TUPOKSI BAMUS

1. TUPOKSI DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI
(BAMUS NAGARI)
OLEH :
ZULKARNAINI. SAP
KEPALA BIDANG BINA PEMERINTAHAN NAGARI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN NAGARI KABUPATEN AGAM
Lubuk Basung, 2021

2. Dasar Hukum
1. UU No. 6 Th 2014 ttg Desa
2. UU No. 23 Th 2014 ttg Pemerintahan Daerah
3. PP No. 43 Th 2014 ttg Peraturan Pelaksanaan UU
No. 6 Th 2014 ttg Desa yang telah diubah ke II
dengan PP 11 tahun 2019
4. Permendagri No. 110 Th 2016 ttg Badan
Permusyawaratan Desa
5. Perda Kab.Agam No. 5 Th 2019 ttg Badan
Permusyawaratan Nagari.
6. Perbup No. 61 Th 2019 ttg Tata Cara Pengisian
Anggota Bamus Nagari.

3. BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
• Bamus Nagari adalah Lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk
nagari berdasarkan keterwakilan Wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.
• Jumlh anggota Bamus minimal 5 orang dan
maks. 9 orang
• Penetapan jumlah anggota Bamus
berdasarkan jumlah penduduk dan
kemampuan keuangan nagari.

4. KELEMBAGAAN BAMUS
A. Bamus terdiri dari:
1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Anggota
B. Bidang ada dua yaitu
1. Bidang Pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan
2. Bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
3. Bidang dipimpin oleh pimpinan bidang
4. Pimpinan Bamus dan ketua bidang merangkap anggota

5. FUNGSI BAMUS NAGARI
1. Membahas dan menyepakati Rancangan
Peraturan Nagari bersama Walinagari
2. menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat nagari; dan
3. melakukan pengawasan terhadap kinerja
walinagari.

6. TUGAS BAMUS
1.Menggali menampung mengelola aspirasi
masyarakat.
2.Menyelenggarakan musawarah Bamus.
3.Menyelenggarakan musawarah Nagari.
4.Membentuk Panitia Pemilihan Walingari.
5.Menyelenggarakan musawara Nagari khusus
untuk Pemilihan Walinagari antar waktu.
6.Membahas dan mensepakati rancangan
peraturan Nagari bersama Walinagari.
7.Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja
Walinagari.

7. LANJUTAN
8. Melakukan evaluasi laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan Nagari
9. Menciptakan hubungan kerja harmonis
dengan pemerintahan Nagari dan lembaga
lainya
10. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam
ketentuan peraturan dan perundang
undangan.

8. PERATURAN TATA TERTIB BAMUS NAGARI
1) Bamus Nagari menyusun peraturan tata tertib
2) Peraturan tata tertib Bamus Nagari dibahas
dan disepakati dalam musyawarah Bamus
Nagari.
3) Peraturan tata tertib Bamus memuat:
a.keanggotaan dan kelembagaan Bamus;
b.fungsi, tugas, hak, kewajiban dan
kewenangan Bamus;

9. LANJUTAN
a. waktu musyawarah Bamus;
b.pengaturan mengenai pimpinan musyawarah
Bamus;
c. tata cara musyawarah Bamus;
d.tata laksana dan hak menyatakan pendapat
Bamus Nagari dan anggota Bamus; dan
e. pembuatan berita acara musyawarah Bamus.

10. HAK BAMUS
1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang
penyelenggaraan pemerintahan nagari
kepada pemerintah nagari.
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan
pemerintahan nagari, pelaksanaan
pembangunan nagari, pembinaan
kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan
masyarakat nagari
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan
tugas dan fungsinya dari APBNagari.

11. HAK ANGGOTA BAMUS
1. Mengajukan usul Ranperna.
2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usul dan atau pendapat.
4. Memilih dan dipilih.
5. Mendapat tunjangan dari APBNagari.

12. PERAN BAMUS NAGARI DLM MUSNA
• Melakukan Musyawarah dg Pemnag, unsur
masyarakat ( niniak mamak, alim ulama,cadiak
pandai, bundo kanduang,Toma,Perw.Pok Tani,
pok Nelayan dan Perw.Lembaga Nagari, utk
hal yg bersifat strategis dlm penyelenggaraan
Pemnag, meliputi : Penataan nagari,
Perencanaan Nag, Kerjasama Nag, Rencana
Investasi msk ke naga, pembtk.Bumnag,
penambahan dan pelepasanAset nag, dan
kejadian luar biasa.

13. Lanjutan....
Mekanisme Penyelenggaraan Musyawarah
Bamus nagari
• Musyawarah dipimpin oleh Pimpinan Bamus
• Dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota Bamus
Nagari.
• Apabila Musyawarah tdk tercapai, pengambilan
keputusan dg cara pemungutn suara, dan sah
apabila disetujui paling sedikit ½ + 1 dr jlh
anggota Bamus yg hadir. Hasil Musyawarah
Bamus Nag dittpkn dg Keputusan Bamus Nagari.

14. PERAN BAMUS DALAM PEMBAHAHASAN
DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERNA
• Walinagari : Mengajukan Ranperna kpd
BAMUS Ngari.
• Bamus membahas dalam rapat Bamus maks
10 hari setelah diusulkan.
• Bamus bersama Walinagari membahas Mks 30
hari setelah rapat Bamus
• Bamus bersama Walinagari membahas dan
menyepakati Perna. Dan selanjutnya
mengajukan kpd Bupati melalui Camat.

15. PERAN BAMUS DALAM PENGAWASAN
1. Pengawasan meliputi :
a. perencanaan,
b. pelaksanaan dan,
c. Pelaporan Kegiatan.
2. Pengawasan berupa Monev dan evaluasi
3. Hasil pengawasan dituangkan dalam Laporan
Kinerja Bamus.

16. PERAN BAMUS DALAM EVALUASI
LKPPN
1. Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemnag dievaluasi maks. 10 hari sejak
diterima oleh Bamus Nagari.
2. Evaluasi dilakukan sebagai evaluasi kinerja
Walinagari selama 1 th anggaran.
3. Evaluasi responsif, transparansi, akuntabilitas
dan objektif.
4. Hasil Evaluasi dituangkan dalam Laporan
kinerja Bamus.

17. LAPORAN KINERJA BAMUS NAGARI
1. Merupakan Laporan Pelaksanaan tugas
Bamus dlm 1 Tahun Anggaran.
2. Dilaporkan secara tertulis kepada Bupati
melalui camat serta disampaikan kpd
Walinagari
3. Sebagai Wujud pertanggungjawaban
pelaksanaan tgs Bamus kpd masyarakat.

18. LARANGAN ANGGOTA BAMUS
1. Merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat dan
diskriminasi
2. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, mempengaruhi
keputusan atau tindakan
3. Menyalahgunakan wewenang
4. Melanggar sumpah atau janji
5. Merangkap jabatan sebagai Walinagari atau perangkat
6. Merangkap jabatan sebagai anggota Dewan dan DPD dan
jabatan lain yang ditentukan undang undang
7. Sebagai pelaksana proyek Nagari
8. Menjadi pengurus partai politik dan /atau
9. Menjadi anggota pengurus organisasi terlarang

19. PENGANGKATAN BAMUS
1. Penetapan Jumlah Bamus Nagari
2. Pembentukan panitia
3. Pembagian wilayah Jorong atau gabungan
Jorong
4. Musyawarah Wilayah untuk memilih wakil
wilayah yang terdiri dari 5 (lima) unsur
5. Penyampaian hasil musyawarah kepada
panitia
6. Musyawarah pemilihan yang difasilitasi oleh
panitia

20. PEMBERHENTIAN ANGGOTA BAMUS
1. Meninggal dunia
2. Mengundurkan diri
3. Diberhentikan
a. Berakhir masa keanggotaanya
b. Tidak melaksankan tugas selama 6 bulan
c. Tidak memenuhi syarat
d. Tidakmelaksanakan kewaiban
e. Melanggar larangan

21. LANJUTAN
f. Melanggar sumpah/janji
g. Dinyatakan bersalah berdasarkan pengadilan
yg diancam pidana 5 tahun penjara
h. Tidak menghadiri rapat pari purna 6 kali
berturut turut
i. Ada perubahan status nagari menadi lurah
j. Ditetapkan sebagai calon Walinagari

22. Sekian
&
Terima kasih