Tugas 2

1. PROGRAM PEMBANGUNAN
KAWASAN PERBATASAN
1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang
berbatasan dengan 10 negara tetangga di darat dan di laut. Di laut,
Indonesia berbatasan dengan India, Singapura, Malaysia,Thailand, Vietnam,
Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua New Guinea. Sedangkan
di darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua
New Guinea. Kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga
tersebar di 12 provinsi yaitu : (i) NAD, (ii) Sumatera Utara, (iii) Riau,(iv)
Kepulauan Riau, (v) Kalimantan Barat, (vi) Kalimantan Timur, (vii)
Sulawesi Utara, (viii) Maluku; (ix)Maluku Utara; (x) Nusa Tenggara Timur;
(xi) Papua, dan (xii) Papua Barat.

2. Melalui UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kawasan
Perbatasan saat ini telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional dari
sudut pandang pertahanan dan keamanan. Penggunaan istilah ini bukan berarti
pengembangan kawasan perbatasan semata-mata berorientasi kepada
pendekatan hankam semata.
2. ISU PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
Kawasan perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar, memiliki potensi
sumber daya alam (SDA) yang sangat besar yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya
untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Selain itu, kawasan perbatasan merupakan kawasan yang sangat strategis
bagi pertahanan dan keamanan negara. Potensi yang dimiliki oleh kawasan perbatasan
bernilai ekonomis yang sangat besar, terutama potensi sumberdaya alam (hutan,
tambang dan mineral, perikanan dan kelautan) yang terbentang di sepanjang dan di
sekitar perbatasan. Sebagian besar dari potensi sumberdaya alam tersebut belum
dikelola dan
sebagian lagi merupakan kawasan konservasi atau hutan lindung yang memiliki nilai
sebagai „paru-paru dunia‟ (world heritage) yang perlu dijaga dan dilindungi.

3. 3. STRATEGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN.
Untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai kawasan beranda depan yang
berinteraksi positif dengan negara tetangga, diperlukan upaya dan komitmen dari
seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, legislatif, dunia
usaha, masyarakat adat dan sebagainya. Dari pemerintah diperlukan adanya kebijakan
nasional dan strategi pengembangan serta investasi sarana dan prasarana fisik dasar
seperti jalan, pelabuhan, air bersih, listrik dan sebagainya. Pihak legislatif perlu
mendukung setiap kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan
kawasan perbatasan, sedangkan dari dunia usaha diperlukan dukungan investasi bagi
pengembangan pertumbuhan ekonomi seperti kawasan-kawasan perdagangan, berikat,
industri, pariwisata, dan kawasan lainnya.

4. Ada pun Strategi pengembangan kawasan perbatasan secara umum meliputi:
a. Menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang ke negara tetangga
b. Membangun kawasan perbatasan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity),
keamanan (security), dan lingkungan (environment) secara serasi.
c. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang
langsung berbatasan secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan.
d. Meningkatkan perlindungan sumberdaya alam hutan tropis (tropical forest) dan
kawasan konservasi, serta mengembangkan kawasan budidaya secara produktif bagi
kesejahteraan masyarakat lokal.
e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) melalui pembangunan di bidang
pendidikan, kesehatan, perhubungan dan informasi.
f. Meningkatkan kerjasama pembangunan di bidang sosial, budaya, keamanan dan
ekonomi dengan negara tetangga.

5. 4. KEBIJAKAN DAN PROGRAM YANG DILAKSANKAN
Pembangunan kawasan perbatasan merupakan salah satu komitmen dan
kebijakan pembangunan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2004-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2004-2009. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2004-
2025, salah satu arah kebijakan pembangunan dalam rangka mewujudkan pembangunan
yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah
Indonesia dilakukan melalui pengembangan kawasan perbatasan termasuk pulaupulau
kecil terluar yang selama ini luput dari perhatian. Pengembangan kawasan perbatasan
dikemukakan pula secara lebih tegas di dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2004-2009 khususnya dalam agenda pengurangan ketimpangan
antar wilayah.
5. KINERJA PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN.
Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJM Nasional 2004-2009 tersebut, dalam
kurun waktu empat tahun terakhir telah dilaksanakan berbagai kegiatan baik dalam
kerangka anggaran maupun regulasi dalam penenganan kawasan perbatasan oleh berbagai
Kementerian dan Lembaga terkait. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :
A. PENETAPAN GARIS BATAS.
B. PENGAMANAN WILAYAH PERBATASAN
C. PENGEMBANGAN WILAYAH
D. PENERBITAN REGULASI DAN KEBERPIHAKAN PENDANAAN
PEMBANGUNAN

6. 6. RENCANA PEMBANGUNAN PERBATASAN DALAM JANGKA
MENENGAH.
Meskipun telah tercapai cukup banyak kemajuan dalam penanganan wilayah
perbatasan dibandingkan awal pelaksanaan RPJM Nasional, namun perlu diakui
bahwa pembangunan di kawasan perbatasan masih dirasakan lamban. Salah satu
permasalahan utama dalam penanganan kawasan perbatasan selama empat tahun
terakhir adalah belum optimalnya koordinasi dan sinergitas antar sektor. Ini
menyebabkan belum optimalnya upaya pengelolaan kawasan perbatasan.
beberapa agenda yang perlu memperoleh perhatian dalam upaya penanganan
kawasan
perbatasan ke depan antara lain :
a) Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan sebagai acuan spasial bagi
upaya pengembangan wilayah secara terpadu antar sektor dan antar daerah;
b) Penetapan Peraturan Presiden mengenai pembentukan Badan Nasional Pengelola
Perbatasan beserta penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perbatasan;
c) Peningkatan alokasi pendanaan pembangunan untuk mempercepat pembangunan
sarana dan prasarana dan pengamanan wilayah perbatasan;
d) Meningkatkan partisipasi sektor swasta dan dunia usaha, lembaga non pemerintah,
dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah perbatasan.

7. Terdapat tujuh fokus kebijakan pengembangan kawasan perbatasan
dalam Rancangan RPJMN 2010-2014, diantaranya:
a. Penyelesaian penetapan dan batasa negara.
b. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan.
c. Peningkatan kemampuan kerjasama kegiatan ekonomi anatara kawasan
perbatasan dengan negara tetangga
d. Peningkatan tingkat kesejahtreraan masyarakat
e. Pemeliharaan kelestarian lingkungan.
f. Peningkatan pertahanan, ketahanan dan penegakan hukum.
g. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan keberpihakan pendanaan
pembangunan
7. PENUTUP
Pengembangan kawasan perbatasan merupakan upaya untuk mewujudkan
hak kedaulatan NKRI sebagai sebuah negara yang merdeka. Oleh karena itu, ruang
lingkup pengembangan kawasan perbatasan terkait erat dengan persoalan
penyelesaian batas wilayah negara Indonesia dengan negara-negara tetangga yang
amat strategis bagi Indonesia dari segi geo-politik dan geo-strategis. Penyelesaian
persoalan perbatasan secara damai dan upaya pengembangan kawasan perbatasan
berikut penanganan masalahnya akan memperkuat efektivitas pelaksanaan politik
luar negeri dan diplomasi untuk mencapai tujuannya sebagaimana yang ditetapkan
dalam pembukaan UUD 1945.