PP 11 tahun 2017

1. PP 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai
Negeri Sipil
BAB V sampai BAB VII
1

2. Daftar Isi
• BAB V : PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN
KOMPETENSI, DAN SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN KARIER (PASAL 162 – 227)
• BAB VI : PENILAIAN KINERJA DAN DISIPLIN (PASAL 228 –
230)
• BAB VII : PENGHARGAAN (PASAL 231 – 237)
2

3. BAB V : PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN
KOMPETENSI, DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KARIER
• Bagian I Psl. 162 – 175 (umum) :
• Pengembangan karier, pengembangan kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi merupakan manajemen karier PNS yang
harus dilakukan dengan menerapkan prinsip Sistem Merit.
• Tujuannya : kejelasan pola karir terhadap PNS bersangkutan yang sesuai dengan kebutuhan instansi,mendorong kompetensi
dan prifesionalitas PNS sejak diangkat sampai PNS itu diberhentikan.
• Sasarannya : adanya pola karir, panduan penyusunan pola karir dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
• Dalam manajemen karir : harus ada Standar kompetensi jabatan dan profil PNS
• SKJ : Nama, Uraian, Kode Jabatan, Pangkat yang sesuai, Kompetensi Teknis, Manajerial dan Sosio Kultural serta bagaimana
menilai kinerja jabatan tersebut. (diatur di PMK saat ini sedang di susun)
• Profil PNS : Data Personal (Nama, NIP, TTL, Status Perkawinan, Alamat), Kualifikasi, Rekam Jejak Jabatan, Kompetensi,
Riwayat pengembangan kompetensi, Riwayat Hasil Penilaiaan Kinerja, Informasi Lainnya.
• Profil PNS dikelola dan di perbaharui oleh pejabat yang bersangkutan dan di integrasikan ke dalam sistem informasi ASN
3

4. 4
BAB V Bagian II (Pengembangan Karier)
• Pengembangan Karier (Psl. 176 – 179)
1. perkembangan Karier dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiaan melalui manajemen pengembangan karier, bisa dilakukan
dengan cara Promosi, Mutasi atau Penugasan Khusus.
2. Pengembangan Karier secara nasional dilakukan oleh BKN, dan BKN mengumumkan informasi lowongan jabatan di ASN.
• ww
• Rencana Pengembangan Karier (Psl. 180 – 182)
1. Rencana pengembangan karier disusun untuk jangka waktu 5 tahun, dirinci setiap tahunnya.
2. Untuk instansi oleh PPK sedangkan untuk Nasional disusun oleh Kepala BKN.
3. Pengisian JA dan JF dari lingkungan internal Pemerintah sedang untuk JPT dilakukan secara terbuka pada lingkup Instansi.
4. Pengisian JPT untuk lingkup Nasional dilakukan Seleksi Terbuka.
• Pelaksanaan Pengembangan Karier (Psl. 183 – 184)
1. Pengembangan karier tingkat instansi dilakukan oleh pejabat yang bersangkutan dan di tetapkan oleh PPK.
2. Pengembangan Karier tingkat nasional di umumkan oleh BKN melalui sistem Informasi ASN, dan jabatan tersebut bisa di isi oleh
pegawai internal maupun eksternal pemerintah.
• Pemantauaan dan Evaluasi Pengembangan Karier (Psl. 185 – 187)
1. Pemantauan evaluasi pengembangan karier meliputi : perencanaan pengembangan karier, proses pelaksanaan pengembangan karier
serta hasil pengembangan karier. Hasilnya digunakan untuk perbaikan kedepan.
2. Dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dimasukkan dalam sistem informasi ASN.

