Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
tahap ini sangat penting dan menentukan untuk mencapai hasil audit yang memuaskan. Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya auditor harus:
Memahami keempat standar pelaporan
Mengerti penyajian kata yang tepat dalam laporan audit bentuk baku
Memahami jenis-jenis penyimpangan
Memahami berbagai pertimbangan pelaporan khusus lain yang penting
Siklus pengeluaran dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai fungsi dan departemen yang ada dalam perusahaan, dan diakhiri dengan pembayaran atas pembelian
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingAsep suryadi
1. PENGERTIAN PENGENDALIAN INTERN (ScoPE)
2. HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERN DENGAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN EVALUASI ATAS
3 BAGAIMANA MELAKUKAN PEMAHAMAN DAN PENGENDALIAN INTERN
4. KETERBATASAN PENGENDALIAN INTERN ENTITAS
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control & substa...Ilham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku Auditing and Assurance Services An Integrated Approach oleh Alvin Aren. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repaymentIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku Auditing and Assurance Services An Integrated Approach oleh Alvin Aren. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
1. Konsep Materialitas dan Penerapan Materialitas Terhadap Proses Audit
2. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.
3. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh audiotr agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.
Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
4. MENGAPA KONSEP MATERIALITAS PENTING dalam AUDIT atas LAPORAN KEUANGAN ??
5. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini : (1) Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diingkas, digolongkan, dan dikompilasi. (2) Bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.
6. Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor: (1) Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji yangdapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. (2) Konsep risiko audit menunjukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
7. Pertimbangan Awal tentang Materialitas
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.
- Pertimbangan Kuantitatif : Berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
- Pertimbangan Kualitatif : Berkaitan dengan penyebab salah saji.
8. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan : (1) Materialitas pada tingkat laporan keuangan. (2) Materialitas pada tingkat saldo akun.
9. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit.
10. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
11. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
12. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan ke Akun
13. Hubungan Antara Materialitas Dengan Bukti Audit
tahap ini sangat penting dan menentukan untuk mencapai hasil audit yang memuaskan. Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya auditor harus:
Memahami keempat standar pelaporan
Mengerti penyajian kata yang tepat dalam laporan audit bentuk baku
Memahami jenis-jenis penyimpangan
Memahami berbagai pertimbangan pelaporan khusus lain yang penting
Siklus pengeluaran dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai fungsi dan departemen yang ada dalam perusahaan, dan diakhiri dengan pembayaran atas pembelian
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingAsep suryadi
1. PENGERTIAN PENGENDALIAN INTERN (ScoPE)
2. HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERN DENGAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN EVALUASI ATAS
3 BAGAIMANA MELAKUKAN PEMAHAMAN DAN PENGENDALIAN INTERN
4. KETERBATASAN PENGENDALIAN INTERN ENTITAS
(Pert 4) bab 14 siklus penjualan dan penagihan test of control & substa...Ilham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku Auditing and Assurance Services An Integrated Approach oleh Alvin Aren. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
(Pert 6) bab 22 siklus akuisisi capital dan repaymentIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku Auditing and Assurance Services An Integrated Approach oleh Alvin Aren. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
1. Konsep Materialitas dan Penerapan Materialitas Terhadap Proses Audit
2. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.
3. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh audiotr agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.
Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
4. MENGAPA KONSEP MATERIALITAS PENTING dalam AUDIT atas LAPORAN KEUANGAN ??
5. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini : (1) Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diingkas, digolongkan, dan dikompilasi. (2) Bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.
6. Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor: (1) Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji yangdapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. (2) Konsep risiko audit menunjukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
7. Pertimbangan Awal tentang Materialitas
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.
- Pertimbangan Kuantitatif : Berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
- Pertimbangan Kualitatif : Berkaitan dengan penyebab salah saji.
8. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan : (1) Materialitas pada tingkat laporan keuangan. (2) Materialitas pada tingkat saldo akun.
9. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit.
10. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
11. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
12. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan ke Akun
13. Hubungan Antara Materialitas Dengan Bukti Audit
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNAS...Muhammad Rafi Kambara
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNASIONAL.docx
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu :
1. Transaksi debit, adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.
Contoh: Indonesia membeli jasa dari Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk mengadakan pembayaran kepada Malaysia, sehingga transaksi jasa tersebut merupakan transaksi debit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda minus (–).
2. Transaksi kredit, adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain.
Contoh: Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia, maka transaksi tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda positif (+).
RESUME MATERI MS. ACCESS, APLIKOM
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Microsoft Access 2010 adalah sebuah program database yang dapat mengelolah dan mengorganisir informasi data berbasis RDBMS (Relationship Database Management System). Kemampuannya dapat mengurutkan, mengelompokkan, dan menghapus data dengan mudah.
Area Kerja Access 2010
1.Office Button pengganti menu File yang biasa ditemukan pada aplikasi Microsoft Access.
2.Quick Access Toolbar customizable toolbar yang berisi perintah-perintah penting seperti Save, Undo, Redo dan masih banyak lagi perintah yang dapat ditambahkan sendiri sesuai dengan keperluan.
3.Ribbon pengganti menu bar dan toolbar yang sering ditemukan pada versi Access sebelumnya. Ribbon berbentuk tab yang berisi beberapa Group dan di dalamnya terdapat Command Button.
4.Database Object tempat objek-objek yang telah diaktifkan dan digunakan dalam sebuah database.
5.Object Preview tampilan objek yang diaktifkan seperti Table, Form, Report dan lainnya.
6.View Shortcut fitur dalam Access 2010 yang berguna untuk mengubah tampilan objek dengan mode tertentu sesuai dengan objek yang digunakan.
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...Muhammad Rafi Kambara
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI
JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU TIPIKOR
Disusun oleh:
Ela Amalia
Handinopian
Ismail Imaduddin
Nurul Pratiwi
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listya
Rira Helena
Zaki Dzulfiqar
Dalam menganalisis efektifitas hubungan antara RKUHP dengan UU Tipikor, maka di dalam bab ini akan diuraikan pasal-pasal yang berhubungan antar keduanya. Selanjutnya, hasil analisis akan dituangkan dalam pembahasan di bab selanjutnya. Adapun sebagian pasal-pasal terkait korupsi yang yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Tabel 001.
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Dua tujuan dalam kebijakan ekonomi yang ingin dicapai namun sering bertentangan adalah inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Misalnya, pembuat kebijakan menggunakan kebijakan fiskal / moneter untuk memperbesar permintaan agregat. Kebijakan ini akan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek ke titik output yang lebih tinggi dan tingkat harga yang lebih tinggi.
Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENTMuhammad Rafi Kambara
Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
• Konsep Supply Chain adalah sistem yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan penyampaian, salah barang, dsb bisa dikurangi atau tidak terjadi. • Konsep lama logistik : sebagai persoalan intern perusahaan dan pemecahannya diutamakan pada pemecahan intern perusahaan. • Konsep baru logistik : dilihat sebagai masalah yang lebih luas sejak dari bahan dasar samapai barang jadi yang dipakai oleh konsumen akhir, sehingga merupakan mata rantai penyediaan barang. • Pengertian SCM menurut para ahli :
MAKALAH SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Sarbanes-Oxley Act adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 30 Juli 2002, nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor (The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002). Undang-undang ini merupakan suatu terobosan dan sebagai reformasi terbesar di USA khususnya dan dunia pada umumnya bagi penilaian corporate governance sejak diterbitkannya Securities Acts of 1933 and 1934, diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio) yang disetujui oleh Dewan dengan suara 423-3 dan oleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi hukum oleh Presiden George W. Bush.
Type of Study
Studying is something that we must do to improve the knowledge, skills through training and experience. Everyone is unique or different, therefore the way to study is also different. As for how a person in studying consists of two types, namely studying alone and studying with grups, between has a distinct effect and advantage.
ANALISIS PT BURSA EFEK INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARAMuhammad Rafi Kambara
ANALISIS PT BURSA EFEK INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA
Disusun oleh:
- Ama Rohanaya Budiati
- Fajar Firdzatul Nugraha
- Muhammad Rafi Kambara
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi Hambalang
Disusun oleh:
ELA AMALIA
HANDI NOPIAN
ISMAIL IMADUDDIN
MUHAMMAD RAFI KAMBARA
M ZAKI ZULFIQAR R
NURUL PRATIWI
RATIH LISTYAWATI
RIRA HELENA
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Waode NurhayatiMuhammad Rafi Kambara
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Waode Nurhayati
Disusun oleh:
Handi Nopian
Ela Amalia
Ismail Imaduddin
Rira Helena
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listyawati
M Zaki Dzulfiqar R
Nurul Pratiwi S
Termasuk Penyerahan BKP Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN
2. PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN
SEWA BELI & PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
3. PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
4. PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
5. BKP BERUPA PERSEDIAAN & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK
DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
8. PENYERAHAN BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG
DARI PKP KPD PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP
Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DLM KUHD
2. PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
3. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN ANTAR CABANG DLM HAL PKP MELAKUKAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
4. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA (PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMEKARAN,PEMECAHAN, & PENGAMBIL-ALIHAN USAHA) DENGAN SYARAT PIHAK YG MELAKUKAN PENGALIHAN & YG MENERIMAPENGALIHAN ADALAH PKP
5. BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YANG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, YG PM ATAS PEROLEHANNYA TDK DAPAT DIKREDITKAN MENURUT KETENTUAN PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C.
