Dokumen ini membandingkan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Ringkasannya adalah bahwa Perpres No. 54 Tahun 2010 bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara, mendukung industri dalam negeri, dan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam proyek. Dokumen ini juga menjelaskan istilah-istil

1. PERBANDINGAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
1. KEPPRES NO. 80 TAHUN 2008
2. KEPPRES NO. 54 TAHUN 2010
Andy Setyawan
Arbai
Arifah S
Andi Nasrum
Agung Nugroho

2. LATAR BELAKANG
Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan
melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan,
transparansi, akuntabilitas serta prinsip
persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai
APBN/APBD

3. TUJUAN DITERBITKANNYA
KEPPRES NO. 54 TAHUN 2010
diperoleh meningkatkan iklim meningkatkan meningkatkan
barang/jasa yang investasi yang keberpihakan ownership
terjangkau dan kondusif, efisiensi terhadap industri Pemerintah Daerah
berkualitas serta belanja negara, dan nasional dan usaha terhadap proyek/
dapat percepatan kecil, serta kegiatan yang
dipertanggung- pelaksanaan menumbuhkan pelaksanaannya
jawabkan baik dari APBN/ APBD. industri kreatif, dilakukan melalui
segi fisik, inovasi, dan skema pembiayaan
keuangan, maupun kemandirian bersama
manfaatnya bagi bangsa dengan (cofinancing) antara
kelancaran tugas mengutamakan Pemerintah Pusat
Pemerintah dan penggunaan dan Pemerintah
pelayanan industri strategis Daerah.
masyarakat dalam negeri.

4. ISTILAH (BAB I Pasal 1)
Istilah-istilah ini harus dipahami terlebih dahulu, karena dalam pelaksanaan
pengadaan, banyak aturan-aturan yang berbeda untuk setiap jenis pengadaan.
Khususnya pada pengadaan barang dan pengadaan jasa konsultasi.
LKPP = PA= KPA = PPK = ULP =
Lembaga Kebijakan Pengguna anggaran Kuasa Pengguna Pejabat Pembuat Unit Layanan
Pengadaan Barang Anggaran Komitmen Pengadaan
Adalah Adalah Adalah Adalah Adalah
lembaga Pemerintah Pejabat pejabat yang pejabat yang unit organisasi
yang ditetapkan oleh PA bertanggung jawab pemerintah yang
pemegang untuk menggunakan atas pelaksanaan berfungsi
bertugas kewenangan
mengembangkan dan penggunaan anggaran APBN Pengadaan melaksanakan
merumuskan kebijakan Kementerian/ atau ditetapkan oleh Barang/Jasa Pengadaan
Pengadaan Kepala Daerah untuk Barang/Jasa di K/L/D/I
Lembaga/Satuan Kerja menggunakan APBD. yang bersifat
Barang/Jasa Perangkat Daerah atau permanen,
Pejabat yang
dapat berdiri sendiri
disamakan pada atau melekat pada unit
Institusi lain Pengguna yang sudah ada.
APBN/APBD.

5. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:
• pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan
dan diawasi sendiri oleh institusi, dimana
dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan
Swa Kelola
oleh PPK, instansi pemerintah lain atau
kelompok masyarakat/LSM penerima hibah
• Penunjukan langsung
• Pemilihan langsung (pembanding)
menggunakan
penyedia barang/jasa • Lelang
(pihak ketiga)

6. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perpres ini meliputi:
1. Barang
2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa Konsultansi;
4. Jasa Lainnya.

7. GAMBARAN UMUM DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

22. DAFTARLINK E-PROCUREMENT :
1. http://inaproc.lkpp.go.id/v3/ : Portal Pengadaan
Nasional
2. http://lpse.ugm.ac.id/eproc/app : Layanan
Pengadaan Secara Elektronik UGM