Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Fraksi Bangun Sultra memberikan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009, (2) Menyebutkan bahwa realisasi pendapatan daerah hanya mencapai 81,48% dari target semula, terutama pada Pendapatan Asli Daerah yang hanya 47,17%, dan (3) Hal ini disebabkan oleh objek penerimaan PAD yang tidak rasional dan pelaksanaan program
Laporan panitia khusus mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 di Sulawesi Tenggara memberikan ringkasan realisasi anggaran, rekomendasi untuk pemerintah daerah, dan meminta perhatian atas poin rekomendasi tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.
Laporan panitia khusus mengenai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2010 di Sulawesi Tenggara memberikan ringkasan realisasi anggaran, rekomendasi untuk pemerintah daerah, dan meminta perhatian atas poin rekomendasi tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup kewenangan pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan desa, pengelola keuangan desa, dan klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa."
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai dari pengisian keanggotaan, syarat anggota, fungsi dan tugas, hingga pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
1. Dokumen tersebut membahas tentang persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tahapan proses pembuatan peraturan desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan draf, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur dan unsur-unsur yang harus ada dalam peraturan desa seperti
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD OzawaYukio
Laporan ini merangkum kegiatan Tenaga Ahli Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Februari 2016, yang meliputi pembuatan bahan rapat, penyusunan notulensi, memberikan masukan kepada Wakil Ketua I, dan menghadiri berbagai rapat terkait penyusunan APBD tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa di Indonesia. Musyawarah desa merupakan forum diskusi antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis di desa. Peraturan ini mengatur tata cara persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut musyawarah desa serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah membahas tentang dasar hukum, latar belakang perubahan aturan, tahapan pembentukan peraturan daerah, sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah.
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Dokumen tersebut merangkum kebijakan pengelolaan keuangan Desa Dukuhabadag tahun 2023 berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait. Beberapa poin penting adalah alokasi minimum 70% anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pembentukan tim pelaksana kegiatan, serta penganggaran tunjangan BPD dan pendapatan desa sebesar Rp1,2 miliar.
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD. APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pelaksanaan APB Desa meliputi penyusunan, persetujuan, pelaporan realisasi, dan evaluasi. Terdapat dua jenis swakelola yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya yang dilaksanakan ole
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan proses penyusunannya;
(2) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rancangan kerangka ekonomi, prioritas, dan rencana kerja serta pendanaan untuk satu tahun;
(3) Dokumen tersebut menjelaskan
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...Ade Suerani
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Fraksi Bangun Sultra memberikan apresiasi kepada beberapa SKPD yang berhasil melebihi target penerimaan pendapatan, namun menyoroti penerimaan yang belum tercapai sebesar 18,52%, (2) meminta penjelasan mengenai penerimaan pajak kendaraan dan BBN KB yang tidak tercapai sebesar Rp. 16 miliar, dan (3) meminta upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi perus
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, mencakup kewenangan pengelolaan keuangan desa, kedudukan keuangan desa, pengelola keuangan desa, dan klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja desa."
Dokumen tersebut membahas tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mulai dari pengisian keanggotaan, syarat anggota, fungsi dan tugas, hingga pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
1. Dokumen tersebut membahas tentang persiapan dan pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Tahun 2020.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tahapan proses pembuatan peraturan desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan draf, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur dan unsur-unsur yang harus ada dalam peraturan desa seperti
Contoh Laporan kinerja tenaga ahli DPRD OzawaYukio
Laporan ini merangkum kegiatan Tenaga Ahli Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama bulan Februari 2016, yang meliputi pembuatan bahan rapat, penyusunan notulensi, memberikan masukan kepada Wakil Ketua I, dan menghadiri berbagai rapat terkait penyusunan APBD tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan musyawarah desa di Indonesia. Musyawarah desa merupakan forum diskusi antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan masyarakat untuk membahas hal-hal strategis di desa. Peraturan ini mengatur tata cara persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut musyawarah desa serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah membahas tentang dasar hukum, latar belakang perubahan aturan, tahapan pembentukan peraturan daerah, sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah.
