SlideShare a Scribd company logo
DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI JAWA TENGAH
SINERGITAS KOPERASI, UMKM, DENGAN BUMDES
DALAM MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN DESA
PERBANDINGAN PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN
99%
57%
97%
20%
14%
Proporsi Unit Usaha
*Kontribusi PDB
Proporsi Kredit
Kontribusi Tenaga
Kerja
Kontribusi Ekspor
99%
44%
72%
39%
41%
Australi
a
99
%
56%
68%
29%
5%
Korea
Selatan
99
%
48%
88%
81%
38%
98%
39%
48%
51%
18%
Indonesia Singapura Malaysia
Thailand
99%
45%
86%
50%
29%
Jepan
g
98
%
53%
70%
66%
25%
Selandia
Baru
97
%
27%
30%
60%
20%
Swedi
a
99
%
61%
65%
40%
35%
Amerika
Serikat
99%
44%
47%
17%
32%
Sumber: Kementerian
PPN/ Bappenas, 2020
3
Proporsi Unit Usaha
*Kontribusi PDB
Proporsi Kredit
Kontribusi Tenaga
Kerja
Kontribusi Ekspor
*Kontribusi PDB
berdasarkan harga konstan.
OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2021 DARI SISI PENGELUARAN
LAPANGAN USAHA
2019 2020p 2021p
I II III IV TOTAL I II IIIp IVp TOTALp TOTALp
KONSUMSI RUMAH TANGGA 4.79 5.16 4.18 4.36 4.62 3.46 -4.16 -0.62
KONSUMSI LNPRT 13.85 3.64 8.23 8.15 10.90 -1.88 -5.41 -1.63
KONSUMSI PEMERINTAH 4.57 6.28 7.75 0.10 3.98 1.92 -9.14 -1.06
PMTB 6.92 4.17 5.54 2.98 4.85 0.16 -12.85 -10.78
EKSPOR LUAR NEGERI 3.75 2.23 17.87 -0.62 4.92 4.25 -9.44 -17.69
IMPOR LUAR NEGERI 6.13 1.24 -19.14 -10.10 -9.33 -7.11 -33.28 -16.25
NET EKSPOR ANTARDAERAH 3.89 5.12 -39.41 -0.14 -11.75 -10.73 -41.64 -23.90
PDRB 5.13 5.52 5.64 5.34 5.41 2.61 -5.92 -3.93
KONSUMSI DIPRAKIRAKAN MENINGKAT DI
2021 SEJALAN PERBAIKAN PENDAPATAN
DAN EKSPEKTASI MASYARAKAT
PERBAIKAN KINERJA EKSPOR TURUT
MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI
JAWA TENGAH 2021
PEMULIHAN INVESTASI JAWA TENGAH
DIPERKIRAKAN BERLANJUT HINGGA 2021
Didukung oleh perbaikan sisi pendapatan yang
bersumber dari keberlanjutan stimulus fiskal
serta ditopang oleh kenaikan UMK 2021
Pemulihan konsumsi didukung optimisme
konsumen yang membaik dan ekspektasi
masyarakat membaik seiring optimisme
ketersediaan vaksin di 2021.
Investasi Jawa Tengah berpotensi meningkat seiring
membaiknya indeks ekspektasi kegiatan usaha
Daya saing investasi Jawa Tengah bersumber dari
Tenaga Kerja kompetitif dari Kawasan industri di
berbagai daerah
Perbaikan kinerja investasi turut ditopang oleh
berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur
yang sempat tertunda di Tahun 2020 lalu
Perbaikan perekonomian global diperkirakan
berlanjut ke negara tujuan ekspor Jawa Tengah
Perkiraan volume perdagangan dunia dan harga
komoditas global yang membaik mengindikasikan
prospek peningkatan permintaan global
Optimisme tersebut sejalan dengan karakteristik
komoditas ekspor Jawa Tengah
DATA UMKM DI JAWA TENGAH HASIL SENSUS EKONOMI BPS
Sumber : Hasil Susenas BPS Tahun 2016
3.358
USAHA BESAR
39.125
USAHA MENENGAH
354.884
USAHA KECIL
3.776.843
USAHA MIKRO
Jumlah Usaha di Jawa Tengah berdasar
Hasil SUSENAS BPS Tahun 2016 adalah
4.174.210 UNIT
PERMASALAHAN SEBAGAI DAMPAK PANDEMI
PERMASALAHAN PEMASARAN (49,84%)
KONSUMEN:
a. TURUNNYA DAYA BELI
b. MASYARAKAT MENAHAN DIRI UNTUK BERBELANJA
PRODUSEN:
a. TERHAMBATNYA PEMASARAN KONVENSIONAL
b. TERBATASNYA KESEMPATAN PROMOSI/PAMERAN OFFLINE
c. KEMAMPUAN PELAKU KRIYA BERADAPTASI (PENGGUNAAN TEKNOLOGI,
INOVASI PRODUK, PENGUASAAN BAHASA UNTUK NEGOSIASI).
d. PERMASALAHAN DISTRIBUSI (BAHAN BAKU DAN PENGIRIMAN PRODUK TERHAMBAT)
e. KAPASITAS, KUALITAS DAN KONTINUITAS -->
RATIO KEWIRAUSAHAAN
Rasio entrepreneur dalam negeri
3,1
% dari total populasi
penduduk, atau sekitar 8,06 juta
orang.
Padahal, untuk menjadi negara
maju, dibutuhkan lebih dari
14
% jumlah pelaku
entrepreneur dari total populasi
penduduknya.
Rasio entrepreneur Indonesia (
3
,
1
%
)juga masih di bawah negara tetangga, seperti
Singapura yang saat ini sudah mencapai angka 7%,dan Malaysia yang berada di level 5%
Keterhubungan usaha mikro kecil
Terhubung dg ekosistem digital
baru 13% (media sosial
Terintegrasi dan e-com)
KEMAMPUAN JEJARING
DAN KOLABORASI DIANTARA
USAHA MIKRO KECIL
YANG MASIH KURANG
MERASA KUAT SENDIRI
37.04
50.62
58.02
60.49
65.43
71.6
74.07
85.18
62.96
49.38
41.98
39.51
34.57
28.4
25.93
14.82
PENUNDAAN PEMBAYARAN PINJAMAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
PENDAMPINGAN/ KONSULTASI USAHA
BANTUAN PEMASARAN
KERINGANAN BIAYA OPERASIONAL UNTUK USAHA
BANTUAN MODAL USAHA
KEMUDAHAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PINJAMAN
PENINGKATAN KETERAMPILAN/ MANAJEMEN USAHA
Membutuhkan Tidak Membutuhkan
Tiga kebijakan paling atas merupakan kebijakan yang paling banyak dibutuhkan oleh Koperasi.
DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR KOPERASI
53.02
55.21
72.84
89.06
89.19
96.4
95.34
95.24
46.98
44.79
27.16
10.94
10.81
3.6
4.64
4.76
PENUNDAAN PEMBAYARAN PINJAMAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
KEMUDAHAN ADMINISTRASI UNTUK PENGAJUAN
PINJAMAN
PENDAMPINGAN/ KONSULTASI USAHA
KERINGANAN BIAYA OPERASIONAL UNTUK USAHA
BANTUAN MODAL USAHA
PENINGKATAN KETERAMPILAN/ MANAJEMEN
USAHA
BANTUAN PEMASARAN
Membutuhkan Tidak Membutuhkan
Tiga kebijakan paling atas merupakan kebijakan yang paling banyak dibutuhkan oleh UMKM.
DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR UMKM
KONDISI LAPANGAN KOPERASI & UMKM JAWA TENGAH SELAMA PPKM DARURAT Data per 13 Juli 2021
SISTEM PENDATAAN
• Pengisian secara mandiri oleh Gerakan Koperasi dan UMKM
• Pengisian oleh PPKL, Konsultan, Pendamping Pasca Pelatihan
• Pengisian oleh Dinas Koperasi Prov/Kab/Kota
HASIL
WAKTU PELAKSANAAN
5 – 13 JULI 2021
METODE PENDATAAN
SECARA DARING
(GOOGLE FORM)
RESPONDEN
24 KOPERASI
69 UMKM
SE-JATENG
Produksi
15%
Pemasaran
55%
Pembiayaan
23%
Lain - lain
7%
No Permasalahan Jumlah %
1 Pemasaran 58 55,24 %
2 Pembiayaan 24 22,86 %
3 Produksi 16 15,24 %
4 Lain - lain 7 6,67 %
CATATAN :
• Terdapat KUMKM yang mengajukan permasalahan lebih dari satu
• Koperasi/UMKM yang mampu melakukan pemasaran secara digital pada
umumnya tidak menghadapi penurunan omzet akibat PPKM Darurat
• Loyalitas serta militansi anggota Koperasi mampu menjaga keberlangsungan
usaha Koperasi selama PPKM Darurat
• Beberapa kebijakan lokal (pemadaman lampu jalan, penyekatan jalan) turut
menyulitkan KUMKM dalam melakukan distribusi barang/penjualan
BAHAN
BAKU
SUPPLY CHAIN
LOGISTIK
VALUE CHAIN
SUPPLIER
ALIGNMENT
RANTAI USAHA
USULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BAGI KOPERASI & UMKM JAWA TENGAH
KEMITRAAN DENGAN OPERATOR SELULER
UNTUK MENYEDIAKAN PAKET DATA
KHUSUS BAGI UMKM
PENYIAPAN KOPERASI DAN UMKM
DALAM PEMASARAN MELALUI MEDIA
SOSIAL
PENYIAPAN KOPERASI DAN UMKM
DALAM MENGGUNAKAN TOKO DIGITAL
BAGI UMKM FASHION DAN PRODUK SIAP
SAJI
KEMITRAAN DENGAN JASA EKSPEDISI
DALAM PEMASARAN UMKM FASHION
DAN PRODUK SIAP SAJI
KEMITRAAN DENGAN GO-FOOD & GRAB-
FOOD UNTUK MEMPERLUAS PEMASARAN
BAGI UMKM KULINER
MENDORONG PENINGKATAN PERAN
KOPERASI DAN UMKM DALAM PROSES
PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
MENGUPDATE BASIS DATA CALON
PENERIMA PROGRAM BPUM UNTUK
MEMPERLUAS SASARAN UMKM
PENERIMA DI JAWA TENGAH
MEMPERCEPAT PROGRAM VAKSINASI
BAGI KOPERASI DAN UMKM DI JAWA
TENGAH
9 KEMUDAHAN BAGI UMK
Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberi kemudahan berusaha,
pemberdayaan dan perlindungan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)
Pemerintah pusat &daerah bisa
memberi insentif &kemudahan
berusaha bagi usaha menengah
&besar yang bermitra dengan
UMK
Kemudahan Pembiayaan &
Insentif Fiskal
• Penyederhanaan administrasi
perpajakan
• Pengajuan izin usaha tanpa biaya
• Insentif pajak penghasilan
• Insentif kepabeanan bagi UMK
ekspor
Pemerintah
Prioritaskan
Penggunaan DAK bagi
pengembangan UMK
Bantuan dan
Perlindungan
hukum Produk UMK
diprioritaskan dalam
pengadaan jasa
pemerintah
• Minimal 40% untuk
produk UMK
Kemitraan UMK
Rest area, stasiun &terminal
(angkutan, pelabuhan,
bandara) untuk promosi
&penjualan produk UMK
dengan pola kemitraan
Kemudahan untuk
Koperasi
• Pembentukan koperasi
primer minimal 9 orang
• Rapat anggota tahunan
bisa diwakilkan
• Koperasi bisa usaha
syariah
Pengelolaan terpadu UMK
• Sinergi pemerintah pusat,
daerah & stakeholder
• Pendampingan berupa
dukungan manajemen, SDM,
anggaran &sarana-prasarana
• Pemberian fasilitas: lokasi,
sertifikasi, promosi, pemasaran
Izin Tunggal bagi UMK
• Pemberian nomor induk
berusaha (NIB) melalui
Perizinan Berusaha secara
elektronik
• NIB berlaku untuk semua
kegiatan usaha: izin usaha, izin
edar, standar nasional
Indonesia (SNI) &sertifikasi
produk halal
UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA
10 Bab 16 Bagian 143 Pasal
KOPERASI
4 Bab 11 Bagian 59 Pasal
Bab III :
1. Kemudahan usaha mikro dan usaha kecil.
2. Pelaksanaan pelindungan usaha mikro dan usaha kecil.
3. Pelaksanaan pemberdayaan UMKM.
4. Kegiatan pengembangan usaha.
5. Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan Pelindungan, dan
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Bab IV :
1. Pengadaan insentif kemitraan.
2. Pola kemitraan secara umum dan spesifik.
3. Perjanjian kemitraan.
4. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
kemitraan.
5. Pelaksanaan pengawasan kemitraan.
6. Tata cara pengenaan sanksi administratif.
Bab II :
1. Kemudahan penyelenggaraan koperasi.
2. Pelaksanaan usaha bagi koperasi dan koperasi sektor syariah.
3. Pelaksanaan pelindungan terhadap koperasi.
4. Pelaksanaan pemberdayaan koperasi.
5. Kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu.
Bab IV :
1. Pengadaan insentif kemitraan.
2. Pola kemitraan secara umum dan spesifik.
3. Perjanjian kemitraan.
4. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
kemitraan.
5. Pelaksanaan pengawasan kemitraan.
6. Tata cara pengenaan sanksi administratif.
PP 7/2021 - KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOP & UMKM
TERDIRI ATAS
UMKM
6 Bab 11 Bagian 105 Pasal
DISNAKERTRANS
• PENYIAPAN SDM MELALUI BLK
DINAS PENDIDIKAN
• KEMITRAAN SMK – UKM
• PENGEMBANGAN KURIKULUM
KOORDINASI STAKEHOLDER
DINAS KOPERASI UKM
• SERTIFIKASI PRODUK
• SARPRAS PRODUKSI
• PEMETAAN PASAR POTENSIAL

DISTANBUM
• GOOD AGRICULTURAL PRACTICE
• PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL
• REVITALISASI LAHAN
BIRO PEREKONOMIAN
PU BINA MARGA
• INFRASTRUKTURI DASAR
K O M O D I T A S
ASOSIASI
USAHA
DISPERINDAG
• LINK & MATCH INVESTOR
• FAS. PERIJINAN
DPMPTSP
• KELEMBAGAAN
• MANAJEMEN USAHA
• SUMBER DAYA MANUSIA
AKADEMISI
KOPI GULA SEMUT FASHION BATIK
KONSULTAN
PENDAMPING
FURNITURE BERAS
BUMN/SWASTA
OFFTAKER
DINAS LHK
• PENGELOLAAN LIMBAH
• PENGOLAHAN HUTAN SOSIAL
PERBANKAN
1. PENGEMBANGAN KOMODITAS BERBASIS SENTRA/KLASTER
LANGKAH KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI PENDEKATAN SENTRA/KLASTER
PERENCANAAN KOORDINASI IMPLEMENTASI EVALUASI
Need
Assesment
Validasi Need
Assesment
FGD
Penyusunan
Rencana Aksi
Sosialisasi
Koordinasi
Sinkronisas
i
STAKEHOL
DER
Pemerintah
Provinsi
Pemerintah
Kabupaten Pelaku
Usaha
Factory Sharing
Penyediaan Bahan Baku
Bersama
Pendampingan Produksi
Pendampingan Design
Optimalisasi
Teknologi Produksi
Pemasaran Produk
Evaluasi
Berkala
Insidentil
Penyusun
an
Laporan
• GOOD MANUFACTURING
PROCESS
• PENYEDIAAN BAHAN BAKU
• OPTIMALISASI TEKNOLOGI
• DISTRIBUTION CENTRE
• ZERO WASTE
• GREEN PRODUCTION
PRODUKSI
• BUMN/BUMD
• Perusahaan
• Perguruan
Tinggi
• PLUT
• PENDAMPING
• KREDIT KOMERSIAL
• TATACARA PERPAJAKAN
• PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
• SERTIFIKASI HAT
PEMBIAYAAN
• PERBANKAN
• KOPERASI
• FINTECH
• K / L
• PERIZINAN
• SERTIFIKASI
• STANDARISASI
• MANAJEMEN
• BADAN HUKUM
KELEMBAGAAN
• DPMPTSP
• KONSULTAN
• NOTARIS
• K / L
• MANAGERIAL
• VOKASIONAL
• KOMPETENSI
SDM
• RKB / PLUT
• BALATKOP
• HETERO
SPACE
• PT
• PROMOSI
• PAMERAN
• MARKET INTELLIGENCE
• BRANDING
• PACKAGING
PEMASARAN
• RKB / PLUT
• KONSULTAN
DESAIN
• PRAKTISI IT
• Perguruan
Tinggi
UKM UKM
UKM
UKM
UKM
KOPERASI
FACTORY SHARING
KONSEP FACTORY SHARING UNTUK BEBERAPA JENIS KLASTER
Petani Anggota
Pemerintah
Target :
Lahan : 800 Ha -> 2.000 Ha
Anggota : 500 petani -> 1.000 petani
Syarat menjadi anggota Koperasi:
1. Komitmen menjadi anggota aktif
2. Mengikuti proses budi daya
- Pengaturan jadwal tanam
- Penyediaan bibit, saprodi & modal kerja
- Tracking produksi & Pemanenan
Menjual GKP dengan harga khusus
Koperasi
Citra Kinaraya
Pabrik
Pendampingan aspek
kelembagaan dan usaha
Lembaga Investor
PT. SPJT
- Membangun Pabrik
- Menyiapkan Perijinan
- Bertindak sebagai operator
Rice Mill Plan
ON FARM OFF FARM
1. Total GKP yang dikirimkan sebagian
dibayar tunai.
2. Sebagian sisanya dikonversi untuk
kepemilikan (pembelian RMU)
3. Dalam jangka waktu 5 Tahun RMU
100% akan dimiliki Koperasi
4. Setelah serah terima kepemilikan,
KSO masih tetap berlangsung
Pasar Beras Dalam
Dan Luar Negeri
Pengolahan Lahan,
Pemanenan,
Kirim GKP,
Penggilingan s/d pecah kulit.
Pecah Kulit s/d pengemasan,
Distribusi,
Penjualan.
KORPORASI PETANI MODEL KOPERASI PADA KOPERASI PRODUSEN CITRA KINARAYA DEMAK
KONSEP RUMAH PRODUKSI BERSAMA INDUSTRI FURNITURE SRAGEN
INDIRECT SELLING
MITRA KERJA
SUPPORT SYSTEM
KOLABORASI
PENDAMPINGAN
REGULASI
DUKUNGAN
SARPRAS
KOLABORASI PIHAK TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA
• Pembinaan terhadap
anggota/pengrajin
• Penyediaan bahan baku
• Penyediaan layanan
pembiayaan bagi
pengrajin
• Fasilitasi penjualan
bersama secara
langsung kepada pasar
lokal
• Fasilitasi kerjasama
pengrajin dengan
pengusaha
• Fasilitasi kerjasama
pengusaha dengan
pengrajin
• Pendampingan produksi
• Penyediaan informasi
tren dan selera pasar
• Pengembangan jejaring
dengan Usaha Besar,
baik Dalam dan Luar
Negeri
• Penyusunan SOP
• Pembinaan terhadap
Koperasi/ Pengrajin
• Dukungan Regulasi
• Dukungan Sarana
Prasarana Produksi
• Pendampingan
• Standarisasi dan
Sertifikasi Produk
• Kemitraan BUMN/
BUMD
• Penyediaan layanan
sesuai dengan
kebutuhan
• Standarisasi Produk
• Implementasi Good
Manufacturing Practice
• Penyimpanan Bahan
Baku
• Penyediaan Peralatan
dan Sarana produksi
KOLABORATIF INOVATIF KREATIF SUSTAINIBILITAS
KOPERASI ASMINDO PEMERINTAH
RUMAH PRODUKSI
BERSAMA
ALUR KETERKAITAN PROSES ANTAR INDUSTRI (JENIS USAHA) DALAM FACTORY SHARING
TERINTEGRASI INDUSTRI BATIK / FESYEN LASEM
Perantara
Industri Input
Batik
Industri Jasa Desain
Industri Jasa
Pendidikan – Riset -
Pelatihan
Industri Batik
Industri Jasa
Konveksi
Industri
Fesyen
Konsumen
Konsumen
PEMERINTAH, INISIATOR, LEMBAGA PENDUKUNG
ALUR KETERKAITAN PROSES ANTAR INDUSTRI
PILIHAN KOPERASI SEBAGAI ENTITAS USAHA
ASPEK KELEMBAGAAN :
1. Diatur dengan UU dan Peraturan pelaksanaannya
2. Kemudahan pendirian Badan Hukum
3. Perangkat Organisasi sederhana (RAT, Pengurus, Pengawas)
4. Prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota
5. Pengelolaan mengutamakan kepentingan anggota
6. Anggota koperasi berperan sebagai Pemilik dan Pengguna Jasa Usaha
7. Keanggotaan bersifat sukarela
ASPEK KEUANGAN & USAHA :
1. Pengaturan Manajemen operasional secara Intern
2. Pengelolaan keuangan sederhana
3. Cakupan usaha sangat luas sesuai dengan kebutuhan anggota
4. Banyak insentif Pemerintah dalam melakukan usaha basis Koperasi
ASPEK PENGELOLAAN KOPERASI
KELEMBAGAAN
KEUANGAN
USAHA
SINERGITAS UTUH
3 ASPEK
RELASI BUMDES DENGAN KOPERASI
KELEMBAGAAN
KEUANGAN
USAHA
BUMDES BUMDES
Terima Kasih
DINAS KOPERASI UKM
PROVINSI JAWA TENGAH
BOOKs GALLERY
TOKO BUKU ONLINE LENGKAP BERKUALITAS https://www.tokopedia.com/booksgalery
• Bagi yang membutuhkan buku-buku terkait pengembangan desa, BOOKs GALLERY menyediakan :
• BUKU MANAJEMEN KEMITRAAN MULTISTAKEHOLDER https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-manajemen-kemitraan-
multistakeholder
• BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN USAHA KECIL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-berkualitas-manajemen-usaha-kecil
• BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
berkualitas-manajemen-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah
• BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-berkualitas-
manajemen-badan-usaha-milik-desa
• BUKU MANAJEMEN PELATIHAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA – FC : https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
manajemen-pelatihan-pengurangan-risiko-bencana-fc
• BUKU MEMBANGUN PARIWISATA DARI DESA DESA WISATA WARISAN BUDAYA https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
membangun-pariwisata-dari-desa-desa-wisata-warisan-budaya
• BUKU MEDIA MASA DAN PARIWISATA PERDESAAN https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-media-masa-dan-pariwisata-
perdesaan
• BUKU STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA EDUKASI DI KOTA YOGYAKARTA – ORI
https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-strategi-pengembangan-pariwisata-edukasi-di-kota-yogyakarta-ori
• BUKU LITERASI PARIWISATA DARI LOKAL HINGGA GLOBAL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-literasi-pariwisata-dari-
lokal-hingga-global
• BUKU AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF INDONESIA – ORIGINAL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-
agrowisata-sebagai-pariwisata-alternatif-indonesia-original
• Dan masih banyak buku-buku lainnya. Dapatkan semua buku-buku di: https://www.tokopedia.com/booksgalery
29

