Dokumen tersebut membahas realisasi investasi di Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 berdasarkan sektor usaha dan lokasi proyek. Lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten mendominasi realisasi investasi karena ketersediaan sumber daya yang mendukung investasi seperti bahan baku, akses pasar, dan biaya operasional rendah. Transisi layanan publik sektor investasi perlu terus disempurnakan agar

1. ADAKAH HUBUNGAN ANTARA REALISASI
INVESTASI DENGAN KEBERADAAN
PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI?
Danang
Girindrawardana
Director
Execu2ve
DPN
APINDO
SERBA
TANYA

2. Realisasi Investasi RI 2017 :: Rp 692,8
Triliun
Realisasi
PMDN
berdasarkan
5
sektor
usaha
besar:
• industri
makanan,
Rp
38,5
triliun
• transportasi,
gudang,
dan
telekomunikasi
Rp
34,5
triliun.
• investasi
konstruksi
Rp
30
triliun,
• listrik
gas,
dan
air
Rp
25,4
triliun,
• tanaman
pangan
dan
perkebunan
Rp
22
triliun.
Jika
seluruh
sektor
industri
digabung,
kontribusi
Rp
99,2
triliun
atau
37,8
persen
dari
total
PMDN
hNps://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/30/180603026/
lampaui-­‐target-­‐realisasi-­‐investasi-­‐ri-­‐2017-­‐tembus-­‐rp-­‐6928-­‐
triliun
Realisasi
investasi
PMA
berdasarkan
5
sektor
usaha
besar:
• Pertambangan,
4,4
miliar
USD,
• listrik,
gas,
dan
air
4,2
miliar
USD,
• industri
logam
dasar,
barang
logam,
mesin,
elektronik
3,8
miliar
USD,
• perumahan,
kawasan
industri,
dan
perkantoran
2,9
miliar
dollar
USD,
• industri
kimia
dasar,
barang
kimia,
dan
farmasi
2,6
miliar
dollar
USD.
Jika
seluruh
sektor
industri
digabung,
kontribusi
13,1
miliar
USD
atau
40,8
persen
dari
total
PMA

3. Lima besar realisasi investasi kuartal II
2018
Berdasarkan
sektor
usaha:
• pertambangan
Rp
28,2
triliun
(16%),
• transportasi,
gudang,
dan
telekomunikasi
Rp
25,6
triliun
(14,6%),
• listrik,
gas,
dan
air
Rp
20,8
triliun
(11,8
%),
• industri
makanan
sebesar
Rp
17,2
triliun
(9,8%),
• perumahan,
kawasan
industri,
dan
perkantoran
Rp
15,8
triliun
(8,9%).

4. Realisasi investasi 2017 dan 2018 berdasarkan lokasi
proyek:
PMA
berdasarkan
lokasi
proyek
:
• Jawa
Barat
sebesar
5,1
miliar
USD,
• DKI
Jakarta
4,6
miliar
USD,
• Banten
3
miliar
dollar
USD,
• Jawa
Tengah
2,4
miliar
dollar
USD,
• dan
Papua
1,9
miliar
dollar
USD.
(PMDN
dan
PMA)
kuartal
II
2018
• DKI
Jakarta
Rp
29,9
triliun
(16,9%),
• Jawa
Barat
Rp
22,2
triliun
(12,6%),
• Jawa
Timur
Rp
16
triliun
(9,1%),
• Banten
Rp
14,4
triliun
(8,2%),
• Kalimantan
Timur
Rp
13,8
triliun
(7,8%)
PMDN
berdasarkan
lokasi
proyek
:
• DKI
Jakarta,
Rp
47,3
triliun,
• Jawa
Timur
Rp
45
triliun,
• Jawa
Barat
Rp
38,4
triliun,
• Jawa
Tengah
Rp
19,9
triliun,
• Banten
Rp
15,1
triliun.

5. ADAKAH HUBUNGAN ANTARA REALISASI
INVESTASI DENGAN KEBERADAAN
PELAYANAN PUBLIK YANG TERINTEGRASI?
MENGAPA Provinsi-Provinsi ini:::
DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Banten,
dan Kalimantan Timur serta Papua, >>>
berada di peringkat tinggi dalam hal proyek
investasi?

6. KETERSEDIAAN SUMBER DAYA
PILIHAN LOKASI INVESTASI
1. Mendeka2
Bahan
Baku
2. Mendeka2
Market
3. Mendeka2
Biaya
Operasional
Terendah
Ø APAKAH
5
PROVINSI
ITU
TERDAPAT
KETERSEDIAAN
SUMBER
DAYA
demi
PILIHAN
LOKASI
INVESTASI?
Ø MANA
YANG
LEBIH
PENTING,
PELAYANAN
PUBLIK
TERINTEGRASI
atau
KETERSEDIAAN
3
SUMBER
DAYA
TARIK
INVESTASI
tersebut?
Ø ADAKAH
PTSP
atau
MALL
PELAYANAN
PUBLIK
di
5
PROVINSI
ITU?
Ø ADAKAH
KAITAN
ANTARA
PTSP
dengan
ranking
EODB?
Saat
ini
ranking
Indonesia
turun
dari
72
menjadi
73

7. WEAKNESS
TRANSISI LAYANAN PUBLIK SEKTOR INVESTASI
1. Tersebar
di
berbagai
2ngkatan:
Kementerian,
Lembaga,
Pemda
Provinsi,
Pemda
Kab
Kota.
2. Berbagai
jenis
surat
rekomendasi
dan
perijinan
tersebar
di
kewenangan
pejabat.
LAMBAT
BAGI
BISNIS
SKALA
MENEGAH
TERKAIT
REGULASI
:
1. HEAVY
PROCEDURE
2. OVER
REGULATED
3. OVERLAPPING
AUTHORITY
4. INCONSISTENT
REGULATION
5. UNPREDICTABLE
POLICY
TERKAIT
PERILAKU:
1. WAKTU
PENYELESAIAN
KAPAN-­‐
KAPAN
2. BIAYA
TERGANTUNG
TINGKAT
KERUMITAN
ASISTENSI
3. TAFSIR
REGULASI
TERGANTUNG
KEPENTINGAN
STRENGTH
1. CEPAT
BAGI
KEPENTINGAN
PROYEK
PEMERINTAH
PUSAT
2. CEPAT
BAGI
BISNIS
YANG
DEKAT
DENGAN
LINGKARAN
PEJABAT
3. TAFSIR
REGULASI
TERGANTUNG
KEPENTINGAN

8. 3. Terintegrasi
di
PTSP
/
PTSA
4. Terintegrasi
di
BKPM
/
BKPMD
FASE BERIKUTNYA dari TRANSISI LAYANAN PUBLIK
SEKTOR INVESTASI
TERKAIT
REGULASI
:
1. MASIH
HEAVY
PROCEDURE
2. OVER
REGULATED
belum
DIATASI
3. OVERLAPPING
AUTHORITY
belum
DISELESAIKAN
4. INCONSISTENT
REGULATION
MASIH
TERJADI
5. UNPREDICTABLE
POLICY
MASIH
TERJADI
WEAKNESS
TERKAIT
PERILAKU
BERKURANG:
1. WAKTU
PENYELESAIAN
KAPAN-­‐KAPAN
2. BIAYA
SUDAH
DITETAPKAN,
MASIH
SERING
MUNCUL
BIAYA
TAK
TERDUGA
3. TAFSIR
REGULASI
MEMUNCAK
KE
PEJABAT
TINGGI
STRENGTH

9. 6. Terintegrasi
di
OSS
FASE SAAT INI dari TRANSISI LAYANAN PUBLIK
SEKTOR INVESTASI
TERKAIT
REGULASI
:
1. Lemah
dalam
hal
DUE
DILIGENCE
2. INTEGRASI
KEWENANGAN
HORISONTAL
BELUM
3. INTEGRASI
KEWENANGAN
VERTIKAL,
LEMAH
4. OVERLAPPING
AUTHORITY
dengan
BKPM
BELUM
DILIMPAHKAN
5. KELENGKAPAN
PERIJINAN
KOMERSIIL
MASIH
TERGANTUNG
PADA
PEJABAT
di
INSTANSI
LAIN
WEAKNESS
1. KECEPATAN
WAKTU
PENERBITAN
NIB
2. KOMITMEN
CHECK
LIST
MEMUNGKINKAN
STARTING
BISNIS
BEFORE
FULL
DOCUMENT
3. TAFSIR
REGULASI
MEMUNCAK
KE
PEJABAT
TINGGI
STRENGTH

10. • THE
NEXT
::::
PAKET
KEBIJAKAN
EKONOMI
FASE KEBIJAKAN PENTING
LAYANAN PUBLIK SEKTOR
INVESTASI
T
H
A
N
K
Y
O
U
Danang
Girindrawardana
Director
Execu2ve
DPN
APINDO
QUESTIONS
??