
 
Kedaulatan negara
Kedaulatan negaraKedaulatan negara
Kedaulatan negara
 
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasanRizky darmawan tugas.2 perbatasan
Rizky darmawan tugas.2 perbatasan
 
Pkwn
PkwnPkwn
Pkwn
 
pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"
pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"
pendidikan kewarganegaraan "Warga dan Negara"
 
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
Kewarga Negaraan Dan Konstitusi Indonesia sebagai hukum dasar negara
 
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaPemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
 
BANGSA DAN NEGARA (PPKN) - DJOKO AW
BANGSA DAN NEGARA (PPKN) - DJOKO AWBANGSA DAN NEGARA (PPKN) - DJOKO AW
BANGSA DAN NEGARA (PPKN) - DJOKO AW
 
Bela negara (1)
Bela negara (1)Bela negara (1)
Bela negara (1)
 
Contoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakarta
Contoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakartaContoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakarta
Contoh sengketa internasional (indo dan timor leste) smkn 44 jakarta
 
Teori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negaraTeori terbentuknya negara
Teori terbentuknya negara
 
Pengertian negara
Pengertian negaraPengertian negara
Pengertian negara
 
PKN Indonesia
PKN IndonesiaPKN Indonesia
PKN Indonesia
 
Model
ModelModel
Model
 

Similar to Ppt buku ramadhani 3

PPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdf
PPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdfPPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdf
PPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdf
fikaanurlaila
 
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptxPANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
rmsrenaldi
 
Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri
Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeriPentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri
Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri
Irsyaad Fadhlurrahman
 
OTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAH
Nizar Aulia
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
Aldi Aldinar
 
Wawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkriWawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkri
hadiarnowo
 
Buku PKN kelas 9 by Pak AWALUDIN (trimmed)
Buku PKN  kelas 9 by Pak AWALUDIN (trimmed)Buku PKN  kelas 9 by Pak AWALUDIN (trimmed)
Buku PKN kelas 9 by Pak AWALUDIN (trimmed)
Pebri Anto
 
KEDAULATAN_10.ppt
KEDAULATAN_10.pptKEDAULATAN_10.ppt
KEDAULATAN_10.ppt
FeryChofa
 
pemisahan kekusaan
pemisahan kekusaanpemisahan kekusaan
pemisahan kekusaan
Hendra Nurdiansyah
 
Pertemuan 3 - revisi Hakikat Bangsa Unsur Pembentuk Negara (1).pptx
Pertemuan 3 - revisi Hakikat Bangsa  Unsur Pembentuk Negara (1).pptxPertemuan 3 - revisi Hakikat Bangsa  Unsur Pembentuk Negara (1).pptx
Pertemuan 3 - revisi Hakikat Bangsa Unsur Pembentuk Negara (1).pptx
Lugaspragnya
 
Makalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negaraMakalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negara
Aldi Aldi
 
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
Suparyatun2
 
Dinamika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Dinamika Kehidupan Berbangsa Dan BernegaraDinamika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Dinamika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Aldi Aldinar
 

Similar to Ppt buku ramadhani 3 (20)

PPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdf
PPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdfPPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdf
PPT 1 HAKIKAT BANGSA & NEGARA.pdf
 
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptxPANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
 
Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri
Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeriPentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri
Pentingya wilayah sebagai faktor internal politik luar negeri
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 
Ilmu Negara
Ilmu NegaraIlmu Negara
Ilmu Negara
 
OTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAHOTONOMI DAERAH
OTONOMI DAERAH
 
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraDInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
DInamika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 
Wawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkriWawasan kebangsaan dlm nkri
Wawasan kebangsaan dlm nkri
 
Buku PKN kelas 9 by Pak AWALUDIN (trimmed)
Buku PKN  kelas 9 by Pak AWALUDIN (trimmed)Buku PKN  kelas 9 by Pak AWALUDIN (trimmed)
Buku PKN kelas 9 by Pak AWALUDIN (trimmed)
 
