Dokumen tersebut membahas tentang negara dan kedaulatan. Negara didefinisikan sebagai subjek hukum tertinggi yang memiliki kekuasaan atas penduduk tetap, wilayah, pemerintahan, dan kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Kedaulatan negara dilaksanakan atas wilayah daratan, perairan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan ruang udara. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang terbatas p
Materi:
BANGSA & NEGARA
Pengertian Bangsa
Nasionalisme
Gagasan Tetang Negara
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Mahasiswa Memahami Latar Belakang Lahirnya Bangsa dan Negara
TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Bangsa
Mahasiswa dapat menjelaskan Maksud dan Tujuan Pentingnya Nasionalisme
Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Negara
Mahasiswa dapat menjelaskan Gagasan Tentang Negara
Mahasiswa dapat menjelaskan Teori-teori Tentang Negara.
Materi:
BANGSA & NEGARA
Pengertian Bangsa
Nasionalisme
Gagasan Tetang Negara
TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM
Mahasiswa Memahami Latar Belakang Lahirnya Bangsa dan Negara
TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS
Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Bangsa
Mahasiswa dapat menjelaskan Maksud dan Tujuan Pentingnya Nasionalisme
Mahasiswa dapat menjelaskan Pengertian Negara
Mahasiswa dapat menjelaskan Gagasan Tentang Negara
Mahasiswa dapat menjelaskan Teori-teori Tentang Negara.
DInamika Kehidupan Berbangsa dan BernegaraAldi Aldinar
makalah tentang kenegaraan dan berbangsa secara rinci dan jelas rapih dan siap di kumpulkan ke guru/dosen anda
berisi sifat,unsur, tujuan, funsi dan teori serta proses terbentuknya sebuah negara
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Moderasi agama memegang peranan vital dalam mempertahankan kerukunan antar umat beragama, menjaga stabilitas sosial, dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta kerjasama lintas agama. Dalam konteks Indonesia, negara dengan beragam kepercayaan dan keyakinan, moderasi agama menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Moderasi agama merupakan konsep yang mengajarkan pendekatan yang seimbang dalam praktik keagamaan, dengan menekankan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, serta penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi. Di Indonesia, moderasi agama tidak hanya menjadi prinsip panduan dalam praktik keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Kehadiran Islam di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam membentuk karakter moderasi agama. Sejak masuknya Islam pada abad ke-13, agama ini telah meresap ke dalam budaya dan masyarakat Indonesia dengan pendekatan yang toleran dan inklusif. Selain itu, keberadaan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, dan Kristen juga turut membentuk lanskap keberagaman agama di Indonesia. Moderasi agama membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Melalui dialog antar agama, kegiatan lintas agama, dan kerjasama sosial, moderasi agama memfasilitasi pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih dalam antar penganut agama. Hal ini mengurangi potensi konflik antar kelompok agama dan mendorong terbentuknya hubungan yang harmonis di antara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam mempromosikan moderasi agama melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung kerukunan antar umat beragama. Salah satu contohnya adalah Pancasila, yang menekankan pada prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan Indonesia dalam keberagaman. Selain itu, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) merupakan upaya konkret untuk mendorong dialog antaragama dan pencegahan ekstremisme agama. Meskipun moderasi agama memiliki dampak positif yang besar dalam masyarakat Indonesia, tetapi masih ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam mewujudkannya sepenuhnya. Salah satunya adalah adanya kelompok-kelompok radikal yang mempromosikan ideologi ekstremisme agama. Kelompok-kelompok ini seringkali menimbulkan konflik dan ketegangan antar umat beragama, serta mengancam stabilitas sosial dan keamanan nasional. Selain itu, ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap umat beragama juga menjadi masalah serius dalam konteks moderasi agama. Diskriminasi dan intoleransi terhadap minoritas agama masih terjadi di beberapa daerah, memperumit upaya untuk mencapai kerukunan antar umat beragama secara menyeluruh. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moderasi agama melalui pendidikan agama yang inklusif dan holistik.
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
2. A. NEGARA
Negara merupakan subjek hukum yang paling penting(par exellence) dan
paling kuat serta memiliki semua kemampuan (all of the capacities) untuk
mempertahankan hak dan kerwajiban menurut hukum internasional.
Menurutr friedman, negara bukan hanya sebuah organisasi atau pusat dari
kekuasaan, tetapi prerwujudan tertinggi aspirasi individu dan masyarakat.
Ada empat fungsi negara yaitu :
a) Negara sebagai penyedia
b) Negara sebagai pengatur
c) Negara sebagai perngusaha
d) Negara sebagai wasit.
3. Secara hukum, kriteria serbuah negara di tegaskan dalam pasal 1 montevideo
convention on rrights and duties of states 1933. Menyebutkan, bahwa sebagai
prribadi interrnasional negara harus memiliki kualifikasi, sebagai berikut:
penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintah, dan kemampuan untuk menjalin
hubungan dengan negara lain.
