Surat edaran Bupati Kebumen mengenai pelaksanaan Gerakan Kebumen di Rumah Saja pada 11 dan 18 Juli 2021 untuk mencegah penyebaran Covid-19. Surat ini menginstruksikan masyarakat untuk tinggal di rumah kecuali sektor penting seperti kesehatan dan energi, serta menutup pasar dan melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Camat dan kepala desa diminta mensosialisasikan dan mengawasi gerakan ini.
jgn qta mndiagnosa smua mnusia tu sma sprti ap yg qta pkirkan, krn tdk smua mnusia sprti tu. ad bbrpa yg dpat mnahan hawa nafsunya n ad jg yg tdk. jka qta msih brpikiran sperti tu, artix anda mngatakan bahwa nabi-nabi qta jg sma sprti tu. krn nabi n rasul adlh seorng mnusia jg. "Trima Kasih"
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021CIkumparan
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
jgn qta mndiagnosa smua mnusia tu sma sprti ap yg qta pkirkan, krn tdk smua mnusia sprti tu. ad bbrpa yg dpat mnahan hawa nafsunya n ad jg yg tdk. jka qta msih brpikiran sperti tu, artix anda mngatakan bahwa nabi-nabi qta jg sma sprti tu. krn nabi n rasul adlh seorng mnusia jg. "Trima Kasih"
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2021CIkumparan
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
Presentasi 11AMCA (11 Alasan Memilih Cakka - Amru) ini adalah uraian singkat, mengenai apa yang telah dan sementara dilakukan oleh H.Andi mudzakkar serta akan dilakukan bersama H. Amru Saher. Secara keseluruhan, 11 Alasan ini memuat 20 konten sektor program, sehingga cukup lugas untuk memahami karrakter kepemimpinan H.Andi Mudzakkar secara khusus.
SELAMAT MENIKMATI, SELALU BERSAMA, SEMOGA BERMANFAAT
PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. BUPATI KEBUMEN
Kebumen, 7 Juli 2021
Nomor : Kepada Yth :
Lampiran : 1. Forkompimda Kabupaten Kebumen;
2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
se-Kabupaten Kebumen;
3. Kepala Instansi Vertikal se-Kabupaten
Kebumen;
4. Camat/Lurah/Kepala Desa se-
Kabupaten Kebumen;
5. Direktur BUMD dan BUMN se-
Kabupaten Kebumen;
6. PHRI se-Kabupaten Kebumen;
7. Pengelola Pusat Perbelanjaan/Toko
Modern dan PKL;
8. Pengelola Objek Wisata/Hiburan/Kafe
dan Karaoke se-Kabupaten Kebumen.
9. Para Pimpinan Perusahaan
di-
KEBUMEN.
Hal :
SURAT EDARAN
NOMOR 443/1322
TENTANG
PELAKSANAAN “GERAKAN KEBUMEN DI RUMAH SAJA”
DI KABUPATEN KEBUMEN
Dalam rangka percepatan pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran
Covid-19 di Kabupaten Kebumen serta mendukung Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat Covid-19 akan dilaksanakan “Gerakan Kebumen di
Rumah Saja” dengan pelaksanaan sebagai berikut :
1. “Gerakan Kebumen di Rumah Saja” dilaksanakan secara serentak pada hari
Minggu tanggal 11 Juli 2021 dan hari Minggu tanggal 18 Juli 2021, dengan cara
masyarakat Kebumen tinggal di rumah/kediaman/tempat tinggal dan tidak
melakukan aktivitas di luar lingkungan rumah/kediaman/tempat tinggal
masing-masing.
2. “Gerakan Kebumen di Rumah Saja” dilaksanakan oleh semua komponen
masyarakat kecuali unsur yang terkait dengan sektor :
2. a. Kesehatan yaitu rumah sakit, puskesmas, apotik, klinik, dokter praktik
mandiri dan laboratorium kesehatan;
b. Kebencanaan dan keamanan;
c. Energi yaitu SPBU, SPBE, PLN;
d. Penyelenggara telekomunikasi, radio, dan televisi;
e. Keuangan dan perbankan; dan
f. Pelayanan dasar yaitu PDAM dan pelayanan persampahan,
3. Pasar akan ditutup pada hari dan tanggal sebagaiamana terdapat pada point 1
(satu) karena akan dilakukan penyemprotan dan pembersihan.
4. Kegiatan yang tidak diperbolehkan/dilarang beroperasi/buka pada saat
pelaksanaan “Gerakan Kebumen di Rumah Saja” adalah sebagai berikut:
a. Perkantoran, Sekolah, Perusahaan dan Pabrik;
b. Pusat perbelanjaan/toko modern/mini market dan pedagang kaki lima;
c. Obyek wisata baik yang dikelola Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa
maupun yang dikelola oleh pihak swasta;
d. Hotel/penginapan, restoran, warung makan, café, karaoke dan tempat
hiburan lainnya;
e. Alun-alun/lapangan, GOR, Stadion, kolam renang dan fasilitas olah raga
lainnya; dan
f. Kegiatan lain yang memunculkan potensi kerumunan.
5. Kapolres Kebumen dan Dandim 0709 Kebumen diminta bantuannya untuk
mendukung pelaksanaan “Gerakan Kebumen di Rumah Saja”.
6. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan
“Gerakan Kebumen di Rumah Saja” di dalam materi khutbah Jumat.
7. Camat untuk berkoordinasi dengan Forkompimcam, Puskesmas, Kepala Desa/
Lurah, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat serta para pelaku
usaha.
8. Kepala Desa/Lurah agar mensosialisasikan dan melaksanakan pengawasan
serta pengendalian “Gerakan Kebumen di Rumah Saja” di wilayahnya masing-
masing.
9. Untuk layanan informasi pelaksanaan “Gerakan Kebumen di Rumah Saja”
dapat menghubungi Call center/ WA : 08112649117
Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab.
TEMBUSAN : disampaikan Kepada;
Yth Gubernur Jawa Tengah di Semarang