KEDAULATAN_10.ppt
KEDAULATAN_10.pptKEDAULATAN_10.ppt
KEDAULATAN_10.ppt
 
pemisahan kekusaan
pemisahan kekusaanpemisahan kekusaan
pemisahan kekusaan
 
Pertemuan 3 - revisi Hakikat Bangsa Unsur Pembentuk Negara (1).pptx
Pertemuan 3 - revisi Hakikat Bangsa  Unsur Pembentuk Negara (1).pptxPertemuan 3 - revisi Hakikat Bangsa  Unsur Pembentuk Negara (1).pptx
Pertemuan 3 - revisi Hakikat Bangsa Unsur Pembentuk Negara (1).pptx
 
Makalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negaraMakalah warga negara dan negara
Makalah warga negara dan negara
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
 
Hand out kajian ba
Hand out kajian baHand out kajian ba
Hand out kajian ba
 
Hand out kajian ba
Hand out kajian baHand out kajian ba
Hand out kajian ba
 
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx
 
Dinamika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Dinamika Kehidupan Berbangsa Dan BernegaraDinamika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
Dinamika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
 
Pkn 3 smtr 1
Pkn 3 smtr 1Pkn 3 smtr 1
Pkn 3 smtr 1
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 

Recently uploaded

PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptxPUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
Dedi Dwitagama
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
sdpurbatua03
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Universitas Sriwijaya
 
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptxSketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
muhammadriza64
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
emalestari711
 
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
Universitas Sriwijaya
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
LuhAriyani1
 
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
vannia34
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
SobriCubi
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
NurWana20
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Zainul Akmal
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Universitas Sriwijaya
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
NurHalifah34
 

Recently uploaded (13)

PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptxPUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
PUBLIC SPEAKING TRAINING DEDI DWITAGAMA BNN JU.pptx
 
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docxKOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
KOSP SD MODEL 1 - datadikdasmen.com.docx
 
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
 
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptxSketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
Sketsa Kehidupan Beragama. Riza (1).pptx
 
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
1.4.a.8. Koneksi Antar Materi Budaya Positif
 
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIATRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
TRANSFORMASI PEMBERDAYAAN APARATUR NEGARA DI INDONESIA
 
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptxPPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
PPT ASAS PERATURAN PERundang UNDANGAN.pptx
 
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegaraMATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
MATERI 1 Peraturan Lelang.pptx dalam bernegara
 
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
Penumbuhan POSLUHDES ( pos penyuluhan desa)
 
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamilEtikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
Etikolegal Pelayanan kebidanan ibu hamil
 
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptxPermasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
Permasalahan dan Kebijakan Konvergensi Penurunan Stunting di Desa.pptx
 
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...
 
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
TEORI-TEORI KEPEMIMPINAN (Tugas uas Kepemimpinan)
 