5. 5
Lanjutan BAB V Bagian II (Pengembangan Karier)
• Pola karier (Psl. 188 -189)
1. Pola karier merupakan pola dasar urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis Jabatan secara
berkesinambungan.
2. Setiap instansi menyusun pola karier instansi sesuai dengan pola karier nasional.
3. Pola karier dapat berbentuk horizontal, vertikal maupun diagonal.
• Mutasi (Psl. 190 – 197)
1. Mutasi PNS bisa dilakukan dalam instansi, antar instansi, antar instansi dengan pemda maupun mutasi menuju perwakilan negara di luar
negeri.
2. mutasi dilakukan berdasarkan kesesuaian kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier serta
memperhatikan kebutuhan organisasi.
3. Mutasi paling singkat 2 tahun dan paling lama 5 tahun.
4. Mutasi bisa dilakukan karena kepentingan dinas maupun permintaan sendiri.
• Promosi (Psl. 198 – 200)
1. PPK menetapkan kelompok rencana suksesi setiap tahun dan mengumumkan melalui Sistem Informasi ASN.
2. Bagi instansi yang belum memiliki rencana suksesi maka dapat melakukan promosi dengan cara seleksi internal oleh panitia seleksi yang
dibentuk oleh PPK.
3. PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi
persyaratan Jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
4. PNS yang menduduki Jabatan administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT pratama.
5. PNS yang menduduki JF ahli utama dapat dipromosikan ke dalam JPT madya.
• Tim penilai kinerja (Psl.201)
1. Tim penilai kinerja PNS berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang.
2. terdiri atas Pejabat yang bersangkutan, pejabat yang menangani bidang kepegawaian, pejabat yang menangani bidang pengawasan internal
dan pejabat pimpinan tinggi terkait.
• Penugasan Khusus (Psl. 202)
1. penugasan PNS untuk melaksanakan tugas Jabatan secara khusus di luar Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu.

6. 6
Lanjutan BAB V Bagian III (Pengembangan kompetensi )
• Umum & Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi (Psl. 203-209)
1. Kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi terdiri atas: inventarisasi jenis kompetensi yang perlu
ditingkatkan dari setiap PNS dan rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi.
2. Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu)
tahun.
• Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi (Psl. 210 – 220)
1. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan dalam bentuk: pendidikan dan pelatihan.
2. Pengembangan kompetensi dapat dilaksanakan secara: mandiri oleh internal Instansi Pemerintah, bersama dengan
Instansi Pemerintah lain atau bersama dengan lembaga pengembangan kompetensi yang independen.
3. LAN bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi.
• Evaluasi Pengembangan Kompetensi (Psl. 221 – 225)
1. Hasil evaluasi pengembangan kompetensi nasional dipublikasikan dalam sistem informasi pelatihan yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN baik untuk pengembangan kompetensi Manajerial dan sosio cultural,
teknis dan Fungsional.

7. 7
Lanjutan BAB V Bagian IV(Sistem Informasi Manajemen karier )
• Sistem Informasi Manajemen Karier Instansi Pemerintah (Psl. 226)
1. Setiap Instansi Pemerintah wajib memiliki sistem informasi manajemen karier instansi yang
berisi informasi mengenai rencana dan pelaksanaan manajemen karier dan merupakan bagian
yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN.
• Sistem Informasi Manajemen Karier Nasional (Psl. 227)
1. Sistem informasi manajemen karier secara nasional dikelola oleh BKN berdasarkan informasi
dan data penyelenggaraan manajemen karier oleh setiap instansi dan BKN wajib melakukan
verifikasi terhadap informasi dan data penyelenggaraan manajemen karier paling lambat 1
(satu) bulan setelah penyampaian informasi oleh instansi.

8. BAB VI : PENILAIAN KINERJA DAN
DISIPLIN
• Penilaiaan kinerja bertujuan menjamin objektifitas pembinaan PNS berdasarkan
prestasi dan sistem merit. Penilaiaan harus objektif, terukur, akuntabel, partisipatif
dan transparan.
• Penilaian dilakukan oleh atasan langsung atau pejabat lain yang diberi kewenangan.
• PNS wajib mematuhi disiplin PNS
• PNS yang melanggar dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang
menghukum.
• Penjabaran lebih lanjut dari Penilaiaan Kinerja dan Disiplin PNS diatur dalam
Peraturan Pemerintah
8

9. BAB VII : PENGHARGAAN
• PNS yang menunjukkan kesetiaan, Pengabdian, Kecakapan, Kejujuran, Kedisiplinan
dan Prestasi Kerja dapat diberi penghargaan.
• Penghargaan dapat berupa :
• Tanda Kehormatan (sesuai dengan ketentuan Perundang Undangan)
• Kenaikan Pangkat Istimewa (setelah mendapat pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS
atas usul pimpinan unit kerja)
• Kesempatan Prioritas Pengembangan Kompetensi ( atas usul pimpinan unit kerja sesuai
dengan pengembangan kompetensi pada unit organisasi)
• Kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan ( diatur oleh Peraturan
Presiden)
9