3. Masa Purbakala
Terdapat catatan kuno tentang keselamatan bangunan
yang telah diatur oleh Raja Hamurabi dari Babilonia
pada abad 17 sebelum Masehi.
Raja Hamurabi mengatur dalam undang-undang
negaranya tentang hukuman bagi para ahli
bangunan yang membuat bangunan rumah, dan
bangunannya mendatangkan kecelakaan bagi
pemilik dan anggota keluarganya.
Lima abad kemudia, yaitu pada zaman Mosai,
para ahli bangunan harus bertanggung jawab
terhadap keselamatan kerja para pelaksana dan
pekerja-pekerjanya.
Kemudian masalah-masalah keselamatan kerja
meluas ke Yunani, Romawi dan lain-lain namun
masih belum merupakan suatu usaha yang
terarah dan terorganisir.
(Hand out Training Aggota P2K3, Depnakertrans RI.)
SEJARAH K3
Abad 17 sM
Raja Hamurabi
mengatur
peraturan
kecelakaan
pada pekerjaan
bangunan
Lima abad
kemudian pada
zaman Mosai,
Kemudian
meluas ke
Yunani, Romawi
dan lain-lain
4. Masa Modern
Perubahan besar dalam bentuk maupun jenis kecelakaan
dalam industri dimulai setelah berhasilnya revolusi industri
pada abad 18 (1750-1850). Setelah pemakaian tenaga uap
dan tenaga listrik dalam proses mekanisasi dan elektrifikasi
dikalangan industri, muncul bentuk-bentuk kecelakaan yang
lain. Dengan penggantian batu bara oleh minyak, maka
muncul sumber-sumber bahaya baru dan mengakibatkan
bentuk kecelakaan telah berubah.
Awal Peraturan Keselamatan Kerja di Dunia
Usaha-usaha yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk
perbaikan terhadap masalah kondisi kerja dapat dicapai
dengan diterapkannya Undang-undang tentang Perawatan
Kesehatan dan Moral Pekerja Pabrik pada tahun 1802.
Undang-undang tersebut diubah pada tahun 1833 dimana
amandemennya menghendaki adanya suatu instansi
pengawasan dari pemerintah.
Pada tahun 1844 ditambahkan kepada Undang-undang
tersebut kewajiban pengawasan mesin, penyediaan
pengaman dan kewajiban melaporkan kecelakaan kerja yang
terjadi.
Revolusi industri
pada abad 18
(1750-1850).
Gerakan sosial
menghasilkan
undang-undang
perawatan
kesehatan dan
moral pekerja
pabrik, 1802
1833 didirikan
instansi
pengawsan dari
pemerintah. 1844
diperluas dg
pengawasan
mesin, penyediaan
pengaman dan
melaporkan
kecelakaan
5. Di Perancis pada tahun 1841 dikeluarkan peraturan
tentang perlindungan tenaga kerja anak dalam industri
yang mempergunakan tenaga mekanik, namun undang-
undang yang secara tegas mengatur keselamatan kerja
dikeluarkan pada tahun 1893.
Di Rusia tahun 1845 dikeluarkan surat edaran tentang
pengawasan kesehatan kerja di pabrik-pabrik.
Tahun 1853 dikeluarkan ketentuan yang memberikan
wewenang kepada pemerintah untuk mengawasi hal-hal
yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja
anak di pusat-pusat industri di Dusseldorf.
Tahun 1869 keluar ketentuan umum perlindungan
pekerja terhadap kecelakaan-kecelakaan dalam industri
dan penyakit akibat kerja.
Tahun 1872 dikeluarkan sistem pengawasan
keselamatan dan kesehatan kerja untuk daerah industri
negara bagian Saxon dan Badern.
Di Perancis pada
tahun 1841
Di Rusia tahun 1845
Tahun 1853 di
Dusseldorf dan
tahun 1869 :
kecelakaan dalam
industri dan
penyakit akibat
kerja.
Tahun 1872 : daerah
industri negara
bagian Saxon dan
Badern.
6. Tahun 1878 dikeluarkan undang-undang tentang
pengawasan pabrik di seluruh negara bagian Jerman.
Tahun 1884 dikeluarkan peraturan tentang asuransi
kecelakaan kerja.