Ppt buku ramadhani 3

  • 2. A. NEGARA Negara merupakan subjek hukum yang paling penting(par exellence) dan paling kuat serta memiliki semua kemampuan (all of the capacities) untuk mempertahankan hak dan kerwajiban menurut hukum internasional. Menurutr friedman, negara bukan hanya sebuah organisasi atau pusat dari kekuasaan, tetapi prerwujudan tertinggi aspirasi individu dan masyarakat. Ada empat fungsi negara yaitu : a) Negara sebagai penyedia b) Negara sebagai pengatur c) Negara sebagai perngusaha d) Negara sebagai wasit.
  • 3. Secara hukum, kriteria serbuah negara di tegaskan dalam pasal 1 montevideo convention on rrights and duties of states 1933. Menyebutkan, bahwa sebagai prribadi interrnasional negara harus memiliki kualifikasi, sebagai berikut: penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. * Penduduk Tetap (permanent population) Penduduk tetap merurpakan syarat yang harus di penuhi bagi pembentukan wilayah negara. * Wiayah tertentu (defined territory) Syarat negara adanya sebuah wilayah yang ditetapkan. * Pemerintahan (government) Dalam rangka menjalankan fungsi negara sebagai anggota masyarakat internasional, negara harus memiliki pemerintahan. * Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (capacity to renterr into relation with other states) ini suatu persyaratan yang sering kali menyebabkan kesulitan besar bagi negara. Namun ditegaskan bahwa itu kemampuan untuk mengadalan hubungan dengan negara lain menunjukkan “kemerdekaan”, sehingga suatu wilayah tidak dapat di anggap sebagai suatu negara selama berada di bwah kendal, langsung atau tidak langsung dari negara lain.
  • 4. B. WILAYAH NEGARA Kedaulatan negara dilaksanakan pada kawasan-kawasan wilayah negara. Yang termasuk kawasan-kawasan wilayah negarra adalah wilayah daratan dan tanah dibawahnya, wilayah perairan, zona ekonomi ekslusif, landas konrtinen, dan ruang udara. 1. Wilayah daratan dan tanah di bawahnya. Wilayah daratan merrupakan bagian dari wilayah dimana rakyat atau penduduk dinegara itu bermukim secara perrmanen. Demikian pila wilayan daratan itu pula pemerintah negara melaksankan dan mengendalikan segala kegiatan pemerintahannya. 2. Wilayah perairan. Kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, perairan kepulauannya, juga melirputi laut teritorial, rruang udara di atasnya dan dasar laut, serta lapisan tanah dibawahnya. 3. Zona ekonomi ekslusif Zona ekonomi ekslusif merupakan hak berdaulat dari negara pantai secara terbatas atau tidak secara penuh dalam penguasaan negara pantai. 4. Landas kontinen Landas kontinen merupakan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai terbatas pada kawasan-kawasan yang ditentukan menurut konvensi.
  • 5. 5. Ruang udara. Mengenai kedaulatan negara di udara di atas wilayahnya, Gerharrd Von Glahn dalam Boer Mauna. Mengemukakan sejumlah teori, yaitu : 1. Berlaku kebebasan penuh di ruang udara seperti dilautan lepas, 2. Yurisdiksi teritorial diruang udara samapai 1000 kaki di atas bumi dengan status udara diatasnya yang bebas seperi dilaut lerpas. 3. Seluruh ruang udara di atas negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang terdaftaftarr dinegara-negara sahabat, dan 4. Kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara nasional tanpa batas ketinggian C. KEDAULATAN (SOVEREIGNTY) Walaupun letak pulau-pulau terluar berada di kawasan perbatasan wilayah negara, pulau-pulau terluar masih merrupakan bagian darri kedaulatan wilayah negarra. Artinya, negara memiliki kedaulatan atas kawasan wilayah itu. Kata “kedaulatan” atau sovereighty (bahasa inggris) sovereinete (bahasa perancis), sovranus (bahasa italia, berasal dari bahasa latin “soveranus” yang berarti “yang teratasa atau yang tertinggi”. Menurut asal katanya , kedaulatan memang berarti yang tertinggi.
  • 6. Mochtar kusumaatmadja, menyatakan pengertian kedaulatan serbagai kekuasan tertinggi mengandung dua perbatasan penting dalam dirinya yaitu : 1. Kekuasaan itu terrbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu, dan 2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan negara lain dimulai. Bagaimana hubungan “nergara” dan “kedaulatan”? maka terdapat beberapa pandangan para filsuf sebagai berikut:  Menurut Jean Bodin (1530-1596) negara merupakan suatu perserkutuan yang dipimpin oleh seseorangan yang menggunakan akal sehat dan memiliki kedaulatan. Sedangkan kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi di atas warga negara yang tidak dibatasi hukum.  Pandangan Thomas Hobbes (1588-1679) Mengenai kedaulatan negara hampir sama dengan pandangan Bodin, dimana kedaulatan dijadikan negara sebagai saran untuk mengambil keuntungan dari rakyatnya akibat kekurangpahaman rakyang tentang tujuan dari negara yang berdaulat.
  • 7. D. NEGARA SEBAGAI PERRWUJUDAN KEDAULATAN Negara merupakan lembaga politik dimana kedaulatan diwujudkan. Negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempatri suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melauli pemerintahannya, mampu menjalakan kedaulatannya yang merdeka dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya..