Penegakan hukum di wilayah ZEE membutuhkan pendekatan yang tepat antara penegakan hukum dan penegakan kedaulatan. Penegakan hukum berfokus pada proses hukum untuk pelanggaran hukum perikanan, sedangkan penegakan kedaulatan berfokus pada identifikasi ancaman terhadap kedaulatan wilayah melalui intelijen. Kedua pendekatan diperlukan untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelan
Ini adalah presentasi tentang hukum laut di indonesia saat saya menempuh hukum internasional di kampus. Semoga dapat berguna untuk teman teman yang membutuhkan.
Menjelaskan sejarah hukum laut internasional dilihat dari perkembangannya pada era Yunani Kuno, Romawi Kuno, Kerajaan Sriwijaya, dan pada Abad Pertengahan.
Ini adalah presentasi tentang hukum laut di indonesia saat saya menempuh hukum internasional di kampus. Semoga dapat berguna untuk teman teman yang membutuhkan.
Menjelaskan sejarah hukum laut internasional dilihat dari perkembangannya pada era Yunani Kuno, Romawi Kuno, Kerajaan Sriwijaya, dan pada Abad Pertengahan.
MEMAHAMI KEDAULATAN (SOVEREIGNTY) HAK BERDAULAT (SOVEREIGN RIGHTS) DAN YURISDIKSI salah satu slide dari pelajaran Wawasan Nusantara dengan dosen pengampu (Alm) Wahyono
Nama : Wartono
NIM : 1310210005
Dosen Pengampu:
Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng
Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
2022
Nama : Saiful Mukminin
NIM : 1310210008
Dosen Pengampu:
Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng
Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
2022
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, memiliki luas perairan kurang lebih dua pertiga dari seluruh wilayah nasionalnya. Luas total Perairan Indonesia adalah 5,8 juta km persegi, dengan perincian sebagai berikut : Laut Wilayah seluas 0,3 juta km persegi; Perairan Kepulauan seluas 2,8 km persegi; dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 km persegi.
Selain dari itu, Kepulauan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di antara benua Asia dan Australia serta diapit dan diapit oleh Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Selain memiliki wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan potensi serta keragaman sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Balitbang KKP for UKP4 Meeting 7 Jan 2014 One Data Policy.pptlabdatalautpesisir
Konsep Kebijakan One Data Policy dari Badan Litbang Kelautan dan Perikanan: Data Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Bahan submisi Rapat di UKP4 7 Januari 2014.
MEMAHAMI KEDAULATAN (SOVEREIGNTY) HAK BERDAULAT (SOVEREIGN RIGHTS) DAN YURISDIKSI salah satu slide dari pelajaran Wawasan Nusantara dengan dosen pengampu (Alm) Wahyono
Nama : Wartono
NIM : 1310210005
Dosen Pengampu:
Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng
Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
2022
Nama : Saiful Mukminin
NIM : 1310210008
Dosen Pengampu:
Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng
Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas Perikanan dan Kelautan
Universitas PGRI Ronggolawe Tuban
2022
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia, memiliki luas perairan kurang lebih dua pertiga dari seluruh wilayah nasionalnya. Luas total Perairan Indonesia adalah 5,8 juta km persegi, dengan perincian sebagai berikut : Laut Wilayah seluas 0,3 juta km persegi; Perairan Kepulauan seluas 2,8 km persegi; dan Zona Ekonomi Eksklusif seluas 2,7 km persegi.
Selain dari itu, Kepulauan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak di antara benua Asia dan Australia serta diapit dan diapit oleh Samudra Hindia dan Samudera Pasifik. Selain memiliki wilayah perairan yang sangat luas, Indonesia juga merupakan negara yang kaya akan potensi serta keragaman sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati.
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Balitbang KKP for UKP4 Meeting 7 Jan 2014 One Data Policy.pptlabdatalautpesisir
Konsep Kebijakan One Data Policy dari Badan Litbang Kelautan dan Perikanan: Data Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Bahan submisi Rapat di UKP4 7 Januari 2014.
Buku ini sangat penting dimiliki oleh seluruh masyarakat, terutama dunia pendidikan (Universitas, Perguruan Tinggi dan Lembaga Pendidikan serta Diklat), termasuk khususnya pemerintah dan berbagai lembaga lainnya yang memiliki tanggung jawab serta kepedulian yang tinggi terhadap berbagai bidang kemaritiman, pertahanan, keamanan, perikanan, transportasi, dll.
Melalui publikasi penerbitan buku ini, seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat menikmati berbagai informasi menarik, hangat dan crusial, oleh karenanya penting untuk disimak dan ikuti terus isi dari tulisan ini. Pembaca akan menemukan jawaban kenapa dan apa sesunguhnya dibalik “pertahanan bawah laut Indonesia dan berbagai aspek penerapan teknologinya”. Dengan menyimak isi tulisan ini dan menghayati maknanya, dengan sendirinya pembaca akan memiliki wawasan dan penguasaan dalam bidang teknologi canggih pertahanan dan keamanan bawah laut.
Selain itu juga pembaca akan mendapatkan berbagai hal yang bermanfaat, terutama untuk meningkatkan kewaspadaan, dan antisipasi dini terhadap kemungkinan setiap saat terjadinya ancaman yang bersumber dari bawah laut dan semangat yang tinggi untuk penyelamatan. Demikian juga pembaca akan memperoleh berbagai manfaat dan keuntungan lain yang cukup berguna tentang berbagai hal, seperti Operasi rahasia dan intelijen, Operasi Abstract War (AW) dan Natural Power War (NPW), Operasi persenjataan KRI, Kalibrasi sistem Sonar KRI, Overhaul dan pemeliharaan Kapal Selam dan KRI, termasuk berbagai teknologi praktis dan aplikatif dalam bidang lainnya, seperti : Pemantauan dini terhadap “seismic atau getaran”, Analisa signiture atau sistem “sidik jari suara”, Batas ambang kebisingan, Bidang perikanan sebagai ‘fish-finding’ juga dapat memetakan habitat dan populasi suatu sebaran ikan, Dan beberapa bidang lainnya seperti pelabuhan, industri, off-shore, pendidikan, riset, kesehatan, sidik suara dalam kegiatan forensik kepolisian, dll.
Ahmad Dahlan adalah Hakim Ad Hoc Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke sejak tahun 2015 (2 tahun) dimana sebelumnya di Pengadilan Negeri / Perikanan Butung sejak Tahun 2012... saat ini dalam proses penyelesaian pendidikan S3 di Universitas Hasanuddin Makassar
Tindak lanjut dan implementasi perda pengelolaan wilayah pesisir dan pulau pu...Didi Sadili
Prov DI Yogyakarta telah mengeluarkan peraturan daerah tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil di wilayahnya. pedoman tindak lanjut dan implementasi setelah adanya perda tersebut dapat dilihat dari slide ini
Pengelompokan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Letak Geografis dan Status Perunt...Didi Sadili
pengelompokkan pulau-pulau kecil berdasarkan letak geografis dan status peruntukannya menjadi hal yang penting, agar pengelolaannya seperti perencanaanya, pemanfaatannya, dan pengawasannya menjadi lebih baik dan terarah
Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia.
Industri perikanan tradisional adalah praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan batang pancing, busur dan panah, harpoon, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, karena hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Meski tidak selalu bergerak secara subsisten, istilah ini banyak digunakan ketika menyinggung ekspansi perikanan komersial yang menekan nelayan dan pembudidaya kecil.
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
1. PENEGAKAN HUKUM DI ZEEI
Disampaikan pada pelatihan SDM Bakorkamla
Oleh: Dr. Aji Sularso
2. PERSEPSI WILAYAH (GEO POLITIK)
LAUT SBG
PERTAHANAN
TERLUAR
INSTRU
MEN ADIL &
POSISI
STRATEGIS NKRI POTENSI
EKONOMI SEJAHTERA
GAKUM
NEGARA
KEPULAUAN
3. REZIM PERAIRAN
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ECONOMIC EXCLUSIVE
ZONES)
LANDAS KONTINEN (CONTINENTAL SHELF)
ZONA TAMBAHAN (CONTIGOUS ZONES)
PERAIRAN TERITORIAL (TERITORIAL WATERS)
PERAIRAN PEDALAMAN (INTERNAL WATERS)
4. LAUT TERITORIAL & ZEE
Article 2
Article 56
Legal status of the territorial sea, of the
Rights, jurisdiction and duties of the
air space over the territorial sea and of
coastal State in the exclusive economic
its bed and subsoil
zone
1. The sovereignty of a coastal State
1. In the exclusive economic zone, the
extends, beyond its land territory
coastal State has:
and internal waters and, in the case of
(a) sovereign rights for the purpose of
an archipelagic State, its archipelagic
exploring and exploiting, conserving and
waters, to an adjacent belt of sea,
managing the natural resources, whether
described as the territorial sea.
living or non-living, of the waters
2. This sovereignty extends to the air
superjacent to the seabed and of the
space over the territorial sea as
seabed and its subsoil, and with regard to
well as to its bed and subsoil.
other activities for the economic
3. The sovereignty over the territorial sea
exploitation and exploration of the zone,
is exercised subject to this
such as the production of energy from the
Convention and to other rules of
water, currents and winds
international law.