* Penduduk Tetap (permanent population)
Penduduk tetap merurpakan syarat yang harus di penuhi bagi pembentukan wilayah
negara.
* Wiayah tertentu (defined territory)
Syarat negara adanya sebuah wilayah yang ditetapkan.
* Pemerintahan (government)
Dalam rangka menjalankan fungsi negara sebagai anggota masyarakat internasional,
negara harus memiliki pemerintahan.
* Kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain (capacity to renterr
into relation with other states)
ini suatu persyaratan yang sering kali menyebabkan kesulitan besar bagi negara. Namun
ditegaskan bahwa itu kemampuan untuk mengadalan hubungan dengan negara lain
menunjukkan “kemerdekaan”, sehingga suatu wilayah tidak dapat di anggap sebagai suatu
negara selama berada di bwah kendal, langsung atau tidak langsung dari negara lain.
4. B. WILAYAH NEGARA
Kedaulatan negara dilaksanakan pada kawasan-kawasan wilayah negara. Yang
termasuk kawasan-kawasan wilayah negarra adalah wilayah daratan dan tanah
dibawahnya, wilayah perairan, zona ekonomi ekslusif, landas konrtinen, dan ruang
udara.
1. Wilayah daratan dan tanah di bawahnya.
Wilayah daratan merrupakan bagian dari wilayah dimana rakyat atau penduduk
dinegara itu bermukim secara perrmanen. Demikian pila wilayan daratan itu pula
pemerintah negara melaksankan dan mengendalikan segala kegiatan pemerintahannya.
2. Wilayah perairan.
Kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, perairan
kepulauannya, juga melirputi laut teritorial, rruang udara di atasnya dan dasar laut,
serta lapisan tanah dibawahnya.
3. Zona ekonomi ekslusif
Zona ekonomi ekslusif merupakan hak berdaulat dari negara pantai secara terbatas
atau tidak secara penuh dalam penguasaan negara pantai.
4. Landas kontinen
Landas kontinen merupakan hak berdaulat yang dimiliki oleh negara pantai terbatas
pada kawasan-kawasan yang ditentukan menurut konvensi.
5. 5. Ruang udara.
Mengenai kedaulatan negara di udara di atas wilayahnya, Gerharrd Von Glahn dalam
Boer Mauna. Mengemukakan sejumlah teori, yaitu :
1. Berlaku kebebasan penuh di ruang udara seperti dilautan lepas,
2. Yurisdiksi teritorial diruang udara samapai 1000 kaki di atas bumi dengan status udara
diatasnya yang bebas seperi dilaut lerpas.
3. Seluruh ruang udara di atas negara tanpa adanya batas ketinggian dianggap sebagai
udara nasional dengan memberikan hak lintas kepada semua pesawat udara yang
terdaftaftarr dinegara-negara sahabat, dan
4. Kedaulatan mutlak dan tanpa batas atas ruang udara nasional tanpa batas ketinggian
C. KEDAULATAN (SOVEREIGNTY)
Walaupun letak pulau-pulau terluar berada di kawasan perbatasan wilayah negara,
pulau-pulau terluar masih merrupakan bagian darri kedaulatan wilayah negarra. Artinya,
negara memiliki kedaulatan atas kawasan wilayah itu.
Kata “kedaulatan” atau sovereighty (bahasa inggris) sovereinete (bahasa perancis),
sovranus (bahasa italia, berasal dari bahasa latin “soveranus” yang berarti “yang teratasa
atau yang tertinggi”. Menurut asal katanya , kedaulatan memang berarti yang tertinggi.
6. Mochtar kusumaatmadja, menyatakan pengertian kedaulatan serbagai
kekuasan tertinggi mengandung dua perbatasan penting dalam dirinya yaitu :
1. Kekuasaan itu terrbatas pada batas wilayah negara yang memiliki
kekuasaan itu, dan
2. Kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan negara lain dimulai.
Bagaimana hubungan “nergara” dan “kedaulatan”? maka terdapat
beberapa pandangan para filsuf sebagai berikut:
Menurut Jean Bodin (1530-1596)
negara merupakan suatu perserkutuan yang dipimpin oleh
seseorangan yang menggunakan akal sehat dan memiliki kedaulatan.
Sedangkan kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi di atas warga
negara yang tidak dibatasi hukum.
Pandangan Thomas Hobbes (1588-1679)
Mengenai kedaulatan negara hampir sama dengan pandangan Bodin,
dimana kedaulatan dijadikan negara sebagai saran untuk mengambil
keuntungan dari rakyatnya akibat kekurangpahaman rakyang tentang
tujuan dari negara yang berdaulat.
7. D. NEGARA SEBAGAI PERRWUJUDAN KEDAULATAN
Negara merupakan lembaga politik dimana kedaulatan diwujudkan.
Negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempatri suatu
wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melauli
pemerintahannya, mampu menjalakan kedaulatannya yang merdeka dan
mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya..