Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aaMateri Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa Materi Sosialisasi MR Setditjen CK 2023 aa
3. Outline
Paparan
3
1. Latar Belakang Penerapan Manajemen Risiko
2. Dasar Hukum dan Tujuan
3. Road Map Implementasi Manajemen Risiko DJCK 2020 – 2024
4. Pengenalan Risiko dan Manajemen Risiko
5. Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko DJCK
6. Risk Appetite Direktorat Jenderal Cipta Karya
7. Proses Manajemen Risiko
8. Profil Risiko UPR-T2 Setditjen Cipta Karya Tahun 2023
5. ARAHAN MENTERI PUPR
“…Penerapan manajemen risiko
merupakan bagian dari mitigasi
risiko penyelenggaraan
proyek, upaya pencegahan
potensi risiko, sekaligus pemastian
berjalannya proses bisnis Kementerian
PUPR, seluruh Insan PUPR agar
senantiasa bersiap diri untuk
mengaplikasikan Manajemen
Risiko pada Unit Organisasinya…”
Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc
6. +
9 Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan PBJ Periode 2022 - 2024
(Inmen Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2022)
“
Efektivitas Pengelolaan
BMN di Kementerian
PUPR
Implementasi Budaya
Sadar Risiko
Peningkatan Tata Kelola
Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi pada PSN
Pemanfaatan Teknologi
Informasi dalam Penerapan
Continuous Audit &
Continuous Monitoring (CA-
CM)
Penguatan Unit
Kepatuhan Intern (UKI)
1 Penguatan SDM dan Budaya Anti
Korupsi
9 Strategi
Pencegahan
Fraud PBJ
9
8
7
6
5
4
3
2
Penguatan UKPBJ
Peningkatan Pembinaan
Penyedia Jasa Konstruksi
Pemantapan Kehandalan
Penyusunan HPS
Strategi Baru
2 Penguatan
Strategi Lama
7
8. Tujuan Implementasi MR
Manajemen Risiko yang menciptakan dan
melindungi nilai-nilai di dalam organisasi dengan
mengelola risiko, mengambil keputusan,
menetapkan dan mencapai sasaran, serta
meningkatkan kinerja di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Dasar Hukum
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
2. Peraturan Menteri PUPR Nomor
20/PRT/2018 Tentang Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
di Kementerian Pekerjaan Umum Dan
Perumahan Rakyat
3. SE Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2021
Tentang Pedoman Penerapan
Manajemen Risiko di Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat
4. SE Dirjen Cipta Karya Nomor
25/SE/DC/2022 Tentang Pedoman
Teknis Penerapan Manajemen Risiko
Direktorat Jenderal Cipta Karya
5. InMen PUPR Nomor 04 Tahun 2022
Tentang Strategi Pencegahan Risiko
Penyimpangan dalam Proses PBJ
Kementerian PUPR Tahun 2022 – 2024
6. Surat Inspektur Jenderal Kementerian
Nomor: PW 0204-IJ/1686 Perihal
Penyampaian Pedoman Evaluasi
Tingkat Efektivitas Penerapan MR
Dasar Hukum dan
Tujuan
“
10. 10
Road Map Implementasi MR Ditjen Cipta Karya 2023-2024
Target
2022
Membangun Kapasitas
2023
Integrasi
2024
Membangun Budaya Sadar Risiko
Tingkat
Efektivitas
Defined Defined Managed
Nilai
Pendampingan
MR
▪ Penyesuaian kerangka Kerja DJCK termasuk
pedoman teknis MR dan pedoman pemberian
penghargaan (reward)
▪ Pemanfaatan dan Pengembangan SI
▪ Perluasan Kompetensi
▪ Reward MR
▪ Evaluasi Efektivitas MR Seluruh UPR
▪ Kajian Budaya Sadar Risiko Terhadap
Renstra
▪ Sistem Informasi Terintegrasi
▪ Peningkatan Kompetensi Profesional MR
▪ Integrasi MR dengan Proses
Perencanaan dan Evaluasi
▪ Integrasi MR dengan proses bisnis
yang lain
Keluaran
• Pembangunan Manajemen Risiko tingkat UPR
T-3 (2022)
• Executive Briefing tentang tata Kelola risiko
• Pelatihan Eselon III
• Pelatihan Pejabat Pengawas dan Jafung Muda
• Pelatihan Pejabat Perbendaharaan
• Pelatihan Pelaksana
• Pengembangan SIM
• Integrasi MR kedalam proses
perencanaan dan anggaran
• Integrasi MR ke dalam Proses
pengendalian Internal
• Integrasi MR ke dalam manajemen
Proyek
• Integrasi MR dalam Proses Bisnis lainnya
• Pengkajian budaya Risiko
• Pelatihan Budaya Risiko
• Pembangunan Budaya Risiko yang
terbuka
• Reward Penerapan MR sebagai
bagian dari penilaian Kinerja
Hasil
• Kemampuan pengelolaan Risiko
• Sistem Informasi Berjalan
• Anggaran Berbasis Risiko
• Audit Berbasis Risiko
• Pengambilan Keputusan Berbasis Risiko
• Perencanaan Strategis Berbasis Risiko
• Meningkatnya kesadaran terhadap
risiko sebagai bagian dari
pengelolaan risiko
• Sadar bertranformasi menjadi
Kebiasaan
0≤ Nilai < 30: Initial, 30 ≤ Nilai ≤ 55 Repeatable, 55 ≤ Nilai ≤ 75 Defined, 75 ≤ Nilai ≤ 90 Managed, 90 ≤ Nilai ≤ 100 Optimized
Catatan:
- Tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko di DJCK Tahun 2021 ialah defined dengan nilai 70. Kondisi ini menunjukkan DJCK
sudah mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko-risiko kunci, melakukan reviu, dan menempatkan langkah penanganan.
- Evaluasi implementasi ini akan menjadi baseline dalam peningkatan kualitas implementasi manajemen risiko hingga tahun 2024
71 73 75
12. #1 Apa itu RISIKO?
Tujuan
Menempuh perjalanan dengan
pesawat dari A ke B untuk
menghadiri rapat pada pukul 9.00
a.m.
Gagal berangkat dari A ke B
Terlambat dan melewatkan
rapat
Tidak ada makanan dalam
pesawat sehingga kelaparan
Ketinggalan pesawat sehingga
terlambat hadir mengikuti rapat
Cuaca buruk membuat
pesawat tidak dapat berangkat
mengangkut peserta rapat
Ini hanya kebalikan dari
tujuan
Ini adalah pernyataan dampak
dari risiko, bukan risiko itu sendiri
Ini adalah pernyataan dampak
dari risiko, bukan risiko itu sendiri
Ini adalah risiko, yang dapat dikendalikan
dengan memastikan masih banyak waktu
untuk mencapai bandara
Ini adalah risiko, yang tidak dapat
dikendalikan, namun kita dapat
membuat rencana kontijensinya
Masa Lalu
Keputusan/
Aktivitas
Masa Kini
Keputusan/
Aktivitas
• Telah terjadi
• Akibat Keputusan
Masa lalu
Masalah
Masa Depan
• Belum terjadi
(potensi risiko)
• Akibat
keputusan saat
ini)
Risiko
• Tidak ada kejutan
• Pencapaian
Tujuan
Tindakan
Manajemen
masalah/krisis/bencana
Tindakan
Manajemen
masalah
13. #2 Apa itu RISIKO?
Kemungkinan terjadinya suatu
peristiwa atau kejadian yang dapat
mengganggu pencapaian tujuan
organisasi.
(SE Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2021)
MANAJEMEN RISIKO
Suatu proses mengidentifikasi, menilai,
mengelola, dan mengendalikan
peristiwa atau situasi potensial untuk
memberikan keyakinan memadai
tentang pencapaian tujuan organisasi.
RISIKO
Diadopsi dari Bahan Tayang Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik - BPKP
15. Model Tiga Lini
Pengendalian Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko
“
• Pengendalian Internal dilakukan
oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) sejak
dari hulu.
• Tujuan pengendalian Intern
adalah (i) menjamin efektivitas
dan efisiensi; (ii) keperluan
kewajiban dan pelaporan; dan
(iii) memastikan pemenuhan
regulasi yang ada
• UKI mendukung UPR untuk
memastikan kualitas
kelengkapan administrasi
maupun substansi pelaksanaan
kegiatan
• UPR di awal tahun Menyusun
profil risiko sebagai upaya
identifikasi titik kritis pada tiap
tahapan pekerjaan dan
merumuskan tindak lanjutnya.
• Profil Risiko digunakan oleh APIP
dalam “menguji” tingkat
pengendalian intern UPR.
First Line
• Bertanggung jawab dalam
membangun lingkungan
pengendalian
• Bertanggung jawab dalam
kepatuhan penyelengaraan
proses bisnis pembangunan
UPR T1, T2
dan T3
Risiko
Second
Line
• Mendukung Pelaksanaan proses
bisnis melalui penyusunan NSPK
dan instrument pengendalian
• Melaksanakan fungsi konsultasi
dalam mengelola risiko
• Melaksanakan fungsi
pengendalian kepatuhan
UKI dan
UKI UPT
Risiko
Third Line
• Pelaksanaan audit independent
atas kepatuhan pelaksanaan
proses bisnis dan keberfungsian
proses pengendalian intern
Inspektorat
Jenderal
Risiko
16. “Tujuan Pembangunan Konstruksi
TEPAT MUTU
Kinerja (performance) harus
memenuhi spesifikasi dan
kriteria dalam Batasan yang
telah dipersyaratkan
TEPAT BIAYA
Anggaran yang dikeluarkan tidak
melebihi anggaran yang ditetapkan
baik biaya setiap item pekerjaan,
setiap periode pelaksanaan, maupun
biaya totalnya.
TEPAT
ADMINISTRASI
Terpenuhinya segala
persyaratan administrasi
secara benar, lengkap dan
tepat sesuai yang
dipersyaratkan
TEPAT MANFAAT/
SASARAN
Infrastruktur terbangun sesuai
dengan sasaran yang dituju dan
dapat dimanfaatkan sesuai
dengan fungsi infrastruktur yang
direncanakan
TEPAT WAKTU
Pembangunan konstruksi
dilaksanakan tepat waktu
sesuai yang direncanakan
TEPAT KUANTITAS
Jumlah volume yang
dibangun/terpasang sesuai dengan
volume rencana berdasarkan analisis
dan identifikasi kebutuhannya
18. 4 Selera Risiko PBJ Dirjen Cipta Karya
18
risiko waktu
risiko mutu & volume
risiko administrasi & biaya
risiko manfaat
tidak ada lagi pekerjaan yang terlambat
hasil pekerjaan sesuai gambar desain dan standar teknis
Percepatan progres penting, namun administrasi jangan
disepelekan
Pastikan hasil pekerjaan segera diserahterimakan agar
termanfaatkan oleh masyarakat
Disampaikan pada Annual Risk Management Meeting 2023
1
2
4
3
20. “PROSES MANAJEMEN RISIKO
Penetapan
Konteks
Identifikasi
Risiko
Analisis
Risiko
Evaluasi
Risiko
Respon
Risiko
Monitoring
dan Review
Konsultasi
Komunikasi
No Tahap Output
1 Penetapan Konteks 1. tujuan, strategi, ruang
lingkup
2. parameter-parameter lain
yang berhubungan dengan
proses pengelolaan risiko
2 Identifikasi Risiko 1. Daftar Risiko
2. Jenis Risiko
3 Analisis Risiko 1. Kemungkinan risiko
2. Dampak Risiko
3. Tingkat Risiko
4 Evaluasi Risiko 1. Profil Risiko
2. Prioritas Penanganan Risiko
5 Respon Risiko 1. Inovasi pengendalian
2. Tingkat Risiko
6 Monitoring dan Review 1. Efektivitas Penanganan
Risiko
2. Perbaikan Pengawasan
21. “KATEGORI RISIKO
No Kategori Penjelasan
1 Keuangan Risiko yang berkaitan dengan kerangka penganggaran, penerimaan negara
bukan pajak, dan pengeluaran yang berkaitan dengan kekayaan negara yang
meliputi BMN, kekayaan negara yang dipisahkan, investasi pemerintah, dan
kekayaan negara lainnya.
2 Reputasi Risiko yang berkaitan dengan persepsi atau tingkat kepercayaan pemangku
kepentingan eksternal terhadap organisasi.
3 Fraud/Kecurangan Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur
kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan,
penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang
bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang berupa uang,
barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu
atau lebih di lingkungan organisasi.
4 Hukum Risiko yang berkaitan dengan tuntutan/gugatan hukum dan upaya hukum
lainnya kepada organisasi atau jabatan.
5 Kecelakaan Kerja Risiko yang berkaitan dengan cedera dan/atau gangguan kesehatan baik fisik
maupun mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
6 Layanan Risiko yang berkaitan dengan simpangan dari standar layanan yang ditetapkan.
7 Kinerja Risiko yang berkaitan dengan tidak tercapainya sasaran atau target kinerja
yang ditetapkan dalam kontrak kinerja atau target kinerja lainnya
22. Peran Unit Pemilik Risiko Tingkat 3/UPR T-3
dalam Penerapan Manajemen Risiko
Struktur Manajemen Risiko
SE Menteri PUPR 04/2021
Integrasi Penerapan MR Antar UPR
UPR T-1
UPR T-2
UPR T-3
Penetapan Lingkup,
Kriteria, & Konteks
Perumusan Profil
Risiko
Struktur UPR T-3
di lingkungan Ditjen Cipta Karya
Pemilik & Pengelola Risiko:
Kasatker Pelaksanaan PPW
Tim Pengelola Risiko:
Para PPK/Direksi Teknis/JFT
23. PENTINGNYA BUDAYA RISIKO
Diadopsi dari Bahan Tayang Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik- BPKP
• Budaya risiko memengaruhi selera risiko, termasuk keputusan strategis
dan taktis tentang seberapa besar risiko yang harus diambil dalam
berbagai situasi dan pengaturan.
• Budaya risiko memengaruhi sikap terhadap risiko, membentuk cara
individu dan kelompok memposisikan diri terhadap risiko dalam situasi
yang dianggap berisiko dan penting.
• Budaya risiko menginformasikan penetapan tujuan dan strategi, karena
para pembuat keputusan utama berusaha menentukan arah yang optimal
dalam lingkungan dan konteks yang tidak pasti.
• Budaya risiko menentukan kemampuan untuk “mengambil risiko yang
tepat dengan aman” karena memengaruhi efektivitas kebijakan,
prosedur, dan praktik risiko.
• Budaya risiko dapat mencegah munculnya perilaku yang salah, yang
dapat muncul ketika pemimpin mengirimkan pesan yang tidak konsisten
pada tingkat risiko yang dapat diterima.
25. Profil Risiko UPR-T2 Setditjen Cipta Karya
No
Nama
Kegiatan
ANALISIS RISIKO
INOVASI PENGENDALIAN
PENANGGU
NG JAWAB
TARGET
WAKTU
INDIKATOR
KELUARAN
Pernyataan Risiko Penyebab Risiko Uraian Dampak
1
Konsolidasi
Laporan
Keuangan
Direktorat
Jenderal
Cipta Karya
Kesalahan saji
pencatatan laporan
keuangan
Kesalahan
penggunaan akun
dalam pencairan
anggaran
1. Laporan
Keuangan tidak
Akuntabel
2. Penyajian
Laporan
Keuangan tidak
sesuai dengan
SAP
1. Melaksanakan Pra-
rekonsiliasi sebelum
Konsolidasi Laporan
Keuangan
2. Rapat dan Konsultasi
Teknis dengan KPPN,
DJPb, Biro Keuangan
3. Forum konsultasi Teknis
dengan Petugas
Pelaporan Satker melalui
WA Grup, Zoom Meeeting
Kepala
Bagian
Keuangan,
PBMN, dan
BPB
Semester
II TA. 2022
Laporan
Keuangan
sesuai
Aplikasi SAKTI
2
Konsolidasi
dan
Verifikasi
Serah
Terima Aset
Direktorat
Jenderal
Cipta Karya
Aset Temuan BPK
Tahun 2020 tidak
memenuhi target
hibah Tahun 2023
1. Administrasi
Dokumen tidak
lengkap
2. Pemda tidak mau
menerima aset
BMN
3. Aset yang
diserahterimakan
tidak berfungsi /
tidak ditemukan
1. Aset tidak
termanfaatkan
sehingga
berpotensi
menjadi rusak
dan hilang
2. Beban dalam
Neraca Laporan
Keuangan
1. Pembentukan Satgas
Percepatan Penyelesaian
Serah Terima Aset
2. Penghapusan terkait
barang tidak ditemukan
(BA06)
Kepala
Bagian
Keuangan,
PBMN, dan
BPB
Semester
II TA. 2023
Target
Realisasi
proses Serah
Terima Aset
Tahun 2023
atas Temuan
BPK Tahun
2020 Rp. 5
Triliun
3
Penerapan
Disiplin
Pegawai
Penerimaan
gratifikasi kepada
pegawai
Kurangnya
pemahaman
pegawai terhadap
praktik gratifikasi
Kualitas pelayanan
publik yang kurang
profesional yang
dapat menghambat
kinerja organisasi
serta operasi
tangkap tangan
(OTT) oleh Aparat
Penegak Hukum
Tindakan penegakan disiplin
pegawai terkait dengan
gratifikasi
Kabag
Kepegawai
an dan
Umum
Tentatif
Laporan
Penegakan
disiplin
pegawai
terkait
gratifikasi
26. Profil Risiko UPR-T2 Setditjen Cipta Karya
No Nama Kegiatan
ANALISIS RISIKO
INOVASI PENGENDALIAN
PENANGGUN
G JAWAB
TARGET
WAKTU
INDIKATOR
KELUARAN
Pernyataan Risiko Penyebab Risiko Uraian Dampak
4
Penatausahaan
dan
Pengamanan
BMN
BMN Tanah
Direktorat Jenderal
Cipta Karya belum
memiliki Sertipikat
1. Administrasi
Dokumen Tanah
tidak lengkap
2. 2. Objek Tanah
dalam sengketa
BMN Tanah
berpotensi
dimanfaatkan/
dimiliki
masyarakat/
oknum
1. Usulan Target
Pensertipikatan BMN
Tanah
2. Pendataan BMN Tanah
yang belum
Bersertipikat
3. Pengamanan Fisik BMN
Tanah
4. Koordinasi secara
berkala dengan KPKNL
Jakarta III
Kepala
Bagian
Keuangan,
PBMN, dan
BPB
Semester II
TA. 2023
Target Realisasi
Pensertipikatan
BMN Tanah
Tahun 2023
sebanyak 5
Bidang/Sertipikat
5
Pembayaran
Gaji/Tukin/
Uang Makan
PNS
Terlambat
pembayaran
Gaji/Tukin/Uang
Makan
1. KGB terlambat
diterima
2. Data pendukung
pembayaran
Tukin/Uang
Makan terlambat
diterima dari
balai-balai
3. SK Penugasan
alih status
pegawai
terlambat
diterima
1. Pegawai
terlambat
menerima
gaji/tukin/uan
g makan
2. Pegawai tidak
menerima
gaji/tukin/uan
g makan
sesuai
ketentuan
Klinik Gaji On (Konsultansi
Online )
Kepala
Bagian
Keuangan,
PBMN, dan
BPB
Semesteran
Laporan
Monitoring
berupa Update
Data (tingkat
kepuasan,
tingkat layanan)
6
Layanan
Perkantoran
Fungsi Sarana dan
Prasarana Kantor
Tidak
berfungsi/gagal
Kondisi Sarana dan
Prasarana yang
sudah lama/rusak
Terganggunya
kenyamanan dan
keamanan
kegiatan
perkantoran
Melakukan peremajaan
sarana dan prasarana yang
rusak/lama
Kepala
Bagian
Kepegawaia
n dan
Umum
Tentatif Laporan
27. Profil Risiko UPR-T2 Setditjen Cipta Karya
No
Nama
Kegiatan
ANALISIS RISIKO
INOVASI PENGENDALIAN
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET
WAKTU
INDIKATOR
KELUARAN
Pernyataan Risiko Penyebab Risiko Uraian Dampak
7
Konsolidasi
Kenaikan Gaji
Berkala
Berkas kenaikan
pangkat pegawai
lambat terinput
dalam sistem
Kurangnya kesadaran
pegawai untuk
melakukan update
dokumen dan data
pada aplikasi e-HRM
serta hasil penilaian
kinerja tahunan
Pegawai tidak dapat
naik pangkat tepat
pada waktunya,
sehingga tidak dapat
diusulkan untuk
promosi/peningkatan
karir
1. Mendorong para pegawai
untuk selalu melakukan
updating dokumen
kepegawaiannya masing-
masing di aplikasi e-HRM
2. evaluasi penyampaian
kepada pengelola terkait
keterisian e-HRM
Kabag
Kepegawaian
dan Umum
Periode
Kenaikan
Pangkat (April
dan Oktober)
Persentase
keterisian
dalam Ehrm
8
Sosialiasi dan
Monitoring
Disiplin
Pegawai
Perilaku Pegawai tidak
baik/kurang
disiplin/Pelanggaran
Pegawai melakukan
pelanggaran disiplin
dan Pejabat yang
berwenang
melakukan
pembiaran terhadap
pelanggaran disiplin
Penurunan kinerja
pegawai sehingga
menghambat tujuan
organisasi
Melakukan evaluasi dan
monitoring secara rutin dan
berjenjang
Kabag
Kepegawaian
dan Umum
Tentatif
Laporan
Pembinaan
dan Evaluasi
Disiplin
Pegawai
9
Pengelolaan
Dokumen Arsip
dan TNDE
Pengelolaan dokumen
arsip belum optimal
1. Terbatasnya
jumlah petugas
arsiparis dan
petugas pengolah
arsip yang
berkompeten
2. sarana
prasarana/ruang
arsip yang belum
memadai
Dokumen arsip tidak
tertata secara rapih
sesuai kaedah
kerasipan sehingga
arsip sulit diketemukan
1. Melakukan penataan arsip
yang ada di gedung Arsip
dan kantor
2. Melakukan monitoring dan
pembinaan sarana dan
prasarana arsip yang ada
di Balai
Kepala
Bagian
Kepegawaian
dan Umum
Tentatif
Laporan
Monev
kearsipan
10
Penanganan
Perkara Hukum
Dalam
pelaskanaan
Tugas
Direktorat
Jeneral Cipta
Karya
Tuntutan Pidana bagi
para Pelaksana
Para Pelaksana
kurang memahami
terkait
maladministrasi
dugaan tindak pidana
korupsi
Tingkat Kepercayaan
masyarakat terhadap
pelaksana menjadi
rendah
Lebih memperhatikan pejabat
pelaksana yang berkompeten
yang wajib hadir dalam
konsultasi dan bimbingan
hukum dalam penanganan
perkara
Kepala
Bagian
Hukum dan
Komunikasi
Publik
Sepanjang
tahun
Laporan
28. Timeline Proses Manajemen Risiko UPR-T2 Setditjen Cipta Karya
Tahun 2023
NO AGENDA WAKTU
1
Penyusunan Profil Risiko
Desember Y-1 Minggu Keempat
2
Pemantauan Inovasi Pengendalian
Periode Triwulan I
Maret (Minggu Keempat)
3
Pemantauan Inovasi Pengendalian
Periode Triwulan II
Juni (Minggu Keempat)
4
Pemantauan Inovasi Pengendalian
Periode Triwulan III
September (Minggu Keempat)
5
Pemantauan Inovasi Pengendalian
Periode Triwulan IV
Desember (Minggu Keempat)
Berikut timeline proses pelaksanaan Manajemen Risiko sesuai dengan SE Menteri PUPR Nomor
04/SE/M/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian PUPR:
29. Terima
Kasih
”
Direktorat Kepatuhan Intern DJCK
+
https://kepatuhanintern.ciptakarya.pu.go.id/
“Manajemen Risiko bukanlah
tambahan pekerjaan, tetapi
semua pekerjaan harus
ditambahkan manajemen
risiko”
-Direktur Jenderal Cipta Karya, 2023-