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Dokumen tersebut merangkum kebijakan pengelolaan keuangan Desa Dukuhabadag tahun 2023 berdasarkan peraturan dan perundang-undangan terkait. Beberapa poin penting adalah alokasi minimum 70% anggaran untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pembentukan tim pelaksana kegiatan, serta penganggaran tunjangan BPD dan pendapatan desa sebesar Rp1,2 miliar.
APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas bersama oleh pemerintah desa dan BPD. APB Desa terdiri atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Pelaksanaan APB Desa meliputi penyusunan, persetujuan, pelaporan realisasi, dan evaluasi. Terdapat dua jenis swakelola yaitu swakelola pemerintah desa dan swakelola padat karya yang dilaksanakan ole
Materi musyawarah desa, teknik persidangan, dan tata tertib bpdArdi Susanto
Musyawarah Desa beserta Tata Tertib dan Teknik Persidangan yang dibawakan pada Bimbingan Teknis Kerjasama Pemda Barru dengan LP2M Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan pada November 2018 di Hotel Denpasar Makassar
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan proses penyusunannya;
(2) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi rancangan kerangka ekonomi, prioritas, dan rencana kerja serta pendanaan untuk satu tahun;
(3) Dokumen tersebut menjelaskan
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...Ade Suerani
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Fraksi Bangun Sultra memberikan apresiasi kepada beberapa SKPD yang berhasil melebihi target penerimaan pendapatan, namun menyoroti penerimaan yang belum tercapai sebesar 18,52%, (2) meminta penjelasan mengenai penerimaan pajak kendaraan dan BBN KB yang tidak tercapai sebesar Rp. 16 miliar, dan (3) meminta upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi perus
Fraksi PAN memberikan beberapa masukan terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2011, antara lain mengenai peningkatan pendapatan daerah, penertiban retribusi di pasar dan terminal, serta pengawasan terhadap PJU liar dan inventarisasi aset daerah. Fraksi juga meminta perhatian terhadap program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan buruh.
Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah-BPKP.pdfMahmudahLubis1
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan daerah di Indonesia, termasuk kerangka hukum, prinsip-prinsip, dan tahapan proses perencanaan anggaran daerah."
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahDyp The Magna
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Regulasi ini menetapkan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun laporan keuangan dan kinerja untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran belanja negara/daerah. Laporan keuangan pemerintah pusat disusun oleh Menteri Keuangan, sedangkan laporan keuangan daerah disusun oleh kepala satuan kerja daer
Peraturan Gubernur Bali Nomor 3 Tahun 2019 mengatur pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dari pemerintah provinsi Bali kepada berbagai pihak dengan tujuan untuk mendukung program pemerintah, melestarikan budaya Bali, dan melindungi lingkungan alam Bali.
Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja I...Penataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan dan kinerja wajib disusun oleh entitas pelaporan seperti pemerintah pusat, daerah, kementerian/lembaga. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan disampaikan dalam bat
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Klaten pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan tujuan meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan daerah. Penyertaan modal dilakukan dengan membeli saham sesuai anggaran dan dilaksanakan oleh Bupati. PT Bank mempunyai kewajiban laporan dan Pemerintah Daerah mempunyai hak mendapatkan deviden.
Similar to PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD (20)
Dokumen tersebut merupakan contoh laporan pengeluaran dana kampanye calon legislatif dari Partai Ikut untuk daerah pemilihan Kendari dan Kendari Barat. Laporan tersebut mencakup berbagai kegiatan kampanye seperti pembuatan bahan promosi, pertemuan dengan relawan, iklan media, hingga rapat umum selama periode 25 Agustus 2013 hingga 17 Maret 2014.
Buku pedoman ini membahas tentang pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD provinsi Sulawesi Tenggara mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi meliputi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran meliputi pembahasan APBD dan pengawasan anggaran, sedangkan fungsi pengawasan meliputi pengawasan pelaksanaan APBD dan kebijakan pemerintah daerah. Buku ini berisi 167 halaman dengan 6 bab yang
PU F. Bangun Sultra atas raperda Retribusi Jasa Usaja, Jasa Umum, RTRW, dan P...Ade Suerani
Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum atas empat rancangan peraturan daerah mengenai retribusi, pembubaran perusahaan daerah, dan tata ruang wilayah. Fraksi ini menyambut baik inisiatif pemerintah namun memberikan masukan untuk menambah jenis objek retribusi dan memperjelas ketentuan pelayanan.
Dokumen tersebut menjelaskan tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Terdapat dua tahapan pembahasan, yaitu pembahasan internal DPRD dan pembahasan bersama kepala daerah. Pembahasan internal DPRD meliputi pengajuan rancangan peraturan, kajian, dan pengambilan keputusan. Pembahasan bersama kepala daerah terdiri atas dua tingkat pembic
Rangkaian peraturan daerah ini mengatur tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dokumen ini menjelaskan tentang penyusunan formasi, prosedur pengajuan formasi, penetapan formasi, serta tahapan pengadaan pegawai negeri sipil daerah mulai dari perencanaan, pengumuman, persyaratan, pelamaran, hingga pengangkatan.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan mengenai Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pengadaan pegawai negeri sipil daerah. Dokumen tersebut menjelaskan tentang pengertian informasi jabatan, analisis kebutuhan pegawai, syarat-syarat pengadaan pegawai, mekanisme seleksi calon pegawai, dan ketentuan lainnya dalam pengadaan pegawai daerah secara selektif, obyektif dan transparan.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pembentukan peraturan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi perencanaan program legislasi daerah, persiapan rancangan peraturan daerah, pembahasan di DPRD, penetapan oleh gubernur, hingga pengundangan dan penyebarluasan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan daerah provinsi Sulawesi Tenggara tentang pembentukan peraturan daerah. Dokumen tersebut mengatur tentang ketentuan umum, jenis dan materi muatan peraturan daerah, serta tata cara pembentukan peraturan daerah meliputi perencanaan, persiapan, dan penyusunan rancangan peraturan daerah.
Laporan ini membahas tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. LKPJ merupakan laporan tahunan kepala daerah kepada DPRD mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan. LKPJ harus memuat informasi mengenai kebijakan pemerintahan daerah, pengelolaan ke
Pemandangan Umum Fraksi Bangun Sultra atas Lima RaperdaAde Suerani
Fraksi Bangun Sultra memberikan pandangan umum yang mendukung pengesahan empat rancangan peraturan daerah, namun memberikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut, khususnya terkait implementasi kebijakan pemerintah daerah. Fraksi ini juga menyarankan agar dua rancangan peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dicabut.
Laporan tersebut memberikan ringkasan tentang kegiatan tenaga ahli Badan Legislasi Daerah provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan September yang meliputi (1) penyusunan draf rekomendasi DPRD atas LKPJ Gubernur, (2) penyusunan pendapat akhir fraksi terhadap Raperda APBD, (3) telaah retribusi dan perpajakan daerah, (4) risalah rapat koordinasi program legislasi, dan (5) penyusunan program
Dokumen tersebut merangkum sejarah singkat DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sejak periode 1964-1967 hingga 1971. Pada periode 1964-1967, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 27 anggota yang mewakili berbagai partai politik dan golongan. Periode 1967-1971 mengalami perubahan anggota dan pimpinan DPRD. Jumlah anggota DPRD bertambah menjadi 31 orang pada tahun 1967 dan 37 orang pada tahun 1970
PENDAPAT AKHIR FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BANGUN SULTRA
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2009
Kendari, 15 September 2010
2. Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Saudara-Saudara Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
Yth. Saudari Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Yth. Saudara-Saudara Pejabat Tinggi TNI dan POLRI
Yth. Saudara Rektor Universitas Haluoleo
Yth. Saudara Saudari Pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tenggara
Yth. Rekan–Rekan Anggota Dewan, Insans Pers,
Hadirin yang berbahagia.
Assalamu’Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi, Salam Sejahtera buat kita semua
Sebagai wujud syukur atas limpahan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa, patut kiranya jika pada kesempatan ini kita memuji dan
memuja-Nya karena telah mengizinkan dan memberikan kesempatan lahir
dan batin, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam
suasana idul fitri dalam rapat paripurna dewan dengan agenda pokok
pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009.
Perkenankanlah kami, segenap pimpinan dan anggota Fraksi Bangun
Sultra yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan, PDI Perjuangan,
Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bintang Reformasi mengucapkan
Selamat Idul Fitri 1431 H, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua
yang hadir disini, dan keluarga yang berada dirumah dan dimana saja,
dapat kembali fitri untuk kembali mengemban amanah sebagai umat dan
hamba-Nya. Amin
Mendahului agenda pokok tersebut diatas, Rapat Dewan yang
terhormat ini terlebih dahulu memberi kesempatan kepada fraksi-fraksi
Dewan untuk menyampaikan pendapat akhirnya setelah diawali laporan
panitia khusus, untuk selanjutnya menjadi bahan pertimbangan bagi
pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ
3. Untuk itu, kepada pimpinan rapat, atas nama Fraksi Bangun Sultra, kami
menyampaikan terima kasih atas kesempatannya.
Saudara Gubernur, Rapat Dewan yang Terhormat….
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2009 oleh Gubernur, dan
pembahasannya bersama DPRD, sebagaimana diamanatkan dalam
peraturan perundang-undangan baik itu UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
serta Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya selain merupakan tugas dan
kewajiban konstitusional juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan,
antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai sesama unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah.
Oleh karenanya, kemitraan yang sejajar antara Pemerintah Daerah
dan DPRD tersebut ini perlu dibina secara optimal dalam koridor saling
asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai
dengan fungsi, tugas dan peran kita masing masing dengan menyadari
bahwa Pemerintah Daerah tanpa membina kemitraan dengan DPRD, maka
dia sama dengan mayat berjalan, sebaliknya DPRD tanpa dukungan
kemitraan dari Pemerintah Daerah, maka dia akan menjadi bangkai
bernyawa.
Dengan kerangka pemikiran tersebut ini, kita tiba pada suatu
kesimpulan bahwa, keberhasilan Pemerintah Daerah dalam
menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan
kepada masyarakat di daerah ini adalah juga merupakan bagian dari
keberhasilan Dewan dan sebaliknya kegagalan DPRD dalam mengemban
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ
4. fungsi, tugas dan wewenangnya juga merupakan kegagalan Pemerintah
Daerah.
Kita semua memahami bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang disampikan Gubernur
kepada Dewan, memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi
anggaran, neraca, dan arus kas. Dan yang cukup substansial lagi, dewan
telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan
pemerintah daerah dari BPK secara lengkap, yang hal ini dapat menjadi
materi sandingan dengan realisasi penggunaan anggaran.
Terhadap seluruh materi tersebut diatas, dewan telah pula
malakukan pembahasan baik itu berlangsung di internal Dewan maupun
bersama dengan pihak Pemerintah Daerah melalui rapat gabungan komisi
yang berlangsung tanggal 4 dan 5 September 2010 lalu.
Dan dalam pembahasan dengan pihak Pemerintah Daerah tersebut
diatas, beragam pertanyaan kritis yang disampaikan anggota Dewan
kepada Pemerintah Daerah utamanya terhadap kinerja Pendapatan Daerah
dan Belanja Daerah yang telah kita sepakati dalam Perda Perubahan APBD
2009 yang tidak terealisasi serta laporan hasil pemeriksan Badan
Pemeriksa Keuangan yang dalam pembahasannya tidak jarang muncul
perbedaan dan perdebatan, namun kesemuanya ini masih dalam koridor
demokrasi dan semangat kebersamaan.
Kita juga memahami bahwa, konteks pembahasan Rancangan Perda
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009 ini tidak untuk
melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap muatan materinya,
namun dalam rangka evaluasi antara rencana dan realisasi dan laporan
dengan kenyataan sesuai dengan norma-norma yang ada.
Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra akan menyampaikan beberapa
evaluasi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009
sebagai berikut :
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ
5. I. Umum
Secara normatif Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009
ini, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sudah harus
disampaikan kepada Dewan paling lambat bulan Juni tahun 2010, namun
pada kenyataannya baru disampaikan kepada Dewan pada minggu ketiga
Bulan Agustus 2010 yang berarti telah mengalami keterlambatan ± 2 (dua)
bulan.
