Sarbanes-Oxley Act adalah undang-undang federal Amerika Serikat yang ditetapkan pada 2002 sebagai respons atas berbagai skandal besar perusahaan seperti Enron dan Worldcom, yang menetapkan standar baru untuk tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan perusahaan publik.
Ini adalah contoh sederhana dari presentasi tentang Akuntansi Keuangan, Bagi yang butuh referensi tentang contoh presentasi Akuntansi Keuangan mungkin bisa melihat atau menggunakan Powerpoint ini.
Aktivitas bisnis di danai dengan liabilitas atau ekuitas. Atau keduannya. Liabilitas merupakan kewajibaan pendanaan yang membutuhkan pembayaraan uang, jasa, atau asset lainnya di masa depan.liabilitas adalah klaim pihak luar terhadap asset dan sumber daya perusahaan saat ini dn masa mendatang. Liabilitas dapat bersifat pendanaan atau operasi dan biasanya lebih tinggi dari pada pemegang saham.liabilitas spendanaan merupakan semua bentuk pendanaan utang seperti wesel bayar jangka Panjang dan obligasi, pinjam jangka pendek, dan sewa. Liabilitas operasi merupakan kewajibaan yang timbul dari operasi seperti kreditor dagang,dan kewajibaan pasca kerja.
Ini adalah contoh sederhana dari presentasi tentang Akuntansi Keuangan, Bagi yang butuh referensi tentang contoh presentasi Akuntansi Keuangan mungkin bisa melihat atau menggunakan Powerpoint ini.
Aktivitas bisnis di danai dengan liabilitas atau ekuitas. Atau keduannya. Liabilitas merupakan kewajibaan pendanaan yang membutuhkan pembayaraan uang, jasa, atau asset lainnya di masa depan.liabilitas adalah klaim pihak luar terhadap asset dan sumber daya perusahaan saat ini dn masa mendatang. Liabilitas dapat bersifat pendanaan atau operasi dan biasanya lebih tinggi dari pada pemegang saham.liabilitas spendanaan merupakan semua bentuk pendanaan utang seperti wesel bayar jangka Panjang dan obligasi, pinjam jangka pendek, dan sewa. Liabilitas operasi merupakan kewajibaan yang timbul dari operasi seperti kreditor dagang,dan kewajibaan pasca kerja.
AKUNTANSI FORENSIK
Menurut Theodorus M. Tuanakotta (2010) akuntansi forensik adalah penerapan disiplin ilmu dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk menyelesaikan hukum di dalam atau di luat pengadilan.
Akuntansi Forensik dipraktikkan dalam bidang yang luas seperti:
1. Dalam penyelesaian sangketa antar individu
2. Di perusahaan swasta dengan berbagai bentuk hukum, perusahaan tertutup maupun yang memperdagangkan saham atau obligasi yang di bursa, join venture, special purpose companies.
3. Di perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki negara baik di pusat maupun daerah (BUMN,BUMD)
4. Di departemen /kementerian, pemerintah pusat daerah, MPR, DPR/DPRD dan lembaga-lembaga negara lainnya, mahkamah seperti (Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Yudisial), komisi-komisi seperti (KPU dan KPPU) yayasan, koperasi, Badan Hukum Milik Negara, Badan Layanan Umum dan seterusnya.
Akuntansi forensik dapat diterapkan di sektor publik maupun sektor privat ( perorangan, perusahaan swasta, yayasan swasta, dan lain-lain ). Dengan memasukkan para pihak yang berbeda, definisi akuntansi forensik tersebut di atas dapat diperluas sebagai berikut.
Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat.
Akuntansi forensik dapat diterapkan di sektor publik maupun swasta, sehingga apabila memasukkan pihak yang berbeda maka akuntansi forensik menurut D. Larry Crumbey dalam Tuanakotta (2010) mengemukakan bahwa secara sederhana akuntansi forensik dapat dikatakan sebagai akuntansi yang akurat untuk tujuan hukum, atau akuntansi yang tahan uji dalam kancah perseteruan selama proses pengadilan, atau dalam proses peninjauan yudisial, atau tinjauan administratif.
Definisi Crumbley ingin menekankan bahwa akuntansi foresnik tidak identik, bahkan tidak berurusan dengan akuntansi yang sesuai dengan generally accepted accounting principles (GAAP). Ukurannya bukan GAAP, melainkann apa yang menurut hukum atau ketentuan perundang-undangan adalah akurat.
Crumbley dengan tepat melihat potensi untuk perseteruan di antara pihak-pihak yang berseberangan kepentingn. Demi keadilan, harus ada akuntansi yang akurat untuk proses hukum yang bersifat adversarial, atau proses hukum yang mengandung perseturuan.
Sejumlah masalah masih menghantui perekonomian nasional, seperti biaya produksi dan logistik yang tinggi, daya saing lemah, masalah birokrasi yang berbelit, dan suku bunga yang tinggi. Lebih khusus Kadin melihat adanya egoisme Kementerian/ Lembaga(K/L) dalam menerbitkan berbagai peraturan menteri (Permen) yang banyak bertentangan dan menyusahkan dunia usaha. Banyaknya permen yang dikeluarkan pemerintah semakin menambah persoalan baru kelambatan ekonomi nasional.
Para pelaku usaha menyayangkan berbagai Permen yang dikeluarkan oleh pemerintah diberlakukan tanpa dibicarakan terlebih dahulu dengan dunia usaha. Padahal Kadin adalah mitra kerja pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987. Pemerintah membuat kebijakan sendiri sehingga pada saat kebijakan tersebut keluar menimbulkan protes dari dunia usaha.
Kadin berharap K/L tidak berlebihan menerbitkan Permen yang tidak begitu penting sehingga tidak menambah beban permasalahan baru bagi dunia usaha, khususnya Permen yang tidak dibicarakan dahulu dengan dunia usaha. Jangan sampai Permen lebih cepat atau lebih banyak dibanding dengan pertumbuhan perdagangan dan industri Indonesia saat ini. Kebanyakan Permen, ekonomi nasional bisa batuk-batuk.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan aparat pengawasan intern pemerintah. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNAS...Muhammad Rafi Kambara
TRANSAKSI NERACA PEMBAYARAN DAN JENIS-JENIS PERDAGANGAN / TRANSAKSI INTERNASIONAL.docx
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam dua macam transaksi, yaitu :
1. Transaksi debit, adalah transaksi yang mengakibatkan bertambahnya kewajiban bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk mengadakan pembayaran kepada penduduk negara lain.
Contoh: Indonesia membeli jasa dari Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan kewajiban untuk mengadakan pembayaran kepada Malaysia, sehingga transaksi jasa tersebut merupakan transaksi debit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda minus (–).
2. Transaksi kredit, adalah transaksi yang mengakibatkan timbul atau bertambahnya hak bagi penduduk negara yang mempunyai neraca pembayaran tersebut untuk menerima pembayaran dari negara lain.
Contoh: Indonesia menjual jasa ke Malaysia, maka transaksi tersebut menimbulkan hak untuk menerima pembayaran dari Malaysia, maka transaksi tersebut merupakan transaksi kredit yang dicatat dalam neraca pembayaran dengan tanda positif (+).
RESUME MATERI MS. ACCESS, APLIKOM
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Microsoft Access 2010 adalah sebuah program database yang dapat mengelolah dan mengorganisir informasi data berbasis RDBMS (Relationship Database Management System). Kemampuannya dapat mengurutkan, mengelompokkan, dan menghapus data dengan mudah.
Area Kerja Access 2010
1.Office Button pengganti menu File yang biasa ditemukan pada aplikasi Microsoft Access.
2.Quick Access Toolbar customizable toolbar yang berisi perintah-perintah penting seperti Save, Undo, Redo dan masih banyak lagi perintah yang dapat ditambahkan sendiri sesuai dengan keperluan.
3.Ribbon pengganti menu bar dan toolbar yang sering ditemukan pada versi Access sebelumnya. Ribbon berbentuk tab yang berisi beberapa Group dan di dalamnya terdapat Command Button.
4.Database Object tempat objek-objek yang telah diaktifkan dan digunakan dalam sebuah database.
5.Object Preview tampilan objek yang diaktifkan seperti Table, Form, Report dan lainnya.