6. WILAYAH PERAIRAN INDONESIA
Laut teritorial jalur laut selebar12
mil laut diukur dari garis pangkal
Perairan Kepulauan: semua perairan
yg terletak pada sisi dalam garis
pangkal lurus kepulauan
Perairan pedalaman: semua perairan
yg terletak pada sisi darat dan garis air
rendah ....
7. PERSEPSI WILAYAH PERAIRAN
ZEE = PERAIRAN INTERNASIONAL, HANYA MEMILIKI
HAK KEDAULATAN (SOUVEREIGN RIGHT) EKONOMI
(EKSPLORASI & EKSPLOITASI SUMBER DAYA)
LANDAS KONTINEN = HAK PENGELOLAAN POTENSI
DASAR LAUT (MINERAL, TAMBANG, IKAN DASAR).
ZONA TAMBAHAN = KEPABEANAN
PERAIRAN TERITORIAL = KEDAULATAN PENUH
(SOUVEREIGNITY)
PERAIRAN PEDALAMAN= KEDAULATAN PENUH
8. MARINE RESOURCES
Ø Coast Line : 95.181 Km
Ø Archipelago : 17.504 ( The Biggest Archipelagic
Country in the World)
Ø Territorial Zone : 7,1 Juta Km2
Ø Fishing ground : 5,8 Juta Km2
• Territorial Sea : 0,8 Juta Km2
• Archipelagic Sea : 2,3 Juta Km2
• Exclusive Economic Zone : 2,7 Juta Km2
9. Yurisdiksi Maritim - UNCLOS 1982
Landas Kontinen (LK)
Garis Pangkal
(Landas kontinen
Ekstensi)
Zona Ekonomi
Perairan pedalaman
Eksklusif (ZEE) Laut Lepas
Zona Tambahan
12 M (ZT)
200 M
Laut Teritorial 12 M
(LT) Permukaan laut
10. REJIM LAUT
LAUT TERITORIAL (LT)
ZONA TAMBAHAN (ZT)
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF (ZEE)
LANDAS KONTINEN (LK)
LT ZT
ZEE
0
12
24 200
LK
10
11. FISHERIES RESOURCES
> CAPTURE :
• MSY = 6,4 million ton/year
• Catch quota = 5,12 million ton/year (80% MSY)
• Stock Opportunity = + 1,3 million ton/year
> OPEN WATER (INTERNAL WATER) :
Lake, reservoir, river, dan swamp 550.000 Ha with production
310.240 ton (2001)
Potential area for aquaculture= 24 million Ha, potential
production = 57,7 million ton/year (BPS 2005)
13. Convention Area
Status : Contracting Party Status : Cooperating Non-Member
(Perpres No. 9 Tahun 2007)
WCPFC ICCAT
IOTC
IATTC
CCSBT CCSBT
Status : Member
8 April 2008 Status : Not Active
(PerPres No. 109 Tahun 2007 )
IOTC : Indian Ocean Tuna Commission
CCSBT : Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna
WCPFC : Western and Central Pacific fisheries Commision
IATTC : Inter-American Tropical Tuna Commission
ICCAT : International Commssion for the Conservation of Atlantic Tunas
5
14. The Status of Fisheries Resources Utilisation
on 9 Indonesian Fisheries Management Zones
DEMERSAL
SHRIMPS DEMERSAL
SMALL PELAGIC SHRIMPS
LARGE PELAGIC SMALL PELAGIC
DEMERSAL
LARGE PELAGIC
SMALL PELAGIC
DEMERSAL
LARGE PELAGIC
SHRIMPS
LARGE PELAGIC
1. MALACCA STRAIT
8. SULAWESI SEA and
PACIFIF OCEAN
2. SOUTH CHINA SEA
9. INDIAN OCEAN A
(West of Sumatera) DEMERSAL
UDANG 7. TOMINI GULF and
PELAGIS KECIL MOLLUCAS SEA
PELAGIS BESAR
DEMERSAL
SHRIMPS 5. BANDA SEA
SMALL PELAGIC 3. JAVA SEA 4. FLORES SEA and
LARGE PELAGIC MACASSAR STRAIT
6. ARAFURA SEA
9. INDIAN OCEAN B