Keterlambtan tersebut diatas, sudah barang tentu berimplikasi secara
sistemik terhadap pemenuhan jadwal waktu yang menjadi kewajiban
Pemerintah Daerah yang berkitan dengan perencanaan Anggaran Daerah
yang diamanatkan Peraturan Perundang Undangan yakni:
a. Penyampaian Kebijakan Umum APBD dan PPAS APBD 2011 dan laporan
semester pertama APBD 2010 yang semestinya sudah harus
disampaikan kepada Dewan masing masing pada bulan Juni dan Juli
2010.
b. Penyampaian Kebijakan Umum dan PPAS APBD Perubahan 2010 paling
lambat bulan Agustus 2010 dan Raperda APBD Perubahan 2010
selambat lambatnya minggu kedua bulan September 2010.
c. Penyampaian Rancangan Perda APBD 2011 beserta dokumen
pendukungnya selambat lambatnya minggu kedua bulan Oktober 2010.
Mencermati agenda-agenda tersebut diatas, dapat dipastikan jika
Pemerintah Daerah tidak mungkin lagi tepat waktu untuk menyampaikan
kebijakan-kebijakan yang menjadi kewajibannya untuk disampaikan
kepada Dewan khususnya KUA PPAS APBD 2011, laporan semester
pertama APBD 2010, Rancangan Perubahan APBD 2010, bahkan mungkin
keterlambatan penyampaian Rancangan Perda APBD 2011.
Terhadap hal ini, Fraksi Bangun Sultra mengharapkan agar
keterlambatan tersebut tidak lagi terjadi di tahun-tahun mendatang.
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ
6. II. Pendapatan
Pendapatan Daerah yang disepakati dalam Perubahan APBD 2009
seluruhnya berjumlah Rp. 1.264.926.577.788 (Satu Triliyun, Dua Ratus
Milyar lebih) dengan realisasinya sebesar Rp. 1.030.720.130.652 (Satu
Triliyun, Tiga Puluh Milyar lebih rupiah) atau 81,48 persen.
Hal ini berarti ada 18,52 persen target pendapatan yang tidak
terealisasi, yang antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
PAD dalam APBD Perubahan ditargetkan sebesar Rp. 472.992.247.780
(Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Milyar, Sembilan Ratus Sembilan Puluh
Dua Juta lebih rupiah) namun realisasinya mencapai Rp. 223.128.480.722
(Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar, Seratus Dua Puluh Delapan juta lebih
rupiah) atau 47.17%.
Adapun komponen-komponen PAD yang tidak mencapai target
tersebut diatas berasal dari :
a. Pajak daerah tidak terealisasi sebasar Rp. 16.842.955.429 (Enam Belas
Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta lebih rupiah)
b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang semula
dianggarkan sebesar Rp. 10.558.000.417,- (Sepuluh Milyar lebih) namun
realisasinya hanya sebesar 4.871.003.000,- (Empat milyar lebih)
c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditargetkan dalam
APBD sebesar Rp. 250.596.000.887 (Dua Ratus Lima Puluh Milyar lebih)
sedang realisasinya sebesar Rp. 6.602.066.000 (Enam Milyar lebih)
Rapat Dewan yang Terhormat, Hadirin yang Berbahagia….
Mencermati rencana dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah tersebut diatas, harus diakui jika hal ini baru pertama kali terjadi
realisasi Pendapatan Asli Daerah hanya mencapai 47,17 persen. Fraksi
Bangun Sultra berpendapat, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:
a. Adanya beberapa komponen/objek penerimaan yang bersumber dari
PAD yang tidak rasional yang hal ini tercermin dengan adanya objek
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ
7. penerimaan yang mencapai target dibawah lima belas persen bahkan
ada yang nol persen. Dilain pihak terdapat beberapa objek penerimaan
yang mencapai target diatas 200% bahkan ada yang mencapai target
diatas 400%.
b. Tidak optimalnya pelaksanaan program peningkatan PAD yang melekat
pada Dinas Pendapatan dan Aset Daerah dengan alokasi anggaran
sebesar Dua Milyar lebih, yang item kegiatannya meliputi rapat-rapat
koordinasi dalam rangka insentifikasi dan ekstensifikasi objek-objek
PAD. Hal ini menunjukan bahwa program kegiatan tersebut tidak
mencerminkan prinsip anggaran berbasis kinerja, yang mengandung
makna bahwa keluaran dari setiap program kegiatan yang akan atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dapat terukur
secara kualitas dan kuantitas.