6.View Shortcut fitur dalam Access 2010 yang berguna untuk mengubah tampilan objek dengan mode tertentu sesuai dengan objek yang digunakan.
Proses Bisnis KPPN dan Proses Bisnis Seksi Pencairan Dana
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU...Muhammad Rafi Kambara
UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI
JALUR PENAL MELALUI PEMBAHARUAN RKUHP DENGAN UU TIPIKOR
Disusun oleh:
Ela Amalia
Handinopian
Ismail Imaduddin
Nurul Pratiwi
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listya
Rira Helena
Zaki Dzulfiqar
Dalam menganalisis efektifitas hubungan antara RKUHP dengan UU Tipikor, maka di dalam bab ini akan diuraikan pasal-pasal yang berhubungan antar keduanya. Selanjutnya, hasil analisis akan dituangkan dalam pembahasan di bab selanjutnya. Adapun sebagian pasal-pasal terkait korupsi yang yang termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Tabel 001.
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Dua tujuan dalam kebijakan ekonomi yang ingin dicapai namun sering bertentangan adalah inflasi yang rendah dan pengangguran yang rendah. Misalnya, pembuat kebijakan menggunakan kebijakan fiskal / moneter untuk memperbesar permintaan agregat. Kebijakan ini akan menggerakkan perekonomian sepanjang kurva penawaran agregat jangka pendek ke titik output yang lebih tinggi dan tingkat harga yang lebih tinggi.
Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENTMuhammad Rafi Kambara
Konsep SCM (Supply Chain Management), BENTUK & MODEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
• Konsep Supply Chain adalah sistem yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan penyampaian, salah barang, dsb bisa dikurangi atau tidak terjadi. • Konsep lama logistik : sebagai persoalan intern perusahaan dan pemecahannya diutamakan pada pemecahan intern perusahaan. • Konsep baru logistik : dilihat sebagai masalah yang lebih luas sejak dari bahan dasar samapai barang jadi yang dipakai oleh konsumen akhir, sehingga merupakan mata rantai penyediaan barang. • Pengertian SCM menurut para ahli :
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Pengujian atas pengendalian internal (Test of Controls) - Belanja Subsidi
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Pengujian pengendalian merupakan pengujian terhadap kebijakan atau prosedur pengendalian internal instansi atas belanja subsidi untuk mendeteksi dan mencegah salah saji materil dalam suatu asersi laporan keuangan.
Type of Study
Studying is something that we must do to improve the knowledge, skills through training and experience. Everyone is unique or different, therefore the way to study is also different. As for how a person in studying consists of two types, namely studying alone and studying with grups, between has a distinct effect and advantage.
ANALISIS PT BURSA EFEK INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARAMuhammad Rafi Kambara
ANALISIS PT BURSA EFEK INDONESIA DALAM RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA
Disusun oleh:
- Ama Rohanaya Budiati
- Fajar Firdzatul Nugraha
- Muhammad Rafi Kambara
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi Hambalang
Disusun oleh:
ELA AMALIA
HANDI NOPIAN
ISMAIL IMADUDDIN
MUHAMMAD RAFI KAMBARA
M ZAKI ZULFIQAR R
NURUL PRATIWI
RATIH LISTYAWATI
RIRA HELENA
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Waode NurhayatiMuhammad Rafi Kambara
Unsur Pasal UU Tipikor dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang Waode Nurhayati
Disusun oleh:
Handi Nopian
Ela Amalia
Ismail Imaduddin
Rira Helena
Muhammad Rafi Kambara
Ratih Listyawati
M Zaki Dzulfiqar R
Nurul Pratiwi S
Termasuk Penyerahan BKP Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN HAK ATAS BKP KARENA SUATU PERJANJIAN
2. PENGALIHAN BKP OLEH KARENA SUATU PERJANJIAN
SEWA BELI & PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)
3. PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG
4. PEMAKAIAN SENDIRI & PEMBERIAN CUMA-CUMA
5. BKP BERUPA PERSEDIAAN & AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK
DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PADA SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN
6. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG
7. PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI
8. PENYERAHAN BKP OLEH PKP DLM RANGKA PERJANJIAN PEMBIAYAAN
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH YG PENYERAHANNYA DIANGGAP LANGSUNG
DARI PKP KPD PIHAK YANG MEMBUTUHKAN BKP
Bukan Termasuk Penyerahan BKP
1. PENYERAHAN BKP KEPADA MAKELAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DLM KUHD
2. PENYERAHAN BKP UNTUK JAMINAN UTANG PIUTANG
3. PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA
& PENYERAHAN ANTAR CABANG DLM HAL PKP MELAKUKAN
PEMUSATAN TEMPAT PAJAK TERUTANG
4. PENGALIHAN BKP DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI USAHA (PENGGABUNGAN,PELEBURAN,PEMEKARAN,PEMECAHAN, & PENGAMBIL-ALIHAN USAHA) DENGAN SYARAT PIHAK YG MELAKUKAN PENGALIHAN & YG MENERIMAPENGALIHAN ADALAH PKP
5. BKP BERUPA AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YANG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, YG PM ATAS PEROLEHANNYA TDK DAPAT DIKREDITKAN MENURUT KETENTUAN PASAL 9 AYAT (8) HURUF B DAN HURUF C.