Di Belgia peraturan keselamatan dan kesehatan kerja
diadopsi dari peraturan yang berasal dari zaman
pemerintahan Napoleon dan sebagian berasal dari
peraturan pengawasan bahaya industri. Pada tahun 1810
dikeluarkan undang-undang mengenai tambang,
peleburan logam, dan jenis usaha yang sama.
Di Denmark dan Swiss telah ada peraturan keselamatan
sejak tahun 1840, tetapi pelaksanaannya secara efektif di
Denmark baru pada tahun 1873 dan di Swiss pada tahun
1877.
Di Amerika Serikat, Massachusset adalah negara
bagian pertama yang memiliki undang-undang
pencegahan kecelakaan diperusahaan pada tahun 1867,
Wincosin pada tahun 1885,
New York pada tahun 1867,
Ohio pada tahun 1888,
Messouri pada tahun 1891 dan
Rhode Island pada tahun 1896.
Tahun 1878 di seluruh
negara bagian Jerman.
Di Belgia diadopsi dari
zaman pemerintahan
Napoleon. Pada tahun
1810 dikeluarkan
undang-undang
mengenai tambang,
peleburan logam, dan
jenis usaha yang sama.
Di Denmark sejak
tahun 1840.
di Swiss pada tahun
1877.
Di Amerika Serikat,
Massachusset pada
tahun 1867,
7. Di Indonesia Usaha penanganan masalah keselamatan
kerja dimulai pada tahun 1847, sejalan dengan dipakainya
mesin-mesin untuk keperluan industri oleh Pemerintah
Hindia Belanda. Penanganan keselamatan kerja waktu itu
pada dasarnya bukan untuk pengawasan terhadap
pemakaian pesawat-pesawat uap tetapi untuk mencegah
terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat penggunaan
pesawat uap.
Pelaksanaan terhadap pengawasannya pada waktu itu
diserahkan kepada instansi Dienst Van het Stoomwezen.
Dengan berdirinya dinas stoomwezen, maka untuk
pertama kalinya di Indonesia pemerintah secara nyata
mengadakan usaha perlindungan tenaga kerja dari
bahaya kecelakaan.
Untuk membantu kepentingan pengawasan pesawat uap,
dirasakan perlunya suatu unit penyelidikan bahan atau
laboratorium yang merupakan bagian dari dinas
Stoomwezen. Laboratorium tersebut diserahkan kepada
Sekolah Teknik Tinggi di Bandung pada tahun 1912,
Di Indonesia
Usaha
penanganan
masalah
keselamatan kerja
dimulai pada
tahun 1847
Pelaksanaan
terhadap
pengawasannya
pada waktu itu
diserahkan
kepada instansi
Dienst Van het
Stoomwezen.
8. Pada akhir abad 19 pemakaian pesawat uap
meningkat dengan pesat dan disusul dengan
pemakaian mesin-mesin diesel dan listrik di pabrik-
pabrik. Hal tersebut menyebabkan timbulnya sumber-
sumber bahaya baru bagi para pekerja dan
kecelakaan kerja bertambah sering terjadi.
Pada tahun 1905, akhirnya pemerintah mengeluarkan
Staatsblad No.521 yaitu peraturan tentang
keselamatan kerja yang disebut dengan nama
Veiligheids Reglement yang disingkat VR, dan
kemudian diperbaharui pada tahun 1910 dengan
Staatsblad No.406 pengawasannya dilakukan oleh
Dinas Stoomwezen.
Pada tahun 1930 pemerintah mengeluarkan
Stoomordonantie dan Stoom Verordening dengan
Staatsbland No. 225 dan No. 339. Pada tahun itu
juga dikeluarkan Mijn Politie Reglement atau
peraturan keselamtan kerja tambang.
Pada tahun 1905,
dikeluarkan
Veiligheids
Reglement disingkat
VR, dan diperbaharui
tahun 1910 dengan
Staatsblad No.406
Pada tahun 1930
dikeluarkan:
Stoomordonantie
dan Stoom
Verordening.
Mijn Politie
Reglement
9. Kemudian secara berturut-turut tugas VT
ditambah sesuai dengan undang-undang
yang dikeluarkan, yaitu pada :
Tahun 1931 : Pengawasan terhadap
bahan-bahan yang mengandung
racun di perusahaan (pabrik cat,
accu,percetakan dll) dengan Loodwit
Ordonantie,Staatsblad N0.509
Tahun 1932 dan 1933 : Pengawasan
terhadap pabrik petasan dengan
Undang-undang dan Peraturan
Petasan (Vuurwerk – Ordonantie dan
Vuurwerk Verordening Staatsblad
No.143 dan No.10).
Tahun 1931 : Loodwit
Ordonantie,
Staatsblad
N0.509
Tahun 1932 dan
1933 : Undang-
undang dan
Peraturan Petasan
(Vuurwerk –
Ordonantie dan
Vuurwerk
Verordening
Staatsblad No.143
dan No.10).
10. Tahun 1938 dan 1939 : Pengawasan
terhadap jalan rel kereta api loko dan
gerbongnya yang digunakan sebagai alat
pengangkutan di perusahaan
pertanian,kehutanan pertambangan dan
sebagainya selain dari jalan kereta api
PJKA, yaitu melalui Industriebaan
Ordonantie dan Industriebaan Verordening
staatsblad nomor 59 dan nomor 29.
Tahun 1940 : Untuk pengawasan yang
dilakukan oleh Dinas Pengawasan
Keselamatan Kerja, para Pengusaha ditarik
biaya retribusi melalui Retributie Ordonantie
dan Retributie Verordening, Staatsblad
nomor 424 dan nomor 425.
Tahun 1938 dan 1939
: Industriebaan
Ordonantie dan
Industriebaan
Verordening
staatsblad nomor 59
dan nomor 29.
Tahun 1940 :
Retributie
Ordonantie dan
Retributie
Verordening,
Staatsblad nomor
424 dan nomor 425.
12. PHILOSOPHY
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
Pemikiran dan upaya serta penerapannya
yang ditujukan untuk menjamin keutuhan
dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun
rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan
manusia pada umumnya, hasil karya dan
budaya, untuk meningkatkan kesejahteraan
tenaga kerja
13. ACCIDENT
• Personal Injury
• Property Damage
PRA ACCIDENT
(PROSPECTVE)
PASCA ACCIDENT
(RETROSPECTIVE)
RISK MANAGEMENT
Hight
Medium
Low
ACCIDENT ANALYSIS
KEBIJAKAN
HIGHT RISK
NORMATIF PERATURAN
TEORI DOMINO
NASIONAL
UU KK No.1/1970
PEMERINTAH
PP
PERPRES
PERMEN
PERDA
KEPGUB/BUP/WAKOT
K3
Non NORMATIF JSA
14. UNIVERSAL
• Mencegah terjadinya
kecelakaan
• Mencegah agar kecelakaan
yang serupa tidak terulang
kembali (repeated accident)
• Menjamin pekerja dapat
mengembangkan potensinya
sesuai harkat dan martabatnya
sbg manusia
TUJUAN UNDANG-
UNDANG No. 1/1970
• Agar setiap TK terjamin
keselamatannya u/
kesra hidup &
meingkatkan produksi
kerja serta
produktivitas nasional
• Agar orang lain yg
berada di tempat kerja
terjamin
keselamatannya
• Agar sumber produksi
dapat dipakai secara
aman & efisien
Tujuan
15. KECELAKAAN
Kecelakaan kerja
o yang berhubung dg
hubungan kerja
o di tempat kerja
Penyakit akibat kerja
Kebakaran atau
peledakan atau bahaya
pembuangan limbah
Kejadian berbahaya
lainnya
16. DEFINISI INCIDENT
Suatu kejadian yang tidak
diinginkan, bilamana pada
saat itu sedikit saja ada
perubahan maka dapat
mengakibatkan terjadinya
accident.
17. KECELAKAAN
Suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat
menimbulkan korban manusia dan atau harta benda
KEJADIAN BERBAHAYA LAINNYA
Suatu kejadian yang potensial dapat menyebabkan kecelakaan kerja atau penyakit
akibat kerja kecuali kebakaran, peledakan dan bahaya pembuangan limbah
INSIDEN (NEARMISS) KEJADIAN SEPERTI
TERSEBUT, TIDAK MENGAKIBATKAN CEDERA
Insiden (nearmiss) perlu mendapat perhatian yang sama seperti kecelakaan.