(South of Java-Nusa Tenggara) DEMERSAL
DEMERSAL SHRIMPS
DEMERSAL DEMERSAL
SMALL PELAGIC
SHRIMPS SHRIMPS SHRIMPS
PELAGIS KECIL SMALL PELAGIC LARGE PELAGIC
SMALL PELAGIC
LARGE PELAGIC LARGE PELAGIC LARGE PELAGIC
= Fully Exploited = Moderate Exploited = Overfishing = Uncertain
Source : National Commission on Stock Assessment of Marine Fisheries Resources, 2006
17. Level of Fisheries Law Violation in Indonesian
Fisheries Management Zones
IUU Fishing vessels
mainly from Thailand, IUU Fishing vessels mainly came
Vietnam, China, from the Philippines
Malaysia
IUU Fishing vessels mainly
came from Thailand and
PR China
The size of circle indicates
violation level
18. The Origin of Illegal Fishing in
Indonesian Fisheries Management Zones
19. ... PERSEPSI ANCAMAN
PELANGGARAN HUKUM DI ZEE:
BUKAN ANCAMAN KEDAULATAN WILAYAH, BUKAN
MUSUH DAN TIDAK BOLEH DIHADAPI DG KEKUATAN
MILITER.
MRPK PELANGGARAN THD HAK KEDAULATAN
EKONOMI, HARUS DISELESAIKAN SECARA HUKUM.
PELAKU PELANGGARAN BUKAN PELAKU KEJAHATAN
SHG TIDAK BOLEH DIPERLAKUKAN SEBAGAI KRIMINAL
DAN TIDAK BOLEH MENDAPATKAN HUKUMAN BADAN,
BERLAKU KAIDAH INTERNASIONAL SPT HAM
20. PELANGGARAN HUKUM DI
PERAIRAN TERITORIAL
MERUPAKAN ANCAMAN THD KEDAULATAN WILAYAH
DAPAT DIHADAPI DG KEKUATAN MILITER
JIKA MERUPAKAN ANCAMAN MILITER BISA DIHADAPI
DG KEKUATAN SENJATA PERANG
JIKA BUKAN ANCAMAN MILITER PROSES HUKUM
NEGARA MEMILIKI KEWENANGAN PENUH
MEMPERLAKUKAN PIHAK YANG MELANGGAR
WILAYAH TERGANTUNG DARI SKALA ANCAMAN
S.O.E (RULE OF ENGAGEMENT)
21. KONSEP PENGAWASAN PERIKANAN
PENGAWASAN = KEGIATAN PREVENTIF DAN
KOREKTIF TERHADAP SEMUA KEGIATAN USAHA
PERIKANAN DI WPP
MONITORING, CONTROL, SURVEILLANCE
LAW ENFORCEMENT (GAK KUM)
PERUNDANGAN, KELEMBAGAAN, KEMAMPUAN ?
22. MONITORING, CONTROL, AND SURVEILLANCE (MCS)
PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KAPAL PATROLI
VMS ALKOM
Kapal Patroli
(VESSEL MONITORING SYSTEM)
(ALAT KOMUNIKASI)
PESAWAT SISWASMAS
PATROLI UDARA MCS
PENGAWAS PERIKANAN RADAR SATELIT/
PPNS RADAR PANTAI
CDB
CDB (COMPUTERIZED DATA BASE)
LBP (LOG BOOK PERIKANAN)
LLO (LEMBAR LAIK OPERASI)
23. mcs <monitoring, control, and surveillance>
satelit VMS satelite radar
vessel monitoring
system (VMS)
kapal patroli
processing center alat komunikasi
pusat
kendali
radar pantai
SISWASMAS
CDB
24. TRACKING KAPAL YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PELANGGARAN (MEMBAWA LANGSUNG) KM.
GRAHA MINA 4
Track perjalanan kapal ikan sebagai
berikut:
• Terpantau selama bulan Maret Kapal
beroperasi melakukan kegiatan
penangkapan ikan di wil. perairan ZEEI
Laut China Selatan dan Perairan
Teritorial Laut Natuna
• Transmitter off/tidak dapat terpantau
dengan indikasi dimatikan secara
sengaja pada Tgl 09/03/2011 dg arah kapal
bergerak ke barat, dan transmitter
kembali aktif/kapal terpantau Tgl.