More Related Content

What's hot

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
SuwantoSribhawono
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
Eka Saputra
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Sugeng Budiharsono
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaYudhi Aldriand
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Dodik Mer
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
TV Desa
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Eka Saputra
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
muzakir tombolotutu
 
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptxBIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
datangawen
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
gunawankusumo
 
Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017
Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017
Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017
Menna Ayu AManda
 
Strategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdesStrategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdesTri Cahyono
 
Surat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpSurat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smp
sandya nugraha
 
Bumdes dan potensi desa
Bumdes dan potensi desaBumdes dan potensi desa
Bumdes dan potensi desa
Pekerja Sosial Masyarakat
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Akademi Desa 4.0
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Unggul Sagena
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
dpmdbusel
 

What's hot (20)

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptxPERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
PERMENDESA 21 TAHUN 2020 TENTANG PU P3MD.pptx
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
 
Manajemen bum des
Manajemen bum desManajemen bum des
Manajemen bum des
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desa
 
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan desa
 
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan PermensosKarang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
Karang Taruna berdasarkan Permendagri dan Permensos
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptxBIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
 
Materi pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrwMateri pembinaan rtrw
Materi pembinaan rtrw
 
Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017
Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017
Materi pelatihan pengelolaan bumdes juli 2017
 
Strategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdesStrategi pengembangan bumdes
Strategi pengembangan bumdes
 
Surat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smpSurat permintaan data prestasi akademik smp
Surat permintaan data prestasi akademik smp
 
Bumdes dan potensi desa
Bumdes dan potensi desaBumdes dan potensi desa
Bumdes dan potensi desa
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Widarja...
 
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPDTupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
Tupoksi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
 

Similar to SINERGITAS UKM BUMDES NEW

UPDATE 2021_Paparan Rajutan SIBAKUL PEMDA DIY_TERBARU.pptx
UPDATE 2021_Paparan Rajutan SIBAKUL PEMDA DIY_TERBARU.pptxUPDATE 2021_Paparan Rajutan SIBAKUL PEMDA DIY_TERBARU.pptx
UPDATE 2021_Paparan Rajutan SIBAKUL PEMDA DIY_TERBARU.pptx
bappelitbangdapinran
 
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
Pristiyanto SS
 
(20210403) nu rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit
(20210403) nu   rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit(20210403) nu   rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit
(20210403) nu rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit
DyahAyu189
 
Rev_SINERGITAS PELATIHAN.pptx
Rev_SINERGITAS PELATIHAN.pptxRev_SINERGITAS PELATIHAN.pptx
Rev_SINERGITAS PELATIHAN.pptx
DisnakerinCilacap
 
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxKebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
RickhiAlanSaputra
 
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEAPeluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Galih Andrianto
 
D-4.pptx
D-4.pptxD-4.pptx
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdfKUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
windypaskawati1
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
FarisAhlulFirdaus
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
ZidanMubarok1
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
rezkilasinda
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
achmad marzuki
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
yoeyongrahsel
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
Mimi Adian
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
SriFitriyatin1
 
KUMikm 0223(1).ppt
KUMikm 0223(1).pptKUMikm 0223(1).ppt
KUMikm 0223(1).ppt
MuhsinAlhasani
 
TEMU KONSULTASI TPKU BOGO.pptx
TEMU KONSULTASI TPKU BOGO.pptxTEMU KONSULTASI TPKU BOGO.pptx
TEMU KONSULTASI TPKU BOGO.pptx
Ficky Pangkey
 
Pengenalan sistem informasi : Sistem Informasi Perdagangan
Pengenalan sistem informasi : Sistem Informasi PerdaganganPengenalan sistem informasi : Sistem Informasi Perdagangan
Pengenalan sistem informasi : Sistem Informasi Perdaganganamalianuryamin
 
Kemenko POP UP Market 2018.pdf
Kemenko POP UP Market 2018.pdfKemenko POP UP Market 2018.pdf
Kemenko POP UP Market 2018.pdf
AJKPSR
 
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptxwirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
SuwondoMr
 

Similar to SINERGITAS UKM BUMDES NEW (20)

UPDATE 2021_Paparan Rajutan SIBAKUL PEMDA DIY_TERBARU.pptx
UPDATE 2021_Paparan Rajutan SIBAKUL PEMDA DIY_TERBARU.pptxUPDATE 2021_Paparan Rajutan SIBAKUL PEMDA DIY_TERBARU.pptx
UPDATE 2021_Paparan Rajutan SIBAKUL PEMDA DIY_TERBARU.pptx
 
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
(20230621) Karo Mos - Arah Kebijakan dan Rencana Kerja Tahun 2023-2024 Pada R...
 
