Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dan ruang udara di atasnya. Batas wilayah daratannya meliputi segala sesuatu di permukaan bumi, sedangkan batas wilayah lautnya meliputi perairan teritorial sejauh 12 mil laut dari pantai, zona bersebelahan 12-24 mil, dan ZEE sejauh 200 mil. Dasar hukum pengaturan wilayah l

1. WILAYAH NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Disusun oleh:
 ANITIYA NUR SETIYANI A. (01)
 ARFINDO SLAMET W. (02)
 ASHLICHACH I. (03)
 CIELOMITA BRILIAN Q. (04)
 DHIMAS MUHAMMAD I. (06)
 FACHRELL ABEL R. R. (09)

3. KATA PENGANTAR
Asslamu’alaikum Wr. Wb.
Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah
memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita, tak lupa shalawat beserta salam kami
limpah dan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Pada kesempatan ini kami selaku murid kelas X IPS 3 mencoba untuk membuat
makalah tentang Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kami mengucapkan
banyak terima kasih kepada teman-teman dan kami juga berterima kasih kepada guru
yang telah membantu kami untuk membuat makalah tentang Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Apabila dalam makalah ini terdapat banyak kekurangan atau salah kata kami
mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

4. MOTTO
 Tidak ada kata menyerah sebelum bertanding.
 Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali.
 Kesempatan hanya datang satu kali, begitu juga kepercayaan.
 Keberhasilan tidak datang secara tiba-tiba, tapi karena usaha dan
kerja keras.

5. DAFTAR ISI
 Kata Pengantar
 Motto
 Pendahuluan (Latar Belakang)
 Permasalahan
 Pembahasan Masalah
 Penutup
a. Kesimpulan
b. Saran

6. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yaitu tanah sekitar
1,937 juta km², luas laut kedaulatan 3,1 juta km², dan luas laut ZEE
(Zona Ekonomi Eksklusif) 2,7 juta km². Indonesia merupakan
kawasan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari sekitar 18.108
pulau besar dan kecil. Garis terluar yang mengelilingi wilayah
Indonesia adalah sepanjang ± 81,000 km dan sekitar 80 persen dari
kawasan ini adalah laut.

7. Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang
mempunyai dampak penting dan peran strategis bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan
peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di
dalam ataupun di luar wilayah, memiliki keterkaitan yang
kuat dengan kegiatan di wilayah lain yang berbatasan, baik
dalam lingkup nasional maupun regional (antar negara), serta
mempunyai dampak politis dan fungsi pertahanan keamanan
nasional.

8. PERMASALAHAN
A. Apa yang dimaksud dengan wilayah negara?
B. Bagaimana batas wilayah negara?
C. Apa saja dasar hukum pengaturan wilayah negara di laut?

9. PEMBAHASAN MASALAH
A. WILAYAH NEGARA
Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan
satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan
dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang
udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung
di dalamnya.

10. Dalam UUD Tahun 1945 Pasal 25A bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang
yang menganut sistem:
1. Pengaturan suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Pemanfaatan bumi, air, dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Desentralisasi pemerintahan kepada daerah-daerah besar dan kecil yang
bersifat otonom dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

11. Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangatlah penting terkait
dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan prinsip
otonomi daerah dalam mengelola pembangunan Kawasan Perbatasan.
Mengingat Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam
menjaga keutuhan Wilayah Negara maka diperlukan pengaturan secara
tersendiri dalam Undang-Undang. Pengaturan Batas Wilayah Negara
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai Wilayah
Negara, kewenangan pengelolaan Wilayah Negara, dan hak–hak
berdaulat.