17/03/2011 di Perairan ZEEI Laut China
Selatan dg arah menuju Tenggara
Indikasi Pelanggaran:
• Membawa muatan hasil
penangkapan ikan dari perairan ZEEI
Laut China Selatan secara langsung
ke pelabuhan Songkhla/Thailand
31
25. TRACKING KAPAL YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PELANGGARAN (TERITORIAL)KM.
GRAHA MINA 3 Track perjalanan kapal ikan sebagai
berikut:
• Keluar pelabuhan Batam Tgl. 12/05/2011
menuju utara
• Tgl. 12-14/05/2011 pada posisi A
terpantau melakukan kegiatan
penangkapan ikan di ZEEI Laut China
Selatan Bagian Barat
• Tgl. 20/03/2011 terpantau kapal
memasuki wilayah perairan Teritorial
Laut Natuna
Indikasi Pelanggaran:
• Selama transmitter dalam kondisi
non-aktif/dimatikan diduga kapal
membawa hasil muatan secara
langsung ke Thailand atau
melakukan kegiatan Transhipment
dgn kapal pengangkut asing di
perbatasan ZEEI Laut China
Selatan Bag. Barat
• Pada posisi A Tgl 21-23 Maret 2011
kapal tsb melakukan kegiatan
penangkapan ikan di wilayah
perairan Teritorial Malaysia
32
26. TRACKING KAPAL YANG TERINDIKASI MELAKUKAN PELANGGARAN (TRANSHIPMENT) KM.
BAHARI TIMUR 121
Track perjalanan kapal ikan sebagai
berikut:
• Keluar Pelabuhan Bitung Tgl
15/10/2010 menuju perairan ZEEI Laut
Aru/Arafura untuk melakukan
kegiatan operasional penangkapan
ikan
• Tgl 14/01/2011 s.d 15/01/2011 kapal
bergerak ke arah selatan keluar dari
garis ZEEI Laut Aru/Arafura
Indikasi Pelanggaran:
• Kapal keluar garis ZEEI Laut
Aru/Arafura terindikasi dengan
membawa muatan ikan dan
melakukan kegiatan Transhipment
dengan kapal pengangkut asing
di perairan Laut Australia, dengan
jarak ± 22nm dari garis batas ZEEI
Laut Aru/Arafura
33
28. PENEGAKAN HUKUM VS
PENEGAKAN KEDAULATAN
GAKUM = LAW ENFORCEMENT: PROSES HUKUM DARI HULU KE
HILIR PENYELIDIKAN PENYIDIKAN PENUNTUTAN
PENGADILAN. WILAYAH KERJA SAMPAI ZEE
PENEGAKAN KEDAULATAN: INTELIJEN IDENTIFIKASI
ANCAMAN PREVENTIF OFFENSIF. WILAYAH KERJA DI
TERITORIAL
YURISDIKSI HUKUM INDONESIA = WILAYAH NKRI, LAUT
TERITORIAL BERLAKU PENUH HUKUM INDONESIA
PENEGAKAN HUKUM = UPAYA UNTUK MENJAGA KEDAULATAN
(WILAYAH, PEMERINTAH, RAKYAT)
DI ZEE = BERLAKU HUKUM INTERNASIONAL DAN DIRATIFIKASI
DLM HUKUM NASIONAL HUKUM NASIONAL HARUS SELARAS
DG HUKUM INTERNASIONAL
29. BAKORKAMLA
TUGAS
Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan
pelaksanaan kegiatan operasi keamanan laut secara
terpadu.
FUNGSI
Perumusan dan penetapan kebijakan umum di bidang
keamanan laut.
Koordinasi kegiatan dan pelaksanaan tugas di bidang
keamanan laut yang meliputi kegiatan penjagaan,
pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran
hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan
aktivitas masyarakat dan pemerintahan di wilayah perairan
Indonesia.
Pemberian dukungan teknis dan administrasi di bidang
keamanan laut secara terpadu.
30. KEAMANAN LAUT, PENEGAKAN HUKUM
DAN PENEGAKAN KEDAULATAN
PENEGAKAN HUKUM MERUPAKAN BAGIAN DARI UPAYA
MEWUJUDKAN KEAMANAN LAUT BAKORKAMLA
MEMILIKI KEWENANGAN MENGKOORDINASIKAN
KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM DI LAUT.
PENEGAKAN KEDAULATAN ADALAH UPAYA
MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL BAKORKAMLA
BERHAK MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PENEGAKAN
KEDAULATAN DI LUAR PERANG.
