2. 2
Latar Belakang : Globalisasi Korupsi
2 dari 3 orang di dunia menganggap suap dan korupsi terjadi di negara
mereka (EY Global Fraud Survey 2016)
Hanya di tahun 2016 saja, kasus fraud telah merugikan organisasi tidak
kurang dari US$6,3 Milyar (ACFE – Report to The Nation 2016)
Organisasi yang tidak memiliki Anti-Fraud Strategy menderita kerugian
2X lebih banyak daripada organiasi yang memilikinya (ACFE – Report to
The Nation 2016)
Sebagian besar kasus korupsi yang terjadi di Indonesia melibatakan
pejabat tinggi dalam pengadaan barang jasa dengan modus penyuapan
(Laporan KPK 2015)
Di Indonesia, Kerugian Negara Akibat Korupsi 2001-2015 mencapai
Rp205 Trilyun (International Conference on Southeast Asia Studies-
2016)
5. FRAUD
“Fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts characterized by
intentional deception. It can be perpetrated for the benefit of or to the detriment
of the organization and by persons outside as well as inside organization”.
Institute of Internal Auditors (IIA)
ACFE “occupational fraud and abuse” Penggunaan kedudukan seseorang
untuk memperkaya diri sendiri melalui penyalahgunaan yang disengaja atau
penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi.
6. 13 pasal, 30
bentuk/jenis
TPK
1. Kerugian
Keuangan
Negara
2. Suap-
menyuap
3. Penggelapan
Dalam
Jabatan
4.
Pemerasan
5.
Perbuatan
Curang
6. Benturan
Kepentingan
Dalam
Pengadaan
7.
Gratifikasi
Sumber : Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
FRAUD MENURUT UU TIPIKOR
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8. Penyebab Korupsi
Kecenderungan fraud terjadi bila seluruh 3 (tiga) elemen
penting ada secara bersama-sama
3 (elemen) penting tersebut saling berhubungan dalam diri
seseorang dalam melakukan fraud
Pimpinan perlu memahami fraud triangle dan mengapa
karyawan melakukan berbagai fraud.
8
Motif – Kesempatan - Rasionalisasi
10. MENGAPA PENCEGAHAN?
Jika telah terjadi, korupsi mengakibatkan kerugian yang besar
Recovery atas uang negara yang dikorupsi sangat kecil
Kasus korupsi, merusak reputasi baik institusi maupun individu
Proses litigasi menyita waktu dan biaya, baik bagi aparat hukum maupun
calon tersangka
Semakin lama kejadian korupsi tidak terungkap semakin memberi
peluang pelaku korupsi untuk menutup-nutupi tindakannya dengan
kecurangan yang lain
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
11. MENGAPA PENCEGAHAN?
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, pasal 4 ayat (2) :
Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan
Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana
tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi
b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan
pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan
terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak
pidana
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
13. APA FCP?
Pengembangan
pengendalian yang dirancang
secara spesifik untuk
mencegah & menangkal,
mendeteksi, dan menangkal
kejadian berindikasi fraud
Sistem tersebut ditandai dengan adanya
atribut-atribut (10) yang spesifik yang
merupakan pendalaman atau penguatan
dari sistem tata kelola setiap organisasi yang
telah ada sesuai dengan kondisi masing-
masing organisasi
13
14. Perlunya FCP
Memperkuat pengendalian intern yang dimiliki organisasi
Mengintegrasikan hasil kerja antar divisi dalam upaya
pencegahan fraud
Menunjukkan komitmen anti fraud dari Top Management
(PerMA 13 2016)
Membantu manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis
risiko (Risk Based Activity)
Menyiapkan framework implementasi ABMS (ISO 37001) sesuai
mandat Inpres 10 Tahun 2016
14
15. ATRIBUT FCP DAN PILAR STRATEGI FCP
ATRIBUT FCP
PILAR STRATEGI
CEGAH DETEKSI RESPONS
Kebijakan Anti Fraud √ √ √
Struktur Organisasi Pengendalian Fraud √ √ √
Standar Perilaku dan Disiplin √ √
Manajemen Risiko Fraud √
Kepedulian Pegawai √ √
Sistem Pelaporan Kejadian Fraud √
Perlindungan Pelapor √
Kepedulian Pelanggan & Masyarakat √ √
Prosedur Investigasi √
Pengungkapan Kepada Pihak Eksternal √
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
16. Tahapan Penugasan FCP
Evaluasi Implementasi
Evaluasi Efektifitas Strategi yang sudah
dibangun
Identifikasi hambatan dan susun
rekomendasi perbaikan
Bimbingan Teknis
Penyusunan Strategi Pengendalian
Fraud + FRA (Action Plan)
Action Plan Implementasi FCP
Diagnostic Assesment
Existing condition Strategi
Pengendalian Fraud + Peta Risiko
Rekomendasi Area of Improvement
Sosialisasi
Komitmen dan Kesepakatan Pimpinan Organisasi
17. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Jl. Pramuka No 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85910031 (hunting)
Web: http://www.bpkp.go.id
Editor's Notes
Korupsi adalah isu global, semua negara di dunia menghadapi masalah yang sama, hanya di beberapa negara berkembang terutama di asia dan afrika korupsi menjadi masalah yang serius. Hasil survei dari ACFE (Report of the nation 2016) sebagaimana disajikan dalam slide
Berdasarkan data dari Bank Dunia (Persson, Rothstein, & Teorell, 2013), setiap tahun negara-negara berkembang diperkirakan mengalami kerugian antara $20 - $40 milliar akibat korupsi.
Sayangnya, dari nilai korupsi yang masif tersebut, hanya kurang dari 1% dari hasil kejahatan tersebut yang dapat dikembalikan ke negara (Stolen Asset Recovery Initiative – StAR of World Bank, 2013). Bahkan, Ketika aset hasil korupsi disembunyikan di negara lain maka nilai recovery nya akan jauh lebih kecil (ibid).
Sudah terlalu banyak contoh dimana korupsi tidak hanya merusak reputasi individu, bahkan korupsi yang dilakukan hanya oleh beberapa orang dapat membuat suatu perusahaan bangkrut (contoh; enron, worldcomm, satyam).
Proses investigasi atas kasus korupsi pun biasanya berjalan sangat lama, terlebih jika kasus tersebut kompleks dan masif sebagaimana contoh kasus suap rolls royce yang diselidiki oleh Serious Fraud Organization (SFO-KPK nya Inggris) yang melakukan ivestigasi selama +/- 3 tahun untuk mengungkap kasus tersebut
Berdasarkan data dari Bank Dunia (Persson, Rothstein, & Teorell, 2013), setiap tahun negara-negara berkembang diperkirakan mengalami kerugian antara $20 - $40 milliar akibat korupsi.
Sayangnya, dari nilai korupsi yang masif tersebut, hanya kurang dari 1% dari hasil kejahatan tersebut yang dapat dikembalikan ke negara (Stolen Asset Recovery Initiative – StAR of World Bank, 2013). Bahkan, Ketika aset hasil korupsi disembunyikan di negara lain maka nilai recovery nya akan jauh lebih kecil (ibid).
Sudah terlalu banyak contoh dimana korupsi tidak hanya merusak reputasi individu, bahkan korupsi yang dilakukan hanya oleh beberapa orang dapat membuat suatu perusahaan bangkrut (contoh; enron, worldcomm, satyam).
Proses investigasi atas kasus korupsi pun biasanya berjalan sangat lama, terlebih jika kasus tersebut kompleks dan masif sebagaimana contoh kasus suap rolls royce yang diselidiki oleh Serious Fraud Organization (SFO-KPK nya Inggris) yang melakukan ivestigasi selama +/- 3 tahun untuk mengungkap kasus tersebut