12. B. Batas Wilayah Negara
Secara hukum bahwa minimal terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi
untuk berdirinya sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yaitu:
 Rakyat atau penduduk
 Wilayah
 Pemerintahan
 Pengakuan dari dunia internasional serta dapat melakukan hubungan
dengan negara-negara lainnya (ini tidak mutlak).
Wilayah sebuah negara itu harus jelas batas-batasnya, ada batas yang
bersifat alami, ada batas-batas yang buatan manusia. Batas yang
bersifat alami, misalnya sungai, pohon, danau, sedangkan yang bersifat
buatan manusia, bisa berupa tembok, tugu, termasuk juga perjanjian-
perjanjian internasional.

13. • Batas-batas wilayah Indonesia
1. Wilayah darat.
Wilayah yang meliputi segala sesuatu yang tampak dipermukaan
bumi, misalnya seperti rawa, sungai, gunung, lembah.
2. Wilayah Laut.
Wilayah suatu Negara yang disebut lautan atau perairan territorial.
Pada umumnya batas lautan territorial dihitung dari pantai pada saat air
surut. Laut di luar perairan territorial disebut lautan bebas.
Batas lautan ditentukan berdasarkan sebagai berikut:
- Ketentuan Batas laut territorial Negara adalah 12 mil laut diukur dari
garis lurus yang ditarik dari pantai luar.

14. - Ketentuan Batas zone bersebelahan adalah 12 mil atau 24 mil di luar
territorial.
- Ketentuan Batas Zone Ekonomi Eksklusif atau yang disingkat ZEE
adalah laut diukur dari pantai sejauh 2000 mil.
- Landasan kontingen/ Landasan benua, batas diluar wilayah laut
territorial hingga kedalaman 200 meter.
3. Wilayah Udara.
Merupakan daerah udara yang berada di atas daerah Negara di
permukaan bumi baik di atas wilayah perairan maupun diatas wilayah
daratan.
4. Wilayah Ekstra territorial (Wilayah konvensional).
Wilayah yang menurut hokum International di akui sebagai
wilayah kekuasaan suatu Negara, walaupun sebetulnya wilayah itu
secara nyata berada di wilayah Negara lain.

15. C. DASAR HUKUM PENGATURAN WILAYAH NEGARA DI
LAUT
1. Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan atas
UNCLOS 1982 tentang Pengesahan United Nations Convention on
the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) untuk
meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982.
2. Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,
yang lebih mempertegas batas-batas terluar (outer limit) kedaulatan
dan yurisdiksi Indonesia di laut.
3. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar
Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan
Indonesia, dengan melampirkan daftar koordinat geografis titik-
titik garis pangkal kepulauan Indonesia.

16. PENUTUP
a. Kesimpulan
Konsep batas wilayah negara yang digunakan oleh pemerintah
Indonesia bukan merupakan warisan dari pemerintah kolonial Hindia
Belanda. Tetapi merupakan konsep-konsep yang reinvented dan
reinterepreted dari konsep-konsep tradisional yang berakar dari sejarah
Nusantara yang dilakukan oleh para tokoh nasionalis selama masa
pergerakan nasional. Kesadaran inilah yang mengondisikan mengapa
proses dekolonisasi di bidang hukum laut (maritime law) lebih cepat
bila dibandingkan dengan hukum lain seperti hukum pidana.

17. B. Saran
Pengaturan mengenai batas wilayah negara perlu mendapat
perhatian lebih untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan
Indonesia. Jelasnya batas wilayah NKRI sangat diperlukan untuk
penegakan hukum dan sebagai wujud penegakan kedaulatan. Oleh
karena itu batas kedaulatan nasional, yurisdiksi nasional, dan
kewajiban-kewajiban internasional yang harus dipatuhi, harus memuat
definisi yang jelas tentang batas, dan perbatasan wilayah haruslah jelas.

18. DAFTAR PUSTAKA
 http://herdiyana-2012-karyatulisilmiah.blogspot.co.id/2013/02/motto-dan-lembar-
persembahan.html
 http://sikodokpesek.blogspot.co.id/2015/11/makalah-pkn-tentang-wilayah-
negara.html

19. TERIMA KASIH