Kenyataan ini selain tercermin dari realisasi PAD yang kami
ketengahkan tersebut diatas, juga tidak adanya rancangan peraturan
daerah yang diajukan pemda kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
provinsi yang dapat memberi kontribusi terhadap penguatan keuangan
daerah, juga rancangan perda pembaruan yang berkaitan dengan pajak
daerah dan retribusi daerah dalam rangka penyesuaian dengan
Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.
Terhadap pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari laba
Badan Usaha Milik Daerah yakni Bank Pembangunan Daerah, PT. Utama
Sultra dan PD. Percetakan Sultra yang direncanakan sebesar RP. Rp.
16.588.417.000,- (Enam Belas Milyar lebih), namun realisasinya hanya
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ
8. mencapai Rp. 4.871.003.708 (Empat Milyar lebih) diperoleh dari Bank
Pembangunan Daerah. Sedangkan dari PT. Utama Sultra dan PD
Percetakan Sultra tidak memberikan konstribusi penerimaan.
Hal ini boleh jadi selain tidak optimalnya fungsi pembinaan dan
pengawasan terhadap kinerja kedua BUMD tersebut, juga lemahnya kinerja
dalam pengelolaannya mengingat kedua BUMD tersebut beberapa tahun
terakhir ini memperoleh dukungan dana sebagai penyertaan modal dari
APBD.
Terhadap permasalahan tersebut, serta dalam rangka peningkatan
pendapatan daerah, Fraksi Bangun Sultra merekomendasikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Dalam merencanakan penerimaan khususnya pendapatan asli daerah
haruslah didasarkan angka-angka yang terukur secara rasional yang
bias dicapai terhadap setiap objek penerimaan yang melekat pada
setiap SKPD.
b. Perlu dilakukan evaluasi terhadap perda-perda yang berkaitan dengan
retribusi dan pajak daerah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang
No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi serta besarnya
pungutan tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Perda tersebut
diantaranya Perda Retribusi Kekayaan Daerah yang ditetapkan tahun
1998, Perda yang berkaitan dengan retribusi izin trayek, retribusi atas
jasa pelayanan pelabuhan penyebrangan, dan retribusi atas perizinan
lainnya yang melekat pada beberapa SKPD.
c. Kecuali itu harus pula diakui jika masih terdapat bagian bagian ususan
Pemerintahan yang melekat pada beberapa SKPD yang sesungguhnya
dapat memberikan konstribusi bagi Pendapatan Daerah namun belum
ditindaklanjuti dengan peraturan daerah utamanya urusan yang
berkaitan dengan perizinan yang melekat pada beberapa Dinas Daerah
yang hal itu tentunya diperlukan kreatifitas dari masing-masing SKPD
terkait untuk merumuskan/menyiapkan raperda dimaksud.
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ
9. d. Perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah
khususnya PT. Utama Sultra dan PD. Percetakan Sultra baik itu dari
sisi Manajemen maupun dari sisi Pemodalan serta political will
pemerintah Daerah untuk memberdayakan kedua BUMD dimaksud
sehingga ke depan dapat memberikan konstribusi bagi penguatan
keuangan daerah.
Gubernur, Rapat Dewan yang Terhormat, Hadirin yang Berbahagia….
Terhadap pendapatan asli daerah yang bersumber dari Hasil
Retribusi Daerah yang melampaui target sebesar Rp. 16.690.866.584
(Enam belas milyar lebih) atau 170,8%, Fraksi Bangun Sultra memberikan
apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap beberapa SKPD
yakni
a. Rumah Sakit Umum Prov. Sultra dalam APBD Perubahan direncanakan
sekitar 5 milyar 252 juta lebih, dan realisasinya mencapai 22 milyar
atau 454%
b. Dinas Kesehatan dalam APBD Perubahan yang direncanakan 236 juta
lebih, dan realisasinya 608 juta lebih atau 257.37%
c. Rumah Sakit Jiwa dalam APBD Perubahan direncanakan sekitar 711
juta lebih, dan realisasinya mencapai 1 milyar lebih atau 150.07 persen
d. Dinas Kelautan dan Perikanan dalam APBD Perubahan direncanakan
sekitar 197 juta lebih, realisasinya mencapai 328 juta lebih atau
166.84%.
