Modul 1 Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. 180
LKPP
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 1

2. 1
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2

3. 1
SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN
PESERTA MAMPU:
 Memahami prinsip pengadaan barang/jasa
 Memahami kebijakan, peraturan perundangan terkait pengadaan
barang /jasa
 Memahami para pihak terkait pengadaan barang /jasa termasuk
tugas ULP dalam pengelolaan dan koordinasi pengadaan barang
/jasa
 Melaksanakan etika pengadaan pada pengadaan barang /jasa
 Memahami prinsip pengendalian & pengawasan pengadaan
barang /jasa
 Memahami penyimpangan yang biasa terjadi dalam pengadaan
barang/jasa
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3

4. 1

Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4

5. 2
PERPRES NO 54 TAHUN 2010
TATA NILAI
(PRINSIP DAN
KEBUTUHAN KEGIATAN PROSEDUR)
BARANG DAN JASA PENGADAAN PARA PIHAK
PEMERINTAH
PENGGUNAAN
PRODUK DALAM
MELALUI
NEGERI
SWAKELOLA
USAHA KECIL
BAGAIMANA CARA PELELANGAN
DIPERLUKAN RENCANA UMUM INTERNATIONAL
PENGADAANNYA PENGADAAN
KEGIATAN PENGADAAN (HOW) PINJAMAN/
HIBAH LN
KEIKUTSERTAAN
USAHA ASING
PERATURAN MELALUI
PENYEDIA KONSEP RAMAH
PERUNDANGAN LINGKUNGAN
YANG TERKAIT BARANG / JASA
PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5

6. 5
PENANDATANGANAN Pelaporan
& PELAKSANAAN
KONTRAK
dan Penyerahan B/J
Persiapan dan Pelaksanaan Kontrak
Pengumuman , sanggah, dan Penetapan Pemenang
Evaluasi Penawaran dan Pembuktian Kualifikasi (u/ Pasca)
Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran
PELAKSANAAN Penjelasan Lelang
PEMILIHAN
PENYEDIA Pengumuman
Penyampaian Undangan
Pascakualifikasi
Pengumuman daftar penyedia yang lulus prakualifikasi
Evaluasi Dok. Kualifikasi
Pengumuman dan pemasukan Dok. Kualifikasi
1. Perencanaan Umum
(Identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Pemaketan, cara pengadaan, organisasi, KAK)
2. Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan (menyusun spesifikasi teknis, HPS, dan
PERSIAPAN rancangan kontrak)
3. Perencanaan Pemilihan
(Pengkajian ulang paket dan jadwal, pemilihan sistem pengadaan, penetapan metode
Ver.1_2010 penilaian kualifikasi, penyusunan jadwal pelelangan, penyusunan Dok.Pengadaan) 6

7. 5
PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORAN
a. Penyusunan daftar a. Pelaksanaan a. Pelaporan
kebutuhan dan Rencana Kerja Kemajuan
kegiatan b. Pengadaan Bahan, Pekerjaan dan
b. Pembentukan Tim Jasa Lainnya, Dokumentasi
Swakelola Peralatan/Suku b. Pelaporan Realisasi
Cadang dan/atau Pekerjaan
Tenaga Ahli c. Penyerahan Hasil
Perseorangan Pekerjaan
c. Pembayaran
Ver.1_2010 7

8. 2
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari
perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh
Barang/Jasa
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa
UNIT LAYANAN PENGADAAN
Unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan
Barang/Jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri, atau
melekat pada unit yang sudah ada
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 8

9. 5
• Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud,
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
BARANG diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
PEKERJAAN • Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan
pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan
KONSTRUKSI wujud fisik lainnya.
JASA • Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian
tertentu diberbagai bidang keilmuan yang
KONSULTANSI mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
• Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang
mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem
JASA LAINNYA tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk
menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa
selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan pekerjaan Konstruksi dan
pengadaan barang.
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9

10. 10
Efisien
Akuntabel Efektif
Adil/Tidak
Transparan
Diskriminatif
Bersaing Terbuka
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 10

11. 3
Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Sebagian atau seluruhnya bersumber
K/L/D/I dari APBN/APBD (termasuk PHLN)
Pengadaan Barang/Jasa untuk Sebagian atau seluruhnya dibebankan
pada APBN/APBD (termasuk PHLN)
Investasi di lingkungan Bank Indonesia,
BHMN, BUMN/BUMD
– Dana APBN/D termasuk yang bersumber dari pinjaman atau hibah Dalam Negeri yang
diterima Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
– Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah Dalam
Negeri dan Luar Negeri (PHLN) harus mengikuti Perpres. Apabila ada perbedaan dalam
negosiasi loan agreement, pihak-pihak dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan
dipergunakan;
– Peraturan-peraturan lain di bawahnya, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Presiden ini.
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 11

12. Gambaran Umum Pengadaan
Istilah-Istilah
Prinsip Pengadaan
Ruang Lingkup
15
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 12

13. 0,5
DASAR HUKUM
• UUD 1945 Pasal 4 ayat (1);
• UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
• PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
• PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008.
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 13

14. 0,5
PERATURAN TERKAIT
• UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat;
• UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
• UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
• UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Jasa Konstruksi;
• UU Nomor 20 Tahun 2008 tentangUsaha Mikro, Kecil Dan Menengah;
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi dan perubahannya;
• PP Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi;
• Perpres Nomor 53 Tahun 2010 Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor
42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 14

15. 2
• MENINGKATKAN PENGGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI
- Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri
- Pengunaan SNI dalam spesifikasi teknis
- Usaha asing di atas 20 miliar untuk pengadaan barang/jasa
lainnya, 100 miliar untuk jasa konstruksi, dan 10 miliar
untuk jasa konsultansi
- Preferensi harga untuk produksi DN
• KEMANDIRIAN INDUSTRI ALUTSISTA DAN ALMATSUS DALAM
NEGERI
• PENINGKATAN PERAN UMKM DAN KELOMPOK MASYARAKAT
- Paket pekerjaan s.d. 2,5 miliar untuk usaha kecil
- Memperbanyak paket untuk usaha kecil
15
Ver.1_2010

16. 1
• PERHATIAN THD ASPEK PEMANFAATAN SDA DAN PELESTARIAN
- Meminimalisasi dampak terhadap lingkungan
• PENINGKATAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI &
TRANSAKSI ELEKTRONIK
- e-Procurement = lebih cepat, murah, bebas
premanisme/mafia dan WAJIB tahun 2012 untuk sebagian
paket
- Mendorong pembentukan LPSE
• MENYEDERHANAKAN KETENTUAN & TATA CARA
- Cukup mengisi formulir isian kualifikasi
- Pengadaan langsung
16
Ver.1_2010

17. 1
• MENINGKATKAN PROFESIONALISME PARA PIHAK
- Sertifikasi pejabat pengadaan/panitia/PPK
- Unit Layanan Pengadaan (ULP) menggantikan
panitia yang adhoc menjadi unit permanen, dan harus dibentuk
paling lambat tahun 2014
• MENINGKATKAN PAJAK
- Mempunyai NPWP
- Melampirkan bukti dan laporan pembayaran pajak
• MENUMBUHKEMBANGJAN USAHA NASIONAL INDUSTRI
KREATIF INOVATIF, BUDAYA & HASIL PENELITIAN
- Sistem Sayembara dan Kontes
- Perbaikan sistem Swakelola dengan memberi insentif yang lebih
baik
17
Ver.1_2010

18. 1
• MANFAATKAN SARANA/PRASARANA PENELITIAN &
PENGEMBANGAN DALAM NEGERI
- Aturan Khusus untuk pengadaan alutsista dan
almatsus
• PELAKSANAAN PBJ DI WILAYAH RI TERMASUK KANTOR
PERWAKILAN RI
• MENGHARUSKAN PENGUMUMAN SECARA TERBUKA
- Melalui website K/L/D/I, papan pengumuman resmi
dan portal pengadaan nasional (www.inaproc.go.id)
melalui LPSE
18
Ver.1_2010