Kejadian yang sama apabila terulang mungkin berakibat cidera serius.
ref. Per. Menaker No. Per.03/MEN/1998
Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
18. KECELAKAAN KERJA
Kecelakaan yang terjadi berhubung
dengan hubungan kerja, termasuk
penyakit yang timbul karena hubungan
kerja, demikian pula kecelakaan yang
terjadi dalam perjalanan berangkat
dari rumah menuju tempat kerja, dan
pulang kerumah melalui jalan yang biasa
atau wajar dilalui
ref. Per. Menaker No. Per.04/MEN/1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja
19. KECELAKAAN
yg berhubung
dg hub.kerja
di tempat
kerja
injury acc.
injury acc. +
non injury
kompensasi
faktor
penyebab
UU No.3/1992 UU No.1/1970
Permenaker No.04/M/1993 Permenaker No.03/M/1998
HRD OSH
20. Hazard
Adalah sumber
bahaya potensial
yang dapat
menyebabkan
kerusakan (harm).
Hazards are unsafe
conditions and unsafe
practice
Hazards are as the
potential for harm or
damage to people,
property, or the
environment. Hazards
include the
characteristics of things
and actions or inactions
of people.
(ILO)
A condition with the
potential for causing
injury, damage, or
mission degradation.
21. Danger
Merupakan tingkat bahaya dari suatu
kondisi dimana atau kapan muncul
sumber bahaya.
Danger adalah lawan dari aman atau
selamat.
22. Harm
Adalah kerusakan atau bentuk kerugian
berupa kematian, cidera, sakit fisik atau
mental, kerusakan properti, kerugian
produksi, kerusakan lingkungan atau
kombinasi dari kerugian-kerugian tadi.
24. RISK
Resiko adalah ukuran kemungkinan kerugian yang
akan timbul dari sumber bahaya (hazard)) tertentu
yang terjadi
1) Berasal dr kata RIZK (arab) yang berarti pemberian yang tidak terduga
2) Berarti Loss (kerugian), atau injury (cedera), atau disadvantage (ketidak beruntungan),
atau destruction (kehancuran)- Webster dictionary
o Kesempatan untuk terjadinya sesuatu yang akan
memberikan akibat pada suatu tujuan. Resiko diukur dari
hubungan kemungkinan akan terjadinya sesuatu dengan
konsekuensinya jika terjadi (Prof. Jean Cross, 1997, AS/NZS
4360, 1995. ISO 31000, 2009)
25. RISK
Untuk menentukan resiko membutuhkan perhitungan
antara konsekuensi/dampak yang mungkin timbul dan
probabilitas, yang biasanya disebut sebagai tingkat
resiko (level of risk).
Risk “is a measure of the probability and severity of
adverse effects”
Risk management :
the whole of action to achieve, maintain or improve
the safety of an installation and its operation
Benyamin O.Alli, Fundamental Principles of Occupational Helath and
Safety, ILO
26. AMAN (SELAMAT)
Aman (safe) adalah suatu
kondisi dimana atau kapan
munculnya sumber bahaya
telah dapat dikendalikan ke
tingkat yang memadai, dan
ini adalah lawan dari
bahaya (danger).
Dikatakan aman (safe) apabila tiada ada suatu kemungkinan yang
dapat merusak atau merugikan.
27. • Mechanic
• Electric
• Kinetic
• Substances Flammable
Explosive
Combustible
Corrosive
Accidental
release
• Accident Injuries
Minor
Mayor
Fatal
Assets
• Mendadak, dramatis, bencana
(Sudden Reaction)
• Process
• Equipment, facilities,
tools
• Working practices
• Guarding
• Pengalaman
• Karir lapangan +
pelatihan
1. Safety Hazard
2. Konsekuensi
3. Konsentrasi kepedulian
• Titik berat pd
kerusakan asset,
fatality
• Sepertinya urgen
(bahaya mendadak)
• Prinsip pendekatan
o Pengkajian resiko
o Utk memperkecil
resiko
• Physic
• Chemical
• Biologic
• Ergonomics
• Psychosocial
• Terpapar kontak penyakit
mendadak, menahun, kanker dan
dampak terhadap masyarakat umum
(Prolonged Reaction)
• Environment (bahan
pencemar)
• Exposure
• Work hours
• PPE
• Pendidikan
• Karir jab. Sesuai
pendidikan
1. Health Hazard
2. Konsekuensi
3. Konsentrasi kepedulian
• Titik berat pd
bahaya tersembunyi
• Sepertinya kurang
urgent (laten)
• Prinsip pendekatan
o Pengkajian
kepaparan
o Utk memperkecil
kepaparan
Damage
29. BIAYA KECELAKAAN DAN PENYAKIT
Pengobatan/perawatan
Gaji (Biaya diasuransikan)
Kerusakan gangguan
Kerusakan peralatan dan perkakas
Kerusakan produk dan material
Terlambat dan ganguan produksi
Biaya legal hukum
Pengeluaran biaya untuk penyediaan
fasilitas dan peralatan gawat darurat
Sewa peralatan
Waktu untuk penyelidikan
Gaji terusdibayar untuk waktu yang hilang
Biaya pemakaian pekerja pengganti dan/
atau biaya melatih
Upah lembur
Ekstra waktu untuk kerja administrasi
Berkurangnya hasil produksi akibat dari
korban
Hilangnya bisnis dan nama baik
$1
$5 HINGGA $50
BIAYA DALAM PEMBUKUAN:
KERUSAKAN PROPERTI
(BIAYA YANG TAK
DIASURANSIKAN)
$1 HINGGA $3
BIAYA LAIN YANG
TAK DIASURANSIKAN
30. Dalam buku Industrial Safety, David Colling, kecelakaan
didifinisikan :
Kejadian tidak terkontrol atau tak direncanakan yang
disebabkan oleh faktor manusia, situasi, atau lingkungan
yang membuat terganggunya proses kerja dengan atau
tanpa berakibat pada cedera, sakit, kematian,atau kerusakan
property kerja.
TEORI DOMINO W.W. HEINRICH, 1928
Teori Domino Heinrich merumuskan kecelakaan terdiri dari
5 faktor yang saling berhubungan :
1. Kondisi kerja
2. Kelalaian kerja
3. Tindakan tidak aman *
4. Kecelakaan
5. Cedera
* Faktor ketiga tindakan tidak aman diputuskan mata rantainya
32. THE ILCI LOSS CAUSATION MODEL Bird & German, 1985
SEBAB
DASAR
PENYEBAB
TIDAK
LANGSUNG
INSIDEN
(Kontak)
LEMAHNYA
KONTROL
o PROGRAM
TAK SESUAI
o STANDAR
TAK SESUAI
o KEPATUHAN
THD
STANDAR
oFAKTOR
PERORANGAN
oFAKTOR
KERJA
oPERBUATAN
TAK AMAN
&
oKONDISI
TAK AMAN
<KEJADIAN>
o KONTAK
DENGAN
ENERGI
ATAU
o BAHAN/
ZAT
oMANUSIA
oMATERIAL
oPROSES
PRODUKSI
KERUGIAN
33. Piramida Kecelakaan
Frank Bird Jr.
Kematian/ Kec.Serius
Kecelakaan Ringan
Kerusakan Properti
Nyaris Celaka
• Perbuatan &
Kondisi Tidak
Aman
• Bahaya
Data dilaporkan
dan tercatat
35. INSIDEN
STRUCK AGAINST menabrak/bentur benda diam/bergerak
STRUCK BY terpukul/tabrak oleh benda bergerak
FALL TO jatuh dari tempat yang lebih tinggi
FALL ON jatuh di tempat yang datar
CAUGHT IN tusuk, jepit, cubit benda runcing
CAUGHT ON terjepit,tangkap,jebak diantara obyek besar
CAUGHT BETWEEN terpotong, hancur, remuk
CONTACT WITH listrik, kimia, radiasi, panas, dingin
OVERSTRESS terlalu berat, cepat, tinggi, besar
EQUIPMENT FAILURE kegagalan mesin, peralatan
EVIRONMENTAL RELEASE masalah pencemaran
LEMAHNYA
KONTROL KERUGIAN
PENYEBAB
DASAR
PENYEBAB
LANGSUNG
KECELAKAAN
37. • KECELAKAAN MERUPAKAN GEJALA DISFUNGSI SISTEM
• ANALISIS KASUS KECELAKAAN MENCARI SUMBER DISFUNGSI
ELEMENTER
• KECELAKAAN KECIL DAN INSIDEN PERLU DIANALISIS APABILA
MEMPUNYAI POTENSI UNTUK MENIMBULKAN KECELAKAAN
BESAR.
• SETIAP KECELAKAAN MEMPUNYAI PENYEBAB BANYAK.
• PENYEBAB DASAR DAPAT MENUNJUKKAN DISFUNGSI
MANAJEMEN.
• KARENA ITU DALAM MENGANALISIS KASUS KECELAKAAN HARUS
DICARI PENYEBABNYA SAMPAI TUGAS DAN FUNGSI MANAJEMEN
YANG KURANG BERJALAN
ANALISIS KASUS KECELAKAAN
Kecelakaan sebagai kegagalan sistem
39. HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO K3
☻ Eliminasi
Menghilangkan suatu bahan/tahapan proses berbahaya
☻ Substitusi
Mengganti bahan bentuk serbuk dengan bentuk pasta
Proses menyapu diganti dengan vakum
Bahan solvent diganti dengan bahan deterjen
Proses pengecatan spray diganti dengan pencelupan
☻ RekayasaTeknik
Pemasangan alat pelindung mesin (mechine guarding)
Pemasangan general dan local ventilation
Pemasangan alat sensor otomatis
40. ☻ PengendalianAdministratif
Pemisahan lokasi
Pergantian shift kerja
Pembentukan sistem kerja
Pelatihan karyawan
☻ AlatPelindungDiri
Helmet
Safety Shoes
Ear plug/muff
Safety goggles
dll
HIRARKI PENGENDALIAN RISIKO K3
42. KEDUDUKAN HUKUM
UU KK No.1 Tahun 1970
HUKUM
KETENAGAKERJAAN
HUKUM
PERDATA
HUKUM
PIDANA
Lex Specialist
• UU Uap 1930 (Stbl.No.225 Th.1930)
• UU Petasan (Stbl.No.143 Th.1932)
• UU Rel Industri (Stbl.No.593 Th.1938)
• UU Timah Putih Kering (Stbl.No.509 Th.1932)
• MPR 1930
Lex Generalist
UU KK No.1/1970
PERATURAN
PELAKSANAAN
HUKUM PERJANJIAN
PERJANJIAN KERJA
44. LATAR BELAKANG
• Yuridis - VR. 1910 Stbl No.406
• Industrialisasi, elektrifikasi, modernisasi -
peningkatan intensitet kerja
• Upaya preventif mulai dari perencanaan
45. DASAR HUKUM UUKK
1. Ps. 5, 20, 27 (2) UUD 1945
2. Ps. 9, 10 UU No. 14/1969
Dicabut diganti dg UU No.13/2003
Ps. 86, 87
UU KK No.1/1970
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN KHUSUS PERATURAN PEMERINTAH
PER PRES
PER MEN
PERDA
Kep. Gub/Bup/WaKOt
Kep/SE Dirjen
46. DIKTUM
1. Mencabut : Veiligheidsreglement tahun
1910 (Stbl. No. 406)
2. Menetapkan : Undang-undang Tentang
Keselamatan Kerja
47. Pasal 86 UU No.13/2003
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas :
a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia
serta nilai-nilai agama;
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya
keselamatan dan kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku
BAB X Bag. Kesatu - Pragraf 5
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
48. Pasal 87 UU No.13/2003
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang
terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen
keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah
49. BAB I
ISTILAH
Pasal 1
Tempat kerja
Pengurus
Pengusaha
Direktur
Pegawai pengawas
Ahli keselamatan kerja
50. tempat kerja di darat, dalam tanah, permukaan
air, dalam air, di udara
dengan unsur :
dilakukan usaha dg motif bersifat ekonomis maupun
sosial
ada tenaga kerja yang bekerja secara terus menerus
maupun sewaktu-waktu
ada sumber bahaya
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
51. Bab IV
PENGAWASAN
Pasal 5, 6,7, 8 dan
BAB VI PEMBINAAN
Pasal 10
MENAKER
DIREKTUR
PEG.