III. Belanja
Realisasi belanja daerah provinsi Sulawesi tenggara tahun anggaran
2009 seluruhnya sebesar 1 trilyun 119 milyar 700 juta lebih atau 82,30
persen, dari total anggaran sebesar 1 trilyun 360 milyar 537 juta lebih.
Terhadap hal ini, fraksi Bangun Sultra dapat memahami sebagai akibat
tidak terealisasinya pendapatan daerah.
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ
10. Dari angka-angka tersebut diatas, ada beberapa komponen belanja
program kegiatan yang perlu Fraksi Bangun Sultra evaluasi sebagai
berikut:
1. Belanja tidak langsung berupa bantuan keuangan kepada
pemeritnahan daerah kabupaten/kota dan pemerintahan desa yang
dianggarkan 201 milyar 255 juta lebih yang dialokasikan bagi
pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada desa/kelurahan
masing-masing 100 juta, realisasinya sebesar 70 milyar 729 juta
lebih 35,14 persen.
Dan tidak terealisasinya program kegiatan bantuan keuangan
tersebut menurut pemerintah daerah pada rapat paripurna tanggal 2
September 2010 lalu, lebih disebabkan ketidakmampuan
desa/kelurahan dalam pengelolaannya, utamanya
pertanggungjawaban adminsitrasinya, dan ini terjadi pula pada
tahun anggaran 2008 yang lalu.
Di lain sisi, untuk optimalnya pelaksanaan progam kegiatan bantuan
keuangan kepada desa/kelurahan dimaksud, pemerintah daerah
telah pula menerbitkan buku pedoman pelaksanaan dan buku
petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis kepada para kepala
desa/kelurahan bahkan pemberian pendampingan, hingga alokasi
anggaran mencapai 2 milyar lebih, sehingga patut disayangkan jika
pemerintahan desa belum juga mampu mengelola dana bantuan
tersebut.
2. Masih terkait belanja block grant yang merupakan salah satu pilar
dari tiga pilar progam Bahteramas, selain pengobatan gratis dan
pendidikan gratis, Fraksi Bangun Sultra cukup prihatin dengan
realisasi anggaran yang tidak signifikan. Dana untuk belanja block
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ
11. grant yang terserap hanya 26,38 persen, sedang pengobatan gratis 40
persen, namun yang cukup menggembirakan bantuan operasional
pendidikan terserap 99 persen lebih.
Kenyataan ini cukup mengejutkan Fraksi Bangun Sultra, karena
masih ada dalam catatan kami, bahwa komitmen gubernur terhadap
tiga pilar Bahteramas tersebut secara mantap pernah disampaikan
dalam rapat paripurna dewan pada tanggal 7 September 2009 dalam
agenda Jawaban Gubernur Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
Dewan terhadap Perubahan APBD 2009. Bahwa gubernur melalui
wakil gubernur menyampaikan, hasil evaluasi pelaksanaan program
Bahteramas tahun 2008 menunjukan bahwa sekitar 60 persen
desa/kelurahan telah melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) bantuan keuangan
kepada desa dan kelurahan secara baik. Dan juga masih ada sekitar
40 persen yang tidak mengikuti juklak dan juknis.
Fraksi Bangun Sultra melihat ada mis informasi dalam pengelolaan
tiga pilar Bahteramas, karena bukan saja dananya yang tidak
terserap secara maksimal, tetapi pernyataan gubernur sebagaimana
disampaikan pada 2 September 2010 lalu, yaitu ketidaksiapan desa
dalam mengelola dana bantuan, sungguh berbanding terbalik dengan
pernyataan yang disampaikan dalam rapat paripurna tanggal 7
September 2009 terkait raperda APBD Perubahan 2009.
Terhadap permasalahan ini, Fraksi Bangun Sultra menyarankan
untuk dilakukan evaluasi mengenai sistem pengelolaan bantuan
dimaksud dengan mempedomani Pasal 31 jo Pasal 47 ayat (1) dan (2)
Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diadopsi dalam peraturan
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ
12. daerah No. 8 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan
Daerah.