19. 1
PA
KPA KPA KPA
PANITIA/PEJABAT
ULP/PEJABAT PENERIMA HASIL
PPK PENGADAAN PEKERJAAN
1. Untuk K/L/I, PA mengangkat KPA
2. Untuk Pemerintah Daerah, PA melekat pada jabatan struktural.
KPA ditetapkan Kepala Daerah atas usulan PA
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 19

20. 1
20
Ver.1_2010

21. 5
Pengguna Anggaran/ •Tim Teknis
Menteri/ Kuasa Pengguna •Tim Juri/Ahli
Kepala Daerah Anggaran
Membentuk menetapkan
Unit Layanan Pejabat Panitia Penerima
PPK Hasil Pekerjaan
Pengadaan Pengadaan
Proses Pemilihan Kontrak dan
Hasil Pekerjaan
dan Penetapan Pelaksanaan
Kepala
Sekretariat
Staf Pendukung Penyedia Barang/
Kelompok Kerja
Jasa
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 21

22. 2
1. Menetapkan dan mengumumkan rencana umum
pengadaan
2. Mengawasi pelaksanaan anggaran
Pengguna Anggaran/ 3. Menetapkan PPK, PP, PPHP, Tim teknis, dan Tim Juri
Kuasa Pengguna 4. Menetapkan Pemenang Pengadaan:
Anggaran • Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya diatas 100 Milyar
• Jasa Konsultasi diatas 10 Milyar
5. Pelaporan Keuangan dan menyimpanan seluruh
dokumen
6. Menyelesaikan perselisihan pihak yang diangkat
1. Menetapkan rencana pelaksanaan PBJ
(Spek Teknis, HPS, Rancangan Kontrak)
2. Menerbitkan SPPBJ dan Penandatangan Kontrak
3. melaksanakan kontrak
PPK 4. Pengendalian Pelaksanaan Kontrak.
5. Melaporkan kemajuan pekerjaan dan hambatannya
6. Melaporkan pelaksanaan dan menyerahkan hasil
pekerjaan:
7. menyimpanan seluruh dokumen pelaksanaan
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 22

23. 5
1. Mengusulkan Perubahan
1. Wajib Melaksanakan Proses Pemilihan: Perencanaan Teknis;
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya
diatas 100 juta 2. Menyusun Rencana
Unit Pemilihan;
Layanan • Jasa Konsultasi diatas 50 juta
3. Menetapkan Dokumen
Pengadaan 2. Menetapkan Penyedia: Pengadaan;
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya
4. Menetapkan Nilai
s.d 100 Milyar
Jaminan Penawaran
• Jasa Konsultasi s.d 10 Milyar
kecuali Pejabat Pengadaan;
3. Menjawab Sanggah I 5. Menetapkan Tenaga Ahli;
6. Melakukan Proses
Pemilihan;
1. Dapat Melaksanakan Proses Pemilihan: 7. Membuat laporan proses
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya dan hasil Pengadaan
Pejabat
s.d 100 juta kepada Menteri/Kepala
Pengadaan
• Jasa Konsultasi s.d 50 juta Daerah;
2. Menetapkan Penyedia. 8. Membuat Pertanggung
Jawaban atas Pelaksanaan
• Barang/Pek. Konstruksi/Jasa lainnya
kegiatan pengadaan
s.d 100 juta
kepada PA/KPA.
• Jasa Konsultasi s.d 50 juta
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 23

24. 1
PEJABAT PENGADAAN:
 Ditetapkan 1 orang
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 24

25. 0,5
 Menandatangani “pakta integritas”
 Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab
 Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pejabat Yang
Menetapkannya sebagai anggota pokja ULP/pejabat
pengadaan
 Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 25

26. 0,5
Bab XVIII Pasal 130
 Ayat (1): ULP wajib dibentuk K/L/D/I paling lambat pada Tahun
Anggaran 2014.
 Ayat (2): Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu
melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia
Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26

27. 2
Unit Layanan Pengadaan
1. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan
tugas;
2. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;
3. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Pejabat
Pengadaan yang bersangkutan;
4. Memahami isi dokumen, metode dan prosedur pengadaan;
5. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang menetapkannya
sebagai anggota ULP/Pejabat Pengadaan;
6. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan sesuai dengan kompetensi yang
dipersyaratkan; dan
7. Menandatangani Pakta Integritas setelah ditetapkan.
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 27

28. 2
Larangan Unit Layanan Pengadaan
Anggota ULP dilarang duduk sebagai:
a. PPK;
b. Pengelola Keuangan; dan
c. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk
Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 28

29. 2
Pejabat Pembuat Komitmen
1. Memiliki integritas moral;
2. Memiliki disiplin tinggi;
3. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk
melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya;
4. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan
dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
5. Menandatangani pakta integritas setelah ditetapkan;
6. Tidak menjabat sebagai pengelola keuangan; dan
7. Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan.
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 29

30. 2
Larangan Pejabat Pembuat Komitmen
PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan menandatangani
Kontrak untuk Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran
atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan
dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang
dibiayai dari APBN/APBD.
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 30

31. 0,5
 Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau
orang perseorangan yang menyediakan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/
Jasa Lainnya
 Syarat penyedia
• Memiliki ijin usaha; memiliki pengalaman/ kemampuan
teknis
• Memperoleh paling kurang satu pekerjaan dalam kurun
waktu empat tahun terakhir (dikecualikan bagi yang baru
berdiri kurang dari tiga tahun)
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 31

32. 0,5
 Syarat penyedia
• Memiliki sumber daya yang diperlukan dalam pengadaan
• Dalam hal kemitraan, harus mempunyai perjanjian kerja
sama operasi
• Memiliki kemampuan pada bidang/subbidang pekerjaan
yang sesuai
• Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha non-kecil
untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya
• Sisa Kemampuan Paket (SKP) hanya untuk pekerjaan
konstruksi dan jasa lainnya
• Tidak dalam pengawasan pengadilan dan tidak pailit
• Sebagai wajib pajak sudah memiliki NPWP, SPT tahunan dan
laporan pajak 3 bulan terakhir
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 32

33. 1
 Syarat penyedia
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri
pada Kontrak
• Tidak masuk dalam Daftar Hitam
• Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan
jasa pengiriman; dan
• Menandatangani Pakta Integritas
Ver.1_2010
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 33

34. 10
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 34

35. 2
Dokumen penetapan rencana umum pengadaan
PA • Penetapan rencana umum pengadaan
• Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan
barang/jasa
1. Dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa
• Spesifikasi teknis barang/jasa
• Harga perkiraan sendiri (HPS)
• Rancangan kontrak
2. Dokumen pelaksanaan kontrak
• Pelaksanaan, pengendalian kontrak dengan penyedia barang/jasa
3. Dokumen pelaporan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa
PPK • Laporan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada
PA/KPA
4. Berita acara penyerahan
• Hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPHP/PPK
• Hasil pekerjaan pengadaan kepada PA/KPA
5. Dokumen kemajuan pekerjaan
• Laporan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan
hambatan pelaksanaan pekerjaan
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 35

36. 2
1. Dokumen pemilihan
Berita acara, adendum, penetapan penyedia barang/jasa
2. Dokumen pengadaan
Penetapan dokumen pengadaan
3. Dokumen penawaran
ULP Penetapan besaran nominal jaminan penawaran
4. Dokumen pengumuman pelaksanaan pengadaan
Pengumuman pelaksanaan pengadaan barang/jasa baik di
website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk
diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
5. Dokumen Kualifikasi
Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi
atau pascakualifikasi
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 36

37. 2
6. Dokumentasi administrasi
Evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
yang masuk
7. Jawaban Sanggah
Jawaban dari panitia pengadaan mengenai sanggah yang
ULP
dimasukkan oleh penyedia jasa
8. Dokumen pemilihan
Salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK
9. Dokumen asli
Pemilihan penyedia barang/jasa
10. Dokumen proses dan hasil pengadaan
Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 37

38. PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
1
• Laporan kemajuan pelaksanaan
Dokumen kemajuan keuangan secara berkala Tim swakelola
pelaksanaan pekerjaan
Dokumen kemajuan • Laporan kemajuan realisasi fisik dan
realisasi fisik dan keuangan PPK
keuangan
• Pencapaian target fisik yang dicatat
Dokumen pencapaian setiap hari dan hasil evaluasi
target fisik Tim swakelola
• Pencapaian target non-fisik dan
Dokumen pencapaian hasil evaluasi
target non-fisik Tim swakelola
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 38

39. PENGELOLAAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG/JASA
0,5
Dokumen penggunaan • Penggunaan bahan, jasa lainnya,
bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau
peralatan/suku cadang, tenaga ahli perseorangan yang
dan/atau tenaga ahli dicatat setiap hari dalam laporan
harian
Tim swakelola
Dokumen bulanan • Laporan bulanan yang dibuat
berdasarkan laporan mingguan
• Administrasi dan foto
Dokumen pekerjaan pelaksanaan pekerjaan
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 39

40. 5
Tidak
Ketentuan Kode Etik
menerima, Tertib &
menawar Tanggung
Ketentuan Good
kan atau Jawab
menjanji
kan
Governance
Pengadaan
Menghin
dari
Penyalah Profesio nal,
gunaan Mandiri Dan
Wewenang Jujur
Etika
Mencegah Tidak Saling
Pemborosan Mempe
ngaruhi
Menerima
Menghin
dan
dari Conflict
tanggung
Of Interest
jawab
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 40

41. 1
41
Ver.1_2010

42. 3
Penyuapan
Pemalsuan Penggelapan
Bagaimana & Komisi
darimana Uang-
Sumbangan Ilegal Barang-Fasilitas
hasil korupsi
diperoleh? Pemerasan
Nepotisme Pilih kasih
Penyalahgunaan
Wewenang
42
Ver.1_2010

43. 0,5
K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk
apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala
realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 43

44. 1
K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat
Pengadaan dan menugaskan APIP melakukan audit sesuai ketentuan
 Penyedia/masyarakat dapat mengajukan pengaduan atas indikasi
penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan
dan/atau LKPP disertai bukti-bukti yang kuat.
 APIP K/L/D/I dan LKPP menindaklanjuti pengaduan tersebut dan
hasilnya dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi.
 Jika terdapat indikasi KKN, dengan persetujuan Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dapat dilaporkan kepada
instansi yang berwenang dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 44

45. 1
Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan
Sanksi
• Berusaha mempengaruhi ULP/PP/pihak lain yang berwenang
untuk melanggar ketentuan • Administratif dan/atau
• Melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk
mengatur proses pengadaan Daftar Hitam dan/atau
• Membuat dan/atau menyampaikan dokumen yang tidak gugatan secara perdata
benar/palsu dan/atau pelaporan secara
• Mengundurkan diri dari pelaksanaan kontrak dengan alasan pidana
yang tidak dapat dipertanggungjawabkan/diterima oleh ULP/PP
• Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak
Perbuatan atau Tindakan Sanksi
• Ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam • Administratif dan Daftar Hitam
penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri + Finansial
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 45

46. 1
Perbuatan atau Tindakan Penyedia lainya yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan Sanksi
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 46

47. 1
Perbuatan atau Tindakan ULP yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan Sanksi
Adanya pelanggaran dan/atau kecurangan dalam Administratif , dituntut ganti rugi
proses pengadaan dan/atau dilaporkan secara pidana
Kecurangan dalam pengumuman pengadaan Sesuai Peraturan Perundang-
undangan
Perbuatan atau Tindakan PPK yang dapat dikenakan Sanksi:
Perbuatan atau Tindakan Sanksi
Melakukan cedera janji terhadap ketentuan yang membayar bunga terhadap nilai
termuat dalam kontrak ( misalnya: keterlambatan tagihan yang belum dibayar, atau
pembayaran) membayar kompensasi sesuai
dengan ketentuan dalam kontrak
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 47

48. 15
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 48

49. 15
Ver.1_2010 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 49