(20210403) nu rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit
(20210403) nu   rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit(20210403) nu   rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit
(20210403) nu rakornas lembaga perekonomian nu 2021 p sesmen-edit
 
Rev_SINERGITAS PELATIHAN.pptx
Rev_SINERGITAS PELATIHAN.pptxRev_SINERGITAS PELATIHAN.pptx
Rev_SINERGITAS PELATIHAN.pptx
 
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptxKebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
Kebijakan koperasi dan UMKM dalam menghadapi tantangan.pptx
 
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEAPeluang dan Tantangan UKM dalam MEA
Peluang dan Tantangan UKM dalam MEA
 
D-4.pptx
D-4.pptxD-4.pptx
D-4.pptx
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdfKUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pdf
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1) (1).ppt
 
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).pptKUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
KUMKM-TANGGUH-final_(1)(1).ppt
 
KUMikm 0223(1).ppt
KUMikm 0223(1).pptKUMikm 0223(1).ppt
KUMikm 0223(1).ppt
 
TEMU KONSULTASI TPKU BOGO.pptx
TEMU KONSULTASI TPKU BOGO.pptxTEMU KONSULTASI TPKU BOGO.pptx
TEMU KONSULTASI TPKU BOGO.pptx
 
Pengenalan sistem informasi : Sistem Informasi Perdagangan
Pengenalan sistem informasi : Sistem Informasi PerdaganganPengenalan sistem informasi : Sistem Informasi Perdagangan
Pengenalan sistem informasi : Sistem Informasi Perdagangan
 
Kemenko POP UP Market 2018.pdf
Kemenko POP UP Market 2018.pdfKemenko POP UP Market 2018.pdf
Kemenko POP UP Market 2018.pdf
 
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptxwirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
wirausaha 2023 untuk pemula dan lulus sekolah.pptx
 

More from Teguh Kristyanto

POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
Teguh Kristyanto
 
PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MILENIAL KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MILENIAL KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESAPERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MILENIAL KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MILENIAL KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
Teguh Kristyanto
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
Teguh Kristyanto
 
PANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDES
PANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDESPANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDES
PANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDES
Teguh Kristyanto
 
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDESPENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
Teguh Kristyanto
 
Keterampilan Dasar Pendamping
Keterampilan Dasar PendampingKeterampilan Dasar Pendamping
Keterampilan Dasar Pendamping
Teguh Kristyanto
 
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Teguh Kristyanto
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
Teguh Kristyanto
 
1000 lebih tempat iklan gratis
1000 lebih tempat iklan gratis1000 lebih tempat iklan gratis
1000 lebih tempat iklan gratis
Teguh Kristyanto
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
Teguh Kristyanto
 
Pelaksanaan pembangunan desa
Pelaksanaan pembangunan desaPelaksanaan pembangunan desa
Pelaksanaan pembangunan desa
Teguh Kristyanto
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
Teguh Kristyanto
 

More from Teguh Kristyanto (12)

POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021POKOK KEBIJAKAN TEKNIS  PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
POKOK KEBIJAKAN TEKNIS PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2021
 
PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MILENIAL KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MILENIAL KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESAPERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MILENIAL KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
PERAN TEKNOLOGI DIGITAL DAN MILENIAL KAMPUS DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 
PANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDES
PANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDESPANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDES
PANDUAN SINGKAT PENDAFTARAN BUMDES
 
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDESPENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
PENDAFTARAN BADAN HUKUM BUMDES
 
Keterampilan Dasar Pendamping
Keterampilan Dasar PendampingKeterampilan Dasar Pendamping
Keterampilan Dasar Pendamping
 
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
Desa & Kota [sebuah kolaborasi]
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
 
1000 lebih tempat iklan gratis
1000 lebih tempat iklan gratis1000 lebih tempat iklan gratis
1000 lebih tempat iklan gratis
 
Perencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desaPerencanaan pembangunan desa
Perencanaan pembangunan desa
 
Pelaksanaan pembangunan desa
Pelaksanaan pembangunan desaPelaksanaan pembangunan desa
Pelaksanaan pembangunan desa
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
 

Recently uploaded

EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdfEVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
Rismawati408268
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
UditGheozi2
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
mohfedri24
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
asyi1
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
MirnasariMutmainna1
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
SurosoSuroso19
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
jaya35ml2
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
widyakusuma99
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
Indah106914
 
AKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptx
AKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptxAKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptx
AKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptx
adelsimanjuntak
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
LucyKristinaS
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Rima98947
 

Recently uploaded (20)

EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdfEVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
EVIDENCE BASED DALAM PELAYANAN KB DAN KONTRASEPSI.pdf
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdfLK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
LK 1 - 5T Keputusan Berdampak PERMATA BUNDA.pdf
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
ppt materi aliran aliran pendidikan pai 9
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdfRHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
RHK Jabatan Kep Sekolah dan Bukti Dukung.pdf
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar IPS Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...Modul Projek  - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
 
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptxRANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
RANCANGAN TINDAKAN AKSI NYATA MODUL 1.4.pptx
 
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkdpenjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
penjelasan tentang tugas dan wewenang pkd
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
LAPORAN TUGAS TAMBAHAN PEMBINA PRAMUKA..
 
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
0. PPT Juknis PPDB TK-SD -SMP 2024-2025 Cilacap.pptx
 
AKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptx
AKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptxAKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptx
AKSI NYATA TAHAP PERKEMBANGAN PESERTA DIDIK JENJANG SD USIA 6-12 TAHUN.pptx
 
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptxDiseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
Diseminasi Budaya Positif Lucy Kristina S.pptx
 
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya PositifKoneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
Koneksi Antar Materi modul 1.4 Budaya Positif
 