3. Belanja program peningkatan sumber daya aparatur yang melekat
pada setiap SPKD yang antara lain peruntukannya untuk diklat
penjenjangan maupun diklat teknis, yang setiap tahun anggarannya
dialokasikan dengan besaran yang cukup fantastis, namun dilain
pihak, pemerintah daerah menjadikan persoalan keterbatasan
sumber daya aparatur sebagai permasalahan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah.
Fraksi Bangung Sultra menilai, program kegiatan peningkatan
sumber daya aparatur tersebut tidak berdasarkan analisis kebutuhan
masing-masing SKPD, karena outputnya hampir tidak tersalurkan.
Adanya penempatan sumber daya aparatur yang diduga
mengabaikan standar kompetensi, baik itu kompetensi dasar
maupun kompetensi bidang, tentu saja ikut memengaruhi
stagnannya penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang juga
berdampak pada hilangnya gairah kerja pegawai dan dinamika
organisasi. Untuk itu, Fraksi Bangun Sultra menyarankan agar hal
ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, dengan
menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis berupa peraturan
gubernur terkait standar kompetensi jabatan tersebut.
4. Keprihatinan fraksi kami juga terhadap Belanja di Dinas Pemukiman
dan Prasarana Wilayah, terhadap beberapa program kegiatan
peningkatan infrastruktur jalan yang realisasinya nol persen. Hal ini
tentunya tidak sejalan dengan misi pemerintahan daerah yang
tertuang dalam Perda RPJMD tahun 2008 – 2013 yakni mempercepat
pembangunan infrastruktur dasar.
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ
13. Untuk itu perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah
utamanya perbaikan jalan-jalan provinsi yang mengalami kerusakan
agar mendapat prioritas dalam tahun anggaran 2011 yang akan
datang. Dan untuk mendukung perencanaan pembangunan jalan
provinsi tersebut perlu dipersiapkan data/informasi jalan provinsi
untuk disampaikan kepada dewan yang menyangkut nama ruas
jalan, panjang/volume, fungsi jalan dan kondisi jalan.
5. Menanggapi disclaimer opinion BPK atas Laporan keuangan
pemerintah daerah, yang telah dua tahun berturut-turut, harus
diakui jika hal ini menunjukan bentuk ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan terkait tata kelola keuangan daerah
sebagaimana disepakati dalam Peraturan Daerah No. 8 tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ini bukan
saja merupakan kegagalan pemerintah daerah namun juga kegagalan
DPRD dalam mengemban fungsi-fungsinya.
Untuk itu perlu komitmen bersama DPRD dan pemerintah daerah
untuk secara sungguh-sungguh melakukan langkah-langkah
perbaikan agar tidak terjadi lagi pada tahun-tahun yang akan datang
Saudara Gubernur, Rapat Dewan yang Mulia....
Bertolak dari hal-hal yang telah kami uraiakan diatas, serta
mencermati tahapan-tahapan pembicaraan termasuk yang saat ini sedang
berlangsung laporan panitia khusus raperda pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD 2009, Fraksi Bangun Sultra dengan ucapan
Bismillahir Rahmanir rahiim… menerima dan menyetujui Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2009
menjadi Peraturan Daerah. Disertai harapan agar rekomendasi dalam
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ
14. Pendapat Akhir kami ini, dapat menjadi masukan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang kita cintai ini ke depannya.
Demikian pendapat akhir Fraksi Bangun Sultra yang dapat kami
sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas
segala perhatiannya.
Billahi Taufik Walhidayah
Wassalamu’Alaikum Wr. Wb.
Kendari, 15 Sepetmber 2010
FRAKSI BANGUN SULTRA
DPRD PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Ketua, Sekretaris,
ABD. HASID PEDANSA IR. MUH. IRFANI THALIB
Juru Bicara,
ABD. HASID PEDANSA
‡†ƒ’ƒ– Š‹” ”ƒ•‹ ƒ‰— —Ž–”ƒ ƒ–ƒ•
ƒ’‡”†ƒ ‡”–ƒ‰‰—‰Œƒ™ƒ„ƒ ‡Žƒ•ƒƒƒ