Analisis Dan Penentuan Prosedur Audit LKPP 2012-2016 atas Belanja SubsidiMuhammad Rafi Kambara
Analisis Dan Penentuan Prosedur Audit
LKPP 2012-2016 atas Belanja Subsidi
Disusun oleh:
Fakhri Faris
Ilham Maulana
Muhammad Rafi Kambara
Nanda Arya Putra
Rira Helena
Rizky Nur Aprilia
TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
1. Pembayaran Langsung (direct payment)
2. Penggantian Pembiayaan Pendahuluan (reimbursement)
3. Letter of Credit
4. Rekening Khusus (special account)
Rangkuman Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receiv...Muhammad Rafi Kambara
Materi Akuntansi Keuangan Menengah Kas dan Piutang (Cash and Receivables)
Disusun oleh: Muhammad Rafi Kambara
Kas (Cash)
• Kas merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan
• Kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid, merupakan media pertukaran standar dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-pos lainnya.
• Instrumen Keuangan- Suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan.
Piutang (Receivable)
Klaim atas uang, barang, atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya.
Piutang dagang (trade receivables) jumlah yang terutang oleh pelanggan untuk barang dan jasa yang telah diberikan sebagai bagian dari operasi bisnis normal.
Piutang Non-Dagang (Non-trade Receivables)
1. Uang muka kepada karyawan dan staf.
2. Uang muka kepada anak perusahaan.
3. Deposito untuk menutup kemungkinan kerugian dan kerusakan.
4. Deposito sebagai jaminan penyediaan jasa atau pembayaran.
5. Piutang deviden dan bunga.
Implikasi Adanya Paket Undang Undang Keuangan Negara >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara >>Salah satu implikasi penetapan UU Nomor 17 Tahun 2003 adalah mulai diterapkannya anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Pendekatan ini diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Penganggaran bebasis kinerja merupakan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah. Salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja keuanganpemerintah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara >>·diatur prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kas, perencanaan penerimaan dan pengeluaran, pengelolaan utang piutang dan investasi serta barang milik negara/daerah yang selama ini belum mendapat perhatian yang memadai. ·Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan. Karena, Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. Pada saat ini laporan keuangan pemerintah dirasakan masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional. >Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. >>yaitu, adanya wewenang BPK untuk memeriksa atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara, selain itu BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam tahap perencanaan mencakup kebebasan dalam menentukan obyek yang akan diperiksa, kecuali pemeriksaan yang obyeknya telah diatur tersendiridalam undang-undang, atau pemeriksaan berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan, serta BPK dapat menerbitkan surat keputusan penetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kekurangan kas/barang yang terjadi, setelah mengetahui adakekurangan kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. KARYA TULIS
SARBANES-OXLEY ACT OF 2002
Disusun oleh:
Muhammad Rafi Kambara
NPM 153060021515
Diploma III Akuntansi
POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
TANGERANG SELATAN
2017
2. PEMBAHASAN
Sarbanes-Oxley Act adalah hukum federal Amerika Serikat yang ditetapkan
pada 30 Juli 2002, nama lain dari undang-undang reformasi perlindungan investor
(The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002).
Undang-undang ini merupakan suatu terobosan dan sebagai reformasi terbesar di
USA khususnya dan dunia pada umumnya bagi penilaian corporate governance
sejak diterbitkannya Securities Acts of 1933 and 1934, diprakarsaioleh Senator Paul
Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio) yang disetujui oleh
Dewan dengan suara 423-3 danoleh Senat dengan suara 99-0 serta disahkan menjadi
hukum oleh Presiden George W. Bush.
Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respons dari Kongres Amerika
Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa perusahaan besar seperti: Enron,
Tyco International, Adelphia, PeregrineSystems, WorldCom (MCI), AOL
TimeWarner, Aura Systems, Citigroup, Computer Associates International, CMS
Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communication, Safety-Kleen
danXerox, yang juga melibatkan beberapaKAP yang termasuk dalam “the big five”
seperti: Arthur Andersen, KPMG dan PWC. Skandal-skandal yang menyebabkan
kerugian triliunan dolar bagi investor karena runtuhnya harga saham perusahaan-
perusahaan yang terpengaruh ini mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap
pasar saham. Semua skandal ini merupakan contoh tragis bagaimana kecurangan
(fraud schemes) berdampak sangat buruk terhadap pasar, stakeholders dan para
pegawai. Sebut saja WorldCom, sebuah perusahaan jasa layanan telekomunikasi di
Amerika Serikat, dibangun di tahun 1983. Pertumbuhan perusahaan ini sangat
signifikan dan mengantarkannya menjadi perusahaan nomor dua untuk jasa layanan
telepon jarak jauh di Amerika. WorldCom menyatakan bangkrut pada Juli 2002,
dengan total nilai US $ 11 milyar. Bernie Ebbers, mantan CEO dari perusahaan ini
dinyatakan bersalah dan dalang dari kejahatan akuntansi di perusahaan yang
dipimpinnya ini. Ebbers dijatuhi hukuman penjara selama 85 tahun. Kasus lainnya
adalah kasus Enron. Enron adalah perusahaan energi terkemuka di dunia. Enron
mengaku penghasilannya pada tahun 2000 berjumlah US $101 milyar. Fortune,
majalah terkemuka di AS menamakan Enron sebagai perusahaan Amerika paling
inovatif selama enam tahun berturut-turut. Enron menjadi sorotandunia pada tahun
2001, ketika terungkapnya kondisi keungan yang dilaporkannya didukung oleh
penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara jenius.
Skandal akuntansi Enron tidak hanya membawa para direkturnya berhadapan
dengan hukum. Tidak hanya itu saja, firma akuntansi terbesar di dunia pada saat
3. itupun, Arthur Andersen, ditutup karena dianggap turut bertanggungjawab atas
kejahatan akuntansi di Enron (Arthur Andersen adalah firma akuntansi yang
memeriksa laporan keuangan Enron padasaat itu dan menyatakan tidak ada masalah
pada laporan keuangan dan kondisi keuangan Enron).
Dengan diterbitkannya undang-undang ini, ditambah dengan beberapa aturan
pelaksanaan dari Securities Exchange Commision (SEC) dan beberapa self
regulatory bodies lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas
perusahaan, transparansi dalam pelaporan keuangan, memperkecil kemungkinan
bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan danmenyembunyikan fraud , serta
membuat perhatian pada tingkat sangat tinggi terhadap corporate governance.
