Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Pengangkatan KSPS Webinar Paud Dasmen M.pptx
Similar to Pengangkatan KSPS Webinar Paud Dasmen M.pptx (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pengangkatan KSPS Webinar Paud Dasmen M.pptx
- 1. 1 Kebijakan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi DOKUMEN RAHASIA. Tidak untuk disebarluaskan. Ditjen GTK Kemendikbudristek Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
- 2. Praktik Baik Pengangkatan GP Menjadi KS di Kab. Mojokerto Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto Ludfi Ariyono, S.Sos, M.Si 72% KS (116 orang) di Kab. Mojokerto berasal dari GP/CGP Mengapa dinas mengangkat KS dari GP? 1. GP lebih kreatif dan inovatif untuk implementasi program merdeka belajar dan kurikulum merdeka 2. GP lebih menguasai IT dan perkembangan pendidikan zaman now 3. Sangat menguntungkan untuk daerah, karena merasakan dampak yang lebih mengena, ketika diajak sharing lebih cepat dan responsif 4. GP yang masih pendidikan pun (masih tahap lokakarya), kami angkat menjadi KS karena kami yakin akan membantu implementasi kurikulum merdeka
- 3. Praktik Baik Pengangkatan GP Menjadi KS di Kab. Mojokerto Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto Ludfi Ariyono, S.Sos, M.Si 72% KS (116 orang) di Kab. Mojokerto berasal dari GP/CGP Kami terbantu sekali oleh Guru Penggerak.. Bagaimana bentuk pendampingan dan pelibatan dinas bagi KS dari GP? 1. Dinas mendampingi KS yang masih muda, memantau,dan terus berkomunikasi 2. Kami selalu melibatkan GP untuk menjadi penggerak dan narasumber dalam komunitas belajar, program percepatan akun belajar id, program pengelolaan kinerja guru 3. Kami terbantu sekali oleh GP, termasuk pendampingan RKAS, Tim BOS juga kami ambil dari KS GP. 4. Dinas meningkatkan kompetensi GP terutama kompetensi manajerialnya, menggunakan anggaran dari dinas pendidikan Bagaimana program GP menjadi PS di Kab Mojokerto? Kami sedang mengajukan pengangkatan GP menjadi PS sebanyak 10 orang yang telah lulus uji kompetensi. Kami yakin GP akan mampu menjadi pendamping bagi para kepala sekolah.
- 4. Praktik Baik Pengangkatan GP Menjadi KS di Kab. Mojokerto Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Temanggung Agus Sujarwo, AP, MM Dinas Temanggung sudah mengangkat 13 GP dari PPPK menjadi KS, 6 orang proses usulan tambahan… Bagaimana pengangkatan GP dari PPPK menjadi KS? 1. Pemetaan guru ASN (PNS/PPPK) yang memenuhi syarat 2. Mekanisme pengangkatannya sesuai dengan Permendikbud 40/2021 3. Kompetensinya baik berdasarkan penilaian kinerja kepala sekolah Tantangan apa yang dialami dalam pengangkatan GP PPPK menjadi KS? 1. Sampai saat ini tidak ditemui kendala/tantangan yang berarti, hanya untuk menentukan siapa GP PPPK yang akan diberi tugas 2. Selain persyaratan yang diatur di Permendikbud, kita juga melihat dari senioritas, hasil penilaian GP nya dan beberapa pertimbangan dari pengawas sekolah Apakah pengangkatan GP PPPK menjadi KS akan merubah kontrak sebagai ASN PPPK Guru? Tidak, karena KS hanya penugasan seorang guru, artinya tugas pokoknya sebagai guru dan diberi tugas tambahan sebagai KS Berapa lama kontrak PPPK di dinas Temanggung? 5 tahun, sehingga penugasan guru menjadi KS tidak bermasalah karena sudah masuk dalam 1 periode untuk 4 tahun. Catatan: Jika masa kontrak sudah selesai, Pemda dapat memperpanjang kontrak PPPK Guru sesuai kebutuhan
- 5. Data Kebutuhan Ideal Pengawas Sekolah Nasional *Kebutuhan PS = Jumlah PS ideal pada Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan rasio kebutuhan formasi ideal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Ahli Madya (11.947) Ahli Utama (3.980) Ahli Muda (19.904) Kab/Kota Provinsi 2.327 17.577 Kab/Kota Provinsi 1.400 10.547 Kab/Kota Provinsi 465 3.515 Kebutuhan PS (nasional) 35.831 *) Berdasarkan data SIMTENDIK Cut-off Desember 2023 dan DAPODIK Cut-off Oktober 2023
- 6. Penyesuaian Persyaratan Pengangkatan Pengawas Sekolah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Ketentuan dan Poin Persyaratan Pengangkatan Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang JF Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pasal 31 ayat (1) Persyaratan umum yang diperlukan untuk pengangkatan dalam JF Pengawas Sekolah ★ Permenpan RB Nomor 13 Tahun 2019, pasal 21 ayat (1) huruf f ★ Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, pasal 15 ayat (1) huruf e Pemenuhan dalam hal kewajiban ikut dan lulus uji kompetensi perpindahan (JF Guru ke dalam JF Pengawas Sekolah) Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2023, pasal 3 poin a Ketentuan terkait uji kompetensi jabatan fungsional Permendikbudristek Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak, pasal 13 Ketentuan terkait Sertifikat Guru Penggerak dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan STTPP Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah
- 7. Tahapan Pengangkatan GP menjadi JF Pengawas Sekolah Setelah Uji Kompetensi
- 8. Data Kepala Sekolah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 9. Persyaratan Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi Bersertifikat pendidik* Berpangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS* Memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja* Memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan Sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah 1 2 Bersertifikat Guru Penggerak 4 5 6 7 8 9 10 11 3