SINERGITAS UKM BUMDES NEW

  • 1. DINAS KOPERASI UKM PROVINSI JAWA TENGAH SINERGITAS KOPERASI, UMKM, DENGAN BUMDES DALAM MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN DESA
  • 2. PERBANDINGAN PERAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN 99% 57% 97% 20% 14% Proporsi Unit Usaha *Kontribusi PDB Proporsi Kredit Kontribusi Tenaga Kerja Kontribusi Ekspor 99% 44% 72% 39% 41% Australi a 99 % 56% 68% 29% 5% Korea Selatan 99 % 48% 88% 81% 38% 98% 39% 48% 51% 18% Indonesia Singapura Malaysia Thailand 99% 45% 86% 50% 29% Jepan g 98 % 53% 70% 66% 25% Selandia Baru 97 % 27% 30% 60% 20% Swedi a 99 % 61% 65% 40% 35% Amerika Serikat 99% 44% 47% 17% 32% Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas, 2020 3 Proporsi Unit Usaha *Kontribusi PDB Proporsi Kredit Kontribusi Tenaga Kerja Kontribusi Ekspor *Kontribusi PDB berdasarkan harga konstan.
  • 3. OUTLOOK PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2021 DARI SISI PENGELUARAN LAPANGAN USAHA 2019 2020p 2021p I II III IV TOTAL I II IIIp IVp TOTALp TOTALp KONSUMSI RUMAH TANGGA 4.79 5.16 4.18 4.36 4.62 3.46 -4.16 -0.62 KONSUMSI LNPRT 13.85 3.64 8.23 8.15 10.90 -1.88 -5.41 -1.63 KONSUMSI PEMERINTAH 4.57 6.28 7.75 0.10 3.98 1.92 -9.14 -1.06 PMTB 6.92 4.17 5.54 2.98 4.85 0.16 -12.85 -10.78 EKSPOR LUAR NEGERI 3.75 2.23 17.87 -0.62 4.92 4.25 -9.44 -17.69 IMPOR LUAR NEGERI 6.13 1.24 -19.14 -10.10 -9.33 -7.11 -33.28 -16.25 NET EKSPOR ANTARDAERAH 3.89 5.12 -39.41 -0.14 -11.75 -10.73 -41.64 -23.90 PDRB 5.13 5.52 5.64 5.34 5.41 2.61 -5.92 -3.93 KONSUMSI DIPRAKIRAKAN MENINGKAT DI 2021 SEJALAN PERBAIKAN PENDAPATAN DAN EKSPEKTASI MASYARAKAT PERBAIKAN KINERJA EKSPOR TURUT MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI JAWA TENGAH 2021 PEMULIHAN INVESTASI JAWA TENGAH DIPERKIRAKAN BERLANJUT HINGGA 2021 Didukung oleh perbaikan sisi pendapatan yang bersumber dari keberlanjutan stimulus fiskal serta ditopang oleh kenaikan UMK 2021 Pemulihan konsumsi didukung optimisme konsumen yang membaik dan ekspektasi masyarakat membaik seiring optimisme ketersediaan vaksin di 2021. Investasi Jawa Tengah berpotensi meningkat seiring membaiknya indeks ekspektasi kegiatan usaha Daya saing investasi Jawa Tengah bersumber dari Tenaga Kerja kompetitif dari Kawasan industri di berbagai daerah Perbaikan kinerja investasi turut ditopang oleh berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur yang sempat tertunda di Tahun 2020 lalu Perbaikan perekonomian global diperkirakan berlanjut ke negara tujuan ekspor Jawa Tengah Perkiraan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global yang membaik mengindikasikan prospek peningkatan permintaan global Optimisme tersebut sejalan dengan karakteristik komoditas ekspor Jawa Tengah
  • 4. DATA UMKM DI JAWA TENGAH HASIL SENSUS EKONOMI BPS Sumber : Hasil Susenas BPS Tahun 2016 3.358 USAHA BESAR 39.125 USAHA MENENGAH 354.884 USAHA KECIL 3.776.843 USAHA MIKRO Jumlah Usaha di Jawa Tengah berdasar Hasil SUSENAS BPS Tahun 2016 adalah 4.174.210 UNIT
  • 5. PERMASALAHAN SEBAGAI DAMPAK PANDEMI PERMASALAHAN PEMASARAN (49,84%) KONSUMEN: a. TURUNNYA DAYA BELI b. MASYARAKAT MENAHAN DIRI UNTUK BERBELANJA PRODUSEN: a. TERHAMBATNYA PEMASARAN KONVENSIONAL b. TERBATASNYA KESEMPATAN PROMOSI/PAMERAN OFFLINE c. KEMAMPUAN PELAKU KRIYA BERADAPTASI (PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INOVASI PRODUK, PENGUASAAN BAHASA UNTUK NEGOSIASI). d. PERMASALAHAN DISTRIBUSI (BAHAN BAKU DAN PENGIRIMAN PRODUK TERHAMBAT) e. KAPASITAS, KUALITAS DAN KONTINUITAS -->
  • 6. RATIO KEWIRAUSAHAAN Rasio entrepreneur dalam negeri 3,1 % dari total populasi penduduk, atau sekitar 8,06 juta orang. Padahal, untuk menjadi negara maju, dibutuhkan lebih dari 14 % jumlah pelaku entrepreneur dari total populasi penduduknya. Rasio entrepreneur Indonesia ( 3 , 1 % )juga masih di bawah negara tetangga, seperti Singapura yang saat ini sudah mencapai angka 7%,dan Malaysia yang berada di level 5%
  • 7. Keterhubungan usaha mikro kecil Terhubung dg ekosistem digital baru 13% (media sosial Terintegrasi dan e-com)
  • 8. KEMAMPUAN JEJARING DAN KOLABORASI DIANTARA USAHA MIKRO KECIL YANG MASIH KURANG MERASA KUAT SENDIRI
  • 9. 37.04 50.62 58.02 60.49 65.43 71.6 74.07 85.18 62.96 49.38 41.98 39.51 34.57 28.4 25.93 14.82 PENUNDAAN PEMBAYARAN PINJAMAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PENDAMPINGAN/ KONSULTASI USAHA BANTUAN PEMASARAN KERINGANAN BIAYA OPERASIONAL UNTUK USAHA BANTUAN MODAL USAHA KEMUDAHAN ADMINISTRASI PENGAJUAN PINJAMAN PENINGKATAN KETERAMPILAN/ MANAJEMEN USAHA Membutuhkan Tidak Membutuhkan Tiga kebijakan paling atas merupakan kebijakan yang paling banyak dibutuhkan oleh Koperasi. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR KOPERASI
  • 10. 53.02 55.21 72.84 89.06 89.19 96.4 95.34 95.24 46.98 44.79 27.16 10.94 10.81 3.6 4.64 4.76 PENUNDAAN PEMBAYARAN PINJAMAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK KEMUDAHAN ADMINISTRASI UNTUK PENGAJUAN PINJAMAN PENDAMPINGAN/ KONSULTASI USAHA KERINGANAN BIAYA OPERASIONAL UNTUK USAHA BANTUAN MODAL USAHA PENINGKATAN KETERAMPILAN/ MANAJEMEN USAHA BANTUAN PEMASARAN Membutuhkan Tidak Membutuhkan Tiga kebijakan paling atas merupakan kebijakan yang paling banyak dibutuhkan oleh UMKM. DUKUNGAN KEBIJAKAN YANG DIBUTUHKAN OLEH SEKTOR UMKM
  • 11. KONDISI LAPANGAN KOPERASI & UMKM JAWA TENGAH SELAMA PPKM DARURAT Data per 13 Juli 2021 SISTEM PENDATAAN • Pengisian secara mandiri oleh Gerakan Koperasi dan UMKM • Pengisian oleh PPKL, Konsultan, Pendamping Pasca Pelatihan • Pengisian oleh Dinas Koperasi Prov/Kab/Kota HASIL WAKTU PELAKSANAAN 5 – 13 JULI 2021 METODE PENDATAAN SECARA DARING (GOOGLE FORM) RESPONDEN 24 KOPERASI 69 UMKM SE-JATENG Produksi 15% Pemasaran 55% Pembiayaan 23% Lain - lain 7% No Permasalahan Jumlah % 1 Pemasaran 58 55,24 % 2 Pembiayaan 24 22,86 % 3 Produksi 16 15,24 % 4 Lain - lain 7 6,67 % CATATAN : • Terdapat KUMKM yang mengajukan permasalahan lebih dari satu • Koperasi/UMKM yang mampu melakukan pemasaran secara digital pada umumnya tidak menghadapi penurunan omzet akibat PPKM Darurat • Loyalitas serta militansi anggota Koperasi mampu menjaga keberlangsungan usaha Koperasi selama PPKM Darurat • Beberapa kebijakan lokal (pemadaman lampu jalan, penyekatan jalan) turut menyulitkan KUMKM dalam melakukan distribusi barang/penjualan
  • 13. USULAN REKOMENDASI KEBIJAKAN BAGI KOPERASI & UMKM JAWA TENGAH KEMITRAAN DENGAN OPERATOR SELULER UNTUK MENYEDIAKAN PAKET DATA KHUSUS BAGI UMKM PENYIAPAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEMASARAN MELALUI MEDIA SOSIAL PENYIAPAN KOPERASI DAN UMKM DALAM MENGGUNAKAN TOKO DIGITAL BAGI UMKM FASHION DAN PRODUK SIAP SAJI KEMITRAAN DENGAN JASA EKSPEDISI DALAM PEMASARAN UMKM FASHION DAN PRODUK SIAP SAJI KEMITRAAN DENGAN GO-FOOD & GRAB- FOOD UNTUK MEMPERLUAS PEMASARAN BAGI UMKM KULINER MENDORONG PENINGKATAN PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PROSES PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH MENGUPDATE BASIS DATA CALON PENERIMA PROGRAM BPUM UNTUK MEMPERLUAS SASARAN UMKM PENERIMA DI JAWA TENGAH MEMPERCEPAT PROGRAM VAKSINASI BAGI KOPERASI DAN UMKM DI JAWA TENGAH
  • 14. 9 KEMUDAHAN BAGI UMK Melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberi kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Pemerintah pusat &daerah bisa memberi insentif &kemudahan berusaha bagi usaha menengah &besar yang bermitra dengan UMK Kemudahan Pembiayaan & Insentif Fiskal • Penyederhanaan administrasi perpajakan • Pengajuan izin usaha tanpa biaya • Insentif pajak penghasilan • Insentif kepabeanan bagi UMK ekspor Pemerintah Prioritaskan Penggunaan DAK bagi pengembangan UMK Bantuan dan Perlindungan hukum Produk UMK diprioritaskan dalam pengadaan jasa pemerintah • Minimal 40% untuk produk UMK Kemitraan UMK Rest area, stasiun &terminal (angkutan, pelabuhan, bandara) untuk promosi &penjualan produk UMK dengan pola kemitraan Kemudahan untuk Koperasi • Pembentukan koperasi primer minimal 9 orang • Rapat anggota tahunan bisa diwakilkan • Koperasi bisa usaha syariah Pengelolaan terpadu UMK • Sinergi pemerintah pusat, daerah & stakeholder • Pendampingan berupa dukungan manajemen, SDM, anggaran &sarana-prasarana • Pemberian fasilitas: lokasi, sertifikasi, promosi, pemasaran Izin Tunggal bagi UMK • Pemberian nomor induk berusaha (NIB) melalui Perizinan Berusaha secara elektronik • NIB berlaku untuk semua kegiatan usaha: izin usaha, izin edar, standar nasional Indonesia (SNI) &sertifikasi produk halal UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA
  • 15. 10 Bab 16 Bagian 143 Pasal KOPERASI 4 Bab 11 Bagian 59 Pasal Bab III : 1. Kemudahan usaha mikro dan usaha kecil. 2. Pelaksanaan pelindungan usaha mikro dan usaha kecil. 3. Pelaksanaan pemberdayaan UMKM. 4. Kegiatan pengembangan usaha. 5. Koordinasi dan Pengendalian Kemudahan Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Bab IV : 1. Pengadaan insentif kemitraan. 2. Pola kemitraan secara umum dan spesifik. 3. Perjanjian kemitraan. 4. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kemitraan. 5. Pelaksanaan pengawasan kemitraan. 6. Tata cara pengenaan sanksi administratif. Bab II : 1. Kemudahan penyelenggaraan koperasi. 2. Pelaksanaan usaha bagi koperasi dan koperasi sektor syariah. 3. Pelaksanaan pelindungan terhadap koperasi. 4. Pelaksanaan pemberdayaan koperasi. 5. Kebijakan pengembangan koperasi di sektor tertentu. Bab IV : 1. Pengadaan insentif kemitraan. 2. Pola kemitraan secara umum dan spesifik. 3. Perjanjian kemitraan. 4. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kemitraan. 5. Pelaksanaan pengawasan kemitraan. 6. Tata cara pengenaan sanksi administratif. PP 7/2021 - KEMUDAHAN, PELINDUNGAN, DAN PEMBERDAYAAN KOP & UMKM TERDIRI ATAS UMKM 6 Bab 11 Bagian 105 Pasal
  • 16. DISNAKERTRANS • PENYIAPAN SDM MELALUI BLK DINAS PENDIDIKAN • KEMITRAAN SMK – UKM • PENGEMBANGAN KURIKULUM KOORDINASI STAKEHOLDER DINAS KOPERASI UKM • SERTIFIKASI PRODUK • SARPRAS PRODUKSI • PEMETAAN PASAR POTENSIAL DISTANBUM • GOOD AGRICULTURAL PRACTICE • PENGEMBANGAN BIBIT UNGGUL • REVITALISASI LAHAN BIRO PEREKONOMIAN PU BINA MARGA • INFRASTRUKTURI DASAR K O M O D I T A S ASOSIASI USAHA DISPERINDAG • LINK & MATCH INVESTOR • FAS. PERIJINAN DPMPTSP • KELEMBAGAAN • MANAJEMEN USAHA • SUMBER DAYA MANUSIA AKADEMISI KOPI GULA SEMUT FASHION BATIK KONSULTAN PENDAMPING FURNITURE BERAS BUMN/SWASTA OFFTAKER DINAS LHK • PENGELOLAAN LIMBAH • PENGOLAHAN HUTAN SOSIAL PERBANKAN 1. PENGEMBANGAN KOMODITAS BERBASIS SENTRA/KLASTER
  • 17. LANGKAH KERJA PENGEMBANGAN EKONOMI MELALUI PENDEKATAN SENTRA/KLASTER PERENCANAAN KOORDINASI IMPLEMENTASI EVALUASI Need Assesment Validasi Need Assesment FGD Penyusunan Rencana Aksi Sosialisasi Koordinasi Sinkronisas i STAKEHOL DER Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Pelaku Usaha Factory Sharing Penyediaan Bahan Baku Bersama Pendampingan Produksi Pendampingan Design Optimalisasi Teknologi Produksi Pemasaran Produk Evaluasi Berkala Insidentil Penyusun an Laporan
  • 18. • GOOD MANUFACTURING PROCESS • PENYEDIAAN BAHAN BAKU • OPTIMALISASI TEKNOLOGI • DISTRIBUTION CENTRE • ZERO WASTE • GREEN PRODUCTION PRODUKSI • BUMN/BUMD • Perusahaan • Perguruan Tinggi • PLUT • PENDAMPING • KREDIT KOMERSIAL • TATACARA PERPAJAKAN • PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN • SERTIFIKASI HAT PEMBIAYAAN • PERBANKAN • KOPERASI • FINTECH • K / L • PERIZINAN • SERTIFIKASI • STANDARISASI • MANAJEMEN • BADAN HUKUM KELEMBAGAAN • DPMPTSP • KONSULTAN • NOTARIS • K / L • MANAGERIAL • VOKASIONAL • KOMPETENSI SDM • RKB / PLUT • BALATKOP • HETERO SPACE • PT • PROMOSI • PAMERAN • MARKET INTELLIGENCE • BRANDING • PACKAGING PEMASARAN • RKB / PLUT • KONSULTAN DESAIN • PRAKTISI IT • Perguruan Tinggi UKM UKM UKM UKM UKM KOPERASI FACTORY SHARING KONSEP FACTORY SHARING UNTUK BEBERAPA JENIS KLASTER
  • 19. Petani Anggota Pemerintah Target : Lahan : 800 Ha -> 2.000 Ha Anggota : 500 petani -> 1.000 petani Syarat menjadi anggota Koperasi: 1. Komitmen menjadi anggota aktif 2. Mengikuti proses budi daya - Pengaturan jadwal tanam - Penyediaan bibit, saprodi & modal kerja - Tracking produksi & Pemanenan Menjual GKP dengan harga khusus Koperasi Citra Kinaraya Pabrik Pendampingan aspek kelembagaan dan usaha Lembaga Investor PT. SPJT - Membangun Pabrik - Menyiapkan Perijinan - Bertindak sebagai operator Rice Mill Plan ON FARM OFF FARM 1. Total GKP yang dikirimkan sebagian dibayar tunai. 2. Sebagian sisanya dikonversi untuk kepemilikan (pembelian RMU) 3. Dalam jangka waktu 5 Tahun RMU 100% akan dimiliki Koperasi 4. Setelah serah terima kepemilikan, KSO masih tetap berlangsung Pasar Beras Dalam Dan Luar Negeri Pengolahan Lahan, Pemanenan, Kirim GKP, Penggilingan s/d pecah kulit. Pecah Kulit s/d pengemasan, Distribusi, Penjualan. KORPORASI PETANI MODEL KOPERASI PADA KOPERASI PRODUSEN CITRA KINARAYA DEMAK
  • 20. KONSEP RUMAH PRODUKSI BERSAMA INDUSTRI FURNITURE SRAGEN INDIRECT SELLING MITRA KERJA SUPPORT SYSTEM KOLABORASI PENDAMPINGAN REGULASI DUKUNGAN SARPRAS
  • 21. KOLABORASI PIHAK TERKAIT DALAM PENGEMBANGAN RUMAH PRODUKSI BERSAMA • Pembinaan terhadap anggota/pengrajin • Penyediaan bahan baku • Penyediaan layanan pembiayaan bagi pengrajin • Fasilitasi penjualan bersama secara langsung kepada pasar lokal • Fasilitasi kerjasama pengrajin dengan pengusaha • Fasilitasi kerjasama pengusaha dengan pengrajin • Pendampingan produksi • Penyediaan informasi tren dan selera pasar • Pengembangan jejaring dengan Usaha Besar, baik Dalam dan Luar Negeri • Penyusunan SOP • Pembinaan terhadap Koperasi/ Pengrajin • Dukungan Regulasi • Dukungan Sarana Prasarana Produksi • Pendampingan • Standarisasi dan Sertifikasi Produk • Kemitraan BUMN/ BUMD • Penyediaan layanan sesuai dengan kebutuhan • Standarisasi Produk • Implementasi Good Manufacturing Practice • Penyimpanan Bahan Baku • Penyediaan Peralatan dan Sarana produksi KOLABORATIF INOVATIF KREATIF SUSTAINIBILITAS KOPERASI ASMINDO PEMERINTAH RUMAH PRODUKSI BERSAMA
  • 22. ALUR KETERKAITAN PROSES ANTAR INDUSTRI (JENIS USAHA) DALAM FACTORY SHARING TERINTEGRASI INDUSTRI BATIK / FESYEN LASEM Perantara Industri Input Batik Industri Jasa Desain Industri Jasa Pendidikan – Riset - Pelatihan Industri Batik Industri Jasa Konveksi Industri Fesyen Konsumen Konsumen PEMERINTAH, INISIATOR, LEMBAGA PENDUKUNG ALUR KETERKAITAN PROSES ANTAR INDUSTRI
  • 23. PILIHAN KOPERASI SEBAGAI ENTITAS USAHA ASPEK KELEMBAGAAN : 1. Diatur dengan UU dan Peraturan pelaksanaannya 2. Kemudahan pendirian Badan Hukum 3. Perangkat Organisasi sederhana (RAT, Pengurus, Pengawas) 4. Prinsip dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota 5. Pengelolaan mengutamakan kepentingan anggota 6. Anggota koperasi berperan sebagai Pemilik dan Pengguna Jasa Usaha 7. Keanggotaan bersifat sukarela ASPEK KEUANGAN & USAHA : 1. Pengaturan Manajemen operasional secara Intern 2. Pengelolaan keuangan sederhana 3. Cakupan usaha sangat luas sesuai dengan kebutuhan anggota 4. Banyak insentif Pemerintah dalam melakukan usaha basis Koperasi
  • 25.
  • 26.
  • 27. RELASI BUMDES DENGAN KOPERASI KELEMBAGAAN KEUANGAN USAHA BUMDES BUMDES
  • 28. Terima Kasih DINAS KOPERASI UKM PROVINSI JAWA TENGAH
  • 29. BOOKs GALLERY TOKO BUKU ONLINE LENGKAP BERKUALITAS https://www.tokopedia.com/booksgalery • Bagi yang membutuhkan buku-buku terkait pengembangan desa, BOOKs GALLERY menyediakan : • BUKU MANAJEMEN KEMITRAAN MULTISTAKEHOLDER https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-manajemen-kemitraan- multistakeholder • BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN USAHA KECIL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-berkualitas-manajemen-usaha-kecil • BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku- berkualitas-manajemen-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah • BUKU BERKUALITAS MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-berkualitas- manajemen-badan-usaha-milik-desa • BUKU MANAJEMEN PELATIHAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA – FC : https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku- manajemen-pelatihan-pengurangan-risiko-bencana-fc • BUKU MEMBANGUN PARIWISATA DARI DESA DESA WISATA WARISAN BUDAYA https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku- membangun-pariwisata-dari-desa-desa-wisata-warisan-budaya • BUKU MEDIA MASA DAN PARIWISATA PERDESAAN https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-media-masa-dan-pariwisata- perdesaan • BUKU STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA EDUKASI DI KOTA YOGYAKARTA – ORI https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-strategi-pengembangan-pariwisata-edukasi-di-kota-yogyakarta-ori • BUKU LITERASI PARIWISATA DARI LOKAL HINGGA GLOBAL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku-literasi-pariwisata-dari- lokal-hingga-global • BUKU AGROWISATA SEBAGAI PARIWISATA ALTERNATIF INDONESIA – ORIGINAL https://www.tokopedia.com/booksgalery/buku- agrowisata-sebagai-pariwisata-alternatif-indonesia-original • Dan masih banyak buku-buku lainnya. Dapatkan semua buku-buku di: https://www.tokopedia.com/booksgalery 29