BAKORKAMLA DAPAT DIJADIKAN KOMPONEN
CADANGAN DAN PENDUKUNG KEKUATAN PERTAHANAN
DAN BUKAN KOMPONEN INTI.
31. PERAN BAKORKAMLA DLM GAKUM DI
LAUT
MENGKOORDINASIKAN: KEBIJAKAN, RENCANA
KEGIATAN, PROGRAM, OPERASI GAKUM DI LAUT.
MELAKUKAN KEGIATAN DI TINGKAT PENYELIDIKAN DAN
PENCEGAHAN, INETELIJEN, IDENTIFIKASI, PENAHANAN
SEMENTARA TERSANGKA JIKA ADA PELANGGARAN.
APARAT BAKORKAMLA MEMBANTU APARAT PENYIDIK
MEMFASILITASI PENANGANAN KASUS LINTAS SEKTOR
YG TIDAK BISA DILAKUKAN BAKORKAMLA: MELAKUKAN
PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN HUKUM (PENYIDIKAN
DIATUR DALAM UU).
32. HOT PURSUIT (PENGEJARAN
SEKETIKA) Article 111 UNCLOS
2. The right of hot pursuit shall apply mutatis mutandis
to violations in the exclusive economic zone or on the
continental shelf, including safety zones around
continental shelf installations, of the laws and
regulations of the coastal State applicable in
accordance with this Convention to the exclusive
economic zone or the continental shelf, including
such safety zones.
33. .... Hot pursuit
3. The right of hot pursuit ceases as soon as
the ship pursued enters the territorial sea of
its own State or of a third State.
5. The right of hot pursuit may be exercised
only by warships or military aircraft, or other
ships or aircraft clearly marked and
identifiable as being on government service
and authorized to that effect.
34. KAPAL PATROLI BAKORKAMLA
YG DAPAT DILAKUKAN:
MELAKUKAN SURVEILLANCE
MEMBANTU KAPAL PENEGAK HUKUM DAN KRI
MELAKUKAN PULBAKET DAN SBG RADIO
TRANSMITTER DI LAUT
MEMINTA KAPAL PATROLI PENEGAK HUKUM
MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM
YG TIDAK DAPAT DILAKUKAN:
PENINDAKAN HUKUM: HENRIKAN, PENYIDIKAN
MELAKUKAN TINDAKAN PEMAKSAAN THD KAPAL
PELANGGAR HUKUM
35. PRAKTEK DI NEGARA LAIN
AUSTRALIA = BORDER PROTECTION COMMAND:
Tugasnya melakukan surveillance (laut, udara, satelit,
Radar).
Melakukan apprehension (Henrikan) di laut.
Penangkapan dan ad hoc ke darat
Penyidikan diserahkan kepada Polisi atau Penyidik
perikanan (fisheries investigator).
Petugasnya gabungan dari: AL, Polisi, Penyidik
Perikanan, Custom (Coast Watch)
36. KENDALA DALAM GAKUM DI ZEE
Kemampuan pengawasan sangat terbatas kapal
patroli AL dan KKP sedikit, tidak memiliki kemampuan
surveillance
Anggaran yang ada tidak memadai untuk memenuhi
tugas pengawasan, terutama Ops dan maintenance
kekuatan yg ada.
Kelembagaan belum solid dan kuat, ego sektoral
masih tinggi, fungsi koordinasi belum efektif
Penafsiran ttg Gakum di ZEEI masih lemah
37. TANTANGAN YG DIHADAPI
Illegal fishing oleh kapal asing di ZEE makin intensif
Stock SDI makin menurun, perlu penyelamatan agar
tidak banyak yg dicuri kapal asing Ikan merupakan
salah satu unsur Ketahanan Pangan
Komitmen Pemerintah dalam Gakum dan
pengawasan ZEEI masih rendah
Untuk mewujudkan kelembagan yg kuat dan solid
masih jauh
38. STRATEGI GAKUM DI ZEE
MENGOPTIMALKAN KEKUATAN YG ADA
SISTEM SURVEILLANCE DIPERKUAT
PERAN BAKORKAMLA DALAM OPTIMALISASI
SUMBERDAYA DITINGKATKAN
KERJASAMA DENGAN NEGARA TETANGGA UNTUK
MENGURANGI BANYAKNYA KAPAL ASING ILLEGAL
PENGUATAN KELEMBAGAAN APARAT GAKUM DARI
HULU SAMPAI HILIR