Analisis Dan Penentuan Prosedur Audit LKPP 2012-2016 atas Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Analisis Dan Penentuan Prosedur Audit
LKPP 2012-2016 atas Belanja Subsidi
Disusun oleh:
Fakhri Faris
Ilham Maulana
Muhammad Rafi Kambara
Nanda Arya Putra
Rira Helena
Rizky Nur Aprilia
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...Muhammad Rafi Kambara
Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receivables)
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Kas (Cash)
• Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan
• Kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya.
• Instrumen Keuangan- Suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan.
Piutang (Receivable)
Klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya.
Piutang dagang (trade receivables) jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal.
Piutang Non-Dagang (Non-trade Receivables)
1. Uang muka kepada karyawan dan staf.
2. Uang muka kepada anak perusahaan.
3. Deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan.
4. Deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran.
5. Piutang deviden dan bunga.
Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara >>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Penganggaran bebasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuanganpemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara >>·diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. ·Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Karena, Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. >>yaitu, adanya wewenang BPK untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, selain itu BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiridalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan, serta BPK dapat menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui adakekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
Penerimaan dari Pencetakan Uang (Seigniorage), Inflasi dan Tingkat BungaMuhammad Rafi Kambara
Penerimaan dari Pencetakan Uang (Seigniorage), Inflasi dan Tingkat Bunga
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Penerimaan yang ditingkatkan melalui pencetakan uang disebut seigniorage. Peningkatan jumlah uang beredar akan menyebabkan inflasi, namun inflasi ini meningkatkan penerimaan bagi pemerintah seakan menetapkan pajak inflasi.
Tingkat bunga adalah harga yang dibayarkan untuk satuan mata uang yang dipinjam pada periode waktu tertentu.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
2. Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur
pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan
mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Luas pengujian pengendalian dipengaruhi langsung oleh tingkat risiko
pengendalian yang ditetapkan yang telah direncanakan oleh auditor. Semakin
rendah tingkat risiko pengendalian yang ditetapkan, semakin banyak bukti yang
diperlukan yang harus dikumpulkan. Untuk objek pemeriksaan lama, luas
pengujian pengendalian dipengaruhi juga oleh penggunaan bukti yang
diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya. Sebelum menggunakan
bukti yang diperoleh pada pelaksanaan audit tahun sebelumnya, auditor harus
memastikan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan sejak pengujian pada
pelaksanaan audit tahun sebelumnya.
3. Teknik Audit Prosedur Audit Asersi Unsur SPI Bukti
Prosedur analitis Melakukan uji kewajaran untuk melihat kewajaran
fluktuasi belanja subsidi dengan membandingkan data
tahun lalu dan atau bulan bulan sebelumnya.
Penyajian dan
pengungkapan
Risk Assessment Perbandingan dan
rasio
Mengenali proses bisnis / SOP terkait belanja subsidi
untuk menentukan sample size pemeriksaan
- Control
Environment
SOP, kebijakan,
sistem akuntansi
belanja subsidi
Wawancara Apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok,
minta penjelasan dan cocokkan dengan bukti lain
Penyajian dan
pengungkapan
Risk Assessment Keterangan
Dokumentasi
(Vouching)
Mengecek apakah belanja subsidi telah diotorisasi
oleh pejabat yang berwenang dan memiliki dokumen
yang benar dan sah
Kelengkapan Control Activities SPM, SP2D, DIPA,
Revisi DIPA
SP3, BA, SSPB
Pengamatan Mengecek sistem akuntansi baik manual maupun
komputer dalam pengelolaan belanja subsidi untuk
mengenali apakah ada kelemahan
Kelengkapan Information and
Communication
Pengamatan sistem
aplikasi yang
digunakan