PENGA
WAS
AHLI
K3
DOKTER
PRSH
P2K3
• DEP/DINAS
• LUAR
DEPNAKER
• POLI . PRSH
•JASA KESEH • PRSH
• PEMERINTAH • SWASTA - INDUSTRI
- JASA ----PJIT
PANITIA
BANDING RETRIBUSI
52. BAB V
PEMBINAAN
Pasal 9
o Pasal 9 :
Ayat (1) – Pengurus diwajibkan menunjukan dan menjelaskan
kpd tenaga kerja baru :
a. kondisi dan bahaya serta yg dpt timbul
b. Semua pengamanan dan alat perlindungan yang diharuskan
c. Alat pelindung Diri (APD)
d. Cara dan sikap bekerja yang aman
Ayat (2) – dpt mempekerjakan setelah yakin
Ayat (3) – Pembinaan : pencegahan kec, kebakaran,
peningkatan K3, P3K
Ayat (4) - wajib memenuhi dan mentaati syarat K3
53. o Pasal 11
ayat (1) – Wajib melaporkan tiap kecelakaan
ayat (2) – Tata cara pelaporan diatur dg per-
perundangan (jo. Permenaker No.Per –
03/MEN/1998)
BAB VII
KECELAKAAN
Pasal 11
54. a. Memberikan ket. yg benar bila diminta
b. Memekai APD yg diwajibkan
c. Memenuhi dan mentaati syarat K3
d. Meminta pengurus melaksanakan syarat K3 yg
diwajibkan
e. Menyatakan keberatan kerja kecuali ditentukan
peg-pengawas
BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK TENAGA KERJA
Pasal 12
55. BAB IX
MEMASUKI TEMPAT KERJA
Pasal 13
BAB X
MEMASUKI TEMPAT KERJA
Pasal 14
a. Secara tertulis
b. Memasang gambar K3
c. Menyediakan secara cuma-cuma
56. BAB XI
PENUTUP
o Pasal 15
ayat (1) – per-pelaksanaan
ayat (2) – sangsi
ayat (3) – pid. Pelanggaran
o Pasal 16 – kewajiban penyesuaian per
o Pasal 17 – aturan peralihan
o Pasal 18 – nama UU KK
57. 1. Tujuan UU KK
2. Latar Belakang UU
3. Dasar Hukum
4. Diktum
5. Bab I - Istilah : Pasal 1 – (6)
6. Bab II - Ruang Lingkup : Pasal 2 – (3)
7. Bab III - Syarat KK : Pasal 3 – (2)
Pasal 4 – (3)
8. Bab IV – Pengawasan : Pasal 5 – (2)
Pasal 6 – (3)
Pasal 7
Pasal 8 – (3)
9. Bab V – Pembinaan : Pasal 9 – (4)
10. Bab VI – P2K3 : Pasal 10 – (2)
11. Bab VII – Kecelakaan : Pasal – 11
12. Bab VIII – Kewajiban & Hak TK : Pasal 12 – (5)
13. Bab IX – Kewajiban memamsuki tempat kerja : Pasal 13
14. Bab X – Kewajiban Pengurus : Pasal 14
15. Bab XI - Ketentuan Penutup : Pasal 15 – (3)
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
RESUM
E
58. POLRI
Objek
Pengawasan
Ketenaga-
kerjaan
PEMERIKSAAN PENGUJIAN PENETAPAN
PEGAWAI
PENGAWAS/PPNS
Kebijakan
Pengawasan
(DIRJEN/KADIS)
• Mekanik,
• Pesawat uap & bejana
tekan
• Konstruksi bangunan
• Instalasi listrik
• Lingkungan kerja
• Kesehatan kerja
• Sertifikasi alat, &
personil
HIPERKES
Laporan
Dokter
Pemeriksa
PUSDIKLAT
POLRI &
MENKEHAM
Temuan
Tidak
Sesuai
Nota
Perlu
Perbaikan
Sesuai
Tindakan
IMPLEMENTASI
SISTEM PENGAWASAN
K3
• Penghentian
pekerjaan
• Segel
• Sidik
PJK3
Auditor
Ahli K3
P2K3
PANTEK
LSP
STANDAR
Standar Kompetensi
BNSP
Standar Teknis BSN
Pabrikasi
• Waktu kerja dan
istirahat
• Pengupahan
• Syarat kerja
• Perempuan dan
anak bekerja
• PTK LN
• TKA
• Jamsostek
• Norma
Ketenagakerjaan
• Norma K3