Perundang-undangan ini menetapkan suatu standar baru dan lebih baik bagi semua
dewan dan manajemen perusahaan publik serta kantor akuntan publik walaupun
tidak berlaku bagi perusahaan tertutup. Akta ini terdiri dari 11 bab atau bagian yang
menetapkan hal-hal mulai dari tanggung jawab tambahan Dewan Perusahaan hingga
hukuman pidana. Sarbox juga menuntut Securities and Exchange Commission
(SEC) untuk menerapkan aturan persyaratan baru untuk menaati hukum ini. Saat ini,
corporate governance dan pengendalian internal bukan lagi sesuatu yang mewah
lagi karena kedua hal ini telah disyaratkan oleh undang-undang. Dengan
diberlakukannya undang-undang Sarbanes Oxley 2002 yang ditandatangani oleh
Presiden George Walker Bush pada 30 Juli 2002 diharapkan dapat membawa
dampak positif bagi berbagai profesi, antara lain : akuntan publik bersertifikat
(CPA); kantor akuntan publik (KAP); perusahaan yang memperdagangkan
sahamnya listed dibursa US (termasuk direksi, komisaris, karyawan, dan pemegang
saham); perantara (broker); penyalur (dealer); pengacara yang berpraktik untuk
perusahaan publik; investor perbankan serta para analis keuangan. Penerapan
undang-undang tersebut dilatarbelakangi oleh bangkrutnya sejumlah korporasi di
Amerika Serikat.
Hal-Hal yang Diatur Dalam SOA
Dalam Sarbanes-Oxley Act diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan
pembaharuan governance; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih
banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai
manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi
eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu diatur pula
mengenai hal-hal sebagai berikut:
4. Menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada dewan komisaris, komite
audit dan pihak manajemen
Mendirikan the Public CompanyAccounting Oversight Board, sebuah dewan
yang independen dan bekerja full-time bagi pelaku pasar modal
Penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan
Mendefinisikan jasa “non-audit” yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada
klien
Memperbesar hukuman bagi terjadinya corporate fraud
Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi conflicts of interest
Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru.
Dalam hal pelaporan, Sarbanes-Oxley Act mewajibkan semua perusahaan publik
untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai atau
pengadu (whistleblowers) untuk melaporkan terjadinya penyimpangan. Sistem
pelaporan ini diselenggarakan oleh komite audit. Perusahaan dapat menggunakan
jasa pelaporan hotlines seperti ACFE’s EthicsLine. ACFE dapat membantu
menyusun hotlines pengaduan yang akan menerima dan merahasiakan pengaduan,
dan memberikan informasi kepada perusahaan agara dapat mengambil tindakan
yang tepat. Sistem hotlines ini akan mendorong para pegawai untuk melaporkan
karena mereka merasa aman dari tindakan pembalasan dari yang dilaporkan, dan
inilah elemen penting dan kritis bagi program pencegahan fraud yang kuat (a robust
fraud prevention program).
Sarbanes-Oxley Act juga meningkatkan program perlindungan bagi pegawai
yang menjadi pengadu atau pemberi informasi, yang mendapatkan perlakuan buruk
dari perusahaannya setelah membeberkan adanya fraud dan membantu investigasi
seperti: dipecat, didemosikan, diskors, diancam, dilecehkan dan berbagai perlakuan
diskriminatif lainnya Pegawai tersebut dapat mencari perlindungan melalui
Departemen Tenaga Kerja dan pengadilan distrik setempat. Dengan adanya undang-
undang ini, tindakan pembalasan terhadap pengadu dianggap sebagai pelanggaran
Federal (a Federaloffense) sehingga terdapat konsekuensi hukum pidana bagi orang
yang melakukannya berupa hukuman penjara sampai dengan 10 tahun.
Adapun perusahaan atau organisasi yang diatur oleh Sarbanes-Oxley Act antara
lain: perusahaan-perusahaan yang sahamnya telah diregistrasi berdasarkan Section
12 of the Exchange Act of 1934, perusahaan-perusahaan yang wajib membuat
laporan diregistrasi berdasarkan Section 15(d) of the Exchange Act, perusahaan-
perusahaan yang sedang dalam proses registrasi, dan Kantor Akuntan Publik yang
5. menerbitkan laporan audit. Undang-undang ini tidak mengecualikan perusahaan
asing yang listing di Amerika Serikat dan KAP dari luar Amerika Serikat yang
menerbitkan laporan auditnya bagi perusahaan tersebut. Persyaratan bagi
independensi auditor yang diatur dalam Sarbanes-Oxley Act diantaranya:
menghindari beberapaaktivitas yang dilarang, semua jasa audit harus telah disetujui
oleh komite audit, adanya rotasi dari partner yang melakukan audit, menghindari
konflik kepentingan, dan penelaahan oleh Controller General terhadap dampak
potensial dari rotasi yang telah diwajibkan.