- 10. Data Kekurangan Pengawas Sekolah Nasional *) Kelebihan/Kekurangan PS = (Jumlah PS - PS Pensiun 2023 - PS Pensiun 2024) - Kebutuhan PS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jumlah PS (eksisting) 16.280 PS Pensiun 2023 720 PS Pensiun 2024 2.260 Kekurangan PS (Nasional) -22.531 Kebutuhan PS (nasional) 35.831 *) Berdasarkan data SIMTENDIK Cut-off Desember 2023 dan DAPODIK Cut-off Oktober 2023
- 11. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jenis Data Jumlah Kebutuhan JF PS (nasional) 35.831 Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama 19.904 11.947 3.980 Sebaran Kebutuhan/Ketersediaan Formasi di lingkup Provinsi Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama 2.327 1.400 465 Sebaran Data Kebutuhan/Ketersediaan JF PS
- 12. Sebaran Data Kebutuhan/Ketersediaan JF PS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jenis Data Jumlah Sebaran Kebutuhan/Ketersediaan Formasi di lingkup Kabupaten/Kota Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama 17.577 10.547 3.515
- 13. Guru Penggerak dan Potensi Uji Kompetensi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jenis Data Jumlah Tautan GP yang sudah ikut dan lulus uji kompetensi perpindahan JF Guru ke dalam JF PS (Tahun 2023) Ahli Muda Ahli Madya 8.263 3.389 11.652 Potensi calon peserta uji kompetensi JF Guru ke dalam JF PS Tahun 2024 (dari unsur GP) Uji Kompetensi Mei 2024 GP Angkatan 9 10.133 tbd
- 14. Bisnis Proses Pengajuan Rekomendasi Formasi JF PS
- 15. Surat Direktur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor Tanggal Perihal Guna memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengangkat calon Kepala Sekolah dan/atau Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kemendikbudristek telah menyediakan Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (https://pengangkatan-ksps.kemdikbud.go.id) yang secara otomatis dapat memutakhirkan data kepala sekolah dan pengawas sekolah pada Dapodik dan SIMTENDIK. Dengan demikian, pemutakhiran data kepala sekolah dan pengawas sekolah tidak dapat lagi dilakukan secara manual melalui Dapodik dan SIMTENDIK. 0756/B.B1/GT.02.00/2024 18 Februari 2024 Penggunaan Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah
- 16. Surat Direktur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya perlu memastikan bahwa pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dilakukan melalui sistem pengangkatan. Pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan mekanisme pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat berakibat hukum pada status keabsahan pengangkatan dan hak yang akan diterima oleh yang bersangkutan, termasuk pada tunjangan profesinya.
- 17. Tantangan Pemenuhan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dari Guru Penggerak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Asumsi bahwa Kepala Daerah Belum Definitif (Pj dan Plt) tidak dapat mengangkat KS/PS 271 Kepala Daerah (49%) berstatus Pj dan Plt 24 Gubernur 56 Walikota 191 Bupati
- 18. Dasar Hukum: Perpres No 116 Tahun 2022 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Pasal 25 Untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan NSPK Manajemen ASN, dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian. Dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. 1 2
- 19. Bisnis Proses Pengangkatan KS Bagi Pj Kepala Daerah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 20. Dashboard Pengangkatan Kepala Sekolah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 21. Data GP-CGP Menjadi KS Tertinggi Kab/Kota Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 22. Metode Penghitungan Formasi Metode penghitungan formasi pegawai (Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Beban Kerja) Hasil Kerja Tugas per Tugas Jabatan Peralatan Kerja Objek Kerja Pendekatan yang digunakan untuk menghitung formasi JF Pengawas Sekolah. Kegiatan pendampingan satuan pendidikan merupakan objek kerja utama pengawas sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 23. Variabel dalam Penghitungan Formasi JF PS 1. Jumlah satuan pendidikan (Σ Satdik) yaitu jumlah satuan pendidikan pada kewenangan daerah. 2. Rasio Kebutuhan PS yaitu perbandingan ideal antara satu formasi Pengawas Sekolah dengan jumlah satuan pendidikan yang didampingi: 1. Indeks Kesulitan Geografis (IKG), yaitu angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu wilayah berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi. Lingkup Provinsi (SMA/SMK/SLB/MA) 1 PS : 8 Satdik Lingkup Kab/Kota (TK/SD/SMP) 1 PS : 10 Satdik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 24. Rasio Kebutuhan PS ÷ IKG Jumlah Satuan Pendidikan × 1 Pengawas Sekolah Kategori Wilayah Indeks Kesulitan Geografis Provinsi dan kabupaten/kota di Jawa dan Bali 1 Provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi 1,1 Provinsi dan kabupaten/kota di Nusa Tenggara dan Maluku 1,2 Provinsi dan kabupaten/kota di Papua 1,4 Kabupaten Berciri Kepulauan 1,4 Perbatasan Darat Negara 1,4 Pulau Terluar 1,5 Indeks Kesulitan Geografis (berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016): Rentang Persentase Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama Maksimum 60% 35% 15% Minimum 50% 30% 10% Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama Jumlah JF perjenjang 5 3 1 Persentase 56% 33% 11% Rumus Formasi Pengawas Sekolah Rasio dan Rentang Persentase JF Pengawas Sekolah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 26. Terima Kasih Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi